Putusan Nomor 472 K/TUN/20132. Keputusan yang tidak dapat dikatakan sebagai keputusan yangberdiri sendiri;7. Bahwa selanjutnya di dalam Hukum Administrasi Negara, terdapatketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking),yang tidak dapat dikatakan menimbulkan akibat hukum, yaitu:1. Keputusankeputusan yang mendahului pengeluaran suatuKeputusan Tata Usaha Negara (beschikking), seperti:a. Nota Kebijaksanaan;b. Penunjukan suatu tempat atau bangunan tertentu;c.

Putusan Nomor 472 K/TUN/20132. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor72/G/2012/PTUNMDN. tanggal 06 Maret 2013 yang dimohonkanbanding; danMengadili SendiriDalam Eksepsi:e Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding angka 1 tentang PengadilanTata Usaha Negara Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkaraa quo;Dalam Pokok Perkara:1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;2.

Angkatan I Tanggal 18 Maret 2013 10April 20132. Angkatan II Tanggal 18 Maret 2013 10April 2013a: Angkatan III Tanggal 18 Maret 2013 10April 20134. Angkatan IV Tanggal 18 Maret 2013 10April 20135. Angkatan V Tanggal 15 April 2013 07Mei 20136. Angkatan VI Tanggal 15 April 2013 07Mei 2013ds Angkatan VII Tanggal 15 April 2013 07Mei 20138. Angkatan VIII Tanggal 15 April 2013 07Mei 20132. Angkatan IX Tanggal 10 Mei 2013 03Juni 201310. Angkatan X Tanggal 10 Mei 2013 03Juni 201311.

Angkatan I Tanggal 18 Maret 2013 10April 20132. Angkatan II Tanggal 18 Maret 2013 10April 20133. Angkatan III Tanggal 18 Maret 2013 10April 20134. Angkatan IV Tanggal 18 Maret 2013 10April 2013a. Angkatan V Tanggal 15 April 2013 07Mei 20136. Angkatan VI Tanggal 15 April 2013 07Mei 2013Ts Angkatan VII Tanggal 15 April 2013 07Mei 20138. Angkatan VIII Tanggal 15 April 2013 07Mei 20139, Angkatan IX Tanggal 10 Mei 2013 03Juni 201310. Angkatan X Tanggal 10 Mei 2013 03Juni 2013 49 11.

No. 1636 K/Pid.Sus/20132. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMINUDDIN, SH.MM denganpidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan dan dendasebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulankurungan ;3. Menghukum kepada Terdakwa AMINUDDIN, SH. MM untuk membayar uangpengganti sebesar Rp.12.637.326.062.

No. 1636 K/Pid.Sus/20132.Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 178 tanggal 11 Agustus2011 sebesar Rp. 790.598.250. (KDH/WKDH#).Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 225 tanggal 17 November2011 sebesar Rp. 790.598.250. (KDH/WKDH#).1 (satu) Bundel berisi 16 (enam belas) Map Surat Perintah PencairanDana (SP2D), masing masing :a.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 56 tanggal 18Januari 2011 untuk Uang Persediaan (UP) = sebesarRp. 6.000.000.000..

No. 1636 K/Pid.Sus/20132.p.1Surat Penyediaan Dana (SPD) Nomor : 225 tanggal 17 November2011 sebesar Rp. 790.598.250. (KDH/WKDh).(satu) Bundel berisi 16 (enam belas) Map Surat Perintah PencairanDana (SP2D), masing masing :a.1Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 56 tanggal 18 Januari2011 untuk Uang Persediaan (UP) sebesar Rp. 6.000.000.000..

Putusan Nomor 223/B/PK/PJK/20132)memutuskan bahwa terdapat cukup alasan bagi Tergugat untukmempertimbangkan permohonan Penggugat dan memerintahkan Tergugatuntuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan mempertimbangkankembali permohonan Penggugat atas penghapusan atau setidaknyapengurangan sanksi administrasi tersebut;Dalam prakteknya, saat pemungutan sebagaimana diatur dalam PMK11/2005 sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan oleh Pemungut;Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat

No. 682 K/Pid.Sus/2018e 1 (Maret 13 edit:1 (satu) file Microsoft Excel dengan namalaporan keuangan selong pringgabyalotim Mei13 edit;1 (satu) Zip folder dengan nama Lampiran2013115;satu) folder dengan nama Rekening koran 2013yang berisi:> 1 (satu) file JPEG dengan nama bni bin aprilile> 1 (satu) file JPEG dengan nama bni bin april2";> 1 (satu) file JPEG dengan nama BNI Bulan Mei2013 1;> 1 (satu) file JPEG dengan nama BNI Bulan Mei2013 2;> 1 (satu) file JPEG dengan nama bni jan 20132";> 1 (satu) file

Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali

Tanggal Pengadilan Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus PUT.46903/PP/M.VI/162014 /20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus PUT.46905/PP/M.VI/162014 /20133. 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus PUT.46904/PP/M.VI/162014 /2013 Halaman 38 dari45Halaman.

JMB 02107 PRASETY 8 6 37,000,000 13,490,600O5632010035 ENI 03/29/201 03/29/20128 HT 83100 HARTATI 96 0 8 89,000,000 53,768,1545632010035 ENY 03/30/201 03/30/20129 HT 89106 LISDA 96 0 8 51,000,000 30,815,572EPPA5632010052 SOSIAWA 04/15/201 04/15/20130 HT 24100 N 96 1 9 70,000,000 51,770,0005632010044 ERLIWAT 11/04/201 11/04/20131 HT 56102 I 84 0 7 85,000,000 54,643,0005632010052 ERMALIN 05/11/201 05/11/20132 HT 98109 A 96 1 9 70,000,000 52,499,2005632010006 ERMAWA 02/19/200 02/19/20133 HT 51108 TI

Tanggal Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46903/PP/M.VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M.VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/PP/M.VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan

/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Pmscampur ketua pengadilan negeri (bukan peraturan menteri Keuangan RINo. 93/PMK/2010 yo PMK nomor 106/PMK.06/20132. Bertentangan dengan angka 9 penjelasan umum UU hak tanggunganUU No 4 tahun 1996 yang menyatakan agar ada kesatuan pengertiandan kepastian penggunaan ketentuan tersebut.

rugi selisih kurs yangdilakukan Terbanding belum meliputi semua transaksi yang terkaitdengan valuta asing, sedang hasil penghitungan selisin kurs yangdilakukan oleh Pemohon Banding sudah dilakukan dengan benar dansudah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik PriceWaterhouse Cooper yang tertuang dalam Laporan Audit, dengandemikian maka koreksi rugi selisin kurs sebesar Rp. 701.748.273, untukTahun Pajak 2006 tidak dapat dipertahankan;"Halaman 20 dari 40 halaman Putusan Nomor 537/B/PK/PJK/20132

35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1),Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak(selanjutnya disebut UU PP), berikut ini Pemohon Banding lampirkan halhalsebagai berikut:1) Fotokopi Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP1374/WPUJ.19/2014tanggal 27 Juni 20142) Fotokopi Surat Keberatan Nomor LTAX/217/IX/2013 tanggal 02September 20133) Fotokopi SKPKN PPn BM Masa Pajak Juni 2012 Nomor00015/548/12/092/13 tanggal 13 Juni 20132

Dankonsekuensi hukumnya, transaksi jual beli saham tersebut Bataldemi hukumPDR/TDK bersedia menyerahkan dan mengembalikan sahamsahammilik PTDR/PPDK sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.PTDR/PPDK mengakui dalam gugatannya butir 5, PDR/TDK telahmelakukan pembayaran awal kepada Para Penggugat sebanyak duakali, yaitu:1) Rp. 50.000,000, pada tanggal 16 3uli 20132) Rp. 200.000.000, pada tanggal 17 Juli 2013Dikarenakan perjanjian jual beli saham tersebut batal demi hukummaka PDR/TDK menuntut PTDR

Tanggal1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lain adalahkarena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan oleh Termohon

Putusan Nomor 435 K/TUN/20132.Timur, Provinsi Daerah Tingkat , Kalimantan Tengah, yang diterbitkanoleh Tergugat II, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II;Penjelasan pada point 1.2.: Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan : ApabilaTergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara danberkedudukan tidak dalam satu) daerah hukumpengadilan,gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat

Putusan Nomor 219 /B/PK/PJK/20132)Tergugat untuk mempertimbangkan permohonan Penggugat danmemerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan DJP danmempertimbangkan kembali permohonan Penggugat ataspenghapusan atau setidaknya pengurangan sanksi administrasitersebut.Dalam prakteknya, saat pemungutan sebagaimana diatur dalamPMK 11/2005 sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukanoleh PemungutSehubungan dengan hal tersebut, Penggugat sungguh memohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk bersedia

Tanggal Pajak1 276/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46903/PP/M.VI/16/20132 278/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46905/PP/M.VI/16/20133 277/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46904/PP/M.VI/16/20134 279/B/PK/PJK/2014 11 Agustus 2014 PUT.46906/PP/M.VI/16/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan

jaminan konsumen/ Muhammad Hasbi Nasutionkepada Pelaku Usaha/ PT Bank Mandiri (Persero) TokAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor: 106/PMK.06/20132

DISC Training Level 1: 100 USD 445.00 USDIntroduction to Behavioral 44,500.00Analysis (3 ring BinderCourse) sMinimum kehilangan USDkeuntungan selama I (satu) 89,500.00tahuKehilangan keuntungan USDselama 8 (delapan) tahun 716,000.00sejak 2005 s/d 20132 Kerugian dari adanya materi Ciptaan yang diketahui karenapenerbitan dan/atau pencetakan buku Handbook of DISC AlatUkur Perilaku Kerja termasuk Materi Ciptaan yang dijual dan/atau dibagikan dalam pelatihan sejak tahun 2009 sampai saatINl ;Janis Materi

Timjas Deppengmilum.Kesatuan : Pusdikzi Kodiklat TNI AD.Tempat dan tgl lahir : Blitar 18 Desember 1977.Kewarganegaraan : Indonesia.Jenis kelamin : Lakilaki.Agama : Islam.Tempat tinggal : Asrama Pusdikzi Blok 4 Rt.04/02 Kel.Lawanggintung Kec.BogorSelatanKota BogorTerdakwa ditahan oleh :1 Dan Pusdikzi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 April 2013 s.d tanggal 8Mei 2013 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor :Skep/23/IV/2013 tanggal 19 April 20132