Ditemukan 4048 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : demokrat
Penelusuran terkait : Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (perludem). Dkk vs ketua komisi pemilihan umum ri;; Perhitungan suara akhir Pembelajaran demokrasi Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah Adhito harinugroho Dkk vs i. presiden republik indonesia. Ii. menteri dalam negeri republik indonesia dan turut termohon : yayasan perludem (perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi);;
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli; Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
257 — 164
  • sesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 dan Pasal 26, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyaikewajiban :a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesia;b) Meningkatkan kesejahteraan rakyat;c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;d) Melaksanakan kehidupan demokrasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2016 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1603 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 26 Oktober 2016 — Abubakar Umanahu, S.Pdi
81 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1603 K/Pid.Sus/20161.4.1.5.1.6.Korupsi adalah ancaman terhadap prinsipprinsip demokrasi yangmenjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, sertakeamanan dan strabilitas bangsa Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-10-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1885 K/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Oktober 2015 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum
156 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1885 K/PID.SUS/2015Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa selaku Bupati yang telah menggunakan uang yangbersumber dari hasil korupsi untuk kepentingan pembiayaan dalam rangkapencalonan Terdakwa dalam pemilihan kepala daerah telah mencideraiasasasas demokrasi; Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan spirit masyarakat, bangsa danNegara Indonesia yang mengecam
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
RONALD FERDINAND WOROTIKAN
Terdakwa:
1.ROBERT NAINGGOLAN
2.LAYARI SINUKABAN
3.JAPORMAN SARAGIH
341 — 51
  • KODEINDIKATOR 20, LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOKRATICINSTITUTIONS), 3.2 PERAN DPRD, 3.2.1 Persentase AlokasiAnggaran Pedidikan dan Kesehatan terhadap total APBD.5. 1 (satu) lembar Surat ber kop BADAN PUSAT STATISTIKHalaman 206 dari 333 Putusan Nomor 80/Pid.SusTPK/2020/PN MdnPROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : B099/BPS/1252/07/2015tanggal 06 Juli 2015 Perihal Wawancara mendalam data IndeksDemokrasi Indonesia (IDI) 2014 yang ditandatangani oleh KepalaBadan Pusat Stastistik Provinsi Sumatera Utara Wien Kusdiatmono
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-04-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt Sel
Tanggal 3 Maret 2014 — ROTUA ANASTASIA SINAGA
299 — 168
  • kewajibannya dalam kegiatan usaha perbankan harus mentaati seluruhaturan yang berlaku dan mengatur kegiatan usaha bank tersebut, aturan itu bisa merupakan aturaneksternal maupun aturan internal bank dengan menggunakan prinsip kehatihatian ;Menimbang, bahwa Dalam Bab II UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankanmengatur tentang Asas, Fungsi dan Tujuan sebagaimana dalam Pasal 2 menyebutkan bahwaHal 277 dari 312 Hal Putusan No. 1175/Pid.B/2013/PN.Jkt.SelPerbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 160 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. AGOES SOERANTO (TERDAKWA)
89 — 30
  • Memanfaatkan Peluang Bisnis di Bidang Otomotif sebagai Wujud Pangsa Pasar dengan Potensial dari Lembaga Kajian dan Peningkatan Usaha Kecil Menengah (LKPUM) Jateng terlampir Surat Permohonan Bantuan Dana No.95/Sek LKPUKM/B/08/2011 tanggal 02 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Musyafak sebagai ketua dan 1 bendel copy LPJ.106. 1 bendel copy proposal Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Manjahit, Pelatihan Menjahit bagi Remaja sebagai Upaya Mencetak Jiwa Wirausaha dari Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Demokrasi
    disamping hasil audit yang Ahli lakukan terdapat 8 (delapan)nama LSM/Ormas dimana Abtadus Sholikhin sebagai Ketuanya danyang ternyata 4 alamat LSM/Ormas tersebut formalitas dan 2 LSMmemakai bantuan tidak sesuai LPJ, dan jika dari hasil Penyidikan KejatiJateng sesuai dengan SP2D dan rekening koran Bank Jateng An.Abtadus Sholikhin Nomor 2056014767, terdapat 2 LSM/Ormas yaituLSM Mahasiswa Pemerhati Kemanusiaan dengan bantuan sebesar Rp15.000.000,00 pada 18 Oktober 2011 dan LSM Lembaga Kajian danTelaah Demokrasi
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PN AMBON Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA
364 — 314
  • yang berkaitandengan kepegawaian.Penyelia PNC (Pelayanan Nasabah) yang dijabat oleh SaksiHARUN dengan tugas secara normatif melakukan supervisi terkaitdengan halhal pembukaan rekening,aktivasi e chanel dan cleancingdata nasabah.Bahwa terkait dengan asasasas perbankan sebagai pedoman dalam kegiatanperbankan di Negara Indonesia yang tertera dalam UndangUndang RepublikIndonesia tentang Perbankan Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor10 Tahun 1998 mencakup :1)2)3)a)Asas Demokrasi
    Ekonomi Bahwa perbankan Indonesia dalammelakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi denganmenggunakan prinsip kehatihatian.Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)yakni Usaha Bank dilandasihubungan kepercayaan antara Bank dan Nasabahnya.Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) yakni asas yangmengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatuyang berhubungan dengan keuangan dan lainlain dari nasabahbank.Asas Kehatihatian (Prudential Principle)yakni asas yangmenyatakan Bahwa bank dalam menjalankan
    Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN AmbMenimbang, bahwa perbangkan yang berasaskan demokrasi dengan fungsiutamanya penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yangStrategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangkameningkatkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya, pertumbuhan ekonomi,dan stabilitas ekonomi, kearah peningkatan taraf hidup orang banyak, in casu PT BNICabang Ambon dan khususnya pertumbuhan pembangunan dan pertumbuhanekonomi masyarakat Ambon;Menimbang
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-04-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Tpg
Tanggal 8 April 2015 — EDDY SYAHPUTRA, S.pd Bin M. DAUD YACOB
125 — 308
  • wakiu kartu tersebut di gunakan masuk kekolam tidak ada yang mengawasi dari pihak SegarBugar.Menimbang , bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwamembenarkan dan tidak keberatan.38.Saksi HARMAIN Bin USMAN , dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dantidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;e Bahwa saksi membenarkan semuaketerangannya di BAP Penyidik ;Bahwa saksi selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Natuna dari partai Demokrasi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 12 Juni 2013 — - JUANDI SETIAWAN
165 — 568
  • Daerah kabupaten Lombok Barat dengan DPRD KabupatenLombok Barat ;Saksi SAIKHU MASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Iya benar, saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidikKejaksaan Tinggi NTB dan keterangan saksi benar ;Pengetahuan saksi sehubungan dengan Perkara Terdakwa ini adalah bahwaTerdakwa telah menyalahgunakan dana Bantuan Sosial tahun 2009 ;Dapat saksi jelaskan, pada tahun 2009 saksi sebagai anggota DPRD KabupatenLombok Barat dari Partai Penegak Demokrasi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 19-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 19 Januari 2015 — DR. H. AHMAD FAUZAN SALEH, M.Ag Bin MUHAMMAD SALEH;
207 — 189
  • HERMANSYAH, M.Si, didepan persidangan di bawah sumpah padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejati KalSel dansaksi membenarkan semua keterangan dalam Berita AcaraPemeriksaan.Bahwa saksi anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan 2004 2009 dan 2009 2014 dari Partai Demokrasi Indonesia (PDIP).Bahwa pada periode 2009 2014 di Komisi Il selaku Wakil Ketuabidang Ekonomi dan Keuangan.Bahwa saksi pernah menerima proposal permohonan bantuansosial dari
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 8 April 2015 — 1. Abbas Bin Muhammad Linggang (Terdakwa)
104 — 129
  • waktu kartu tersebut digunakan masuk ke kolam tidak ada yang mengawasi daripihak Segar Bugar.Menimbang , bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa membenarkan dantidak keberatan.38 Saksi HARMAIN Bin USMAN ,, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga maupun pekerjaan ;e Bahwa saksi membenarkan semua keterangannyadi BAP Penyidik ;Bahwa saksi selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenNatuna dari partait Demokrasi
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 23-11-2017 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1351/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.THEODORA MARPAUNG. SH, MH
2.HERI PRIHARIYANTO, SH
3.FEDRIK ADHAR
Terdakwa:
HARRY SUGANDA
315 — 199
  • Bahwa prosedur pemberian kredit Bank Umum sesuai denganUndangUndang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo UndangUndang No.10 Tahun 1998 Tentang perbankan; Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanyaberasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian (Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 Jo UU No.10 Tahun 1998Tentang Perbankan); Bahwa Pasal 2 tersebut memerintahkan kepada setiap bankmenerapkan prinsip kehatihatian (banking prudential principle) dalammenjalankan kegiatan usahanya terutama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-11-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 15 Nopember 2017 — Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.
218 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan demikian, Majelis Hakim Peninjauan Kembali akanmengadili kembali perkara a quo yang amarnya berbunyi sebagaimanatersebut di bawah ini:Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terpidana selaku Bupati yang telah menggunakan uang yangbersumber dari hasil korupsi untuk kepentingan pembiayaan dalam rangkapencalonan Terpidana dalam pemilihan kepala daerah telan mencideraiasasasas demokrasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-01-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 26 April 2017 — Pidana Korupsi - ANDI TAUFAN TIRO
291 — 144
  • milyar empatratus juta rupiah).Menimbang bahwa, uang tersebut kemudian dipergunakan olehterdakwa untuk membiayai kepentingan Terdakwa seperti berlibur ke Eropa,membayar paket umroh dan membiayai operasional kegiatan politik Terdakwa.Menimbang bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan PenuntutUmum bahwa perbuatan Terdakwa dengan menggunakan uang hasil kejahatanuntuk membiayai kegiatankegiatan politiknya adalah bentuk perbuatan yangHal 325 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Psttelah merusak sendisendi demokrasi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 26-11-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum:
TRIMULYONO HENDRADI
Terdakwa:
1.IR.SUDIRMAN HALAWA,SH
2.RAMLI
3.IRWANSYAH DAMANIK
257 — 38
  • KODEINDIKATOR 20, LEMBAGA DEMOKRASI (DEMOKRATICINSTITUTIONS), 3.2 PERAN DPRD, 3.2.1 Persentase AlokasiAnggaran Pedidikan dan Kesehatan terhadap total APBD.5. 1 (satu) lembar Surat ber kop BADAN PUSAT STATISTIKPROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : B099/BPS/1252/07/2015tanggal 06 Juli 2015 Perihal Wawancara mendalam data IndeksDemokrasi Indonesia (IDI) 2014 yang ditandatangani oleh KepalaBadan Pusat Stastistik Provinsi Sumatera Utara Wien Kusdiatmono.6. 1 (satu) lembar copy dokumen yang berjudul Dana AlokasiBagi
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-06-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 20-03-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 31 Oktober 2017 — Ir. H. ROSMANSYAH, MM Bin Syahril
224 — 153
  • YEFRI sebagai Pengganti Antar Waktu dari Partai Demokrasi Pembaharuan;9. Fotokopi Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 81/Kep.Gub/Setda.PEM-4.2/II/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi masa keanggotaan 2009-2014, tanggal 3 Februari 2014 An. HASUDUNGAN SITOHANG dari Partai Damai Sejahtera;10.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1094 — 795 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .: yang sahamnya mayoritas dimiliki olehPemerintah RI merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi dalamperekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi.
    Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat faktafaktaobyektif dalam ketentuan perundangundangan yang menjadi aturandasarnya, yaitu UU No. 5/1999, sebagai berikut:a. dilihat dari kKepentingan yang dilindungi, adalah "kepentingan publik" hal initerbukti terlinat secara nyata dalam konsiderans maupun penjelasan umumUndangUndang No. 5/1999, sebagai berikut : konsiderans bagian a, b, c, dan d pada pokoknya menyatakan bahwapembangunan ekonomi hams diarahkan pada terwujudnyakesejahteraan rakyat, demokrasi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2012 — YANUELVA ETLIANA, SE, MT binti ABU HANIFAH
187 — 45
  • berikut :o (076.01.01.3355) belanja Pelaksanaan Akuntabilitas PengelolaanAdministrasi Keuangan di Lingkungan Setien KPU sebesar Rp.645.868.000.200o (076.01.01.3357) belanja Manajemen Perencanaan dan Data sebesar Rp.55.933.000,o (076.01.01.3358) belanja Pembinaan Sumberdaya manusia, Pelayanandan Administrasi Kepegawaian sebesar Rp. 7.640.000,o (076.01.01.3360) belanja Penyelenggaraan Operasional danPemeliharaan Perkantoran (KPU) sebesar Rp. 447.722.000,(076.01.06) Belanja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 30 September 2016 — RONNY NASRUN ADNAN, Dipl.Ing, MSc, Ph.D.
213 — 55
  • Mengembangkan kehidupan demokrasi;d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yangmenjadi kewenangan daerahe. Menerapkan prinsip Tata Pemerintahan yang bersih dan baik;f. Melaksanakan program strategis nasional dang. Menjalin hubungan kerja dengan instansi vertikal dan semua perangkatdaerah.Halaman 242 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.BadgBahwa saksi pernah menjabat sebagai PLH.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
1.M. RUDY, SH.,MH
2.AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
3.CAHYADI SABRI, SH.,MH
4.GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
5.AWALUDIN, SH
6.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
7.I GEDE WIDHARTAMA, SH
8.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
9.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
10.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
11.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
MARCE MUSKITTA, S.AP alias ACE
262 — 278
  • halhal yang berkaitandengan kepegawaian.Penyelia PNC (Pelayanan Nasabah) yang dijabat oleh SaksiHARUN dengan tugas secara normatif melakukan supervisi terkaitdengan halhal pembukaan rekening,aktivasi e chanel dan cleancingdata nasabah.Bahwa terkait dengan asasasas perbankan sebagai pedoman dalam kegiatanperbankan di Negara Indonesia yang tertera dalam UndangUndang RepublikIndonesia tentang Perbankan Nomor 07 Tahun 1992 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor10 Tahun 1998 mencakup :1)Asas Demokrasi
    Ekonomi Bahwa perbankan Indonesia dalammelakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi denganmenggunakan prinsip kehatihatian.Hal 342 dari 1712 hal Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2020/PN Amb2)3)4)a)Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle)yakni Usaha Bank dilandasihubungan kepercayaan antara Bank dan Nasabahnya.Asas Kerahasiaan (Confidential Principle) yakni asas yangmengharuskan atau mewajibkan merahasiakan segala sesuatuyang berhubungan dengan keuangan dan lainlain dari nasabahbank.Asas Kehatihatian
    kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa secara umum usaha dibidang perbankan merupakansalan satu urat nadi yang menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunannasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmurberdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pelaksanaanpembangunan ekonomi yang berasaskan kekeluargaan harus lebih memperhatikankeserasian, keselarasan dan keseimbangan unsurunsur Trilogi Pembangunan;Menimbang, bahwa perbangkan yang berasaskan demokrasi