SuratFotokopi Kartu Keluarga, nomor 1102132102120001, tanggal 12 Juli 2018, atasnama kepala keluarga Muslim Dahir yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Kabupaten Aceh Tenggara yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menter!Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/MS.KCKeuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan oleh Hakim ternyatasesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;B. Saksi1.

Sbr hal 8 dari 11berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untukdikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dantujuan dari Permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menter!

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan' sertipikatin litis maka terlebih dahulu Tergugatmelakukan penelitian menyangkut data fisik dandata yuridis alas hak yang dijadikan dasarpermohonannya dan setelah semua alas haktersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugatmenerbitkan sertipikat sertipikat in litis,sebagaimana yang dimaksud Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 juncto Peraturan Menter!

Peraturan Menter iKomunikasi dan Informatika Nomor7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan PenggunaanPita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler yang dinyatakan sebagaiperaturan yang cacat hukum dan bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (lihat dalilnomor 18 halaman 11 gugatan a quo) ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 7 diatas, Penggugat mengakui dengan tegas bahwapersengketaan ini pada dasarnya adalah mengenaipenerapan Peraturan Menteri

Peraturan Menter iKomunikasi dan Informatika Nomor7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang KetentuanPenggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untukPenyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler danPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentangTarif gatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada Departemen Komunikasi danInformatika serta UndangUndang Nomor 20. Tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

danInformatika Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Pasal19 ayat (1), maka BHP Pita Frekuensi Radio yangharus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebagaiberikuthalaman 55 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN JKTPAGEuntuk biaya nilai awal (up front fee) adalahsebesar 2 x nilai penawaran terendah pemenanglelang;untuk BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunanadalah sebesar nilai penawaran terendah pemenanglelang dengan skema pembayaran untuk jangkawaktu. 10 tahun sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan Menter

9 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010tentang Perubahan atas Perubahan PemerintahNomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Departemen Komunikasi danInformatika (PP 76/2010) ; (Fotocopy darifoto copy) ;Bukti T10 : Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan PitaFrekuensi Radio 2.1 GHz untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler IMT2000 (Permen01/2006) ; (Sesuai dengan asli) ;Peraturan Menter

i Komunikasi danInformatika Nomor : 7/PER/M.KOMINFO/2/2006tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2.1 GHzuntuk Penyelenggaraan Jaringan BergerakSeluler (Permen 7/2006) ; (Sesuai denganasli) ;Bukti T12 : Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor42/PER/M.KOMINFO/12/2006 tentang PerubahanAtas Peraturan Menter i Komunikasi danInformatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak7613.14.

Fotokopi Kartu Penduduk NIK: tanggal 18 Juni2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!

(1)hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama padatempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian puladidalam pasal 23 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun2002 tentang Perkapalan ( berdasar pasal 353 pada undangundang Nomor 17tahun 2008 dinyatakan masih berlaku), yang intinya menyatakan dalam GrosseAkta Pendaftaran Kapal hilang, dapat diterbitkan Grosse AktaPenggantiberdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian pula di dalam Peraturan Menter

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Halaman 10 dari 12 Halaman, perkara Nomor 114/ Pdt.P/2019/PA.TlgMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.7, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :fea donall ba gic dic sil ighe abel Gb yasArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanHal 10 dari 12 hal, Pen.

masyarakat ;Halaman 49 dari 184 halaman Putusan Nomor :Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor67/Kpts 11/1991 tanggal 31 Januari 1991 telahditunjuk areal hutan di wilayah Propinsi DaerahTingkat Lampung berdasarkan Tata Guna HutanKesepakatan (TGHK) sebagai Kawasan Hutan.Penunjukan tersebut sebagai tindak lanjut SuratKetua Bappeda Propinsi Lampung Nomor:523/3137/Bappeda/1989 tanggal 18 Nopember 1989 ;Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tata BatasKawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya,Menter

SIL atas kawasan hutanproduksi reg. 45 Sungai Buaya seluas 43.100 hektarDalil Penggugat yang menyatakan terdapat 2 suratKeputusan Menteri Kehutanan di atas obyek tanahyang sama adalah dalil yangkeliru dan menyesatkan karena dalam AmarKeenam Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts11/1997 ( obyek gugatan ), jelas ditentukan bahwadengan ditetapkannya Keputusanini, maka Keputusan Menter i Kehutanan No.688/Kpts 11/1991 tanggal 7 Oktober 1991, besertalampirannya dinyatakan tidak berlaku.

Kawasan Hutan Reg. 45 Sungai Buayatersebut dilakukan setelah dilakukan penataanbatas di lapangan dengan melakukan pemancangantanda / patok batas, yang sebelumnya telahdiumumkan kepada masyarakat desa sekitar termasukkepada masyarakat Desa Talang Gunung / TalangBatu, dimana masyarakat sudah tidak ada yangmenyatakan keberatan, sebagaimana diuraikan padaangke. 2 Gi aIAS 5 seas seen eee eee ee meTerhadap kawasan hutan produksi Reg. 45 Sungai Buayayang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetaptersebut, Menter

Halaman 10 dari 14 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arlashl bois ac Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

kepentingan pengembangan IIlmu Pengetahuan; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistikpada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab3058/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang dalam kesimpulannyaHalaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 470/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKSmenyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastic berisikankristal bening dengan berat netto 0,1642 gram mengandung metamfetaminadan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah Pemohon denganPemohon Il, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suamiistri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter

Administrasi Nomor: 005/MEBC/VIII/O6 tanggal 24 Agustus2006 telah diterima oleh Direktur Jenderal Bea Cukai melalui KepalaKantor Pelayanan Bea dan Cukai di Balikpapan pada tanggal 1September 2006.Surat Tagihan Pertama dari Departemen Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai No : S239/WBC.10/KP.03/2006tanggal 7 Maret 2006, telah kami lunasi tanggal 7 April 2006.Telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Reg No. 07 P/HUM/2006yang meminta agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan Menter

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan PelayananKesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2.Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Menter';3.Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukanbahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang sah;4.Pasal 41 UU

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan PelayananKesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2.Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Menter';Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tmt Ketua 3.Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukanbahwa "setian kegiatan peredaran Narkotika

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B391/Kua.17.022/PW.00.1/X/2016tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.5;6.