Ditemukan 1963 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-12-2013 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 08-01-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 798 / Pdt.G / 2013 / PN Dps
Tanggal 11 September 2014 — SANNY MEGIAWATI NINGSIH, SH. melawan PT BANK CIMB NIAGA CABANG MELATI DENPASAR,.dk.
7919
  • Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahunsebagaimana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebuttidaklah memberikan efek jera dan tidak mengakomodirrasa keadilan masyarakat karena uang Negara yang telahdi korupsi oleh terdakwa adalah uang dari pengelolaandana PNPM mandiri Perdesaan yang mana program PNPMMandiri Perdesaan tersebut diadakan oleh pemerintahdengan tujuan untuk memberdayakan rumah tanggamiskin sebagaimana dalam petunjuk teknis operasionalPelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri perdesaan
    JULIUS PODE, MM dengan berbagai cara sebagimanayang terbukti didepan persidangan dan diuraikan secaralengkap dalam surat tuntutan kami sehingga ia menikmatidana PNPM mandiri perdesaan yang seharusnya dinikmatioleh rumah tangga miskin tersebut tersebut bukan hanyatidak memenuhi tujuan dari diadakannya program PNPMMandiri Perdesaan akan tetapi sangat bertentangan dengantujuan dari program tersebut yang pada pokoknya bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin diperdesaan
    , selaku yang paling berhakatas dana PNPM Mandiri perdesaan tersebutBahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ( Ancamanminimal yang diatur dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ) adalah pidana yang sangat rendah dan sangattidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telahmenikmati uang Negara yang
    diperuntukan untuk Rumahtangga miskin sebagaimana yang diatur dalam PetunjukOperasional pelaksananaan program PNPM MandiriPerdesaan, dan pidana tersebut tidak memberikan efek jeraserta efek pencegahan sebagaimana yang dikehendaki daritujuan pemidanaan itu sendiri2.
    Mandiri Perdesaaan secara terpisah dari danasewa alat berat yang diterima oleh terdakwa, sehingga uangNegara yang bersumber dari dana PNPM Mandiri Perdedsaanyang telah diterima oleh terdakwa yakni sebesar Rp67.295.000, (Enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilanpuluh lima ribu rupiah) diyakini talah dinikmati secarakeseluruhan oleh terdakwa sehingga sudah seharusnyaterdakwa dijatuhi pidana denda dan membayar uangpengganti sebagai pemulihan keuangan Negara yang telahdinikmati oleh terdakwa tersebutOleh
Putus : 13-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 13 Juni 2017 — - MEILAN R. HALUTI alias MEILAN
13142
  • MP3KI tahap I 40 % Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014 ;11) 1 (satu) eksampelar dokumen pencairan PNPM MP3KI tahap II 40 % Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014 ;12) 1 (satu) eksampelar dokumen pencairan PNPM MP3KI tahap III 20 % Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014 ;13) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap I 40 % nomor 00103 / SOS MP / PNPM MP3KI / X / 2014
    , tanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp. 1.172.001.600 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah) ;14) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap II 40 % nomor 00114 / SOS PM / PNPM MP3KI / XI / 2014, tanggal 12 November 2014 sebesar Rp. 1.172.001.600 (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta seribu enam ratus rupiah) ;15) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap III 20 % nomor 00118 / SOS PM / PNPM MP3KI
    MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014 ;20) 1 (satu) eksampelar dokumen lelang paket II Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014 ;21) 1 (satu) eksampelar dokumen lelang paket I Desa Tangga Barito PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014 ;22) 1 (satu) eksampelar dokumen lelang paket II Desa Tangga Barito PNPM
    Boalemo sebesar Rp. 16.995.350 (enam belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) ;35) 1 (satu) eksampelar dokumen laporan pertanggung jawaban rencana penggunaan dana (RPD) dan berita acara penyerahan dana Tahap I PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2014 ;36) 1 (satu) eksampelar dokumen laporan pertanggung jawaban rencana penggunaan dana (RPD) dan berita acara penyerahan dana Tahap II PNPM
    HALUTI kepada AZIS SUNE ;46) 5 (lima) lembar foto copy buku rekening bank Sulut dengan nomor Rekening : 003.02.11.001854-4 atas nama SAHID ABDULLAH DJIBU ;47) 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening bank BRI dengan nomor rekening : 5151-01-025129-53-6 atas nama PNPM MP3KI ;48) 1 (satu) eksampelar foto copy dokumen petunjuk teknis operasional program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan (PNPM mandiri perdesaan) pola khusus percepatan dan penguatan masterplan percepatan dan perluasan
    sebagai pembina pelaksanaPNPsesuai dengan (PTO) PNPM MP3KI yakni :a.
    Dulupi dimana hal itu sudahdiatur dalam juknis PNPM ;Bahwa tindakan dari TPK Kec.
    Dulpi yakni selaku Ketua koordinator Pokja tehnis PNPM MP3KI Kec.Dulupi.Bahwa saksi tidak mengetahuinya tugas dan tanggung jawabnya saksi selakuketua koordinator pokja tehnis PNPM MP3kKI terkait dengan kegiatan PNPM MPSKI tahuna anggaran 2014 di Kec. Dulupi, Kab. Baolemo.Bahwa selama kegiatan PNPM MPSKI tahun anggaran 2014 di Kec.
    Boalemo itu memang sudah dianggarkandalam kegiatan PNPM MPS3KI Kec. Dulupi, kab.
Register : 24-02-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PADANG Nomor 1/PID.TPK/2014/PT PDG
Tanggal 8 April 2014 — Pembanding/Terdakwa : HASNUL AIMAN Diwakili Oleh : NIEKE HENORA, SH , Dkk
Pembanding/Jaksa Penuntut : RIKHI BENINDOMAGHAZ.SH
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIKHI BENINDOMAGHAZ.SH
5234
  • ) Mandiri Pedesaan;
  • 1 (satu) buah asli SK Bupati Solok Nomor : 42/BUP-2007 tertanggal 19 Februari 2007 tentang Penunjukan Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Dan Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) dalam pencairan Dana Bantuan langsung Masyarakat (BLM) pada Kecamatan-kecamatan penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK) Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2007;
  • 1 (satu) buah asli SK Bupati Solok Nomor : 412.1
    -431-2008 tertanggal 04 Agustus 2008 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Solok Nomor : 412-120-2008 tentang pembentukan Satuan Kerja Program Nasional
  • Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kabupaten Solok TA. 2008;

    1. 3 (tiga) lembar fotocopy rekapitulasi realisasi Penyaluran Dana Realisasi Pencairan Dana (berdasarkan kegiatan) PNPM-PPPK Siklus X Tahun 2007;
    2. 1 (satu) bundel slip Setoran PNPM-MP
      Unit Pengelola Kegiatan KSPP Lelong Nurma di IX Koto Sungai Lasi;
    3. 1 (satu) bundel slip setoran dan kwitasni PNPM-MP Unit Pengelola Kegiatan KSPP Lelong Nurma di IX Koto Sungai Lasi;
    4. 1 (satu) bundel Setoran Angsuran SPP PNPM-MP Unit Pengelola Kegiatan KSPP Lelong Nurma di IX Koto Sungai Lasi;
    5. 1 (satu) rangkap foto copy Berita Acara Serah terima UPK Kec.
      IX Koto Sungai Lasi tanggal 7 Agustus 2009 Antara Hasul Aiman dan Desri Ningsih;
    6. 1 (satu) rangkap asli Laporan Bulanan PNPM-MP UPK Kec. IX Koto Sungai Lasi kab.
      Solok Bulan Desember 2008;

    Dikembalikan kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan IX Koto Sungai Lasi;

    1. 1 (satu) unit mesin photo copy merk Konica Minolta;
    2. 1 (satu) unit mesin laminating merek ORIGIN OR-330;
    3. 1(satu) set komputer beserta LCD merek ACER;
    4. 1 (satu) unit printer cetak photo merk Canon;
    5. 1 (satu) unit mobil sedan merek Honda Acoord tahun 1985 warna hitam nopol BA 1164 H.
      Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM;c. Pengelolaan dokumen baik bersifat keuangan maupun nonkeuangan;d. Pengelolaan terhadap dana bergulir;e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baikkeuangan dan non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan danketentuan program;g.
      Salah satu kelompok SPP dari Nagari GuguakSarai (Kelompok SPP Melati Senja) datang kepada saksi Desri Ningsihuntuk meminta kwitansi resmi pengembalian angsuran SPP dari UPK,dikarenakan kelompoknya telah membayar angsuran SPP kepadaterdakwa, namun belum juga diberikan kwitansi resmi yangdikeluarkan oleh UPK PNPM Kecamatan IX Koto sungai Lasi; Bahwa berdasarkan hal tersebut, kemudian dilakukan pengecekan dibuku kas keuangan UPK oleh saksi Desri Ningsih.
      Kedua orang tersebut memiliki aksesuntuk secara leluasa mempergunakan keuangan PNPM Kecamatan IXKoto Sungai Lasi. Selain itu, saksi Fitrizal Hidayani yang tinggalbersama saksi Zakiani telah ditunjuk sebagai Bendahara UPK.Dikarenakan memiliki akses atas pengelolaan uang PNPM tersebut,kemudian saksi Zakiani juga menggunakan uang PNPM tersebutuntuk keperluan pribadinya.
      poin e,f dan g PTO Tahun 2007 menyebutkan bahwapengurus UPK dilarang :e). membantu atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentinganpribadi, keluarga mapun kelompok ;f). meminjamkan dana PNPM dengan alasan apapun baik pribadi keluargaatau kelompok ;g). memalsukan arsip, tandatangan atau laporan yang merugikanmasyarakat baik secara langsung atau tidak langsung ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut hemat Pengadilantingkat banding, sudah cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Terdakwaadalah sebagai
Putus : 19-04-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BENGKULU Nomor 37/Pid.B/2011/PT.BKL.
Tanggal 19 April 2011 — Erlansyah Bin Ismail Ali
6119
  • Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umumtertanggal 20 September 2010 No.Reg.PerkPDS 07/KPH/09/2010, para terdakwa telahdidakwa sebagai berikutDAKWAAN :PRIMAIR : Bahwa mereka terdakwa I Erlansyah BinIsmail Ali selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK)pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus(P2DTK) dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008sampai dengan 2009 berdasarkan Berita AcaraPembentukan
    Tim Pelaksana Kegiatan tanggal 29 Juni2008 bersama sama dengan terdakwa II Ganda Tarmizi BinHamzah selaku Sekretaris Tim Pengelola Kegiatan (TPK)pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus(P2DTK) dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase diKecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang tahun 2008sampai dengan 2009 berdasarkan Berita AcaraPembentukan Tim Pelaksana Kegiatan tanggal 29 Juni2008.
    Pada tanggal 15 September 2008 sampai dengantanggal 22 Mei 2009 atau dalam tahun 2008 = sampaidengan tahun 2009 atau setidak tidaknya selamaberlangsungnya Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal dan Khusus (P2DTK) dengan jenis pekerjaanpembuatan drainase bertempat di Kelurahan Tebat Karai,Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang atausetidak tidaknya di tempat lain yang masih' termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, telahmelakukan, menyuruh
    Perbuatan tersebut dilakukan paraterdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa Di kecamatan Tebat Karai KabupatenKepahiang telah dilaksanakan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Percepatan PembangunanDaerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkat kecamatandi Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat KaraiKabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun2009 dengan jenis pekerjaan pembuatan drainase, untukmerealisasikan kegiatan tersebut maka dibentuklah TimPengelola Kegiatan (TPK) tingkat kecamatan
    Terhadap pelaksanaan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) PercepatanPembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) tingkatkecamatan di Kelurahan Tebat Karai Kecamatan Tebat KaraiKabupaten Kepahiang tahun 2008 sampai dengan tahun 2009oleh terdakwa I Erlansyah Bin Ismail Ali dan terdakwa IIGanda Tarmizi Bin Hamzah tersebut tidak sesuai denganRencana Anggaran Biaya yang telah disusun dan berdasarkanpemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan oleh ahli teknisdari Universitas Prof. Dr.
Register : 24-05-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 03-11-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 4/PID.TPK/2016/PT MTR
Tanggal 15 Juni 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : IWAN KURNIAWAN, SH
Terbanding/Terdakwa : Dra. CAYA FARDANI
7736
  • Pada tahun 2009 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2009 Satuan Kerja Sekretariat DaerahKabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/01005.4//2009 Tanggal 31Desember 2008 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun2009 Tanggal 27 Pebruari 2009 sebesar
    MP); Pada tahun 2010 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 0401/01005.5//2010 Tanggal31 Desember 2009 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 531 Tahun2010 Tanggal 14 April
    Pada tahun 2011 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 0401/01005.5//2010 Tanggal31 Desember 2010 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 364 Tahun2011 Tanggal 2 April 2011 sebesar
    Pada tahun 2012 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalMandiri (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanPemberdayaan Masyarakat PerdesaanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP)Anggaran) Tahun Anggaran 2012 Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 7660/01005.5.01/21/2012Tanggal 9 Desember 2011 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 598Tahun 2012 Tanggal O3 April 2012 sebesar Rp.900.000.000,00(sembilan ratus
    Pada tahun 2008 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar IsianPelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja SekretariatDaerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/01005//2008 Tanggal 31Desember 2007 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 363 Tahun2008 Tanggal 14 April 2008
Register : 10-05-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 24-10-2012
Putusan PA AMUNTAI Nomor 207/Pdt.G/2012/PA.Amt
Tanggal 8 Agustus 2012 — PENGGUGAT

TERGUGAT
194

  • mengucapkan sighattaklik talak terhadap Penggugat;2 Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumahbulan terakhir kumpul di tempat orangtua Penggugat;orangtua Penggugat di 3 Selama pernikahan ersebut Penggugat denganTergugat telah kumpul sebagaimanalayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan4 Kurang lebih sejak awal Nopember 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan tindak pidana Koropsidana PNPM
    karenaTergugatsebagaiKetua PNPM tersebutmenghabiskan uang sebesar Rp. 500.000.000 yang katanya untuk investasi dan saksisering mendengar mereka bertengkar hal tersebut ; e Bahwa saksi mengetahui Tergugat dituduh menghabiskan dana PNPM tersebutsetelah mereka kawin dari cerita keluarganya dan ada orang dating dari Provinsimencari Tergugat menanyakan dana tersebut sedangkan Terguga tsudah pulangkerumah orang tuanya ( awal Desember 2011), e Bahwa sekarang Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan asaksi
    atau keluargalmasingmasing tidak pernah diupayakan lagi jumur 63 tahun, agama Islam, pekerjaanPensiunan Guru, tempat tinggal desaKecamatan aa , Kabupaten :e Bahwa Penggugat anak kandung bernama P Tergugat menantu bernama e Bahwa lama mereka kumpul 1 bulan yang menetap dirumah saksi dan satu bulanberikutnya Tergugat terkadang dating dan terkadang tidak dating kerumah saksi dansekarang mereka telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2011; e Bahwa sebab mereka pisah Tergugat dituduh korupsi uang PNPM
    karenaTergugatsebagai Ketua PNPM di P , setelah 10 hari Tergugat meninggalkanPenggugat datang orang mencari Tergugat menceritakan hal tersebut ; e Bahwa selama mereka kumpul saksi tidak pernah melihat atau mendengar merekalbertengkar hanya melihat dari sikapPenggugat yang tidak mau melayani Tergugatsarapan pagi dan mencucikan pakaian; e Bahwa Tergugat menghabiskan uang PNPM tersebut sebelum kawin denganPenggugat , setelah kawin baru diketahui dansekarang Tergugat ditahan di LembagaPemasyarakatan
    di persidangan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat denganmemberi nasehat agar kumpul kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat mohon agarikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian denganalasan bahwa kurang lebih sejak awal Nopember 2011 antara Penggugat dan Tergugatsering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan tindak pidanaKoropsi dana PNPM
Register : 24-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 17/PID.TPK/2017/PT PDG
Tanggal 20 Nopember 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : DIMAS ADITYA, SH
Terbanding/Terdakwa : ALVARABI PGL.IRAB Bin ASRIL
6825
  • ) Buah Dokumen Asli LPD X PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian LaganGadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 10 /PLTMH / LGM / 2012 tanggal 30 Januari 2012.85) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XI PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian LaganGadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 11 /PLTMH / LGM / 2012 tanggal 09 Februari 2012.86) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 12 PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian LaganGadang Mudik
    Dokumen Asli LPD XV PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian LaganGadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 15 /PLTMH / LGM / 2012 tanggal 11 April 2012.90) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 16 PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian LaganGadang Mudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 16 /PLTMH / LGM / 2012 tanggal 12 April 2012.91) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 17 PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian LaganGadang Mudik Kecamatan
    Dokumen Asli LPD X PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan GadangMudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 10 / PLTMH / LGM /2012 tanggal 30 Januari 2012.85) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD XI PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan GadangMudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 11 / PLTMH / LGM /2012 tanggal 09 Februari 2012.86) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 12 PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan GadangMudik Kecamatan
    LPD XV PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan GadangMudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor: 15 / PLTMH / LGM /2012 tanggal 11 April 2012.90) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 16 PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan GadangMudik Kecamatan Linggo Sari Baganti Nomor : 16 / PLTMH / LGM /2012 tanggal 12 April 2012.Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor17/Tipikor/2017/PT.PDGC.91) 1 (satu) Buah Dokumen Asli LPD 17 PNPM MandiriPerdesaan PLTMH Lagan Gadang Mudik
    TA 2010;6) 1 (Satu) examplar Dokumen Lelang Mekanikal Elektrikal KegiatanPLTMH PNPM TA 2010;7) 1 (Satu) examplar Kwitansi Penyerahan Dana dari UPK ke TPK(Asli);8) 1 (satu) examplar Dokumen Akhir Kegiatan PLTMH PNPM tahun2010.Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.
Register : 13-06-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 01-10-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Kfm
Tanggal 28 Juni 2016 — - YUSINA SUSANA LEOBISA sebagai PEMOHON
548
  • Saksi NAOMI FALLO, memberikan keterangan dibawah sumpah atau janjiyang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2007 karena pemohonadalah rekan kerja saksi di program pemerintah (PNPM) Kecamatan KotaKefamenanu, Ka.
    TTU; Bahwa pemohon merupakan anggota tim PNPM yang berada diKelurahan Benpasi, sedangkan pemohon sebagai anggota PNPM ditingkat Kecamatan; Bahwa setahu saksi dulu nama pemohon adalah YUSINA SUSANA danhendak mengajukan pergantian nama karena tidak dicantumkan margapemohon di dalam akte kelairan dan pemohon; Bahwa dalam lingkungan kerja, pemohon biasa dipanggil dengan namaYUSINA SUSANA LEOBISA; Bahwa didalam urusan surat menyurat pada program PNPM, pemohonmenggunakan nama sebagimana tertera dalam Kartu
    PISDON, memberikan keterangan dibawah sumpah ataujanji yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2007 karena pemohonadalah rekan kerja saksi di program pemerintah (PNPM) Kecamatan KotaKefamenanu, Ka. TTU;Halaman 3 dari 8. Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2016/PN Kfm.
    Bahwa pemohon merupakan anggota tim PNPM yang berada diKelurahan Benpasi, sedangkan pemohon sebagai anggota PNPM ditingkat Kecamatan; Bahwa setahu saksi dulu nama pemohon adalah YUSINA SUSANA danhendak mengajukan pergantian nama karena tidak dicantumkan margapemohon di dalam akte kelairan dan pemohon; Bahwa dalam lingkungan kerja, pemohon biasa dipanggil dengan namaYUSINA SUSANA LEOBISA; Bahwa didalam urusan surat menyurat pada program PNPM, pemohonmenggunakan nama sebagimana tertera dalam Kartu
Register : 07-12-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 22/PID.SUS/TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 8 Maret 2016 —
10834
  • BLM PNPM MPD Kec.
    Pengasih tanggal 12 September 2015;----------------------------------------------------------------------------------------110) Asli 1 (satu) Bundel Buku Pengajuan Dana Operasional Kegiatan PL-UPK PNPM-MPd Tahun 2014;-----------------------------------------------------------------------------111) Asli 1 (satu) Bundel Buku Pengajuan Dana Operasional Kegiatan DOK PNPM-MPd Tahun 2014 tahap I (40%);--------------------------------------------------------------------112) Asli 1 (satu) Bundel
    Buku Pengajuan Dana BLM PNPM-MPd Tahun 2014 tahap I (40%);------------------------------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada Badan PMPDPKB Kab.
    Kulon Progo;-------------------------------------------------------------------------------------------------------113) 1 (Satu) lembar Copyan Kartu Angsuran PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo Desa Tawangsari Dusun Soronanggan Kelompok Tani Sidodadi; 114) 1 (satu) buah Buku Peminjaman dan Angsuran PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih kab.
    Kulon Progo Desa Tawangsari Dusun Soronanggan sebesar Rp. 7.768.400,- tanggal 15 Juni 2015;----------------------------------------------------------------------------Dikembalikan kepada Saksi SUKARDI;---------------------------------------------116) 1 (Satu) lembar Copyan Kartu Angsuran PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo Desa Tawangsari Dusun Jombokan Kelompok Aneka Karya; 117) 1 (satu) buah Buku Tamu PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih kab.
    PENJELASAN X PELESTARIAN KEGIATAN DANA BERGULI (Petunjuk Teknis Operasional ) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM ) Mandiri Perdesaan;106. PENJELASAN Xl PENATAAN KELEMBAGAAN DANPENGEMBANGAN EKONOMI PERDESAAN ( Petunjuk TeknisOperasional ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM ) Mandiri Perdesaan;Dikembalikan kepada Saksi HARTANTO, SE; 107.
    Pengasih;Foto Copy Asli 1 (satu) lembar slip setoran Bank BPD DIYsebesar Rp. 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah) an.BLM PNPM MPD Kec.
    Kulon Progo Desa TawangsariDusun Soronanggan sebesar Rp. 7.768.400, tanggal 15 Juni2015;1 (Satu) lembar Copyan Kartu Angsuran PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo DesaTawangsari Dusun Jombokan Kelompok Aneka Karya; 1 (satu) buah Buku Tamu PNPM Mandiri Perdesaan UPK Kec.Pengasih kab.
    Kulonprogoberdasarkan PTO penjelasan V:Pelaku PNPM Mandiri Pedesaan,yaitu: 1.
    Tim Pendanaan yang berasal dari tokoh masyarakat; Bahwa pengaturan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri ada diPTO (Petunjuk Tehnis Operasional) PNPM dalam Keputusan Mendagri;Bahwa kriteria kelompok agar bisa mendapatkan pendanaan, yaitu: 1. Minimal berumur 1 (satu) tahun; 2. Beranggotakan minimal 2 5 orang; 3. Ada kegiatan usaha;4.
Putus : 21-02-2012 — Upload : 20-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 21 Februari 2012 — ANGGA DANU SAPUTRO bin (alm.) ISWANTO;
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MP), Penjelasan IX, Pendanaan danAdministrasi Kegiatan PNPM MP:(1).
    No. 166 K/Pid.Sus/2012MP) Tahun Anggaran 2010, susunan pengurusnya yaitu sebagai Ketua : linMasruroh, Bendahara : Angga Danu Saputro (Terdakwa) dan Sekretaris :Komarudin;Bahwa penyaluran Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP)Kecamatan Patebon kepada masyarakat antara lain dalam bentuk kegiatanSimpan Pinjam Perempuan (SPP), di mana kepada kelompok perempuanyang memenuhi syarat menerima pinjaman melalui PNPM MP tersebut,pada saat pencairan
    PNPM MP UPK (Unit Pengelola Kegiatan)Kecamatan Patebon; 2 (dua) lembar rekening koran fiktif dengan Nomor Tabungan10.01.01.03098;Dirampas untuk dimusnahkan;Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 166 K/Pid.Sus/20124.
    kepada PNPM MP UPK Kecamatan Patebon, KabupatenKendal dan selanjutnya untuk diperhitungkan/dikompensasikan untukmembayar uang pengganti tersebut di atas;Hal. 24 dari 32 hal.
    kepada PNPM MP UPK Kecamatan Patebon, KabupatenKendal dan selanjutnya untuk diperhitungkan/dikompensasikan untukmembayar uang pengganti tersebut di atas;Hal. 31 dari 32 hal.
Putus : 02-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS
Tanggal 2 Mei 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan HAMSIA Binti JABIR Dg. ITUNG
13010
  • Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Cahaya; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Agus; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bunga Matahari (P) 13; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Jamilah; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Manalagi; 1 (satu)
    rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sinar; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Matahari; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Melati; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok syariah; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Ujung Bulu;
    Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Alluna; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bonto Manurung; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bahagia; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sejahtera; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Usaha Baru (P) 13; 1 (satu) rangkap
    Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mardatillah (P) 13; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Putri Jaya Mandiri; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Mitra Utama; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Asoka; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok
    Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Bunga Indah; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Benteng Gajah; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Sakeang Indah; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Seruni (P) 11; 1 (satu) rangkap Proposal Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM-MP Kelompok Melati (P) 11;
    Rekening 4970010051 18538;1 (satu) rangkap foto copy rekening koran SPP PNPM MP Kec.Tompobulu Tahun 2014 No.
    Tompobulu No.01 Tahun 2013 tentang Penetapan unit pengelola kegiatan (UPK)sebagai pengelola dana bantuan masyarakat (BLM) PNPM MandiriPerdesaan dan lingkungan mandiri perdesaan;1 (satu) unit Asli surat Nomor 414.2/215/PNPMSET/IV/2014perihal Pelaksanaan mobilisasi dan relokasi FK/FT dan Ass FK/FTPNPMMP Tahun anggaran 2014;1 (satu) rangkap foto copy rekening koran SPP PNPM MP Kec.Tompobulu Tahun 2013 No.
    Tompobulu No. 01Tahun 2013 tentang Penetapan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagaipengelola dana bantuan masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaandan lingkungan mandiri perdesaan;1 (satu) unit Asli surat Nomor 414.2/215/PNPMSET/IV/2014perihalPelaksanaan mobilisasi dan relokasi FK/FT dan Ass FK/FT PNPMMPTahun anggaran 2014;1 (satu) rangkap foto copy rekening koran SPP PNPM MP Kec.Tompobulu Tahun 2013 No.
Putus : 08-04-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 578 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 8 April 2020 — YAYUK PUJI LESTARI binti SUKARDI
428285 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan PilangkencengKabupaten Madiun masa bhakti 2014;Hal. 3 dari 17 hal.
    masa bhakti 2013;1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor412.12/06/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus BadanKerjasama Antar Desa (BKAD) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan PilangkencengKabupaten Madiun masa bhakti 2013;1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor412.12/07/402.307/2013 tentang pengangkatan pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan PilangkencengKabupaten Madiun masa
    bhakti 2013;1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat Nomor412.12/07.1/402.407/2013 tentang pengangkatan Tim Verifikasi (TV)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun masabhakti 2013;1 (satu) bendel Surat Penetapan Camat tentang kegiatan bantuanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun mulaitahun 2003 s/d 2014:1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Pendanaan SPP/UEPPNPMMPd bulan
    Putusan Nomor 578 K/Pid.Sus/20191 (satu) bendel foto kopi buku rekening tabungan Bank MandiriSyariah atas nama UEP PNPM MP PILANGKENCENG denganNomor Rekening 43821432145, tanggal pembukaan 22 Januari 20141 (satu) bendel buku kas dan Bank SPP tahun anggaran 2013Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun2013;1 (satu) bendel buku kas dan Bank UEP tahun anggaran 2013Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan Kecamatan
    KhususSPPUEP Desa Kedungabanteng UPK PNPM MPd KecamatanPilangkenceng Kabupaten Madiun.Foto kopi buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri PerdesaanFoto kopi buku penjelasan V pemangku kepentingan dan pelakuPNPM mandiri perdesaan Petunjuk Teknis Operasional (PTO)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaanFoto kopi buku penjelasan X pelestarian kegiatan dana bergulirPetunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan
Putus : 02-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1542 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 2 Oktober 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin ; JAMILATUN NISA Alias NISA Binti ARDIAN
4018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sos selaku Tim Kordinasi PNPM dari KabupatenHulu Sungai Tengah,e Fadlan Khodori, SH selaku Tim Pengaduan dan PenangananMasalah PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi KalimantanSelatan,e Ir.
    3011200728112007 II 20 BLN 00007/PNPM 049428H/110250.000.000. Hal. 20 dari 68 hal. Put.
    Sos selaku Tim Kordinasi PNPM dari KabupatenHulu Sungai Tengah ;Fadlan Khodori, SH selaku Tim Pengaduan dan PenangananMasalah PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi KalimantanSelatan ;Ir.
    No. 1542 K/Pid.Sus/2013 2008 TGL. 6112008 0 5112008I APBN 00051/PNPM 091702K/110/MP/UPK/BAU/X/112 Tal. 100,000,000.02008 TGL. 27112008 025112008I APBN 00062/PNPM 091702K/110/MP/UPK/BAU/ 112 Tol. 76,000,000.00X /2008TGL. 2711200825112008IV APBN 00004/PNPM 590518L/110/1MP/UPK/BAU/X/ 12 60,000,000.002009 TGL.
    Sos selaku Tim Kordinasi PNPM dari KabupatenHulu Sungai Tengah ;e Fadlan Khodori, SH selaku Tim Pengaduan dan PenangananMasalah PNPM Mandiri Perdesaan Propinsi KalimantanSelatan ;e Ir.
Register : 08-06-2015 — Putus : 28-08-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 28 Agustus 2015 — YANSYAH BIN GERSON MIHING
5813
  • TimpahKabupaten Kapuas bersama dengan Fasilitator Kecamatan saksiMENSIH, SPd;Bahwa terdakwa sebagai pengurus PNPM Kec.
Register : 25-10-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 28 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH.,MH.
Terdakwa:
SURYADI Bin M. YUSUF
8230
  • Fotokopi rekening tabungan bank Kalbar kantor cabang capem Rasau Jaya a.n PNPM MP Kubu (perencanaan) Kec. Kubu Kab. Kubu raya.
  • Fotokopi rekening tabungan bank Kalbar kantor cabang capem Rasau Jaya a.n UPK Kubu (BPNPM) Kec. Kubu Kab. Kubu raya.
  • Fotokopi rekening tabungan bank Kalbar kantor cabang capem Rasau Jaya a.n PNPM MP Kubu (pelatihan) Kec. Kubu Kab. Kubu raya.
  • Fotocopi penerimaan uang PNPM mandiri tanggal 1 Februari 2012 dengan jumlah Rp.7.500.000,-.
  • Fotocopi penerimaan uang PNPM mandiri tanggal 1 Februari 2011 dengan jumlah Rp.7.500.000,-
  • Fotocopi kwitansi dari kel.SPP mandiri jaya tanggal 1 Oktober 2012 dengan jumlah Rp.10.124.000,-.
  • Fotocopi kwitansi dari kel.SPP mandiri jaya tanggal 28 Oktober 2011 dengan jumlah Rp.5.067.000,-.
  • Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NUPB) untuk Program Penangulangan Kemiskinan melalui PNPM-MP antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kab.Kubu Raya Tahun 2010,2011 dan Tahun 2012.
  • Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Tentang Pembentukan Tim Koordinasi PNPM-MP Tahun 2010,2011 dan Tahun 2012.
  • Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kecamatan untuk PNPM-MP.
  • Surat Keputusan Bupati Kubu Raya Tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Unit Pengelola dan Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Pedesaan Tahun 2010,2011 dan Tahun 2012.
  • Penetapan Kelompok Penerima Dana BLM PNPM di Kec.Kubu.
  • Pengajuan Kebutuhan Dana / Proposal dari Kelompok Ke UPK.
  • Perjanjian Kredit Kelompok dengan UPK.
  • SP2D yang terbit dari KPPN dan SP2D dari BUD untuk UPK tahun 2010,2011 dan Tahun2012.
  • Pencairan Dana dari UPK ke Kelompok.
  • Stand Operasional dan Prosedur (SOP) UPK Kec.Kubu.
  • Kwitansi-Kwitansi Pembayaran Angsuran SPP dari Kelompok.
    Menyatakan barang bukti berupa ;1.10.11.12.1314.15.16.edFotokopi rekening tabungan bank Kalbar kantor cabang capemRasau Jaya a.n PNPM MP kubu simpan pinjam perempuan Kec.Kubu Kab. Kubu Raya.Fotokopi rekening tabungan bank Kalbar kantor cabang capemRasau Jaya a.n PNPM MP Kubu (perencanaan) Kec. Kubu Kab.Kubu raya.Fotokopi rekening tabungan bank Kalbar kantor cabang capemRasau Jaya a.n UPK Kubu (BPNPM) Kec. Kubu Kab.
    ) Mandiri yang salahsatunya adalah PNPM Mandiri Pedesaan dimana salah satu programnyayaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
    ) Mandiri yangsalah satunya adalah PNPM Mandiri Pedesaan dimana salah satuprogramnya yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
    Seruat Ill Kelompok SPP Sinar Pagi Rp 30.000.000,JUMLAH TOTAL Rp575.000.000, > Bahwa prosedur pengambilan dana SPP dan dana PerguliranSPP adalah dana PNPM disalurkan dari KPPN ke rekening BLMUPK di Bank Kalbar Unit Rasau Jaya.
    Fotokopi rekening tabungan bank Kalbar kantor cabang capemRasau Jaya a.n PNPM MP kubu simpan pinjam perempuan Kec.Kubu Kab. Kubu Raya.2. Fotokopi rekening tabungan bank Kalbar kantor cabang capemRasau Jaya a.n PNPM MP Kubu (perencanaan) Kec. Kubu Kab.Kubu raya.3. Fotokopi rekening tabungan bank Kalbar kantor cabang capemRasau Jaya a.n UPK Kubu (BPNPM) Kec. Kubu Kab. Kubu raya.4. Fotokopi rekening tabungan bank Kalbar kantor cabang capemRasau Jaya a.n PNPM MP Kubu (pelatinan) Kec. Kubu Kab.
Putus : 11-07-2012 — Upload : 21-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 29/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 11 Juli 2012 — BASIYO BIN SURO TINOYO
3422
  • ;Bahwa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dantahun 2009 diantaranya adalah Penyaluran dana Perguliran dengan tahapan/mekanisme sebagai berikut : 1.
    Bruno merekayasaproposal pengajuan pinjaman dana perguliran ke PNPM Mandiri PedesaanKec. Bruno dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) danKartu Keluarga (KK) dimana besaran pinjaman dan tanda tangan anggotakelompok dalam proposal tersebut dilakukan oleh terdakwa ;Bahwa setelah proposal dibuat yang seharusnya ditandatangani oleh KepalaDesa Somoleter, namun oleh terdakwa dengan persetujuan LANTIP JANUWIBOWO, SE. selaku Ketua Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) Kec.
    ) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan olehTim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)(TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen Dalam Negeri RepublikIndonesia yang antara lain mengaturPenjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. tentangMekanisme Pengelolaan Dana Bergulir yang antara lain pada pokoknyamengatur sebagai berikut : Kelompok membuat usulan dalam bentuk proposal yang disetujuioleh Kepala Desa dan mengajukan proposal tersebut kepada UnitPengelola
    ) MandiriPerdesaan Tahun 2008 dan 2009 yang dikeluarkan oleh Tim KoordinasiProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) (TK PNPM MandiriPerdesaan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia yang antara lainmengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. tentang MekanismePengelolaan Dana Bergulir yang antara lain pada pokoknya mengatur sebagaiberikut : Kelompok membuat usulan dalam bentuk proposal yang disetujui olehKepala Desa dan mengajukan proposal tersebut kepada Unit PengelolaKegiatan
Putus : 02-01-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 2 Januari 2015 — 1. MULYONO bin SUWADI ; 2. M.AINUL YAQIN BIN SAID PRIJADI ; KEJAKSAAN NEGERI TUBAN
5413
  • Rp26@ptember BOP BPD RYN.000.2OQ2ptember kegiatan PNPM Rp00.002009 9:600.0014 september subsidi takmir masjid 0.2009 Diterima H.
    Agustus 2011 perbaikan paving PKK Rp 125.00013 Agustus 2011 kebendahara WISNU RP7.000.000.KRISTANTO14 Agustus 2011 swadaya PNPM Diterima Rp 1.500.000.KHOIRUL14 Agustus 2011 rekening PJU dan Balaids Rp 940.00015 Agustus 2011 biaya rapat Rp 800.000.16 Agustus 2011 ke bendahara WISNU Rp 1.000.000KRISTANTO23 Agustus 2011 swadya ds PNPM RP 1.175,000 68 Diterima KHOIRUL.24 Agustus 2011 tanah uruk mushola Rp 600.000.28 Agustus 2011 swadya PNPM Rp 800.000.Diterima KHOIRUL.4 September 2011 swadaya PNPM Diterima
    Agustus 2011 perbaikan paving PKK Rp 125.00013 Agustus 2011 kebendahara WISNU RP7.000.000.KRISTANTO14 Agustus 2011 swadaya PNPM Diterima Rp 1.500.000.KHOIRUL14 Agustus 2011 rekening PJU dan Balaids Rp 940.00015 Agustus 2011 biaya rapat Rp 800.000.16 Agustus 2011 ke bendahara WISNU Rp 1.000.000KRISTANTO23 Agustus 2011 swadya ds PNPM RP 1.175,000Diterima KHOIRUL.24 Agustus 2011 tanah uruk mushola Rp 600.000.28 Agustus 2011 swadya PNPM Rp 800.000.Diterima KHOIRUL.4 September 2011 swadaya PNPM Diterima
    Rp26@eptember BOP BPD RY9.000.26QRptember kegiatan PNPM Rp00.002009 9.600.0014 september subsidi takmir masjid Diterima H.
Putus : 10-03-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2445 K/PID.SUS/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — UTAMI DEWI, S.T.
4727 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Tempat lahir : Sleman ;Umur/tanggal lahir : 32 tahun /30 September 1980 ;Jenis Kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Sembuhan IV RT/RW : 03/010 SendangMulyo, Minggir, Sleman ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Mantan Bendahara PNPM MandiriPerdesaan SPP Kecamatan MinggirSleman ;Terdakwa berada dalam tahanan :Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 22 Maret2013 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2013 sampaidengan tanggal 11 Mei 2013 ;Penuntut
    2014, Terdakwa diperintahkanuntuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari Kedua, terhitung sejak tanggal07 April 2014 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa:PRIMAIR :Bahwa Terdakwa UTAMI DEWI, ST pada hari dan tanggal yang sudah tidakdapat ditentukan dengan pasti tepatnya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010atau pada waktu tertentu dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, bertempat dikantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM
    Mandiri) namanyaberubah menjadi Kegiatan Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan yang salah satunya untukkegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (selanjutnyadisebut PNPM Mandiri Perdesaan SPP) Kecamatan Minggir,Sleman yang dananya bersumber dari APBN yang sifatnyabergulir dan diterima langsung di rekening kegiatan UnitPengelola Kegiatan (selanjutnya disebut UPK) KecamatanMinggir di Bank Pemerintah Daerah DIY Cabang Godean dariKantor Perbendaharaan Negara (KPPN) yang besarnya
    bantuantersebut :Tahun 2006 : Rp. 296.850.000,00Tahun 2007 : Rp. 178.125.000,00KetuaSekretarisBendaharaBahwa PNPM Mandiri Perdesaan SPP Kecamatan MinggirKabupaten Sleman sampai dengan tahun 2010 beranggotakan473 orang dengan susunan pengurus, yaitu :Dwi PurwantoWin IsmantoUtami Dewi, ST (Terdakwa)Bahwa anggota PNPM Mandiri Perdesaan SPP dapatmengajukan bantuan pinjaman sesuai standart operasional danprosedur Unit Pengelola Kegiatan (UPK) BAB III tentang PolaMekanisme dan Prosedur Perguliran angka
    Camat Minggir tentangUPK ;16 1 (satu) eksemplar Surat Perintah PencairanDana tahun 2006 ;Seluruhnya dikembalikan pada PNPM Mandiri Perdesaan KecamatanMinggir Sleman melalui saksi Dwi Purwanto ;Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkarapada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Senin, tanggal 10 Maret 2014 oleh Dr.
Putus : 21-11-2017 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1833 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — SLAMET bin (Alm) TOMO REJO
13337 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dana PNPM MandiriPerdesaan tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) yang dialokasikan per kecamatan untuk melaksanakankegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan Simpan PinjamPerempuan (SPP); Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan tersebut, pemerintah telan mengeluarkan Petunjuk TeknikOperasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan; Bahwa untuk melakukan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaandibentuk
    Pujo Suwarditersebut bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaanyaitu sebagai berikut:1.
    Pujo Suwarditersebut telan bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM MandiriPerdesaan yaitu sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 1833 K/Pid.Sus/2017Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).(TK PNPM Mandiri Pedesaaan), Jakarta. (Asli):6) 1 (satu) buku dari Departeman Dalam negeri Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.
    Putusan Nomor 1833 K/Pid.Sus/2017mengatur PNPM Mandiri Perdesaan, telah menyebutkan yang diantaranya,yaitu :1.
Putus : 22-01-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2323 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 22 Januari 2013 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire ; PELIUS TABUNI, S.Sos
4442 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mandiri Respek Provinsi Papua danPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri respek dan Penjelasannyayang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2008.
    Sedangkan dalam penjelasanIV (Tugas, Tanggungjawab dan Proses Pemilihan PelakuPelaku) PetunjukTeknis Operasional (PTO) PNPM MandiriRespek nomor 4 halaman 78 KepalaDistrik dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Respek, Kepala Distrik atas namaBupati berfungsi sebagai Pembina di wilayah kerja distrik.
    Mandiri Respek Provinsi Papua danPetunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri respek dan Penjelasan yangdikeluarkan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2008.
    Sedangkan dalam penjelasanIV (Tugas, Tanggungjawab dan Proses Pemilihan PelakuPelaku) PetunjukTeknis Operasional (PTO) PNPM MandiriRespek nomor 4 halaman78 KepalaDistrik dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Respek, Kepala Distrik atas namaBupati berfungsi sebagai Pembina di wilayah kerja distrik.