Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-12-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 19-03-2013
Putusan PA PROBOLINGGO Nomor 523/Pdt.G/2012/PA.Prob Tanggal 5 Maret 2013 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 1
13 — 1
A.Md, maka ketentuan pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat telahterpenuhi; 27222222 222 nn nnn nena nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi bermeterei cukup dan sesuaiaslinya Surat Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.863/122/425.023/2012 tentangPemberian Izin Perceraian atas nama Bambang Sutedjo Rianto.
Register : 03-09-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 PK/TUN/2012 Tanggal 12 Februari 2013 — KEPALA KANTOR PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE A3 PEKAN BARU vs DRS. BAKHTARUDIN NUR, SH., M.HUM;
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa secara tegasPasal 9 ayat (3) PP No. 30/1980 menyatakan: Pemeriksaan Pegawai Negeri Sipilyang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dilakukan secara tertutup.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali telah melakukan kelalaian tugas dalam hal:a Tidak melaksanakan penelitian terhadap kelengkapan dokumen dankebenaran pengisian PIB (Pemberitahuan Import Barang) berdasarkaninvoice, packing list dan dokumen pelengkap pabean lainnya;b Tidak menandatangani
Register : 09-09-2013 — Putus : 26-05-2013 — Upload : 18-09-2014
Putusan PA TEGAL Nomor 0628/Pdt.G/2013/PA.Tg Tanggal 26 Mei 2013 — Penggugat lawan Tergugat
42 — 5
42 — 5
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 yang diatur dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraianbagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang telah ditegaskan dalamsurat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian, wajid memperoleh izin tertulis atau suratketerangan lebih dahulu
Register : 19-04-2012 — Putus : 03-09-2012 — Upload : 03-10-2013
Putusan PA TILAMUTA Nomor 47/Pdt.G/2012/PA. Tlm Tanggal 3 September 2012 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
21 — 11
21 — 11
terhadap isteriisteri yang dikawininya, dalam konteksyang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon danTermohon serta calon isteri kedua dipandang mampu untukmenjalani kehidupan rumah tangga dalam status poligami;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipildalam hal melakukan poligami harus memenuhi ketentuan Pasal 4ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-01-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 58/Pdt.G/2017/PA.Wng Tanggal 3 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
15 — 2
Tergugat dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan mutahsebesar Rp. 3. 000.000, dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000, juga terlalukecil, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengankemampuan Tergugat sebagai berikut;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PeraturanPemerintah Republik Indonesia No 47 Tahun 2009 bahwa tunjangan profesibagi guru dan dosen Pegawai negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsionalguru dan dosen diberikan sebesar 1 (Satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-05-2018 — Putus : 04-09-2018 — Upload : 04-09-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 2283/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 4 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 2
17 — 2
Al Muhadzdzab Juz II halaman 177 yang berbunyi :NJ l asa CVI te UnsArtinya : Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anakanaknya;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas telahdinyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX hakpengasuhan dan pemeliharaannya (hadhonah) diberikan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menurut pandangan Majelis Hakim mempunyai kemampuan untukmenanggung biaya kehidupan anakanaknya;Menimbang, bahwa
Register : 03-03-2016 — Putus : 21-04-2016 — Upload : 29-04-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 19/B/2016/PT.TUN.MKS. Tanggal 21 April 2016 — Walikota Makassar, Untuk selanjutnya disebut sebagai ----TERGUGAT/ PEMBANDING;
MELAWAN
1. Ir. H. Jamaing, M.Sc.,
2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si.,
Untuk selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------ PARA PENGGUGAT/TERBANDING;
82 — 40
82 — 40
PeraturanWalikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 sebagai penjabaran/pelaksanaan PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ; sumpah Aparatur Sipil Negara/PegawaiNegeri Sipil pada saat dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipilyang berjanji siap ditempatkan dimana saja dan pasti mengingat juga sumpah jabatanpada saat dilantik dalam jabatan sebelum menjadi anggota KP3S, serta pakta integritasyang ditandatangani setelah pelantikan.
Register : 27-09-2019 — Putus : 07-01-2020 — Upload : 07-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 97/G/2019/PTUN.Mks Tanggal 7 Januari 2020 — Penggugat:
KARIM, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
93 — 66
KARIM, SP
Tergugat:
WALIKOTA PALOPO
93 — 66
dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b danhuruf c merupakan keputusan yang batal atau dapatdibatalkan.Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017;Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 31 Mei 2019dan berlaku terhitung mulai tanggal (TMT) 10 Juni 2019,sehingga objek sengketa secara nyata telah bertentanganPasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Bukti T.15Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13 September 2018;Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang discan, SuratEdaran Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 180/6867/SJ, tanggal 10 September 2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur SipilNegara Yang Melakukan Tindak Pidana
Register : 17-09-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-04-2021
Putusan PN SOASIU Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Sos Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.GERALD SALHUTERU, SH.
2.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.
Terdakwa:
ARFAN RUSLAN Alias ARFAN
200 — 57
1.GERALD SALHUTERU, SH.
2.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.
Terdakwa:
ARFAN RUSLAN Alias ARFAN
200 — 57
IP, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerangkan bahwa di Loleo pada tanggal 17 Desember 2003 telahlahir Anak Korban anak ke tiga, perempuan dari ayah Anak Korban dan IbuSaksi 2.* Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa kepada Anak Korbanberdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400/270/PKMW/2020 UPTDPUSKESMAS RAWAT INAP WAIRORO tanggal 14 Juli 2020 yangditandatangani oleh dr.
Putus : 28-06-2011 — Upload : 30-04-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 7/G/2011/PTUN-KPG Tanggal 28 Juni 2011 — Drs. Fransiskus Diaz Alffi, MM (Penggugat)
Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat I)
Pejabat Bupati Flores Timur (Tergugat II)
96 — 66
96 — 66
Melanggar Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 TentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwaPemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karenamencapai batas usia pensiun, diberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan I ( satu ) tahun sebelum ia mencapai batas usia pensiuntersebut ; =~ == == = + = $= nn nnn none nb.
Jabatan struktural eselon II ; Menimbang, bahwa untuk perpanjangan batas usia pensiun pegawai negeri sipilyang sedang menduduki jabatan eselon II di Pemerintahan Kabupaten Flores Timur,kewenangannya ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten, yang dalam hal iniadalah Bupati Flores Timur yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor:BKD.852.4/106/PP/2008 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipilatas nama Penggugat (bukti P.4 = T II.2); Menimbang, bahwa Objek sengketa II in litis
Register : 05-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.PLG Tanggal 3 Desember 2020 — Pemohon:
SUBRI S
Termohon:
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
235 — 165
SUBRI S
Termohon:
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
235 — 165
lanjut sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam permohonan tertanggal 5 November 2020yang diajukan oleh Pemohon, khususnya pada halaman 3 bagian ObjekPermohonan angka 10 disebutkan bahwa Pemohon Prinsipal atas nama Subri Sadalah paman kandung dari Titin Suryani, sedangkan ketika Pemohon Prinsipalhadir pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 23 November 2020menyatakan bahwa dirinya adalah paman kandung dari Andi Noprizal yangmerupakan mantan suami dari Sinta Arzaniah in casu Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 07-06-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 173/Pid.B/2016/PN Sda Tanggal 7 Juni 2016 — Tjuk Biantoro, S.Sos.
59 — 35
59 — 35
bersangkutan ;Menimbang, bahwa mencermati faktafakta ini telah terobukti bahwa KTPyang dibuat oleh Terdakwa masingmasing atas nama Muliadi, Agus DwiPamuji, Sri Galuh Mayakhirana P, Yanuar Bintoro serta KK atas nama YanuarBintoro dan Kutipan Akta Perkawinan termasuk dalam ruang lingkup pengertiansurat sebagaimana dimaksud dalam kamuskamus Bahasa Indonesia yangtelah disebutkan diatas dan juga merupakan surat palsu karena surat itu tidakpernah dikeluarkan oleh instansi pelaksana in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
hal. 156, 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh Terdakwa yang tertulisditerbitkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresikdan Kota Surabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasHalaman 47 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN Sdamenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang
Register : 09-09-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 23/G/2019/PTUN.JPR Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
171 — 121
HENGKI RAMANDEY, S.SOs,
Tergugat:
BUPATI NABIRE
171 — 121
T5Bukti T6Bukti T7Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor : 47/Pid.SusTPK/2016/PN Jap, Tanggal 27 Januari 2017, (Fotokopi darisalinan);Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim, (Fotokopi darifotokopi);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Register : 15-08-2016 — Putus : 23-08-2016 — Upload : 16-02-2017
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 64-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — SUKARYADI, Serda NRP 392073470670
63 — 31
63 — 31
Bahwa perbuatan Terdakwa telah membantu Kodim 0830Surabaya Utara dan Polrestabes Surabaya, dalam mengungkapjaringan peredaran dan penggunaan obatobatan terlarang jenisshabushabu, dengan hasil tertangkapnya beberapa orang sipilyang terindikasi sebagai pengedar dan pengguna obatobatanterlarang jenis shabushabu.2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap koperatif danmengakui secara terus terang perbuatannya, sehinggamemperlancar jalannya persidangan.3.
Register : 11-05-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 106-K/PM.II-09/AU/V/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 —
24 — 11
24 — 11
Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijinkomandan satuan,dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada warga sipilyang saksi tidak kenal sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)tetapi telah dibayar olehTerdakwa sebesar Rp.34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah) saat itu Saksi piket di stafPamsus dan menjadi Saksi pembayaran utang Terdakwa kepada warga sipil tersbut danjuga Terdakwa menjadi sponsor para calon Pegawai yang akan masuk menjadi anggota TNIAU
Putus : 04-05-2011 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 49/ Pdt.G. / 2012 / PN.Dps. Tanggal 4 Mei 2011 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
33 — 22
33 — 22
77Tergugat diwilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan oleh karenaalasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah karenaTergugat sejak tahun 2006 telah meninggalkan Penggugat dananaknya, sehingga gugatan perceraian dapat diajukan diwilayahhukum tempat tinggal Penggugat ;Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat didepanpersidangan bahwa saat ini dia berstatus sebagai Pegawai NegeriSipil dan sebagaimana ketentuan dari pasal 3 ayat (1) PeraturanPemerintah No. 10 tahun 1983 bahwa setiap pegawai negeri sipilyang
Register : 24-02-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PA PADANG SIDEMPUAN Nomor 67/Pdt.G/2014/PA.Psp Tanggal 24 Juli 2014 — Penggugat VS Tergugat
64 — 7
64 — 7
kepentingannya;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usahatersebut tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikukuh untuk bercerai dariTergugat dan selanjutnya Majelis telah mengarahkan Penggugat dan Tergugatagar menempuh proses Mediasi dengan seorang Mediator Hakim bernamaMUNIR,SH.MH, namun upaya mediasi juga telah gagal untuk mendamaikanPenggugat dan Tergugat.Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 31-03-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 19/G/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 31 Maret 2015 — MUHARMAN, SH; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
45 — 28
45 — 28
2 Keputusan Sekretaris MahkamahAgung RI Nomor 937/SEK/KP.01/SK/12/2012 tanggal 6 Desember 2012disebutkan bahwa Penggugat diberhentikan berdasarkan Laporan HasilPemeriksaan Tim Pemeriksa Nomor 969/BP/PS.02/10/2012 tanggal 4Oktober 2012, yang kemudian dijadikan dasar terbitnya Keputusan SekretarisMahkamah Agung RI, Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut ataupundiperiksa oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dalam Peraturan PemerintahNomor 53 tahun 2010 Pasal 28 ayat (3) dijelaskan Pegawai Negeri Sipilyang
Upload : 14-08-2013
Putusan PTUN JAMBI Nomor 10/G/2011/PTUN.JBI Drs A Nangcik
Bupati Batanghari
77 — 30
77 — 30
Bahwa upaya PenyelesaianSengketa Kepegawaian berdasarkan Bab IV Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 Tentang Disipln Pegawai Negeri Sipilyang seperti di dalilkanpenggugat dalam gugatannya terdii dari Upaya Admmistratif terdiri dariKeberatan dalam bidang Admmiustratif.
Register : 11-01-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PA KOTABARU Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.KTB Tanggal 24 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 13
26 — 13
., namun mediasi gagal mencapai kesepakatandamai;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik Pemohon maupun Termohonoleh Majelis Hakim telah diingatkan akan kewajiban masingmasing sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu
Menghukum Termohon Rekonvensi berupa sanksi Pegawai Negeri Sipilyang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 198324jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satuhukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 2 huruf f dan Pasal 6angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;.