Ditemukan 2144 data
9 — 5
tidakmemperdulikan Penggugat sejak Januari 2018 sampai perkara ini diajukanpada bulan Juli 2019;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelisberpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atastindakan Tergugat terhadap dirinya;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl( pengganti ) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menter
14 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
11 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
15 — 1
Halaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
23 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
35 — 3
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois acs JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
11 — 8
Bahwa, permohonan penetapan perbaikan biodata ( perbaikannama ) ini mengacu pada ketentuan pasal 34 ayat ( 2 ) Peraturan Menter!
14 — 8
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
Terbanding/Penuntut Umum : TRI WAHYU A. PRATEKTA, SH
79 — 23
TJK.5produksi di Baturaja Provinsi Sumatera Selatan, namun atas permohonantersebut saksi Muhammad Yani selaku PLH Kepala Kantor Bea CukalBandar Lampung menolak untuk memberikan izin pengiriman stock clinkerke Baturaja karena sebelumnya pada tanggal 07 April 2014 saat PT.Semen Baturaja melalui saksi Sastra Sepri Jayadi mengajukanpengurusan dokumen di Bea cukai Bandar Lampung terkena Rejectkarena tidak adanya Laporan Surveyor sesuai dengan Peraturan Menter!
Semen Baturaja yang berada di pusatproduksi di Baturaja Provinsi Sumatera Selatan, namun atas permohonantersebut saksi Muhammad Yani selaku PLH Kepala Kantor Bea CukalBandar Lampung menolak untuk memberikan izin pengiriman stock clinkerke Baturaja karena sebelumnya pada tanggal 07 April 2014 saat PT.Semen Baturaja melalui saksi Sastra Sepri Jayadi mengajukanpengurusan dokumen di Bea cukai Bandar Lampung terkena Rejectkarena tidak adanya Laporan Surveyor sesuai dengan Peraturan Menter!
FANSI ONITA SANTOSO
22 — 3
menjadiROBBY SANTOSO dan surat Keterangan, No.pol : B/ SK/ 1084/ VII/ 1980/INTELPAM, tertanggal 15 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Komando ResortKepolisian Kota Besar 98 Semarang, yang menerangkan bahwa pada nama THESOM PING telah mengubah/ mengganti namanya menjadi ROBBY SANTOSO,dan atas permohonan tersebut, berdasarkan datadata dan penyelidikan, pihakKepolisian tidak menaruh keberatan atas perubahan tersebut, serta surat bukti P9yaitu Surat permohonan mengubah/ mengganti nama kepada Yang Mulia Menter
ADILIPHIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
LILI HAMDANI Als JUMDANI Als DANI Bin LILI SADELI
19 — 4
Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristalkristal putih dengan berat netto0,194 gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yangdikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaansecara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristalkristal putin pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yangterdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter
11 — 0
PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 sebagai perubahan dari PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Nomor 19 Tahun 2018 disebutkan bahwa perkawinan antara seoranglakilaki dengan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam AktaPerkawinan, hal ini terjadi karena tahapan sebagaimana disebutkan pada Pasal3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
9 — 6
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.8, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
20 — 7
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
12 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Terbanding/Terdakwa : BUSTANU ARIFIN Als BADAK Bin BAHRUM CANIAGO
35 — 21
Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dari menter!kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotikajenis Shabushabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan = ilmupengetahuan dan teknologi.
16 — 0
bidang perkawinan;Menimbang, bahwa tentang ketentuan perbaikan penulisan dan atauperubahan identitas pada akta nikah diatur dalam Rapat Koordinasi DirektoratJenderal Badan Peradilan Agama Kamar Agama Pengadilan Tinggi AgamaDan Mahkamah Syariyah Aceh Tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi BidangTeknis Yustisial, tanggal 17 September 2019, yang berkaitan denganperubahan identitas dalam akta nikah, angka 4.2, yang merumuskan :Permohonan perubahan identitas dalam akta nikah sebagaimana diatur dalamPeraturan Menter
RONI PASLAH
20 — 9
administrasi kependudukansebagaimana dikehendaki oleh Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan maupun tertib administrasi keimigrasiansebagaimana dikehendaki oleh Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian maupun peraturan pelaksananya, maka Pengadilanberpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untukdikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dantujuan dari Permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menter
61 — 14
Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a), ayat (2), Ayat (3) jo Pasal 103 ayat(1), ayat (2) Joncto Pasal 54 Joncto Pasal 55 Joncto Pasal 56 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang PenempatanKorban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis danRehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,Menter
12 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!