Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 29-03-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 95/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 18 Juli 2019 — Penggugat:
AMAR HAMZAH
Tergugat:
Bupati Serdang Bedagai
92 — 56
  • Bukti T3: Fotokopi Surat Keputusan BersamaMenteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala BadanHalaman 36 Put.95/G/2019/PTUNMdnKepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, nomor: 15 tahun2018, nomor: 153/KEP/2018, tanggal 13 september 2018tentang penegakkan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah = dijatuhi hukuman berdasarkan PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 09-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 13-08-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 30/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 7 Juni 2018 — Penggugat:
DIANA KARTIKA RINI, S.H.
Tergugat:
BUPATI NGANJUK
90 — 44
  • tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Menimbang,bahwa dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil Karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum maka terlebih dahulu Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 13-03-2020 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 24-07-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 42/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
KHOIRUL ANAM, SH,MM
Tergugat:
BUPATI MOJOKERTO
355 — 127
  • Bahwa Tergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan pada amarPutusan Majelis Hakim PTUN pada angka 3 dengan menerbitkanKeputusan Bupati Nomor 188.45/534/HK/416012/2019 TentangPencabutan Keputusan Bupati Nomor 888/161/HK/416012/2019 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang isinya :KESATU : mencabut Keputusan Bupati Mojokerto Nomor888/161/HK/416012/2018 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama :Nama : KHOIRUL ANAM, SH., M.H.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-01-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 07-K/PM I-03/AL/I/2020
Tanggal 12 Maret 2020 — Pidana Oditur Militer : Mayor Chk Sunandi, S.E.,S.H Terdakwa : Kopka MPU Yalis Irfan Wijaya
175 — 53
  • 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni2019, apabila dikaitkan dengan status Terdakwasebagai anggota INI seharusnya perbuatanTerdakwa menjadi contoh dan teladan yang baik bagiprajurit lainnya serta masyarakat di sekitarnya untuktidak ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika,namun kenyataannya Terdakwa justru memberikancontoh yang tidak baik bagi masyarakat denganmengkonsumsi sabusabu bersamasama denganmasyarakat sipil, hal tersebut secara tidak langsungtelah menumbuhkan keberanian terhadap warga sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 52/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
ELY SHUPIDA
Tergugat:
WALIKOTA TANJUNG BALAI
199 — 109
  • tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b dan huruf dPeraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan Pegawai NegeriSipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukumpenjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap.Bahwa dengan demikian dari ketentuan pasalPasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 danPasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 tahun 2014tersebut, prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 12-06-2012 — Putus : 10-09-2012 — Upload : 01-11-2012
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 164-K/PM II-08/AL/VI/2012
Tanggal 10 September 2012 — Kls Ptr Dwijo Iskono
58 — 40
  • Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai atau memilikisenjata api berjenis pistol pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2008sekiara pukul 23.30 Wib saat terjadinya penganiayaan terhadap orang sipilyang terjadi di JI. Rawa Bebek Rt. 12 Rw. 11 Penjaringan Jakarta Utaradekat dengan Kantor Rw 11 Penjaringan Jakarta Utara.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 29-11-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2564 K/PDT/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — DENI AGUSTIN KRISTIANA, dk vs KOPERASI SIMPAN PINJAM ISTIDANA SEMARANG, dkk. Cq., KANTOR KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA CAB. KLATEN;
78 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cabang KSP Intidana Klaten (Terlawan I), lalu Terlawan Imemberikan petunjuk atau syaratsyarat untuk pencairan Klaim Asuransi JiwaKredit agar bisa dicairkan antara lain yaitu:1 Satu buah fotocopy Surat Keterangan Kematian dari Kecamatan2 Satu buah fotocopy Surat Keterangan telah meninggal dunia dari RumahSakit Islam Surakarta;3 Satu buah fotocopy Surat Radiologi diagnostik dari Rumah Sakit IslamSurakarta;4 Surat Keterangan Warisan;5 Satu buah fotocopy Akta Kematian a/n Sri Mukini, Kantor Catatan Sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 104/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
SUWAN
Tergugat:
Bupati Bengkulu Selatan
67 — 58
  • tentang ManajemenPNS; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagaiPNS dikarenakan Penggugat dihnukum pidana karena melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana putusan Nomor 27/Pid.Sus/TPIK/2017/PN.Bgl tanggal 30Oktober 2017; Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karenamelakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-05-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat:
DONNY RICARDO BARIMBING, SH.
Tergugat:
KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG
160 — 76
  • Donni RicardoBarimbing, S.H, NIP. 198810092015021002 telah diterima Penggugat padatanggal 28 Mei 2017 dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejakditerimanya Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak pernah mengajukanUpaya Administratif berupa Keberatan atas sanksi disiplin yang dijatuhkankepada Penggugat sebagimana di atur dalam Pasal 35 Ayat (1) dan (2)Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang berbunyi:Ayat (1) : Keberatan sebagaimana dimaksud dalam
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 38/Pid.SUs/TPK/2014/PN.Pgp.
Tanggal 5 Maret 2015 — AGUS NURJAMAN, A.Pi
136 — 35
  • pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 12-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 137/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
Safuan, S.Sos., M.si
Tergugat:
BUPATI REJANG LEBONG
234 — 105
  • Kudua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannyaKeputusan ini dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan. ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruhan dalamKeputusanini akan diadakan perbaikan kembalisebagaimana mestinya. Keempat : Asli Keputusan ini disampaikan kepada = yangbersangkutan untuk diketahui dan dipergunakansebagaimana mestinya. Bahwa dengan demikian Penggugat diberhentikan sebagai PegawaiNegeri Sipil terhitung tanggal 29 Mei 2019.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-06-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 K/TUN/2014
Tanggal 5 Juni 2014 — KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN, KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. GREAT GIANT LIVESTOCK
76 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • angka 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 76 K/TUN/2014Tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner Dan Angka Kreditnya, makadokter hewan karantina termasuk dalam jabatan fungsional Medik Veteriner;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional PegawaiNegeri Sipil dinyatakan bahwa Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 30-10-2012 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 30-07-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 79/G/2012/PTUN.Smg.
Tanggal 21 Maret 2013 — YULIMAN, A.Md. Melawan BUPATI KEBUMEN
122 — 58
  • Bahwa benar Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas sebagai Penyuluh Pertanian PelaksanaLanjutan pada Dinas Pertanian Kabupaten Kebumenyang pada tanggal 24 Juli 2007 terpilih dan diangkat olehTergugat sebagai Kepala Desa Argosari, KecamatanAyah, Kabupaten Kebumen berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kebumen Nomor: 141/1820/KEP/2007 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr.Yuliman, A.Md.
Pengadilan PA BANDUNG Perdata Agama
Register : 03-05-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 23-01-2019
Putusan PA BANDUNG Nomor 2131/Pdt.G/2018/PA.Badg
Tanggal 29 Nopember 2018 — Santi Siti Rochani, S. Sos Melawan Drs. H. Denny Herdimansyah, M. Si
43 — 13
  • dahulu dari Pejabat;(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugatatau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugatuntuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;(3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatanperceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkanalasan yang lengkap yang mendasarinya".Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP 45/1990, Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Pms
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
95 — 13
  • Posita Gugatan Bertentangan dengan Pentitum Gugatan ;Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gugatan PenggugatBertentangan dengan Pentitum Gugatan dengan alasan bahwa Penggugatdalam gugatannya telah menjelaskan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun dalam pentitumgugatan tidak disebutkan terkait pembagian gaji Pegawai
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-10-2019 — Putus : 23-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 104/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 23 Januari 2020 — Penggugat:
SANGKALA IRWAN
Tergugat:
BUPATI BANTAENG
96 — 60
  • :Fotokopi sesuai dengan print out, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KepalaBadan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ,Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tentangPenegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, tanggal 13 September
Pengadilan PN MADIUN Pidana Umum Penipuan
Putus : 22-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN MADIUN Nomor 6/Pid.B/2017/PN Mad
Tanggal 22 Februari 2017 — - HARYO DEWANTONO
27 — 6
  • Beberapa hari setelahmenyerahkan persyaratan administrasi penerimaan Pegawai Negeri Sipiltersebut, kemudian HARDY DEWANTOKO melalui pesan singkat kepadasaksi MIDARSIH memberitahukan jika Surat Keputusan pengangkatanPegawai Negeri Sipil akan turun pada bulan Oktober 2014, namun sampaidengan bulan Desember 2014 ternyata Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipilyang diharapkan ternnyata tidak ada, oleh karenaya saksi MIDARSIHmananyakan hal tersebut kepada HARDY DEWANTOKO yang dijawabdengan katakata agar
Pengadilan PA Wangi Wangi Perdata Agama
Register : 24-01-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PA Wangi Wangi Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Wgw
Tanggal 23 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 24
  • Putusan Nomor 0030/Padt.G/2019/PA.Wgw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 20-12-2016 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 493/Pdt.G/2016/PN.Bdg,.,..
Tanggal 25 Juli 2017 — Ishak Iskandar dkk lawan Djoko Tjahyono Iskandar
226 — 70
  • Pdt.G 2016 PN.Bdg.berjalan selama 2 (dua) tahun, sehingga kerugian Penggugat DR per tahun2017 adalah sebesar Rp. 200.000.000, x 2 = Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah) ;Bahwa jumlah kerugian tersebut tentunya akan terus bertambah setiaptahunnya sampai Tergugat DR dan atau Para Tergugat DR lainnyamengembalikan sertifikat a quo kepada Penggugat DR; Kerugian Immateriil :Yaitu kerugian karena kehilangan waktu, tenaga dan pikiran sertamengganggu aktifitas kerja Penggugat DR sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 22-05-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 15-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 2459/Pdt.G/2018/PA.Tgrs
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
  • Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Peraturan PerUndangUndangan.Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 4 menyatakan, bahwaPenggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari pejabat*;Menimbang