Ditemukan 3154 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-07-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 401/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 30 Agustus 2017 — Pembanding/Penggugat I : MUHAMMAD CHUSAINI alias CHUSAINI
Terbanding/Tergugat I : H. UMAR FAISHOL MASYHUDI, S.PdI
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Desa Giri, Kecamaan Kebomas, Gresik
Terbanding/Tergugat II : RUSDI AMALI
Terbanding/Tergugat V : MOH. RIFA'I BAHRI
Terbanding/Tergugat III : HADI SUBIANTO
Turut Terbanding/Penggugat IV : MIFTAHUL HILAL
Turut Terbanding/Penggugat II : H. ISMAIL alias H. ISMAIL CHOZIN
Turut Terbanding/Penggugat V : AGUS SOBERI ABIDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : ABDULLAH ZAINI alias ZAINI
2416
  • Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2014, KementerianPendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto,dengan surat Nomor: HK.701/2103/CB7/BPCB/X1/2014, perihalPermohonan Penetapan Pengelolaan Cagar Budaya yang ditujukan kepadaKetua Yayasan Makam Sunan Giri Kebomas Gresik, telah menyampaikanhalhal sebagai berikut:a.
    Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto, tidak keberatan bilaYayasan Makam Sunan Giri mengelola pengujung/peziarahseperti yang telah dilakukan di Makam Sunan Giri selama ini;Berdasarkan Surat Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto tersebut,jJelas bahwa yang diberi kewenangan untuk mengelola Makam SunanGiri adalah Yayasan Makam Sunan Giri sebagaimana dimaksud AktaNotaris Nomor 327, yang dibuat dihadapan NUR LAILY ADAM, SH.
    Bahwa selain itu pada poin 13 dalam gugatannya, telah jelas ParaPenggugat tmendalilkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokertotidak keberatan bila Yayasan Makam Sunan Giri mengelola pengunjung /peziarah seperti yang telah dilakukan di Makam Sunan Giri selama ini, akantetapi pada gugatannya, Penggugat tidak menyertakan KementerianHalaman 15 dari 28 Perkara Nomor 401/PDT/2017/PT SBYPendidikan dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokertosebagai pihak dalam perkara ini ;3.
    Bahwa lagipula berdasarkan Surat dari Departemen Kebudayaan DanPariwisata Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto NomorUM.304/0115/UPT/DKP/2010 tanggal 13 Januari 2010, telah jelasdisebutkan bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala MojokertoHalaman 17 dari 28 Perkara Nomor 401/PDT/2017/PT SBYNomor sudah tidak menerima tenaga Juru Pelihara baru di Makam SunanGiri, mengingat Juru Pelihara dirasa sudah cukup;SANKSI SCORSING SEBAGAIMANA SURAT NOMOR : 005.3/YAMSURI/1xX/2015 TANGGAL 8 SEPTEMBER
    Bahwa berdasarkan ADART dan diperkuat sebagaimana Surat dariDepartemen Kebudayaan Dan Pariwisata Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Mojokerto Nomor 0555/CB7/KP/2016 tanggal 23 Maret 2016 danSurat Nomor : HK.701/2103/CB7/BPCB/XI/2014 tanggal 26 Nopember2014, Yayasan makam Sunan Giri berwenang mengelola MakamPengunjung /Peziarah seperti yang dilakukan Makam Sunan Giri selama ini;3.
Register : 26-01-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 06-11-2019
Putusan PA PANDAN Nomor 20/Pdt.G/2017/PA.Pdn
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
1810
  • Irmantasir, M.H.1. akantetapi mediasi tersebut tidak juga berhasil;Bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Surat Izin Perceraian No.603a/E14/KP/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pelestarian CagarBudaya Aceh tanggal 14 Desember 2016, namun Termohon Konvensi keberatanterhadap surat izin tersebut dan mengajukann Surat Pernyataan Keberatantanggal 17 Mei 2017, dengan alasan karena Termohon Konvensi belum pernahdipanggil dalam proses terbitnya surat izin perceraian dimaksud.
    Hakim Ketua memerintahkan kepada PemohonKonvensi untuk memberitahukan kepada Kepala Balai Pelestarian Cagar BudayaAceh tentang adanya keberatan Termohon Konvensi terhadap surat dimaksud,namun menurut keterangan Pemohon Konvensi, Kepala Balai Pelestarian CagarBudaya Aceh mempertahankan Surat Izin Perceraian No. 603a/E14/KP/2016tertanggal 14 Desember 2016;Bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Surat Pernyataan tanggal 30Agustus 2017, yang isinya bermohon supaya Majelis Hakim Pengadilan AgamaPandan melanjutkan
    Fotokopi Daftar Gaji Pegawai Golongan dari Balai Pelestarian CagarBudaya Banda Aceh untuk pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2017, telahdiberi meterai dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P.2);Bahwa Pemohon Konvensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksibernama:1.
    Bahwa Surat Izin Perceraian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya AcehNo. 603a/E14/KP/ 2016 tanggal 14 Desember 2016 tidak mengikuti formatyang telah ditentukan sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran KepalaBadan Administrasi Kepegawaian Negara No. 08/SE/1983 tanggal 26 April1983, sehingga berakibat tidak disebutkan apa yang menjadi alasanperceraian dan tidak diketahui ada atau tidaknya keputusan PendelegasianHim. 12 dari 22 .Put.
    perlu dapat memanggilatau meminta keterangan dari pihakpihak yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas kesalahanprosedural penerbitan Surat Izin Perceraian dari Balai Pelestarian Cagar BudayaAceh No. 603a/E14/KP/2016 tanggal 14 Desember 2016, Majelis Hakimberpendapat keberatan Termohon Konvensi terhadap surat dimaksud dapatditerima sehingga Surat Izin Perceraian dari Balai Pelestarian Cagar BudayaAceh No. 603a/E14/KP/ 2016 tanggal 14 Desember 2016 dinyatakan tidakberlaku mengikat
Putus : 05-03-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Maret 2017 — Drs. NUR ALAM Bin YUNUS
7142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya WisataBengkulu bulan April 2012 sebesar Rp23.920.000,00;Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanJanuari 2012:Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanFebruari 2012 sebesar Rp23.920.000,00;:Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanMaret 2012 sebesar Rp23.920.000,00;SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan WisataBulan Mei Juni 2012 sebesar Rp23.920.000,00;SPJ Up.
    Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan WisataBulan Juli, Agustus dan September 2012 ~~ sebesarRp23.920.000,00;SPJ Up.
    Kegiatan pergelaran pelestarian senibudaya wisata bengkulu (paket seni budaya), sebesarRp23.920.000,00;219. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 00739/019/SP2DTU/BL/III/2012tanggal 16 Maret 2012TU, Kegiatan Pergelaran/pelestarian senibudaya wisata Bengkulu (Paket Seni Budaya), sebesarRp23.920.000,00;220. 1 (satu) Bundel SP2D Nomor 00740/019/SP2DGU/BL/III/2012tanggal 16 Maret 2012GU.
    Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya WisataBengkulu bulan April 2012 sebesar Rp23.920.000,00;Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanJanuari 2012:Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanFebruari 2012 sebesar Rp23.920.000,00:Hal. 47 dari 84 hal. Put. Nomor 230 PK/Pid.Sus/201779.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanMaret 2012 sebesar Rp23.920.000,00;SPJ Up.
    Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan WisataBulan Mei Juni 2012 sebesar Rp23.920.000,00;SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan WisataBulan Juli, Agustus dan September 2012 sebesarRp23.920.000,00;SPJ Up.
Register : 10-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 09-01-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 24 /Pid.Sus.TPK /2016/PN.Dps
Tanggal 23 Nopember 2016 — KETUT SWIDITHA, AMaPd alias JERO MANGKU KETUT SWIDITHA
8428
  • Adat Kds;(21) 1 (satu) bendel Akta Pendirian Organisasi Pelestarian Seni Budaya Buleleng Banda Sawitra Desa Pekraman Kedis Nomor : 03 tanggal 06 Nopember 2013;(22) Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;(23) Uang tunai sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).(24) Uang sebesar Rp. 79.012.880,- (tujuh puluh sembilan juta dua belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang dititip di Kejaksaan Negeri Buleleng sesuai Berita Acara tanggal
    Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Sekretaris diYayasan Rumah Budaya Pelestarian Seni Budaya Buleleng BandaSawitra Desa Pakraman Kedis antara lain: Mencatat dan menyusunperencanaan kegiatan terkait Pelestarian Seni Budaya BandaSawitra, Menginventarisasi perkembangan kegiatan terkaitPelestarian Seni Budaya Banda Sawitra dan Menyusun Hasilrealisasi kegiatan terkait Pelestarian Seni Budaya Banda Sawitra.
    Bahwa saksi pada tahun 2013 tidak pernah mengikuti rapatsosialisasi mengenai Organisasi Pelestarian Budaya Banda Sawitra.
    AmaPd alias JeroMangku Ketut Swiditha dan ada hubungan keluarga sebagai paman.Halaman 78 dari 232 Putusan Nomor 24/PidSusTPK/2016/PN Dps Bahwa saksi tidak mengetahui Organisasi Pelestarian Seni BudayaBanda Sawitra Desa Kedis Kecamatan Busungbiu. Bahwa saksi tidak menerima pesanan dari Ketut Swiditha atauMade Sudarisma untuk kegiatan Pelestarian Seni Budaya BandaSawitra pada tahun 2013.
    Menginvestasikan dana bantuan untuk bantuan untuk kegiatanusaha di luar aktivitas pelestarian nilai sejarah dan budayasebagaimanan diajukan dalam proposal yang telah disetujui.
    Bahwa laporan pertanggung jawaban kegiatan pelestarian nilaibudaya ini sudah dilaporkan ke UPT Kemendikbud.
Register : 20-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/LH/2017
Tanggal 26 Oktober 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) VS I. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG RI., II. BUPATI KUTAI TIMUR., III. PT. TELEN;
462163 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak KalimantanTimur didirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan,mewujudkan terciptanya keadilan di segala bidang antara lain,bidang ekonomi, politik, bidang hutan, bidang social budaya, bidangpertahanan dan keamanan, bidang ketenagakerjaan, bidangpertambangan, bidang lingkungan hidup serta bidang pembangunandalam arti luas;b.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/LH/2017jumlah nilai dibawah 125, diluar kawasan lindung hutan suaka alam,hutan pelestarian alam dan tanam buru; Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalahkawasan hutan dengan faktorfaktor kelas lereng, jenis tanah danintensitas hujan setelah masingmasing dikalikan dengan angkapenimbang mempunyai jumlah nilai antara 125174, diluar kawasanlindung hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan tanam buru; Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan
    gugatan perwakilan adalahmasyarakat yang dirugikan akibat adanya kerusakan hutan;(2) Bahwa gugatan terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan;(3) Bahwa organisasi kehutanan yang diberikan hak untuk mengajukangugatan perwakilan dalam kaitannya dengan pelestarian fungsihutan telah ditentukan secara limitatif yaitu : a. berbentuk badanhukum, b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengantegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan, dan c.
    Kegiatannya pada tanggal 9 Februari2008 dibidang pelestarian lingkungan dan hutan berupa pelaporanpengaduan yang ditujukan kepada Presiden Indonesia;Bahwa pada saat melakukan tindakan laporan pengaduan tersebutdengan tujuan pelestarian lingkungan dan hutan LSM BADAKKalimantan Timur belum sah sebagai badan hukum, karena badanhukumnya baru disahkan pada Tahun 2015 oleh Menteri Hukum danHAM pada Tahun 2015, selain itu kegiatanya hanya 1 (satu) kali sajadan belum sebagai badan hukum, maka LSM BADAK Kalimantan
    Dalam rangka Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaanhutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukangugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsihutan;(2). Organisasi bidang hutan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan:a. Berbentuk badan hukum;b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengantegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan; danc.
Register : 10-09-2020 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN SENGETI Nomor 133/Pid.B/2020/PN Snt
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Julfadli, S.H
Terdakwa:
1.Ngadi Suhendro Als Edo Bin Ngadimin
2.Muhrizal Apriyadi Als Apri Bin Idham Arif
5915
  • Terdakwabersama temantemannya yaitu Saksi Jon Kenedi Bin Rusdi (berkasterpisah) dan Dedi (DPO) yang terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 17 Juni2020 Sekira Pukul 11.00 WIB dan Minggu Tanggal 21 Juni 2020 SekiraPukul 11.00 Wib dan Di Rt.04 Desa Danau Lamo Kecamatan Maro SeboKabupaten Muaro Jambi; Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa bersama temantemannya tersebut adalah berupa plat besi 2 (dua) buah bautpenyambung rangka jembatan Candi Koto Mahligai; Bahwa Candi Koto Mabhligai dibangun oleh Balai Pelestarian
    lebar 3 (tiga) meter;Bahwa sepengetahuan Saksi jembatan candi koto mahligai tersebutberfungsi sebagai jalan penghubung anatara Desa Danau Lamo menujukelokasi cagar budaya candi koto mahligai pada komplek percandiancandi muaro jambi dan juga digunakan oleh masyarakat setempat untukakses jalan menuju ke perkebunan masyarakat;Bahwa Setelah mengetahui bahwa plat besi penghubung jembatan CandiKoto Mahligai tersebut hilang selanjutnya Saksi menghubungi IknatiusHarno selaku Kasi pada Kantor BPCB (Balai Pelestarian
    Muhrizal Apriyadi Als Apri Bin Idham Arif, Saksi Jon Kenedi (berkasterpisah) dan Dedi (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil plat besi milikBPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi) Propinsi Jambi;Menimbang, bahwa Terdakwa II Muhrizal Apriyadi Als Apri Bin Idham Arifdi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Terdakwa II Muhrizal Apriyadi Als Apri Bin Idham Arif dihadapkandalam persidangan pada hari ini berkaitan dengan tindak pidana pencurianyang terjadi
    Cagar Budaya Jambi)Candi Muaro Jambi mendapat telepon dari Bhabinkamtibnas Desa DanauLamo yang mengabarkan ia mendapat laporan dari masyarakat, besijembatan candi koto mahligai milik BPCB (Balai Pelestarian Cagar BudayaJambi) Candi Muaro Jambi telah hilang diambil orang, kemudian SaksiZubaidi Bin Abdul Aziz bersama dengan Iknatius Harno selaku Kasi padaKantor BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi) Propinsi Jambi danbeberapa anggota security lainnya melihat keadaan jembatan tersebut,kemudian
    Cagar Budaya Jambi) Candi Muaro Jambimendapat telepon dari Bhabinkamtibnas Desa Danau Lamo yang mengabarkania mendapat laporan dari masyarakat, besi jembatan candi koto mahligai milikBPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi) Candi Muaro Jambi telah hilangdiambil orang, kemudian Saksi Zubaidi Bin Abdul Aziz bersama dengan IknatiusHarno selaku Kasi pada Kantor BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi)Propinsi Jambi dan beberapa anggota security lainnya melihat keadaanjembatan tersebut, kemudian
Register : 25-11-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 691/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sgl
Tanggal 18 Januari 2017 — RUDI Als DI Bin KARI
3219
  • Bangka Tengah yang termasukdalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ProvinsiKep. Bangka Belitung menggunakan sepeda motor Vega R warna hitamtannopa nomor polisi bersamasama dengan sdr.
    Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.
    Pasal (7) berbunyi HutanKonservasi terdiri dari kawasan hutan pelestarian alam, Kawasanhutan suaka Alam dan Taman Buru. Berdasarkan UU No.5 tahun1990 pasal 29 berbunyi Kawasan hutan pelestarian alam terdiri dariTaman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata Alam. TamanHal 9 dari 20Putusan Pidana No.691/Pid.SusLH/2016/PN.SglHutan Raya Bukit Mangkol Desa Terak Kec.
Register : 25-11-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 690/Pid.B/LH/2016/PN Sgl
Tanggal 18 Januari 2017 — MASRI Als MASRI Bin MAHMUD
39116
  • Bangka Tengah yang termasukdalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ProvinsiKep. Bangka Belitung dengan membawa alat potong kayu berupachainsaw setelah sampai dilokasi sekira pukul 15.30 Wib terdakwamenemukan menemukan 1 (satu) pohon yang sudah ditebang kemudianterdakwa potong dan dibelah menjadi ukuran tebal dan lebar yang tidakberaturan dengan panjang tetap 220 (dua ratus dua puluh) cm.
    Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.
    Bangka Tengah yang termasukdalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ProvinsiKep.
    SqlKawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan RayaBukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.
    Pasal (7) berbunyi HutanKonservasi terdiri dari kawasan hutan pelestarian alam, Kawasanhutan suaka Alam dan Taman Buru. Berdasarkan UU No.5 tahun1990 pasal 29 berbunyi Kawasan hutan pelestarian alam terdiri dariTaman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata Alam. TamanHutan Raya Bukit Mangkol Desa Terak Kec.
Register : 22-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PN KOLAKA Nomor 89/Pid.Sus/2019/PN Kka
Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA S.H
Terdakwa:
1.ADI JUMARI alias EDI bin SAWE
2.KAHARDI alias JUMARNO bin KAHERU
42656
  • Kawasan pelestarian alam adalah kawasan denganciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsiperlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragamanjenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya dan berada di Desa Towua, KecamatanWundulako, Kabupaten Kolaka.
    ini kawasan pelestarian alam antara lain: memotong, merusak,mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan atau pohon, adalahtermasuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dansuatu kegiatan dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melaksanakankegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan.
    Fungsi dan manfaat Taman Wisata Alam adalahuntuk pariwisata dan rekreasi alam serta perlindungan siistem penyanggakehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sertapemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentangKawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, tindakan yangmenyebabkan terjadinya perubahan keutunhan kawasan konservasi dalamhal ini kawasan pelestarian alam antara lain: memotong
    pelestarian zona inti dan zonapemanfaatan, sehingga area tersebut merupakan kawasan taman wisata dansemua yang berada didalamnya dilindungi dan tidak diperbolehkan untukmelakukan penebangan, mengangkut, mempergunakan pohon dari kawasantersebut.
Putus : 15-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1582 K /Pid.Sus/2011
Tanggal 15 Desember 2011 — Hj. IR. MUKHLISAH ; JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
2411 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengelolaan danPengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museumdan Peninggalan Bawah Air;. Keputusan Kepala Disbudparpora Nomor : 912/01/KEP2/2009 tentangPenunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2009;.
    No. 1582 K/Pid.Sus/201 1Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Sampang TahunAnggaran 2009;11.Kwitansi pembayaran angsuran ke2 kegiatan Pengelolaan danPengembangan Pelestarian Peninggalan Purbakala, Museum danPenginggalan Bawah Air, Pekerjaan Perencanaan Teknis Rehab MakamRatu Ebhu TA 2009 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (kontrak) Nomor: 05.41/035/KONTRAK/434.106/2009 tanggal 13 Maret 2009 besertapersyaratannya.
    Mukhlisah; Photo Copy legalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatanPengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan SejarahPurbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air (Bukti P2); Photo Copy legalisir Keputusan Kepala Disbudparpora Nomor :912/01/KEP2/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Tahun Anggaran 2009 (Bukti P3);Hal. 14 dari 21 hal. Put.
    Pelestarian dan Pemanfaatan Balai PelestarianPeninggalan Purbakala Mojokerto) (Bukti T1);Foto copy Legalisir Surat Kepala Disbudparpora KabupatenSampang Nomor : 431/23/434.106/2010, perihal : Permohonan jinPemugaran Situs Ratu Ebhu, bertanggal 04 Pebruari 2010,ditujukan kepada Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala(BP3) Jawa Timur di Sampang (Bukti T2);Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:05.41/035/KONTRAK/44.106/2009 tanggal 13 Maret 2009 antaraPemerintah Kabupaten Sampang dengan
    Kepala Kantor KementerianKebudayaan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor : 1Tahun 2004 tentang Pariwisata Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Trowulan Wilayah Kerja Propinsi Jawa Timur Nomor :HK.501/1504/UPT/KKP/2010, Perihal =: == Permohonan jinPemugaran Situs Ratu Ebhu, bertanggal 05 Agustus 2010,ditujukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemudadan Olahraga Kabupaten Sampang (Bukti T4);Foto copy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 05.41/073/KONTRAK/434.106/2009 tanggal 27
Register : 19-02-2014 — Putus : 10-07-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 29/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 10 Juli 2014 — PT. MANUNGGAL SENTRAL BAJA;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
9575
  • Permukiman Kota Majapahitmemiliki potensi dikembangkan sebagai media pendidikanbagi generasi sekarang dan masa depan, mengandung nilainilai kearifan yang mencerminkan kesadaran dankeseimbangan tradisi dalam pelestarian alam dan budaya.(d) Arti penting bagi Kebudayaan.
    Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan Mojokerto (BP3M)tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pendirian pabrik ;3. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT) KabupatenMojokerto siap menghentikan sementara pembangunan pabrik ;4. DPRD merekomendasikan agar pembangunan dihentikan sampai adakepastian tentang ijin/rekomendasi Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Trowulan Mojokerto (BP3M).
    (fotokopi sesuai denganSurat Kepala Balai Pelestarian Cagar BudayaMojokerto kepada Ketua DPRD Mojokerto NomorHK.502/1051/CB7/BPCB/VIU/ 2013 tanggal 29 Juli2013 perihal Tindak lanjut Hearing tanggal 23 Juli2013. (fotokopi sesuai dengan aasli) ;Surat Kepala Balai Pelestarian Cagar BudayaMojokerto kepada Bupati Mojokerto NomorSP.103/1133/CB7/BPCB/VI/ 2013 tanggal 24 Juli2013 perihal Penghentian Sementara PembangunanPabrik Baja di Trowulan. (fotokopi sesuai dengan25. Bukti T 2526.
    (fotokopi dari fotokopi)Konsep Pelestarian Kawasan Trowulan, DirektoratPeninggalan Purbakala, Direktorat Jenderal Sejarahdan Purbakala, Kementerian Kebudayaan danPariwisata, 2009.
    (fotokopi darifotokopi) ; Kesepakatan Bersama antara KementerianKebudayaan dan Pariwisata dengan PemerintahKabupaten Mojokerto, Pemerintah KabupatenJombang tentang Pelestarian Kawasan Cagar BudayaMajapahit dan Pembangunan Taman Majapahit.
Register : 17-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 K/TUN/LH/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — I. PT. KAHATEX., II. FIVE STAR TEXTILE INDONESIA., III. PT. INSAN SANDANG INTERNUSA., IV. BUPATI SUMEDANG VS 1. WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA., 2. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PAGUYUBAN WARGA PEDULI LINGKUNGAN (PAWAPELING);
16591116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • fungsi lingkunganhidup;(2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukantindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya ataupengeluaran riil;(3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi persyaratan:a. berbentuk badan hukum;b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup; danc. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat
    Bahwa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalahOrganisasi Masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)yang berbentuk Badan Hukum Yayasan, yang tumbuh secara swadayadi tengah masyarakat, berminat bergerak atas dasar kepedulian dalamrangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pemajuan,perlindungan, penegakan, dan penghormatan terhadap Hak AsasiManusia di Indonesia demi kemanusiaan;b.
    Bahwa, WALHI telah memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 92 ayat3 UUPPLH, yaitu telah berbadan hukum sebagai yayasan, telah secarategas dalam anggaran dasarnya sebagai organisasi yang fokusterhadap pelestarian lingkungan hidup dan menyatakan harus 2 (dua)tahun telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya,karena WALHI telah berdiri sejak Tahun 1995 dan telah melakukankegiatan sesuai anggaran dasarnya sejak Tahun 1995 tersebut makaHalaman 11 dari 124 halaman Putusan Nomor 187 K/TUN
    Bahwa, PAWAPELING merasa kepentingannya dirugikan atasditerbitkannya masingmasing Objek Sengketa TUN, karena dalampenerbitannya tidak memperhatikan kualitas air Sungai Cikijing yangsudah tercemar sehingga dengan diterbitkannya kembali masingmasing Objek Sengketa TUN Sungai Cikijing menjadi lebih tercemardan berdampak menurunnya daya dukung dan daya tampung SungaiCikijing, maka dengan telah terjadinya pencemaran Sungai Cikijing,PAWAPELING yang mempunyai kepentingan atas pelestarian fungsilingkungan
    Bahwa, maka PAWAPELING telah memenuhi kriteria yang diatur dalamPasal 92 ayat 3 UUPPLH, yaitu telah berbadan hukum sebagaiHalaman 12 dari 124 halaman Putusan Nomor 187 K/TUN/LH/2017Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat, telahsecara tegas dalam anggaran dasarnya sebagai organisasi yang fokusterhadap pelestarian lingkungan hidup dan menyatakan harus 2 (dua)tahun telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasarnya,karena PAWAPELING telah berdiri sejak Tahun 2012 dan telahmelakukan
Register : 28-09-2016 — Putus : 27-01-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 53/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 27 Januari 2017 — Drs. NUR ALAM Bin YUNUS
13791
  • Program pelestarian Seni Budaya dan wisata.
    Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanMei Juni 2012 sebesar Rp. 23.920.000,SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanJuli, Agustus dan September 2012 sebesar Rp. 23.920.000,SPJ Up.
    Kegiatan Pergelaran Pelestarian Seni Budaya Wisata Bengkulubulan April 2012 sebesar Rp. 23.920.000.Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Januari2012Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Februari2012 sebesar Rp. 23.920.000.,Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata Bulan Maret2012 sebesar Rp. 23.920.000,SPJ Up. Kegiatan Pagelaran Pelestarian Seni Budaya dan Wisata BulanMei Juni 2012 sebesar Rp. 23.920.000,SPJ Up.
Register : 09-03-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 07-09-2023
Putusan PN BANGKINANG Nomor 27/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn
Tanggal 29 Agustus 2023 — Penggugat:
YAYASAN PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN HUTAN RIAU
Tergugat:
PT. GUNA USAGRI PRATAMA
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU Cq. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KAMPAR KIRI
7340
  • Penggugat:
    YAYASAN PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN HUTAN RIAU
    Tergugat:
    PT. GUNA USAGRI PRATAMA
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU Cq. KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KAMPAR KIRI
Register : 25-11-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 691/Pid.B/LH/2016/PN Sgl
Tanggal 18 Januari 2017 — RUDI Als DI Bin KARI
39938
  • Bangka Tengah yang termasukdalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ProvinsiKep. Bangka Belitung menggunakan sepeda motor Vega R warna hitamtannopa nomor polisi bersamasama dengan sdr.
    Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.
    Pasal (7) berbunyi HutanKonservasi terdiri dari kawasan hutan pelestarian alam, Kawasanhutan suaka Alam dan Taman Buru. Berdasarkan UU No.5 tahun1990 pasal 29 berbunyi Kawasan hutan pelestarian alam terdiri dariTaman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata Alam. TamanHal 9 dari 20Putusan Pidana No.691/Pid.SusLH/2016/PN.SglHutan Raya Bukit Mangkol Desa Terak Kec.
Putus : 27-09-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 294/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 27 September 2016 — Dra. GRAY KOES MOERTIYAH WANDANSARI, M.Pd. melawan PEMERINTAH KOTA SURAKARTA Cq. WALIKOTA SURAKARTA
5427
  • Bahwa selain menyurati Tergugat untuk segera melakukan kewajibannya,Penggugat juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansiterkait di antaranya : 2 2020 no nn no2e Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah dengan SuratNomor: 13.11/U.01/III/037 tanggal 10 Maret 2011 dan telah dibalasdengan baik dengan Surat Nomor: 0542/101.SP/BP3/PIII/2011tertanggal 17 Maret 2011 perihal: Pembentukan Pengelola PasarCinderamata, Keris dan Kacamata AlunAlun Karaton Surakarta.
    Intidari Surat balasan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah menyetujui pembentukan pengelola pasar Cinderamata danmenugaskan Kapokja Pemanfaatan BP3 Jateng untuk mendampingiproses pembentukan Pengelola Pasar Cinderamata serta keris danKacamata yang berada di AlunAlun Utara Karaton Surakarta ; Bahwa berdasarkan surat tersebut, Balai Pelestarian PeninggalanPurbakala Jawa Tengah telah memberikan persetujuan untuk membentukLPK.
    Bahwa Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah tidakberkompeten untuk membentuk Pengelola Pasar Cinderamata. BahwaBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala sesuai dengan KeputusanMenteri Kebudayaan dan Pariwisata No.
    peninggalanpurbakala, 8. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tanggaBalai Pelestarian Peninggalan Purbakala.
    Atas dasar tersebut di atasmaka surat dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah Nomor 13.11/U.01/III/037 10 Maret 2011 tidak bisa dijadikanpegangan karena sifatnya hanya memberikan rekomendasi bukanpihak yang mempunyai kewenangan membentuk LPK ;.
Register : 04-05-2020 — Putus : 03-07-2020 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 12/PID.TPK/2020/PT MKS
Tanggal 3 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RIDWAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUH. TAUFIQ AKBAR Bin MAULANA DG. NGEWA Diwakili Oleh : ANDI WALINGA ,SH
8060
  • Azman Travel sebagai pihak ketigayang akan melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka diberada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian dan PengembanganKabupaten Takalar TA, berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor050/31/800FP/2017 tanggal 14 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H.MUH.
    Azman Travelselaku Penyedia tidak melaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian KotaPusaka, tersebut.Bahwa benar terhadap kegiatan pelestarian kota pusaka yang berada di BidangFisik Prasarana dan Ekonomi telah dipihak ketigakan kepada UD. Azman TravelBerdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800FP/2017 tanggal 14Juli 2017 yang ditandatangani oleh saksi Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si selakuPPK dengan saksi ASTUTI AZIS Direktris UD.
    Azman Travel untuk mengelola kegiatan StudiBanding Pelestarian Kota Pusaka dengan tidak melaksanakan kegiatan StudiBanding Pelestarian Kota Pusaka, dan hanya menyodorkan kepada saksi ASTUTIdokumendokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah TerimaBarang dan Berita Acara Pembayaran untuk saksi ASTUTI tandatangani, yangseolaholah kegaitan tersebut telah dilaksanakan.Hal tersebut tidak sesuai dengan:1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :a) Pasal 21 ayat (1) yang menyatakan
    RIDWAN NUR,M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksanauntuk pekerjaan Study Banding Pelestarian KotaPusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,.2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan PekerjaanStudy Banding Pelestarian Kota Pusaka, masingmasing sebagai berikut : Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 /36 / 800FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018yang ditanda tangani Drs. H.M.Ridwan Nur, M.Siselaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana.
    Azman Travel untuk mengelolakegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka, saksi Astuti Azisselaku Direktris UD. Azman Travel sebagai pihak ketiga yang akanmelaksanakan kegiatan Studi Banding Pelestarian Kota Pusaka diberada di Bidang Fisik Prasarana dan Ekonomi, Penelitian danPengembangan Kabupaten Takalar TA 2017, berdasarkan SuratPerintah Kerja (SPK) Nomor 050/31/800FP/2017 tanggal 14 Juli 2017yang dintanda tangani oleh saksi Drs. MUH.
Register : 25-11-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 690/Pid.Sus-LH/2016/PN.Sgl
Tanggal 18 Januari 2017 — MASRI Als MASRI Bin MAHMUD
37212
  • Bangka Tengah yang termasukdalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ProvinsiKep. Bangka Belitung dengan membawa alat potong kayu berupachainsaw setelah sampai dilokasi sekira pukul 15.30 Wib terdakwamenemukan menemukan 1 (satu) pohon yang sudah ditebang kemudianterdakwa potong dan dibelah menjadi ukuran tebal dan lebar yang tidakberaturan dengan panjang tetap 220 (dua ratus dua puluh) cm.
    Bangka Tengahberdasarkan Surat Keputusan Kementerian Lingkuan Hidup danKehutanan Nomor : SK.575/Menlhk/Sedjen/PLA.2/7/2016 tanggal 27 Juli2016 tentang Penetapan Fungsi dan Fungsi Pokok Kawasan SuakaAlam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan TamanHutan Raya Bukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.
    Bangka Tengah yang termasukdalam Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ProvinsiKep.
    SqlKawasan Pelestarian Alam sebagai Kawasan Hutan Taman Hutan RayaBukit Mangkol di Kab. Bangka Tengah Provinsi Kep.
    Pasal (7) berbunyi HutanKonservasi terdiri dari kawasan hutan pelestarian alam, Kawasanhutan suaka Alam dan Taman Buru. Berdasarkan UU No.5 tahun1990 pasal 29 berbunyi Kawasan hutan pelestarian alam terdiri dariTaman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata Alam. TamanHutan Raya Bukit Mangkol Desa Terak Kec.
Register : 24-02-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MALANG Nomor 56/Pdt.G/LH/2021/PN Mlg
Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
Lembaga Swadaya Masyarakat Cakra Baskara Ultima diwakili wakid basuki
Tergugat:
PT.TUNGGAL JAYA PROPERTINDO Cq Arif selaku direktur
10146
  • Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Undangundang Nomor 32Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan LingkunganHidupDalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untukkepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;A.
    BahwaPasal 92 ayat (3) Undangundang NomoR 32 Tahun 2009Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup Organisasilingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhipersyaratan: a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalamanggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untukkepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. telahmelaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya palingsingkat 2 (dua) tahun..5.
    Kota Malang Tahun 20102030Pasal 42(1) Kawasan Lindung Setempat meliputi daerah sekitar sungalatau Sempadan sungai dan sempadan irigasi.(2) Pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atausempadan sungal baik sungal, sungai besar maupun kecil dilaranguntuk alih fungsi lindung yang menyebabkan atau merusakkualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta alirannya.(3) Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungaiatau bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak memilikikaitan dengan pelestarian
    kebutuhan sosial, ekonomi danpembangunan fisik lainnya, kecuali pembangunan yang digunakanuntuk maksud dan tujuan perlindungan dan pengelolaan sungali.(5) Pembangunan jalan inspeksi di sepanjang sungai untukmemudahkan pengawasan terhadap berkembangnya kawasanterbangun pada sempadan sungai maupun alih fungsi lahanlainnya.(6) Mengarahkan orientasi pembangunan sepanjang sungaidengan menjadikan sungai sebagai bagian latar depan.Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Padt.G/LH/2021/PN Mig(7) Pelestarian
Register : 09-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 44/Pid.Sus/2017/PN.Plw.
Tanggal 21 Juni 2017 —
41035
  • Kegiatan patroli tersebut dilakukan setiaphari kerja namun karena luasan hutan yang dijaga sangat luassehingga tidak bisa kegiatan patroli diarahkan ke lokasi yang samasetiap hari jadi harus dibagi wilayah patrolinya.Bahwa benar, selama kegiatan patroli yang dilakukan adalahmemantau berbagai macam gangguan dan ancaman terhadapkeutuhan, pelestarian dan perlindungan kawasan TNIN, baikgangguan dari manusia maupun dari satwa (Binatang).
    Menhut No.6588/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014.Dan Fungsi Kawasan TNIN adalah untuk pelestarian, pengawetandan pemanfaatan sumberdaya dalam hayati yang ada di dalamkawasan TNIN, seperti untuk pelestarian dan perlindungan satwadilindungi yaitu gajah sumatera dan harimau sumatera.ll.
    Menhut No.6588/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014.Dan Fungsi Kawasan TNIN adalah untuk pelestarian, pengawetandan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di dalamhalaman 12 dari 31.Ptsn.No.44/Pid.Sus/2017/PN.Plw.kawasan TNIN, seperti untuk pelestarian dan perlindungan satwadilindungi yaitu gajah sumatera dan harimau sumatera.lll.
    Menhut No.6588/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014.Dan Fungsi Kawasan TNIN adalah untuk pelestarian, pengawetandan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di dalamkawasan TNIN, seperti untuk pelestarian dan perlindungan satwadilindungi yaitu gajah sumatera dan harimau sumatera..Menimbang, bahwa terhadap' keterangan saksisaksi tersebut,Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:Menimbang, bahwa selain keterangan saksisaksi di afas dan untukmembuktikan dakwaannya, Jaksa/ Penunitut
    Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadutanggal 1 Mei 2004 Tentang rekomendasi bahwa Kawasanhutan produksi pada areal eks HPH PT INHUTANI 1V khususnya diareal eks PT Dwi Marta seluas 38.576 hektar layak untuk diubahfungsi menjadi Kawasan Pelestarian Alam dengan fungsiTaman Nasional sebagai kawasan konserv asi gajah.d.SK MENHUT Nomor 255/Menhutl!