Keputusan Bupati Solok Nomor: 821.1/94/BKD/2009 tanggal 31Desember 2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri SipilMenjadi Pegawai Negeri Sipil Memutuskan terhitung mulai tanggal 1Januari 2010 mengangkat penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang ditandatangani Bupati Solok (Gusmal)..

Pegawai Negeri Sipil dinyatakan padapokoknya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplinberupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri olehPejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratifkepada Bapek dan menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pulabahwa Bapek mempunyai tugas di antaranya untuk memeriksa danmengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang

) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. ...Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUNJKT.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;C. ...d. ...Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

yangmenyebutkan:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUNJKT.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

diterimanya salinan penetapan pengadilannegeri oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 52 ayat (3) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yangmenyebutkan Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir padaregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil serta Pasal93 ayat (3) huruf b Peraturan Presidan Nomor 25 Tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Deknialias Jul, Saksi 1, Saksi 2 dan dua orang masyarakat sipilyang tidak Terdakwa kenal berangkat menuju jembatan di Jl.Gampong Bukit Pidie Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara Sadr.Dekni alias Jul mengendaral sepeda motor sedangkanTerdakwa, Sdr. Boy alias Om Tos, Saksi 1, Saksi 2 dan duaOrang masyarakat sipil yang tidak Terdakwa kenal berangkatnaik kendaraan Truk dan yang mengemudikan Truk adalah Saksi1.f. Bahwa pada pukul 02.00 Wib Terdakwa, Sdr.

Bahwa, Klien kami/Penggugat adalah Abdi Negara/Pegawai Negeri Sipilyang di angkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Tengah dengan No: 821.1/84/1985.(buktiP1). Bahwa, Klien kami/Penggugat adalah seorang Guru SD.3. Bahwa, bersamaan dengan masa tugas menjadi Guru/Pegawai NegeriSipil, klien kami/Penggugat dimutasikan ke Kabupeten SlemanYogyakarta berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor:07/Kep.KDH/BKD/D.4/2007 A/n Ibnu Subiyanto tertanggal 192007.(bukti P2).

Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraiantersebut pada Instansi Pelaksana incasu Dinas Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) harisejak putusan Pengadilan Negeri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang tetap untuk dicatat dalam register untuk itu ;Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ataupejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipilyang

Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri PeneranganRepublik Indonesia Nomor : 1261/SK/PB/1993 tanggal 5 Juli 1993Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUNKPGdengan NIP awal No. 050065687, Golongan/Ruang Gaji PenataMuda (ill/a) dan ditempatkan pada Kantor DepartemenPenerangan Kabupaten TTU.

Wqw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesualPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah

Bahwa Keputusan a quo justru telah mencerminkan pelaksanaan asaskepastian hukum, asas bertindak cermat dan asas tidak mencampuradukkan kewenangan dikarenakan keputusan a quo mendasari dengantepat asas ketentuanketentuan yang termaktub dan khususnya dalamPasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2012Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan Pasal 2 PeraturanKepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor

Berdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku.Bahwa tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo(Bukti P1 identik Bukti T1) di dasarkan pada Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang terakhir kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;e.

karenadipidana penjara; vide Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan PemberhentianPegawai Negeri Sipil dan Penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf bMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 PeraturanPemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipilyang

RuangPembina Tingkat (IV.b), tersebut dianggap oleh Penggugat tidak adilkarena Keputusan Tergugat tersebut dasar hukum pertimbangannya adalahSurat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadaHalaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 8/G/2019/PTUN.BDGkepegawaian Negara Nomor : 182/6597/Si, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor :153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan

Ruang PembinaTingkat (IV.b), tersebut dianggap oleh Penggugat tidak adil karenaKeputusan Tergugat tersebut dasar hukum pertimbangannya adalahKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor : 182 / 6597 / SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153 /Kep / 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan

perkara,terlebin dahulu mempertimbangkan formalitas dari padaGugatan tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan iniadalah sebagai seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yangsedang menjabat sebagai Kepala Dinas di Gunung Sitoli;Menimbang bahwa sebagai seorang PNS (Pegawai NegeriSipil) untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkanketentuan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentangPeraturan Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil menurut Pasal 6 ayat 3 Seorang Pegawai Negeri Sipilyang

pada adanya surat pemerintahanatasan yang menginstruksikan agar PNS yang melakukan tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan agardilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, dan setelah itu badanHalaman 49PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNkepegawaian daerah sudah membuat rapat dengan tim untukmenindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Repormasi Birokrasi dan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteriterkait dengan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat Jambiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKesehatan Propinsi Jambi Nomor : KP.00.02.2.4.222 tanggal 08Maret 2001 (Vide Bukti P7);2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil padaDinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui SuratKeputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor821.13/28/SK.PN/UP tanggal 10 Juni 2002 (Vide Bukti P8)3.

September2015 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakanbersalah Melakukan Korupsi secara bersamasama, dandijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).14.Bahwa dari ketentuan hukum perundangundangantersebut diatas, jelas secara nyata tidak ada mengenalatau tidak ada menentukan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dikarenakan melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama, makamenurut hukum untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

(b) Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangaparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor. 11tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNo.17 tahun 2020 ;Obyek sengketa dibuat / diterbitkan Tergugat telah salah prosedurmemberhentikan Penggugat langsung dari Pegawai Negeri Sipil tanpapemberhentian sementara;Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipilberdasarkan keputusan Bupati Asahan Nomor : 82BKDTahun 2020tertanggal 14

Bahwa berdasarkan Surat Undangan Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 005/1317/BKD/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah dilakukanrapat koordinasi persiapan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang tersangkut permasalahan hukum.4.

pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXVI/2018. frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Putusan Nomor 235/Pdt.G/201 7/PA.BIlkBahwa tentang keinginan Penggugat utuk memberikan pendidikankepada anakanak, sampai saat ini Tergugat masih mampu memberikanpendidikan kepada anakanak Penggugat dan Tergugat.Bahwa terkait pemberlakuan pemotongan gaji Penggugat, hal ini adalahsudah berdasarkan ketentuan dari peraturan tentang pegawai negeri sipilyang berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk memelihara anak keduaPenggugat dan Tergugat yang bernama Muh.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau Pejabatyang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyalkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat Kantor Catatan Sipilyang berwenang untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat;6.

Mks.maka terakhir seleksi wawancara, setelah selesai seleksi wawancaraselajutnya Para Calon menunggu pengumuman kelulusan ; Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakandata identitas calon sebenarnya atas nama Musriadi yang foto, KartuTanda Penduduk dan Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipilyang telah diganti fotonya dengan foto diri terdakwa dalam mengikutiproses ujian Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Hukum dan Hamdimana perbuatan terdakwa ini tidak dibenarkan dan tidak

permintaan terdakwa lalusaksi Wahyudi menyuruh terdakwa untuk ikut bimbingan guna moelihatkemampuan terdakwa dalam menjawab soal soal yang kemungkinan keluardan menyampaikan kepada saksi Wahyudi untuk daftar saja dulu, nantisetelah lulus berkas akan dicarikan cara oleh saksi Wahyudi agar dapat lulusseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali mengikuti pertemuan bimbingan teskepada saksi Wahyudi guna menjawab soal soal Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Luter Zanambani karenaSaksi tidak melihat secara langsung saat para Terdakwamelakukan pemukulan, namun Saksi mendapat informasidari anggota Satgas Yonif PR 433/JS yang sedang jagaDalduk hal tersebut terjadi karena salah satu warga sipilyang berperawakan kecil hendak merampas senjata milikanggota Yonif PR 433/JS;Bahwa Saksi tidak mengetahui akibat pemukulan yangdilakukan para Terdakwa terhadap Sdr. Alpinus Zanambanidan Sdr.

No. 82K/PM III16/AD/IX/2021Bahwa sekira pukul 11.00 WIT, tim 8 (delapan) yangdipimpin oleh Saksi V melaporkan melalui radio HTbahwa telah mengamankan 2 (dua) orang warga sipilyang dicurigai adalah anggota atau simpatisan OPM danakan dibawa ke Koramil 170511/Sugapa, mendengarlaporan tersebut Terdakwa meneruskan laporan kepadaLettu Inf Dhimas Brian H, S.T.Han yang saat itumemerintahkan untuk diamankan saja dulu oleh orangintel dan Terdakwa~ diminta untuk membantumengamankan;Bahwa sekira pukul 11.15

WIT, tim 8 (delapan) datangdengan berjalan kaki membawa kedua orang warga sipilyang dimaksud dan diterima oleh personel intel atasnama Praka Mufajirin Adi Yatma (Terdakwa IV) dandidudukkan di kursi ruang lobby, dan sesuai perintahLettu.

Alpinus Zanambani dan Sadr.Luter Zanambani lalu keluar lagi, lalu Ba Intel Kodim1705/PN (Sertu Firman Tugas Pradana/Saksi VII) masukke ruang lobby untuk melihat dan memastikan warga sipilyang diamankan tersebut kemudian keluar lagi, tidaklama kemudian datang Pasi Intel atas nama Lettu Inf FebiPuji Hantara, ST.Han (Terdakwa 1!)

bergaulsebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anakyang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lakilaki, lahir tanggal01 September 1991, yang kedua DbernaMa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,perempuan, lahir tanggal 24 Februari 1997, kedua anak tersebut tinggalbersama Penggugat;Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukunharmonis, namun sejak bulan November 2010 mulai tidak rukun dan seringterjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebagai pegawai negeri sipilyang