Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 365/Pdt.G/2021/PA.Buk Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 14
37 — 14
tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yangmerupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tanggal 13September 2021 Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hadir di persidangan, makahalhal yang berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-01-2019 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Dpk Tanggal 11 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
160 — 74
160 — 74
Bahwa bulan Oktober 2015 ketika Tergugat melakukan survey tesispendidikan S2 nya di Tasikmalaya, bertemu salah satu peserta danteman Tergugat saat melakukan pelatinan analisa sosial masyarakat sipilyang diselenggarakan oleh YAYASAN SATU NAMA Yogyakarta.
Register : 13-01-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PA MAKASSAR Nomor 83/Pdt.G/2015/PA Mks Tanggal 11 Juni 2015 — PEMOHON dan TERMOHON
7 — 4
7 — 4
berdasarkan ketentuan di atas karena perkara iniadalah perkara cerai talak, maka Majelis Hakim dapat menghukum pemohonuntuk menyerahkan kepada termohon berupa mutah dan nafkah iddah.Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah mutah dan nafkahiddah selama masa iddah yaitu kurang lebih 3 (tiga) bulan, Majelismempertimbangkan berdasarkan kebutuhan termohon dan kesanggupanpemohon serta lamanya antara pemohon dan termohon hidup sebagai suamiisteri.Menimbang, bahwa pemohon bekerja sebagai pegawai negeri sipilyang
Register : 26-07-2010 — Putus : 09-12-2010 — Upload : 29-09-2011
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 304/Pdt.G/2010/PA. Ktg Tanggal 9 Desember 2010 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
92 — 36
92 — 36
minimalpembuktian.Menimbang bahwa dari 2 ( dua ) orang saksi yangtelah memberikan keterangan di persidangan, MajelisHakim, telah mempertimbangkan pula bahwa keteranganketerangan tersebut, saling bersesuaian dan mendukungdalil dalil pokok permasalahan yang pada pokoknyasaksi saksi dari Tergugat menyatakan antara Penggugatdan Tergugat sudah berpisah lama, dan tidak hidupbersama dalam satu rumah tangga.Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkantentang alasan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 03-04-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113 K/TUN/2013 Tanggal 3 April 2013 — SUHARYANTO vs GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaputusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat masih berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yangtelah terbukti melakukan Tindak Pidana Pemerasan dan Perbuatan Cabul,oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa diterbitkantelah sesuai dengan Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf h PeraturanPemerintah No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 30-08-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 161/Pid.B/2017/PN Gto Tanggal 30 Agustus 2017 — - OIS MONOARFA alias OIS
54 — 8
54 — 8
menanyakan tentang mobiltersebut dimana Terdakwa mengakui bahwa telah mengadaikan mobiltersebut pada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan korban ;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja pada Dinas Catatan Sipil KotaGorontalo ;Bahwa saksi dengan korban sudah tidak mengecek ke Dinas Tatakota KotaGorontalo untuk memastikan ada pemakaian mobil atau tidak di karenakansaksi sangat percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakankeluarga saksi sendiri dan juga Terdakwa merupakan Pengawai Negeri sipilyang
Putus : 12-09-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 786 K/PDT/2012 Tanggal 12 September 2012 — ROHANI Binti BADAL ; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Cq. PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH Cq. LURAH KOBA,dkk
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
, yang terletakdi antara kavling isteri Termohon Kasasi dan kavling TermohonKasasi Il masih tetap milik Pemohon Kasasi, hal ini menimbulkantanda tanya, terutama karena Pemohon Kasasi adalah orang sipilyang tidak paham hukum, sementara Termohon Kasasi danTermohon Kasasi Il merupakan orang pemerintahan yang sudahjelas paham hukum serta dibela oleh orangorang pemerintahan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat
Register : 06-02-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 13-08-2014
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 9/G/2014/PTUN-BKL Tanggal 4 Juni 2014 — WILSON, SE melawan WALIKOTA BENGKULU
138 — 55
138 — 55
Eselon IVdilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, ( vide bukti T.2 ) ;Menimbang, bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata UsahaNegara itu tidak ditujukan untuk umum, tapi tertentu, baik alamat maupunhal yang dituju, kalaupun yang dituju lebih dari seseorang, tiaptiap namaorang yang terkena keputusan itu disebutkan, Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek sengketa pertamatidak mencantumkan nama Penggugat dan tidak ditujukan kepadaPenggugat akan tetapi mencantumkan namanama Pegawai Negeri Sipilyang
dan PemberhentianPegawai Negeri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa TindakanTergugat tersebut telah sesuai dengan aturan Kepala Badan KepegawaianNegara karena telah melalui proses dan prosedur sebagaimana yang telahditentukan dalam aturan tersebut ;Menimbang, bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalamkedudukannya sebagai Lembaga Negara yang diberi kewenangan untukmelakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tegaknya peraturanperundangundangan kepegawaian yang menginginkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 09-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 102/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 23 Juli 2019 — Penggugat:
Dra.Emperi Lince Silitonga, MM
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
95 — 48
Dra.Emperi Lince Silitonga, MM
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
95 — 48
2018tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan berupaupaya Administratif mendapatkan kesimpulan dari Komisi ASN sebagaimanamestinyayang berakibat gugatan prematur dan terlalu dini serta belummemenuhi syarat formal dengan segala akibat hukumnya ;Bahwa dengan diterbitkannya Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia NomorB/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 perihal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH dan PPK Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
sebagaimanatersebut dalam objek sengketa tertanggal 14 Desember 2018 ;Menimbang bahwa, terhadap fakta hukum adanya permasalahanantara batas waktu pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017, dengan senyatanyapemerintah telah menerbitkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 13-03-2013 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PN AMBON Nomor 19/PDT.G/2013/PN.AB Tanggal 11 Nopember 2013 — DESSY LIMBA, pekerjaan Pegawai KPU, beralamat di BTN Minahasa Ujung Pandang blok 9/9 Makasar, di Ambon beralamat di Desa Rumah Tiga Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;
MELAWAN
1. IWAN TEAPON,SIP,M.Si, pekerjaan staf Sekretariat DPRD Kabupaten Buru, beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, selanjutnya disebut TERGUGAT I ;
2. SYAHRIL BUGIS, pekerjaan Pedagang, beralamat di Desa Namlea, Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
53 — 42
53 — 42
Bahwa berkenaan Penggugat Rekonpensi berstatus Pegawai Negeri Sipilyang tidak bisa meninggalkan tugas pokok sebagai abdi Negara, tetapiharus hadapi gugatan Tergugat Rekonpensi dan wajib menghadiri sidanguntuk itu, Penggugat Rekonpensi terpaksa menempuh kebijakan menunjukpengacara sebagai kuasa hukum guna menggantikan Penggugat Rekonpensimenghadapi gugatan Tergugat Rekonpensi dan menghadiri sidang untukitu.
Register : 12-11-2013 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 249/Pdt.G/2013/MS.Bna Tanggal 6 Mei 2014 — Pemohon
Termohon
94 — 17
94 — 17
DALAM EKSEPSI.Bahwa, permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam registerperkara No. 249/Pdt.G/2013/MS.Bna, tanggal 12 November 2013 padaMahkamah Syariyah Banda Aceh tidak memenuhi syarat sebagaimana yangditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku, karenaberdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun1990 Perubahan atas PP No. 10/1983 menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu
Register : 14-08-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Sim Tanggal 22 Oktober 2018 — ELSERIA SARAGIH M E L A W A N : MARTUA NAPITUPULU
116 — 8
116 — 8
Pemerintah Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian BagiPegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPutusan Nomor : 55/Pdt.G/2018/PNSim 12 dari 19Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-01-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN BAJAWA Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Bjw Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 61
127 — 61
Antara suami dan isteri terusmenerus terjadi perselisihan danpertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukum lagi dalam rumahtangga;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau suratketerangan lebih dahulu dari Penjabat;Menimbang
Register : 28-09-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 412/PDT.G/2015/PN.BDG Tanggal 4 Februari 2016 — MARKUS UWE MULLER, lawan ERVIJNA VIVIN SULISTIAWATY,,DKK
116 — 27
116 — 27
Bahwa, menurut ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan(2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,Ayat (1) mengenai Pembatalan Akta Catatan Sipilharus berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan Hukum Tetap, ayat (2) berdasarkanPeraturan pengadilan mengenai Pembatalan Aktasebagaimana dimaksud pada ayat (1) PejabatCatatan Sipil membuat Catatan Pinggir padaRegister Akta dan mencabut Akta pencatatan Sipilyang dibatalkan dari kepemilikan Subjek Akta ;Berdasarkan
Register : 03-10-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 30-06-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0561/Pdt.G/2016/PA.Kdi Tanggal 8 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 7
16 — 7
ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun2016;Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, makapemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohondalam sidang tertutup untuk umum yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon,(Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-10-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 6/G/2019/PT.TUN.JKT Tanggal 27 Februari 2020 — M. TRI PUTRA MEI SUKMA; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
103 — 53
103 — 53
nama Penggugat tanggal 2 Juli 2019, dengan amarPUUSANNYa ~ === n= nn nn nan nnn nnn nn ne nn en nee ne en nnnMenetapkan :KESATUKEDUAMEMUTUSKANMenolak banding administratif M.TRI PUTRA MEISUKMA, sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 31 Oktober 2018 ; Memperkuat hukuman disiplin sebagaimanatercantum dalam keputusan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 1428 Tahun2018 tanggal 1 Oktober 2018 berupapemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pengawai Negeri Sipilyang
Register : 23-01-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PA RAHA Nomor 0050/Pdt.G/2020/PA.Rh Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 6
21 — 6
tidak terbukti ada indikasi nusyuznya Penggugat,maka majelis hakim menilai Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahapan jawabmenjawab, baik Tergugat maupun Penggugat menyatakan bahwa pada saatmasih tinggal bersama, Tergugat setiap bulannya memberikan nafkahkepada Penggugat sejumlah Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah) hinggaRp.400.000, (empat ratus ribu rupiah) disebabkan adanya pinjaman yangharus dibayarkan meskipun Tergugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-07-2015 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 03-04-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 49-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015 Tanggal 6 Agustus 2015 — HARMANTO PRAKA NRP. 31040155100283
72 — 36
72 — 36
meminjam melaluiTerdakwa mencapai 118 (seratus delapan belas) orang yang terdiridari anggota Yonif 403/WP sebanyak 68 (enam puluh delapan)orang dengan total pinjaman sebesar Rp. 6.132.000.000, (enammilyar seratus tiga pulun dua juta rupiah), mantan anggota Yonif403/WP sebanyak 13 (tiga belas) orang dengan total pinjamansebesar Rp. 1.450.000.000, (satu milyar empat ratus lima puluh jutarupiah), anggota yang desersi 1 (satu) orang sebesar Rp.145.000.000, (Sseratus empat puluh lima juta rupiah) dan orang sipilyang
Register : 01-10-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 02-06-2015
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1119/Pdt.G/2014/PA.Lpk. Tanggal 16 Februari 2015 — IRMAYANTI, binti MUSO
AGUS DIHARSYAH, bin SUDIRMAN
32 — 21
32 — 21
Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1207280310120008 atas nama Agus Diharsyahyang dikeluarkan Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam, tertanggal3 Oktober 2012 yang ditandatangani Kadis Kependudukan dan Catatan Sipilyang telah dibubuhi meterai cukup dan bukti tersebut tidak dapat dicocokkandengan aslinya karena Penggugat tidak menunjukkan aslinya (P2)..
Register : 05-06-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 11-08-2015
Putusan PA TERNATE Nomor 191/Pdt.G/2015/PA.TTE Tanggal 29 Juli 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
20 — 25
20 — 25
Penggugat sertaperkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkanPasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, harus dinyatakan bahwa perkara inimenjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan AgamaTernate ;on Menimbang, bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Penggugat