RtaBahwa Terdakwa telah berhasil menjual 1(satu) paket obat jenisdekstrometorfan dan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000, (Sepuluhribu rupiah) dan mengkonsumsi sendiri 1(satu) paket obat jenisdekstrometorfan sehingga sisa 8 (delapan) paket obat jenisdekstrometorfan;Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis dextromethorphan tersebuttidak memiliki ijin dan tidak memiliki kKeahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES/PER/V/ 2011 tentang registrasi, izin praktik

selanjutnya dipergunakan untukkeperluan seharihari Terdakwa;Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 1(satu) paket obat jenisdekstrometorfan dan mendapatkan uang sebesar Rp 10.000, (Sepuluhribu rupiah) dan mengkonsumsi sendiri 1(satu) paket obat jenisdekstrometorfan sehingga sisa 8 (delapan) paket obat jenisdekstrometorfan;Bahwa Terdakwa dalam menjual obat jenis dextromethorphan tersebuttidak memiliki ijin dan tidak memiliki keahlian khusus dibidang farmasisebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES

Rtasebagaimana dimaksud dalam PERMENKES RI nomor 889/ MENKES/PER/V/ 2011 tentang registrasi, izin praktik dan ijin kerja tenagakefarmasian;Bahwa dari barang bukti yang ditemukan berupa obat jenisdekstrometorfan warna kuning bertuliskan NOVA, telah disisihkansebagian untuk pengujian laboratorium Badan Pemeriksaan Obat danMakanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian dari BadanPemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan nomor surat:LP.NAR.K.16.0036 tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat danditandatangani

Kesehatan Kab.Tapin;Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan,Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2016/PN.Rtapengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat,pengelola obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasiobat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisionalsesuai dengan Pasal 108 ayat (1) Undangundang No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan dan Permenkes Republik Indonesia Nomor889/MENKES

Oleh karena itu RekamMedis a quo bukan berupa resume ataupun penjelasan ringkas tentangIsi Rekam Medis Penggugat sebagaimana Pasal 52 huruf a UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, menyebutkanPasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteranmempunyai hak mendapatkan penjelasansecaralengkap tentangtindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3); Jo.Pasal 4 Permenkes No.749a/Menkes/Per/XIV/1989 tentang Rekam Medis,menyebutkan Rekam Medis harus segera dibuat

dan dilengkapiseluruhnya setelah pasien menerima pelayanan.;26.Bahwa Rekam Medis begitu pentingnya dalam proses pemeriksaan danpembuktian agar terungkap kebenaran dalildalil maupun faktafakta padapersidangan, sehingga terselenggaranya fair trial sejak awal hinggaMajelis Hakim memutus perkara aquo sesuai dengan Pasal 13 ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/II/2008 tentangRekam Medis menyebutkan Pemanfaatan Rekam Medis dapat dipakaisebagai Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien

No.23/PDT/2018/PT.DKI269/MENKES/PERI/IIV2008 tanggal 12 Maret 2008 tentangRekam Medis yang menerangkan :(3). Isi rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dalam bentuk ringkasan rekam medis.(4).

Pelayanan kesehatan.Bahwa demikian halnya dalam Pasal 47 ayat 1 undang undangno. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran tidaklah dapatdiartikan bahwa DokumenRekamMedistersebutdiberikankepada pasien melainkan hanya isi dari Rekam Medis tersebut lahyang diberikan kepada Pasien dalam bentuk ResumeMedis/Ringkasan medis, dimana Resume Medis telah diberikan danditerima dengan baik oleh PENGGUGAT;Bahwa selain daripada itu dalam dalil Gugatannya, Penggugat telahmemasukkan Peraturan Menteri Kesehatan No.749a/menkes

No.23/PDT/2018/PT.DKIhukum dan dasar argumentasi dalam mengajukan tuntutannya, padahal sangat jelas dan tandas jika Peraturan Menteri KesehatanNomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis telahdicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak adanya PeraturanMenteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/IIV2008 tentang RekamMedis sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 yangselengkapnya sebagai berikut :Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII

Medan tidak dilakukan pemeriksaan urineulang terhadap Terdakwa, bahwa Penasihat HukumTerdakwa menolak tegas Surat Keterangan HasilPemeriksaan Urine yang dikeluarkan oleh DinasKesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 071/IV/2018 tanggal 16 April 2018 digunakan sebagai alatbukti dalam perkara ini, karena Surat KeteranganHasil Pemeriksaan Urine tersebut secara Pro Justiciatidak sah, karena barang bukti berupa surat yangdapat dijadikan bukti surat yaitu Surat Keteranganyang sesuai Kepmenkes RI No. 194/Menkes

Willem Iskandar,Pasar V Barat 1 No. 4 Medan selaku instansi yangberwenang untuk melakukan pemeriksaan Laboratoriumterhadap Narkotika dan Psikotropika di lingkunganKementerian Kesehatan RI sesuai Lampiran KepmenkesRI Nomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 pada huruf A point No.6.10.

Putusan Nomor 81K/PM.102/AD/VII/2018RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang PetunjukTeknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika DanPsikotropika Projustitia telan mengaturnya secaraterperinci.

Putusan Nomor 81K/PM.102/AD/VII/2018MenimbangMenimbangMenimbang: Bahwa barang bukti berupa surat dari Labkes Dinkes ProvinsiSumut Nomor 071/IV/2018 tanggal 16 April 2018, denganmendasari Kepmenkes RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan NarkotikaDan Psikotropika dan Kepmenkes RI Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksaan Narkotika Dan Psikotropika Pro Justitia makasurat dari Labkes Dinkes Provinsi Sumut Nomor 071/IV/2018tanggal 16

Putusan Nomor 81K/PM.102/AD/VII/2018oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Nomor :071/IV/ 2018 tanggal 16 April 2018 digunakan sebagaialat bukti dalam perkara ini, karena Surat KeteranganHasil Pemeriksaan Urine tersebut secara Pro Justiciatidak sah, karena barang bukti berupa surat yang dapatdijadikan bukti surat yaitu Surat Keterangan yang sesuaiKepmenkes RI No. 194/Menkes/SK/VI/ 2012 tentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika dan Kepmenkes RI No. 923/Menkes.SK/X/

Surat hasil urine tersebut bertentangandengan Skep Menkes Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni2008 tentang penunjukkan laboratorium pemeriksaan Narkoba yanglebih kompeten. Pemeriksaan urine terhadap Terdakwa tidakberdasarkan laporan polisi secara resmi namun atas permintaan pribadipenyidik. Dengan demikian barang bukti surat hasil test urine tersebuttidak sah. Terdakwa juga tidak mengisi buku tamu dan tidak dilakukandi Laboratorium yang sah.

Dalam perkara ini hanya didapat (satu) alat bukti dan itupunoleh Penasehat hukum dianggap tidak sah karena tidak diterbitkan olehLaboratorium yang berkompeten sebagaimana Skep Menkes Nomor : 522tahun 2008. Majelis Hakim berpendapat Surat BNN Garut Nomor : B/74/II/2014/BNNK tanggal 21 Februari 2014 telah dianulir dengan Surat BNNKGarut Nomor : B/57/Il/K/TU.00/2015/BNNK tanggal 27 Maret 2015 sebagaialat bukti.

Menkes No. 1168/X/1999, karena formalin bersifat karsinogenik yang dapat memicu timbulnya kangkerpada manusia.Bahwa Tahu atau bahan makanan lain yang sudah terbukti mengandung formalindilarang untuk diedarkan dan apabila tetap diedarkan makan akan mendapatkansangsi.Bahwa dasar hukum yang melarang penggunaan formalin dalam makanan adalahperaturan Mentri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/Per/X/ 1999 tanggal 04 Oktober1999 tentang 10 (sepuluh) bahan kimia yang dilarang digunakan sebagai bahantambahan pangan.Bahwa

Menkes No. 1168/X/1999, karena formalin bersifat karsinogenik yang dapatmemicu timbulnya kangker pada manusia sedangkan makanan yang sudah terbutkti mengandungformalin dilarang untuk diedarkan dan apabila tetap diedarkan makan akan mendapatkan sangsidan hukuman sesuai dengan peraturan Mentri Kesehatan RI No. 1168/Menkes/Per/X/ 1999 tanggal04 Oktober 1999 tentang 10 (sepuluh) bahan kimia yang dilarang digunakan sebagai bahantambahan pangan serta tidak ada batas toleransi dalam penggunaan formalin

Nining Kushardiningsih, Apt, tidak disumpah keterangan di BAPdibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) danayat (3) Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan danPERMENKES RI No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang registrasi

tradisional dankosmetik sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undangundang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan ; Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenagakefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukanpekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga TeknisKefarmasian ; Bahwa tidak semua orang diperbolehkan melakukan kefarmasian tanpamemiliki keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuan tenagakefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RI No. 889/MENKES

NiningKushardiningsih, Apt, yang pada pokoknya bahwa yang berwenangmelakukan pekerjaan kefarmasian adalah perbuatan termasuk pengendalianmutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, dan obat tradisional sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat(3) Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PERMENKESRI No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang registrasi izin praktik dan izintenaga kerja kefarmasian

Undangundang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kerfarmasian adalah tenagakefarmasian, sedangkan tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukanpekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga TeknisHalaman 13 dari 19 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN RtaKefarmasian, bahwa tidak semua orang. diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat dan ketentuantenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RI No. 889/MENKES

halangan yang Sah:Menimbang, bahwa Majelis berusaha menasehati Penggugat namuntidak berhasil ; 222 oe neon nen n nnn nn een nn enna nn enna nn senanneesMenimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebutyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilmenyatakan bahwa dia telah memperoleh izin dari atasannya untukmelakukan perceraian dan telah menyampaikan surat izin ceralsebagaimana surat keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 039/MENKES

untuk mempersingkat uraian putusan ini, makaditunjuklah halhal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkaraTEINS DU tj nenecesese neces ees mec niTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas; Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilmenyatakan bahwa dia telah memperoleh izin dari atasannya untukmelakukan perceraian dan telah menyampaikan surat izin ceralsebagaimana surat Keputusan Pemberian Izin perceraian Nomor : 039/MENKES

Menkes No. 20 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UndangUndang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZULFIKAR UMAR BinISMAIL selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwaberada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah), Subsidair 4 (empat) bulan penjara ;3.

Menkes No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadi dalam Lampiran Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.ATAU,KEDUA:Bahwa terdakwa Zulfikar Umar Bin Ismail pada hari Rabu tanggal 17Oktober 2018 sekira pukul 22.45 wib. atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp.Lopang Gede Rt. 001/07 Kel. Lopang Kec.

Menkes No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadi dalam Lampiran Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.ATAUKetiga :Bahwa terdakwa Zulfikar Umar Bin Ismail pada hari Rabu tanggal 17Oktober 2018 sekira pukul 22.45 wib. atau setidaktidaknya pada waktu laindalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp.Lopang Gede Rt. 001/07 Kel. Lopang Kec.

Menkes No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikadi dalam Lampiran Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telahmengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya, Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umumdipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpahmenurut cara agamanya dan masingmasing

BalaiLaboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional No. 430 AV/X/2018/BALAILAB NARKOBA tanggal 1 November 2018 yang dibuat dan ditanda tanganioleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayanti, S.SI, M.Si dari BalaiLaboratorium Narkotika BNN Jakarta;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikianunsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) joPasal 6 ayat (3) Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika joKepuptusan Menkes

Nadia Dina, Apt.dan Legalisasi Resep Rawat Anggota : Admiwarti, Sri HaryaniInap Harahap dan Surya PratiwiBahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 157/MENKES/SK//2010 pada tanggal 28 Januari 2010 tentangPenerima Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat(Jamkesmas) Tahun 2010, telah dialokasikan dana luncuran untuk biayapelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamkesmas melaluiRumah Sakit/PPK (Pemberi Pelayanan Kesehatan) dan Dana Jamkesmas iniHal.

Djoelham juga mendapat alokasi DanaLuncuran Program Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 542/MENKES/SK/V/2010 padatanggal 03 Mei 2010 Dana Tahap Kedua sebesar Rp1.142.100.000,00 (satumilyar seratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), lalu berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1145/MENKES/SK/VII/2010pada tanggal 19 Agustus 2010 Dana Tahap Ketiga sebesarRp1.138.935.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilanratus

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 686/Menkes/SK/VV2010,tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakatyang menyebutkan antara lain :a.Dana Pelayanan Kesehatan adalah dana yang langsungdiperuntukkan untuk pelayanan kesehatan di Pemberi PelayananKesehatan (PPK), baik di Puskesmas maupun untuk PPK lanjutan.Dana Pelayanan Kesehatan di PPK lanjutan digunakan untuk jasamedis/jasa pelayanan, jasa sarana, bahan medis habis pakai, danaoperasional pemeliharaan, obat, darah dan administrasi

Djoelham juga mendapat alokasi DanaLuncuran Program Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 542/MENKES/SK/V/2010 padatanggal 03 Mei 2010 Dana Tahap Kedua sebesar Ro1.142.100.000,00 (satumilyar seratus empat puluh dua juta seratus ribu rupiah), lalu berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1145/MENKES/SK/VII/2010pada tanggal 19 Agustus 2010 Dana Tahap Ketiga sebesarRp1.138.935.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta sembilanratus

Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keppres Nomor 42 Tahun2002 Pasal 12 ayat (2), Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 3, KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 686/Menkes/SK/VV/2010, sehingga perbuatanTerdakwa merupakan perbuatan melawan hukum ;4.

2018 sekitar pukul 20.30Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2018,bertempat di jalan Palagan Tegalrejo Rt.0O1 Rw.009, Desa Sariharjo,Kecamatan Ngaglik Kabuaten Sleman atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasalNarkotika Golongan berupa tembakau Gorila yang mengandung senyawasintentis 5FLUOROADB Nomor urut 95 ( Sembilan puluh lima ) dalamPeraturan Menkes

Kesimpulannya menerangkan :Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB 2640/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes R.I.No.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undangundang R.I.

Kesimpulannya menerangkan :Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB 2640/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB J terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalamPeraturan Menkes R.I. No.7 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang R.I.

Kesimpulannya menerangkan :Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB 2640/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintentis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalam Peraturan Menkes R.I.No.7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undangundang R.I.

sehingga tablet warna putihberlogo LL yang diedarkan oleh Terdakwa tidak diporoduksi oleh pabrikanresmi atau obat tanpa ijin edar atau obat palsu ; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan, karenasebagaimana dimaksud dalam UURI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan,semua sediaan farmasi sebelum diedarkan haruS mempunyai nomorpendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh Industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB) ; Bahwa sesual surat Keputusan Menteri Kesehatan1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalahpedagang besar Farmasi dan Apotik, Rumah sakit dan Puskesmas ; Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang No.38 Tahun 2007 tentangPembagian urusan pmerintahan anatara Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah daerah Kabupaten / Kota, Dinas Kesehatan diberi wewenangmemberikan perijinan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasandistribusi sediaan farmasi

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar menurut

Karenasebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor522/Menkes/SK/V 1/2008 tanggal 6 Juni 2008 menerangkanbahwa yang berwenang melakukan pemeriksaanpsikotropika dan narkotika di lingkungan DepartemenKesehatan pada wilayah Jawa Barat adalah BalaiPengembangan Labotarium Kesehatan Provinsi .JawaBarat. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukanoleh Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah tidakberwenang dan tidak tidak sah.

Karenasebagaimana Surat Keputusan lifenteri KesehatanNomor 522/Menkes/SK/V1/2008 tanggal 6 Juni 2008menerangkan bahwa yang berwenang melakukanpemeriksaan psikotropika dan narkotika dilingkungan Departemen Kesehatan pada wilayah JawaBarat adalah Balai Pengembangan LabotariumKesehatan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikianpemeriksaan yang dilakukan oieh Dinas KesehatanKota Bandung adalah tidak berwenang dan tidaktidak sah.

Karena sebagaimanaSurat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:522/Menkes/SK/V 1/2008 tanggal 6 Juni 2008menerangkan bahwa yang berwenang melakukanpemeriksaan psikotropika dan narkotika dilingkungan Departemen Kesehatan pada wilayah JawaBarat adalah Balai Pengembangan LabotariumKesehatan Provinsi Jawa Barat.

yang termuat data hasil tes urine Pembandingdan pengakuan Pembanding sendiri dan nyata Pembandingtelah menikmati psikotropika berdasarkan hasil tesurine Pembanding.Dari penjelasan tersebut Terbanding berpendapatPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tngkat Pertamatelah tepat dan benar dalam hal pembuktian unsurtindak pidana.Bahwa bila alat bukti berupa surat yang Terbandingajukan dalam persidangan dianggap tidak syah olehPenasehat Hukum Pembanding dengan adanya SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor.522/Menkes

Bahwa walaupun Departemen Keswa RSPAD Gatot Subroto tidaktermasuk dalam lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian KesehatanRI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, namunmenurut Pasal 176 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan Surat sebagai alat bukti yangsah, apabila dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengansumpah, berupa :a.

Pertimbangannya sudahtepat dan benar, karena ternyata sesuai dengan buktibukti yang diketemukandalam persidangan bahwa Terdakwa yang didakwakan dengan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika Golongan untuk diri sendiri, tidak didukung denganalat bukti pendukungnya berupa hasil pemeriksaan laboratoris dari lembagayang telah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009, bahwa urine dan darah Terdakwa adalahnegatif, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa

BARUS, SH.Ahli menerangkan sesuai dengan Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000pasal 3 GyVat Leccasavexens19pasal 5 ayat yang berbunyi Registrasi obat jadi produksi dalam negeri hanyadilakukan oleh industri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya ijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes Ri No 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 19yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh KOMNASPOJ,Panitia Penilai Khasiat Keamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi,Penandaan dan Kerasionalan Obat Jadi

pemeriksaan laboratoriumkriminalistik No.LAB: 6917/NOF/2012 tanggal 17 Oktober 2012 yangmenerangkan bahwa tablet LL tersebut mengandung trihensifenidilHCL dan klorfeniramina yang tergolong obat keras dengan prosedurpembelian dan kepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yangtertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugas danfungsi apotek ; Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkan menurutPermenkes RI No.949/Menkes

denganperundang undangan yang berlaku ; e Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai no 36 Tahun2009 tentang Kesehatan berbunyi sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar ;e Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI no 36 tahun 2009 yangberbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan = yang berkasiat obat ;e Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

ParamexBin Badar sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaktidaknya menyadariatau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ; ~ Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal 1 ayat (13) yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatanatau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangkaperdagangan

Setro Bin Markus (dalam penuntutan secara tersendiri) di pinggir jalan umummasuk Dusun Sepang, Desa Senden, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek yangbertemu dengan saksi Neni dan Fitri untuk melakukan transaksi/pembelian pil LLsebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah), makamenurut Hakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yang dimaksuddan diatus dalam Permenkes RI No.949/Menkes/Per/V1/2000 pasal ayat (13) ; ~ Menimbang, bahwa dari faktafakta yang

atau menyelidiki sistemfisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis,pencegahan, penyembuhan, pemulihnan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi, untuk manusia.Menimbang, bahwa dalam Pasal 106 Ayat (1) UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah ditentukan bahwa Sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 Ayat (3) dan(4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES

/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat juncto Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1I/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik

No. 0289/Pdt.G/2018/PA.Pdgsurat izin atasan Nomor : KP.04.02/MENKES/25/2018, tanggal 12Januari 2018;9. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugatberkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisadipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak adaharapan untuk hidup rukun lagi. Oleh Karena itu, Penggugat tidak inginlagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudahberketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;10.

No. 0289/Pdt.G/2018/PA.PdgPerceraian Nomor KP.04.02/MENKES/25/2018 tertanggal 12 Januari 2018yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehatiPenggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil.

telah terjadipemberian formalin kedalam ayam yang telah diptong oleh Saksi Agus Kosim dan SaksiAgus Nugroho;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun1996 Tentang Pangan disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untukdiedarkan dilarang menggunakan bahan apapun sebagai bahan tambahan pangan yangdinyatakan terlarang atau melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Lampiran II Peraturan MenteriKesehatan No. 1168/MENKES

/PER/X/1999 TENTANG Perubahan Atas PeraturanMenteri Kesehatan No. 722/MENKES/PER/IX/1988 Tentang Bahan Tambahan Makanandisebutkan bahan tambahan makanan yang dilarang digunakan dalam makanandiantaranya adalah formalin (formaldehyde) ;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwayang menyatakan unsure ini tidak terbukti oleh karena tidak terdapat sinkronisasi antarahasil pemeriksaan secara laboratories antara ayam yang baru dipotong dengan ayam yangditemukan dalam freezer

dari Tergugat dengan menyatakan: Jatuh talaksatu. bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat(PENGGUGAT);3 Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundangundanganyang berlaku Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat danTergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Penggugat sebagai PegawaiNegeri Siupil telah menyertakan Surat Izin Cerai dari Menteri Kesehatan RIdengan Nomor 171/MENKES

Soeharso Surakarta) telah mendapat Surat Izin Untukmelakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang in casuMenteri Kesehatan RI, Nomor 171/MENKES/R/SK/IV/2013 tanggal 16 April2013, sehingga maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 telahterpenuhi;Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah menerangkan tempat tinggal ataudomisili Penggugat dan ternyata Penggugat tinggal di Sumber, Banjarsari,Surakarta yang termasuk

/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi DanTugas Pembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan di ProvinsiDan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah denganKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untukmendukung Program Pembinaan Upaya Kesehatan di daerah Tahun 2012disediakan dana dari Menteri Kesehatan dari dana APBNP untuk tugaspembantuan yang dapat digunakan dalam rangka sinergisme dan koordinasibagi kesinambungan program antara pusat dengan

Full Automatic chemistry 1 574.200.000 574.200.000AnalyzerECT with monitor 1 410.371.830 410.371.830Anasthesi Machine 1 869.022.000 869.022.000Tracheostomy 1 29.076.300 29.076.300Laparastomy Set 1 41.926.500 41.926.500Operating Lamp 2 514.800.000 1.029.600.000Total 11.858.129.453 19.762.061.000 Bahwa setelah RKAKL disetujui berdasarkan Surat Jendral KementerianKesehatan RI Nomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 2012 Hal :Penyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor271/Menkes/SK

Menyatakan barang bukti berupa;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :Halaman 41 dari 64 hal Put No.08/PID.SUSTPK/2014/PT.PLK.271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsentrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten

H.Yuendri lrawanto,M.Kes., tetap ditahan;1. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat dari Sekretaris JenderalNomor : TU.01.02/1/1385/2012 tanggal 10 Agustus 20012 perihalPenyampaian Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :271/Menkes/SK/VIII/2012 tentang Perubahan Kedua atasKeputusan Menteri Kesehatan Nomor : 008/Menkes/SK/I/2012tentang Alokasi Anggaran Dana Dekonsenitrasi dan TugasPembantuan Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan diProvinsi dan Kabupaten atau Kota Tahun Anggaran 2012 tanggalHalaman

MurjaniSampit dimulai dari adanya program Pemerintah Khususnya MenteriKesehatan Republik Indonesia untuk pengadaan Barang/Jasa PemerintahTahun Anggaran 2012 sesuai dengan Keputusan Menteri KesehatanNomor: 008/MENKES/SK/I/2012 tentang Alokasi Anggaran DanaDekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pelaksanaan ProgramPembangunan Kesehatan di Provinsi Dan Kabupaten/Kota TahunAnggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 095/MENKES/SK/II/2012 untuk mendukung ProgramPembinaan

berupa 2 (dua) linting rokok berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 0,143 gram tersimpandi dalam bungkus rokok DUNHIL milik Bagus Satria Wibowo setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium ForensikBareskrim POLRI Cabang Semarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF dan BB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACAterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

Gorilla tidak mempuyai ijin dari yang berwenang;Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acaralaboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI CabangSemarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF dan BB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes

berwenang;Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperimbangkan apakahbarang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa tersebut merupakanjenis Narkotika Golongan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara laboratoriskriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI CabangSemarang No.LAB:283/NNF/2017 disimpulkan BB618/2017/NNF danBB619/2017/NNF diatas mengandung ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 87 dan 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes