SAYID HUSEN ASSEGAF dan saksi DARIUSSIMA tidak mau apabila ganti rugi dihitung berdasarkan NJOP atau nilainyata/sebenarnya dan meminta untuk besarnya nilai jual beli pakaiperhitungan dari jasa penilai publik/appraisal sehingga saksi DIMASSAPUTRO mengusulkan nama KJPP SIH WIRYADI & Rekan yang sudahsering dipakai oleh Pemkot Bontang untuk melakukan penilaian apabilaPemkot Bontang akan mengadakan tanah dan karena pihak kuasa pemiliktanah yaitu saksi H.

SUPU, NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitutahun 2012 adalah sejumlah Rp614.000,00/M2, untuk tanah Gedung Senisesuai dengan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi danBangunan) tahun 2012 atas nama pemilik lahan yaitu saksi H.

NURDIN,NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitu tahun 2012 adalahsejumlan Rp285.000,00/M2 dan untuk tanah Sarana Olahraga KanaanHal.11 dari 44 hal.Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT.SMRsesuai dengan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi danBangunan) tahun 2012 atas nama pemilik lahan yaitu saksi GIMUNUTOMO, NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitu tahun 2012adalah sejumlah Rp36.000,00/M2.Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 saksi Ir. Hj.

NURDIN,NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitu tahun 2012 adalahsejumlah Rp285.000,00/M2 dan untuk tanah Sarana Olahraga Kanaansesuai dengan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi danBangunan) tahun 2012 atas nama pemilik lahan yaitu saksi GIMUNUTOMO, NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitu tahun 2012adalah sejumlah Rp36.000,00/M2:Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 saksi Ir. Hj.

Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2018nama PT Agri Bumi Sentosa, NPWP: 21.000.764.7731.001 denganperhitungan menjadi sebagai berikut: Menurut MenurutNo Uraian Pemeriksa Pemohon Banding KkoreksiData Obyek PajakLuas Bumi (m2) 82.93 1.800 82.931.800Luas Bangunan (m2) 3.307 3.307Kelas 165 & 64 165 & 64NJOP Bumi per m2 (Rp) 4.100 . 4.100NJOP Bangunan per m2 (Rp) 1.100.000 1.100.000NJOP (Rp)343 .658.080.000343.658.080.000Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 48098,080.08 343.658.080.0002

Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 48090.080.08 343.650.080.000Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% 40%45 NJKP S7400.052.00 137.460.032.0006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 687.300.160 687.300.160Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah6.b Tertentu (50% x 6.a) = 343.650.080PBB yang harus dibayar 687.300.160 343.650.080 343.650.0808 Pokok/Jumlah PBB yang masih Harus dibayar 687.300.160 167.015.380 520.284.7809 Denda administrasi

Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2018Indragiri Citra No.2 Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan,sehingga perhitungan PBB Tahun Pajak 2013 menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP per m2 (Rp.)Per m2 JumlahBumi 82.931.800 165 4.100 340.020.380.000Bangunan 3.307 64 1.100.000 3.637.700.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 343.658.080.000NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 343.650.080.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% x 343.650.080.000 137.460.032.000Pajak

PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifatPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanmenentukan karena tidak terdapat putusanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TahunPajak 2013 yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp208.769.225,00; dengan perincian sebagai berikut: 5 5 NJOP

Menghukum Tergugat untuk membayar sukses fee sebesar 10% (sepuluhpersen) dari nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas tanah dan bangunanyang terletak di Jalan Biliton Nomor 1618, Surabaya, tanpa dikurangi biayateknis operasional;4.

Menghukum Tergugat untuk membayar sukses fee sebesar 10% dari NilaiJual Objek Pajak NJOP atas tanah dan bangunan yang terletak di JalanBaliton Nomor 1618, Surabaya, dikurangi biaya taktis operasional yaitusebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telahditerima Penggugat;4.

Bila dalam petitum gugatan disebutkan bahwa besaran sukses feeadalah 10% dari nilai tanah dan bangunan, dirubah dan digantimenjadi 10% dari Nilai Jual Obyek Pajak NJOP tanah danbangunan. Walaupun tidak dijelaskan juga oleh Judex Juris, NJOPpada Tahun berapa?

, pada saat pemberian jasa bantuan olehPenggugat (NJOP Tahun 2004) ataukah NJOP pada saat putusankasasi pada perkara Tata Usaha Negara Nomor 115 K/TUN/2004yang diurus Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat,tanggal 24 Februari 2005 (NJOP Tahun 2005)?;b.

Menghukum Tergugat untuk membayar sukses fee sebesar 10%dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah dan bangunan yangterletak di Jalan Baliton Nomor1618, Surabaya, dikurangi biayataktis operasional yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus duapuluh lima juta rupiah) yang telah diterima Penggugat;4.

., M.Pd yang telah menunjukKJJP PUNGS ZULKARNAIN & REKAN tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59ayat (2) yang menyatakan ; Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berpedoman pada NJOP atau nilai nyata/ sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi.

,M.Pd seharusnya berpedoman pada NJOP atau Nilai nyata/ sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi, namun hal tersebut tidakdilakukan oleh terdakwa Drs.

dengan harga Rp.8.000.000, NJOP = Rp.5.000,00 AJB No. 229/ 2012 tanggal 16 April 2012 an. H. MUCHTAR dijualkepada JOHAR tanah di Persil 016 Kohir No. 0055.0 seluas 1.562 M?dengan harga Rp.10.000.000, NJOP = Rp.5.000,00 AJB No. 230/ 2012 tanggal 16 April 2012 an. H. MUCHTAR dijualkepada JOHAR tanah di Persil 013 Kohir No. 0011.0 seluas 5.187 M?dengan harga Rp.30.000.000, NJOP = Rp.5.000,00 AJB No. 231/ 2012 tanggal 16 April 2012 an. H.

denganharga Rp.15.000.000, NJOP = Rp.7.150,00AJB No. 281/ 2012 tanggal 17 April 2012 an. PENGKI dijual kepadaYENI YULIA NINGSIH tanah di Persil 009 Kohir No. 0006.0 seluas 812M? dengan harga Rp.12.000.000, NJOP = Rp.7.150,00AJB No. 299/ 2012 tanggal 4 Juni 2012 an. SUANDI B. MUCHTAR dijualkepada ABUROSEH B. SALAM tanah di Persil 019 Kohir No. 0001.0seluas 456 M? dengan harga Rp.40.000.000, NJOP = Rp.7.150,00AJB No. 313/ 2012 tanggal 6Juni 2012 an.

TolMakassar dengan nilai ganti rugi sebesar Rp14.557.200.000,00 (empatbelas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah), adalahhak milik almarhum Faharuddin Krg Kumala dan Lamakka bin Kumalaberdasarkan Rincik/tanah milik Indonesia (Cl), sesuai dengan uraiantersebut di atas;Besarnya uang ganti rugi tersebut di atas berdasarkan Surat KeputusanWalikota Makassar, selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor568/kep/593.83/2004 tanggal 21 September 2004, yang didasari denganbesarnya NJOP

dikeluarkannya Surat KeputusanWalikota Makassar sebagai Ketua Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor568/Kep/593.83/2004 tanggal 21 September 2004, sampai saat ini tahun2012, sehingga kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya belum juga pihakTergugat merealisasikan pembayaran ganti rugi tanah yang terkenaProyek Pembangunan Jalan Tol Makassar kepada Penggugat;Bahwa dengan naiknya dasar perhitungan pembayaran ganti rugi tanahyang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Makassar seksi II (dua) daribesarnya harga NJOP

, menjadibesarnya NJOP tahun 2011 sebesar Rp500.000,00/M?, maka besarnyaganti rugi tanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Makassar,dari luas tanah 72.786 M? x Rp200.000,00/M2 sama denganRp14.557.200.000,00 (empat belas miliar lima ratus lima puluh tujuh jutadua ratus ribu rupiah) berdasarkan Surat Keputusan Walikota MakassarHal. 4 dari 28 hal. Put.

Nomor 3202 K/Pdt/2013Your complimentaryuse period has ended.Thank you for usingPDF Complete. tia Pengadaan Tanah (P2T) Nomor 568/kep/593.83/2004tanggal 21 September 2004, sehingga dengan demikian bahwa, pihak Bee) FeaturesTergugat haruslah membayar kepada pihak Penggugat dengan hitunganberdasarkan besarnya harga tanah NJOP untuk tahun 2011 pada tanahyang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Makassar seksi Il yaitusebesar Rp500.000,00/ M2 atau sama dengan 72.786 M? xRp500.000,00/M?

Penetapan harga mempedomani nilai jual objek pajak (NJOP), harga pasardan kondisi lahan;Bahwa Terdakwa Drs. H.

No Lokasi NJOP NJOP terendahtertinggi (Rp) (RP)1 Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota Piring 48.000. 27.000.2 Bukit kursi P.

: No Lokasi NJOP NJOP terendahtertinggi (Rp) (RP)1 Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota Piring 48.000. 27.000.2 Bukit kursi P.

No Lokasi NJOP tertinggi NJOP terendah(Rp) (RP)1 Pulau Biram Dewa Eks.Istana Kota 48.000. 27.000.Piring2 Bukit kursi P.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objektanah penggugat pertahun sejak 32(tiga puluh dua) tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakansebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/M?. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah penggugat sekarangpertahun = 762 M? x Rp. 100.000, = 76.200.000, (tujuh puluh enamjuta dua ratus ribu rupiah).

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek sengketa pertahun sejak 30 (tigapuluh) tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah penggugat pertahun = 1829M? x Rp. 100. 000, = Rp. 189.200. 000, (seratus delapan puluhSembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian ganti rugi baik materiilmaupun Imateriil kepada Penggugat sebesar 3.438.400.000, (tiga milyarempat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), denganperincian sebagai berikut: Materiil Luas tanah (objek tanah penggugat) yang ditempati adalah 762 M2 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objektanah penggugat pertahun sejak 32(tiga puluh dua) tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakansebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / M?.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah penggugat sekarangpertahun = 762 M? x Rp. 100.000, = 76.200.000, (tujuh puluh enamjuta dua ratus ribu rupiah). Jumlah biaya materiil ganti rugi objek tanah penggugat = 32 tahun x Rp76.200.000, = Rp. 2.438.400.000, (dua milyar empat ratus tiga puluhdelapan juta empat ratus ribu rupiah) ;Imateriil : Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah).7.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek sengketa pertahun sejak 30 (tigapuluh) tahun sampai saat ini diperkirakan/disamaratakan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) objek tanah penggugat pertahun = 1829M? x Rp. 100. 000, = Rp. 189.200. 000, (seratus delapan puiuhSembilan juta dua ratus ribu rupiah). Jumlah biaya materiil ganti rugi objek tanah penggugat =30 tahun x Rp.189.200. 000 = Rp. 5.676.000.000.

Tgl1)2)3)4)5)6)28)Kerugian Materiil PENGGUGAT I; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 55 M? xRp. 310.000 = Rp. 17.050.000, Keuntungan usaha warung makan perhari sebersar Rp.2.452.000, (DuaJuta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);Kerugian Materiil PENGGUGAT II; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 35 M?

Tgl9) Kerugian Materiil PENGGUGAT IX; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M? xRp. 310.000 = Rp. 7.750.000, Dikontrakan setahun sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah);10) Kerugian Materiil PENGGUGAT X; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M? xRp. 310.000 = Rp. 7.750.000, Dikontrakan setahun sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah);11) Kerugian Materiil PENGGUGAT XI; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M?

Tgl2)3)4)5)6)2)8)9) Keuntungan usaha warung makan perhari sebersar Rp.2.452.000, (DuaJuta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);Kerugian Materiil PENGGUGAT II; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 35 M? x Rp.310.000 = Rp. 10.850.000, Dikontrakan setahun sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah);Kerugian Materiil PENGGUGAT III; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M?

x Rp.310.000 = Rp. 7.750.000, Dikontrakan setahun sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah);10) Kerugian Materiil PENGGUGATX; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M? x Rp.310.000 = Rp. 7.750.000, Dikontrakan setahun sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah);11) Kerugian Materiil PENGGUGAT XI; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M?

xRp. 310.000 = Rp. 7.750.000, Dikontrakan setahun sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah); Kerugian Materiil PENGGUGAT XI; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M? xRp. 310.000 = Rp. 7.750.000, Keuntungan usaha warung makan perhari sebersar Rp.141.000,(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah); Kerugian Materiil PENGGUGAT XII; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M?

Naga Intan, NJOP milik PT. Naga Intan danharga pasaran di sekitar tanah PT.

) (Vide bukti PK02), sedangkan NJOP tanah PT.

PLN sudah naik dan paling murah saat inisebesar Rp300.000,00/meter;Bahwa apabila mengacu pada NJOP tanah PT. Naga Intan tahun 2007yang hanya kurang lebih Rp5.000,00/meter sebenarnya secara materil tidakdapat dibenarkan karena faktanya harga dalam NJOP tersebut sangatlah murahdan dalam menghitung NJOP a quo Kantor Pajak tidak melakukan cek data fisikHal. 63 dari 81 hal.

SHGU No. 2 DesaSebalang Lampung Selatan, harga ditetapkan jauh melebihi NJOP";Bahwa dengan tidak diserahkannya NJOP oleh Terdakwa tanah SHGUNo. 2 tersebut sehingga penentuan harga atau besaran ganti rugi yang telahdisepakati antara penjual yaitu Terdakwa/PT.

Raja Erfian untuk menghadiri rapat pengadaan tanah KabupatenLampung Selatan guna menyampaikan NJOP Atas Obyek Pajak PT.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cukupmemberikan pertimbangan mengenai penentuan harga limit obyeklelang, dimana dalam pertimbangannya dikatakan bahwa Tergugat tidak memberikan bukti bahwa dalam menentukan harga limit TimPenaksir telah menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasilnya menjadi tidak akurat dan berada jauhdibawah perhitungan NJOP tahun 2013 sebesar Rp.755.297.000,dan juga berada dibawah nilai Hak Tanggungan Rp.625.000.000,,padahal menurut

Tergugat II dikatakan telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum (PMH) dan juga apa alasannya Pembanding II/Tergugat Il dikatakan sebagai pembeli lelang yang beriktikadtidak baik;Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan Pembanding II/Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) denganalasan telah membeli obyek sengketa yang harga limitnya tidakHalaman 11 dari halaman 17 perkara No. 319/Pdt/2014/PT.BDG.patut dan tidak wajar karena tidak sesuai dengan harga pasarandan dibawah nilai jual obyek pajak (NJOP

independen oleh Penilaiberdasarkan kompetensi yang dimilikinya atau penaksiran olehPenaksir/Tim Penaksir yang didasarkan pada metode yang dapatdipertanggungjawabkan, dimana dalam menentukan nilai limitobyek lelang tidak sama atau tidak hanya didasarkan pada NJOPSaja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktorfaktor lain ;Menurut UU No.12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunanyang telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentangPerubahan atas UU No.12 Tahun 1985 tentang PBB, Nilai JualObyek Pajak (NJOP

) adalah harga ratarata yang diperoleh daritransaksi jual beli yang terjadi secara wajar , dimana nilainyaditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yangsejenis atau Nilai Perolehan Baru atau Nilai Jual Obyek PajakPengganti ; Karena penilaian NJOP dilakukan dalam transaksi jual beli yangterjadi secara wajar (normal) berdasarkan nilai indikasi rataratayang diperoleh dari penilaian massal dan tidak per obyek pajak,sedangkan penilaian obyek lelang dilakukan didasarkan nilai perobyek dengan

memperhatikanfaktorfaktor lain yaitu faktorlingkungansekitar dan faktor resiko yang akan terjadi akibatHalaman 14 dari halaman 17 perkara No. 319/Pdt/2014/PT.BDG.penjualan lelang tersebut, maka wajar apabila kemudian dalampenentuan harga limit obyek lelang akan menghasilkan nilai yangtidak sama dan berada dibawah NJOP, dimana hal tersebuttidaklah berarti bahwa Penjual dalam menentukan nilai limit obyeklelang tidak didasarkan pada metode yang dapat dipertanggungjawabkan ; .

MM, dengan surat Nomor : 593/1444UmPlk/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang ditujukan kepada Camat Curug perihalPermohonan Informasi harga tanah, yang intinya meminta informasi harga tanah dilokasi Kawasan pertanian terpadu di Desa Curug dan sekitarnya menurut NJOP danharga pasar/ nyata ;Atas permintaan tersebut selanjutnya Camat Curug yaitu H.

SUHERMAN, SE, Msidengan surat Nomor : 593/159/Pmt tanggal 23 Juni 2009 perihal harga tanah yangditujukan kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesra yang intinya melaporkanharga tanah di blok lingkungan Masigit Desa Curug Kecamatan Curug Kota Serangberdasarkan NJOP sebesar Rp. 7.150, (tujuh ribu seratus lima puluh rupiah) perm? dan harga nyata yang terjadi transaksi jual beli Rp. 400.000, (empat ratus riburupiah) per m?.

Bahana Kareza Appraisaldengan nilai sebesar Rp. 49.305.000, bahwa Surat Perintah Kerja tersebut tidakbenar (fiktif), karena tanda tangan yang tercantum dalam SPK tersebutbukanlah tanda tangan sebenarnya dari KAMPIANUS ROMAN,SE, karenaKAMPIANUS ROMAN, SE merasa tidak pernah menandatangani SPK tersebut.Disamping itu KAMPIANUS ROMAN, SE dalam melakukan penilaian atas tanahkawasan pertanian terpadu tidak memperoleh data dokumen tanah yangdilakukan penilaian, seperti sertifikat, AJB, Peta tanah dan NJOP

SeharusnyaTerdakwa dan Terdakwa Il tidak menandatangani Berita AcaraMusyawarah harga pengadaan tanah tersebut karena nilai harga tanahyang harus dibayarkan tidak mempedomani NJOP tahun berjalan di sekitarlokasi tanah kawasan pertanian terpadu; Kemudian hasil kesepakatan harga tersebut dicantumkan dalam BeritaAcara Kesepakatan harga pengadaan tanah untuk kepentinganpembangunan kawasan pertanian terpadu Provinsi Banten terletak di DesaCurug Kecamatan Curug dan Kelurahan Banjarsari Kecamatan CipocokJaya

Seharusnya Terdakwa dan Terdakwa II tidak menandatangani Berita AcaraKesepakatan harga pengadaan tanah, karena harga tanah terlalu mahal, tidakwajar dan tidak sesuai dengan NJOP tahun berjalan dan tidak sesuai hargapasar/nyata tanah di lokasi kawasan pertanian terpadu tersebut.Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bertentangan dengan pasal 4 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan183Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Jo Keputusan Menteri DalamNegeri Republik Indonesia

Bahwa ini sangat merugikan pihak Penggugat karena nilai NJOP tanahberdasarkan SPPT PBB tersebut sudah berada diangka Rp.4.605.000,(empat juta enam ratus lima ribu rupiah) /meter2 sehingga apabila nilai NJOPtersebut dikalikan dengan luasan tanah seluas 177 meter2 memang akandiperoleh angka Rp815.085.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah).Bahwa Penggugat mendapatkan info yang valid dan terpercaya bahwaberdasarkan Salinan atau Kutipan Risalah Lelang No.432/23/2020 tanggal 24September 2020, Sertipikat

Hak Milik (SHM) No.5198 telah laku terjualdisekitar angka Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), angka ini sangatmerugikan Penggugat, karena nilainya hanya berada di bawah nilai NJOP,sementara faktanya harga pasaran tanah diwilayah tersebut berada jauhdiatas nilai harga NJOP;7.

Bahwa harga pasar yang berlaku diwilayah tersebut, pada waktu itusudah mencapai angka kurang lebih sekitar Rp8.000.000,00/meter2 danapabila dikalikan dengan luasan seluas 177/meter2 akan diperoleh angkaRp1.416.000.000,00 sehingga apabila dijual secara lelang dengan telahditerbitkannya Salinan atau Kutipan Risalan Lelang Nomor : 432/23/2020tertanggal 24 September 2020 dengan tingkat harga Rp700.000.000,00(dibawah harga NJOP) Penggugat telah mengalami kerugian sebesar kuranglebih Rp700.000.000,00 (

immateril kepada Penggugatdengan rincian sebagai berikut:Kerugian Materil: Bertambahnya hutang pokok dari Penggugat kepada Turut Tergugat IIdan kepada Tergugat dari nilai hutang pokok sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) menjadi Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah), sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Penggugat sebesarRp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); Penjualan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.5198 yang jauh dibawah hargapasar bahkan harganya dibawah nilai NJOP

Nomor 160 K/Pdt/201629.30.31.32.Bahwa barang jaminan milik Para Penggugat yang dijual lelang sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sangat merugikan para Penggugat dantidak sesuai dengan rasa keadilan, karena jauh dibawah harga pasar dan nilaijual obyek pajak (NJOP);Bahwa sesuai surat keterangan dari Kelurahan prigen, Kecamatan Prigen,Kabupaten pasuruan Nomor 4/70/195/424.210.1.03/2012 tertanggal 24september 2012 dapat diketahui jika harga jual tanah untuk wilayah JI.

RayaPrigen, Kelurahan Prigen, Kecamatan prigen, Kabupaten Pasuruan berkisarantara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satujuta lima ratus ribu rupiah) permeter perseginya;Bahwa perbuatan Tergugat dalam menentukan harga limit lelang yang tidakmendapatkan persetujuan dari Para Penggugat dan jauh dibawah harga pasarataupun NJOP jelasjelas sangat merugikan Para Penggugat serta melanggarhakhak Para Penggugat dan merupakan perbuatan melawan hukum;Bahwa kerugian yang nyata dialami

Nomor 160 K/Pdt/20167.10.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karenamenentukan harga limit penjualan secara sepihak dan dibawah harga pasarataupun dibawah Nilai Jual obyek pajak (NJOP) atas tanah obyek jaminan milikPara Penggugat berupa: Tanah seluas 3530 M? hal ini sebagaimana ternyata dalam Sertipikat HakMilik Nomor 229, Gambar Situasi Tgl.9121982 Nomor 843 atas namapemegang hak Ny. Sienvanita Thedjoisworo; Tanah seluas 6.930 M?

;Bahwa menurut penilaian saksi terhadap nilai aset milik para Penggugatberdasarkan Standar Penilaian Indonesia adalah senilai lebih dariRp12.000.000.000,00;Bahwa penilaian didasarkan pada dokumen seperti Sertipikat, 1MB,NJOP dan harga pasar, sedangkan NJOP bukan merupakan satusatudasar penilaian saksi.

Nomor 160 K/Pdt/2016lelang adalah harga pasar ditambah NJOP dibagi 2 (teori dahulu)sedangkan saat ini harga pasar dikurangi resiko 30%;Bahwa nilai yang ditentukan oleh apprasial seharusnya tidak terpautjauh dengan nilai pasar wajar dikurangi 30%;Bahwa jika objek letaknya jauh atau penilaii tidak dat menjangkau untukdatang ke lapangan maka harus ada pengawasan dari penilai ataupenjual;Bahwa nilai pasar objek lelang ditentukan oleh harga pembanding,daftar harga di kelurahan, NJOP dan penilai harus

meminta nilai ganti rugi sesuaidengan harga jual atau harga pasaran umum yang berlaku dengan dasarpertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini :13.1 Pernyataan Kepala Lurah Waktu Rapat di Kantor Desa Buni Bakti yangmenyatakan Jika Ganti Rugi diberikan diatas Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah) maka Musyavwarah bisa dilakukan, namun jika dibawah Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) mendingan tidak perlu Musyawarah karenaterlalu kecil nilai ganti rugi yang diberikan terhadap warga desa BuniBakti.13.2 NJOP

(empatratus tiga puluh ribu rupiah)13.3 Sebagai perbandingan, dapat PEMOHON KEBERATAN sampaikandimana pada bulan Juni 2017 bidang tanah PEMOHON KEBERATAN yang terletak di Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya seluas 1.177M2 dengan NJOP per M2 Rp. 64.000.

atau nilai nyata atau nilai sebenarnya,namun dengan adanya UndangUndang No. 2 Tahun 2012 melaluiJukninya Perpres Nomor 71 Tahun 2012 bahwa dasar dari penilaian ituadalah penilaian harga pasar bukan lagi NJOP, tetapi nilai pasar, dimanamana nilai pasar lebih tinggi dari NJOP;Bahwa setahu saksi, di Desa Buni Bakti sedang tumbuh berkembang danperkembangan Desa Buni Bakti dengan Segara Jaya hampir sama hanyabeda karakteristiknya;Bahwa harga ganti kerugian di Desa Segara Jaya bervariasi, tidak samaantara

lima raatus dua ribu rupiah ) permeter persegi dengan NJOP Rp. 64.000. ( Enam puluh empat ribu rupiah ).

NJOP untuk perhitungan PBB Rp 19.141.083.058.0392. Persentase NJUKP Rp 40%3. NJKP Rp 7.656.433.223.2154. PBB yang terutang Rp 38.282.166.1165. PBB yang harus dibayar Rp 38.282.166.1166. PBB yang sudah dibayar Rp 38.280.903.3077. Pokok PBB yang masih harus dibayar Rp 1.262.8098. Denda Administrasi Rp 315.7029. Jumlah yang masih harus dibayar Rp 1.578.511Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukanHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 302/B/PK/Pjk/20192015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.000.011.5313.001,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rop1.578.511,00, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi atas Penetapan kelas bumi dengan Nilai JualObjek Pajak (NJOP) per m2 sebesar Rp124.403,00, yang tidakdipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji

melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupa substansi telahdiperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak denganbenar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alin pertinbanganhukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casupemanfaatan atas objek sengketa telah sesuai dengan IUP danTerbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melampauikewenangannya dalam penghitungan NJOP

Menyatakan bahwa uang ganti rugi tanah pembebasan Jalan Tol Makassar, dahulu pada tahun 2004 dasar perhitungannya berdasarkan harga NJOP sebesar Rp. 200.000,-/M2 pada obyek yang dimaksud, sama dengan luas obyek yang dibebaskan 72.786 M2 X Rp. 200.000,- = Rp. 14.557.200.000,- empat betas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekarang tahun 2012, penetapan harga NJOP pada obyek yang dimaksud menjadi sebesar Rp. 500.000,4 M2, atau sama dengan luas obyek yang dibebaskan yakni

Besarnya uang ganti rugi tersebut diatas berdasarkan SuratKeputusan Walikota Makassar, selaku Ketua Panitia PengadaanTanah (P2T) No.568/kep/593.83/2004 tanggal 21 September 2004,yang didasari dengan besarnya NJOP pada tahun 2004, yang sebesarRp. 2000.000,(Dua Ratus Ribu Rupiah)/M? pada tanah yang kenaProyek Jalan Tol Makassar Seksi II4.

Bahwa dengan naiknya dasar perhitungan pembayaran ganti rugitanah yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Makassar seksi II(dua) dari besarnya harga NJOP tahun 2004 sebesar Rp. 200.000,/M2, menjadi besarnya NJOP tahun 2011 sebesar Rp. 500.000,/M?,maka besarnya ganti rugi tanah yang terkena Proyek PembangunanJalan Tol Makassar, dari luas tanah 72.786 M?

Menyatakan bahwa uang ganti rugi tanah pembebasan Jalan TolMakassar, dahulu pada tahun 2004 dasar perhitungannyaberdasarkan harga NJOP sebesar Rp. 200.000,/M? pada obyek yangdimaksud, sama dengan luas obyek yang dibebaskan 72.786 M? XRp. 200.000, = Rp. 14.557.200.000, (empat belas milyar lima ratuslima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan sekarang tahun 2012,penetapan harga NJOP pada obyek yang dimaksud menjadi sebesarRp. 500.000,/ M?

Besarnya uang ganti tersebut diatas berdasarkan SuratKeputusan Walikota Makassar, selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah (P2T) No.568/kep/593.83/2004 tanggal 21September 2004, yang didasari dengan besarnya NJOP padatahun 2004, yang sebesar Rp.200.000, ( dua ratusribu rupiah )/M2 pada tanah yang kena proyek Jalan TolMakassar Seksi I37Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut diatas olehTergugat telah disangkal dengan dalil sangkalan sebagai berikut :1.

Menyatakan bahwa uang ganti rugi tanah pembebasan JalanTol Makassar, dahulu pada tahun 2004 dasar perhitungannyaberdasarkan harga NJOP sebesar Rp. 200.000,/M? padaobyek yang dimaksud, sama dengan luas obyek yangdibebaskan 72.786 M? X Rp. 200.000, = Rp. 14.557.200.000,empat belas milyar lima ratus lima puluh tujuh juta dua ratusribu rupiah) dan sekarang tahun 2012, penetapan harga NJOPpada obyek yang dimaksud menjadi sebesar Rp. 500.000,/ M?

Dengan demikian, nilai penjualan aset PT.PWU Jatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besardari nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB diatas.Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBBtersebut berbeda dengan nilai NJOP yang tertera dalam database Sistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan(SISMIOP tahun 2003). Nilai NJOP atas aset Kediri yangtertera dalam SISMIOP tahun 2003 untuk tanah adalahsebesar Rp. 702.000,00 / M? dan untuk bangunan sebesarRp. 162.000,00 /M?.

M2 untuk objek tanah dan Bangunan NJOP Rp.264.000,00Hal. 23 dari 205 Hal.

Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYPWU Jatim di Kediri sebesar Rp.17.000.000.000,00 lebih besardari nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBB diatas.Namun demikian, nilai NJOP yang tertera dalam SPPT PBBtersebut berbeda dengan nilai NJOP yang tertera dalam database Sistim Informasi Manajemen Operasional Perpajakan(SISMIOP). Nilai NJOP atas aset Kediri yang tertera dalamSISMIOP untuk tanah adalah sebesar Rp. 702.000,00 / M? danuntuk bangunan sebesar Rp. 162.000,00 /M?.

M2 untuk objek tanah dan Bangunan NJOP Rp.264.000,00per M2 dengan alamat Jalan Hasanuddin No 1 Tulungagungdengan rincian sebagai berikut : Objek Pajak Luas (M2) NJOP (Rp) Jumlah (Rp)24.560 285.000,006.999.600.000,00Bangunan 11.694 264.000,003.087.216.000,0010.086.816.000,00 Hal. 52 dari 205 Hal.

PWUJatim tersebut baik yang berada di Kota Kediri maupun di KabupatenTulungagung dengan harga masingmasing dibawah NJOP;Bahwa terhadap asset PT.

No.2221 K/Pid.Sus/2012fakta) yang obyektif dan relevan denganmenggunakan tehnik/metode tertentu. untukmemperoleh nilai barang milik Negara/Daerah ;Pasal 39 ayat (3) yang menyatakan :e Penilaian barang milik Daerah berupa Tanahdan Bangunan dilaksanakan untuk mendapatkannilai wajar, dengan estimasi terendahmenggunakan NJOP ;Penilaian tanah dan bangunan yang akan dilepaskan dengan ganti rugiatau dengan tukar menukar kepada pihak ketiga sesuai dengan lampiranPermendagri Nomor : 17 Tahun 2007 tanggal

No.2221 K/Pid.Sus/2012Nilai taksiran tanah untuk swasta harus ditetapbkan dengan berpedomanpada harga umum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempat ;Bahwa kemudian saksi Drs.

Data NJOP Brigif 9 Kostrad tanggal 11 April 2007;14. Pemberitahuan Hasil Ukur Sementara tanggal 17 April 2007;15.Permohonan Surat Keputusan DPRD tentang Persetujuan TukarMenukar tanggal 07 Mei 2007;16.Keputusan DPRD tentang persetujuan Tukar Menukar tanggal 31Mei 2007;17.Foto copy Persetujuan Pengembalian Tanah Okupasi tanggal 12September 2007;18.Perjanjian Pengadaan Aset Pengganti Tanah Brigif 9 tanggal 12Oktober 2007;19. Surat Ukur dari Kator Pertanahan tanggal 14 Januari 2008;20.

Soediyanto selakuSekretaris Panitia Penaksir Harga Tanah dan Bangunan.Majelis juga tidak mempertimbangkan bahwa nilai taksiran tanahuntuk swasta harus ditetapbkan dengan berpedoman pada hargaumum tanah dan berdasarkan NJOP yang berlaku setempatbukan hanya berdasarkan atas taksiran yang telah disepakatioleh Bupati dengan saksi MOCH.GHOZI.Hal. 26 dari 45 hal. Put.

Penaksiran harga tanah di Jalan Gajah Mada Nomor : 9 Jembersudah cukup tinggi jika dibandingkan dengan NJOP mengingatstatus hak dari tanah tersebut.Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukanpenyalahgunaan wewenang yang ada padanya karenaHal. 31 dari 45 hal. Put.

Bahwa isi keberatan yang disampaikan pemohon, yang memintaagar termohon membayar ganti kerugian tanah sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) x luas tanah milik pemohon yangterkena proyek irigasi 1.075 meter persegi = Rp. 1.075.000.000,(satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) menurut Kami mengadangada karena besaran nilai ganti rugi yang diinginkan Pemohontidak berdasarkan harga pasar tanah dan NJOP (Nilai Jual ObjekPajak) setempat.

Layak tidaknya suatu penggantian kerugian umumnya didasarkanpada harga pasaran di sekitar lokasi tanah tersebut, diimbangidengan nilai NJOP tahun sebelumnya pada tanah dimaksud,sehingga dalam hal adanya keberatan seperti saat ini, untukpenilaiannya kami serahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.Bahwa pengadaan tanah untuk Pembangunan Irigasi di KabupatenHulu Sungai Selatan akan terasa asas kemanfaatannyasebagaimana amanat Pasal 3 UU 2/2012 yang berbunyiPengadaan Tanah untuk

Nomor 411/BA.63.06/IX/2016,hari Jum,at tanggal 23 September 2016 (T.I.6); Photo Copy Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan No. 414tahun 2014, tanggal 25 Nopember 2014, tentang Perubahan AtasKeputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 35 Tahun 2014tentang Klasifikasi Dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak SebagaiDasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor PedesaanDan Perkotaan Dan Nilai Pajak Bumi Dan Bangunan TerndahKabupaten Hulu Sungai Selatan (T.1.7); Photo Copy Klasifikasi Dan Besarnya NJOP

Saksi mengetahui tentang Nilai Jual Obyek Pajak(NJOP) tanah di desa Karasikan yang berdasarkan SK Bupati HuluSungai Selatan per meter persegi adalah Rp64.000,00 (enam puluhempat ribu rupiah). NJOP ini masih mengacu pada NJOP padatahun 2015.Bahwa biasanya NJOP untuk menentukan pajak tanah sehinggaNJOP lebih rendah dari harga Pasar. NJOP tersebut ditetapkandemikian agar tidak menjadi beban masyarakat terhadap pembayaran PBB.

Jika NJOP dinaikan akan berpengaruh terhadapPBB dan akan mendapat gejolak dari masyarakat. NJOP yangditetapkan merupakan kebijakan dari pemerintah daerah. Menjualtanah harus berdasarkan NJOP tetapi hanya sebagai patokan sajayang berlaku adalah berdasarkan harga pasar. Bahwa Kepala BPN adalah Panitia Pengadaan Tanah. BerdasarkanSK Kepala BPN Kabupaten Hulu Sungai Selatan saksi bertugasmelakukan pengkuran terhadap lahan yang terkena dampak Irigasidalam Proyek Irigasi di Desa Karasikan.

kepada warga masyarakatdilakukan pengukuran pada tanggal 5 s/d 13 Juni 2006 oleh KantorPertanahan (BPN) Jakarta Timur dengan hasil peta bidang tanahNomor 10/2006 tanggal 27 Juli 2006 berupa 48 (empat puluhdelapan) bidang tanah yang akan dibebaskan seluas 45.667 M2(empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh tujuh meter persegi).Kemudian pada tanggal 1 Agustus 2006 diadakan musyawarahmengenai harga dengan para pemilik tanah, dan disepakati bahwaharga tanah akan mengacu pada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP

Bahwa selain itu harga tanah yang dibayarkan melebihi acuandari NJOP tahun berjalan yaitu sebesar Rp1.470.000,00 (satu jutaempat ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk tanah yang sudahbersertifikat, padahal seharusnya harga tanah yang dibayarkanmengacu pada NJOP tahun berjalan yang hanya sebesarRp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dan ternyata90% (sembilan puluh persen) dari tanah yang belum bersertifikatdibayarkan dengan mengacu pada NJOP sebesar Rp1.470.000,00(satu juta empat ratus

Bahwa dalam perkara a quo sebenarnya peran Terdakwa tidak adaatau Terdakwa tidak ikut merekayasa untuk menaikkan nilai NJOP tanahatau juga ikut terlibat dalam pemuatan daftar nominatif tanah yang akandibayarkan, karena berdasarkan fakta hukum yang membuat daftarnominatif tersebut adalah Suku Dinas Pekerjaan Umum dan Tata AirJakarta Timur yaitu Wilson Daniel dan Agus Karsono Dawud, namunkesalahan Terdakwa adalah ikut menandatangani daftar nominatif itubersama dengan Lurah atas permintaan dari Suku