1892/Pdt.G/2017/PA.Sbg

SALINANPUTUSANNomor 1892/Pdt.G/2017/PA.SbgZW eRe :Pm uy WereDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara:Kartesih binti Dulhalim, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikanterakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggaldi Dusun Bakan Karet RT.014 RW. 004 Desa KihiyangKecamatan Binong Kabupaten Subang

pendidikan terakhir SMK, pekerjaan buruh, semulabertempat tinggal di Dusun Nanggerang RT.O08 RW. 002Desa Nanggerang Kecamatan Binong Kabupaten Subang,sebagai : Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;Telah memeriksa dan meneliti Suratsurat bukti;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dibawah Nomor 1892

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menuruthukum;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukanPenggugat menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak menghadappersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah,padahal untuk keperluan itu Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patutsebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 1892/Pdt.G/2017/PA.Sbg.tanggal 20 Juli 2017

, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnyaTergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasisesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugattertanggal 14 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaSubang Nomor 1892/Pdt.G/2017/PA.Sbg tanggal 14 Juli 2017 yang isinya tetapdipertahankan Penggugat.Menimbang, bahwa terhadap gugatan

Konsultan Hukum padaKantor Hukum Lembaga Perlindungan Hakhak Sipil yangberalamat di Jalan Panglima Sudirman No.95 Kota Batu,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2015, semulasebagai Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi, sekarangsebagai TERBANDING;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitandengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam PutusanPengadilan Agama Malang Nomor 1892

salinan penetapan ikrar talakperkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Bergas Kabupaten Semarang yang mewilayahi tempat tinggalPemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanLowokwaru Kota Malang yang mewilayahi tempat tinggal Termohon dantempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatatdalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1892

gugatanPenggugat Rekonpensi dikabulkan sebagian, ditolak selebinnya dan tidakdapat diterima selainnya;Menimbang,bahwa oleh karena telah ditetapbkan kewajibankewajibanyang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada PenggugatRekonpensi, Majelis Hakim tingkat banding menghukum Tergugat Rekonpensiuntuk menyerahkan nafkahnafkah tersebut kepada Penggugat Rekonpensipada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1892

yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UndangUndangnomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankankepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan pada tingkat bandingdibebankan kepada Pembanding;Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangundangan dandalildalil syari yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat di terima;e Membatalkan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1892

1892/Pdt.G/2019/PA.Smd

PUTUS ANNomor 1892/Pdt.G/2019/PA.Smd.ZN eit 4ayaaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Samarinda, 08 Desember 1967, umur 51tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kota Samarinda,selanjutnya disebut Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat tanggal lahir

Banjarmasin, 10 Noopember 1962,umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1Pendidikan, tempat kediaman, Kota Samarinda, selanjutnyadisebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Ssuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2019telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Agama Samarinda Nomor 1892/

kepada Penggugat untuk membayar semuabiaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;SubsiderAtau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangdan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datangmenghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil denganresmi dan patut sebagaimana relaas nomor 1892

1892/Pdt.G/2009/PA.BL.

SALINAN PUTUSANNomor : 1892/Pdt.G/2009/PA.BL.

Blitar; sebagai PEMOHON;MELAWANTERMOHON , Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Dahulubertempat tinggal di Kabupaten Blitar, Sekarang tidak diketahuialamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai TERMOHON; Pengadilan Agama tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli2009 yang di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Blitar Nomor: 1892

Pula bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatuhalangan yang sah menurut hukum, maka permohonan Pemohon harus diperiksa dandiputus secara VERSTEK menurut ketentuan pasal 1892 (1) H.LR ; Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadapdipersidangan yang menurut hukum acara perdata bahwa Termohon harus dinyatakantidak membantah dalildalil Permohonan Pemohon, Akan tetapi Majelis Hakimberpendapat bahwa Pemohon wajib dengan segala jalan menurut hukummembuktikan dalildalil permohonannya

X yakni balik namaSertifikat Hak Milik No. 1892 atas nama X seperti yang dipersyaratkanoleh suatu peraturan Perundangundangan;6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sambas cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa danmengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.

Kepala Desa Penjajap,Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas bermaterai cukup, telahdilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,(P.5);e Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6101051110130002, tanggal 11 Oktober2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Kabupaten Sambas, bermaterai cukup, telah dilegalisir olen Paniteradan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.6);e Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1892, tanggal 28 November 2006,yang dikeluarkan oleh Kepala

masingmasingbernama ANAK I, umur 17 tahun, ANAK II, umur 16 tahun dan ANAK III, umur 8tahun, karena Pemohon sebagai ibu kandung dari ketiga orang anak tersebut,sedangkan ayah kandung dari ketiga anak tersebut bernama SUHAILI bin A.KADIR telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2011, dan Pemohonmemerlukan penetapan wali ini untuk mengadakan balik sertifikat atas hartamilik ketiga orang anak tersebut berupa tanah yang berasal dari warisan ayahkandungnya yang terdaftar dalam sertifikat hak milik No. 1892

Kadirtelah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2011 karena sakit;Menimbang, bahwa mengenai bukti P.7 yaitu fotokopi Sertifikat Hak MilikNomor 1892 tanggal 28 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan, Kabupaten Sambas, tidak ada kaitannya dengan masalah dalamperkara ini yakni Penetapan Wali, sehingga tidak tidak dipertimbangkan lebihjauh .....jauh, akan tetapi bukti tersebut hanya sebagai pelengkap data;Menimbang, bahwa Pemohon mohon untuk ditetapbkan sebagai wali dariketiga orang

permasalahan hubungan Industrial di Kepala Dinas TenagaKerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar (Tripartit);Bahwa setelah Penggugat mendapat Surat Anjuran dari Pihak KepalaDinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar(Tripartit)dan Penggugat merasa ada hal yang perlu ditanggapi dalam Surat tersebut,maka kembali Penggugat melalui Kuasa Hukumnya membalas surat yangtelah diterimasnya dengan mengirim Surat Tanggapan Atas Surat AnjuranNomor : 567/1892/DTKSK dengan Nomor : 02/ST/BHR

2015 s.d. 2017, terutama Pasal 4 Butir 8 tentang hak dan tanggungjawab karyawan diman berbunyi bersedia ditempatkan di seluruh lokasikerja dan/atau bersedia untuk di pindahkan ( mutasi ) ke lokasi kerja lainnyadi seluruh wilayah Republik Indonesia,atas dasar kebutuhan strukturisasiPerusahaan.Bahwa mutasi, demosi ataupun rotasi sebagai hak mutlak yang dimilikipemberi kerja pula dibenarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan SertifikasiKompetensi Kota Denpasar sebagaimana dijelaskan dalam Surat Nomor :567/1892

Demikian pula Dinas Tenagakerja dan Sertifikasi Kompetensi KotaDenpasar sebagaimana dalam anjuran Nomor : 567/1892/DTKSK,tanggal 13 Desember 2018, meski Tergugat tidak hadir dalam tahapmediasi mempertimbangkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukanoleh Tergugat terhadap Penggugat atas dasar melakukan efesiensi;15.

Foto Copy Surat Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi No.567/1892/DTKSK tanggal 13 Desember 2018 perihal anjuran, selanjutnyadiberi tanda bukti P22;23. Foto Copy Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial antaraPT. Suzuki Finance Indonesia dan Faratody Hidayat tanggal 23 Desember2018 , selanjutnya diberi tanda bukti P23;24.

Foto Copy Surat BAS Advokat & Konsultan Hukum kepada Kepala DinasTenaga Kerja dan Sertifikasi Kota Denpasar Nomor 02/ST/BHR/I/2018tanggal 8 Januari 2019 perihal tanggapan atas surat anjuran No.567/1892/DTKSK, selanjutnya diberi tanda bukti P24;25. Foto Copy Peraturan Perusahaan PT. Suzuki Finance Indonesia tahun20152017, selanjutnya diberi tanda bukti P25;26.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara, Nomor 1892/Pdt.G/2022/PA.Tbn, dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera untut mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

1. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

1892/Pdt.G/2022/PA.Tbn

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1892/Pdt.G/2023/PA.Btm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

1892/Pdt.G/2023/PA.Btm

DAYA CIPTA IDAMAN, berkedudukan di Jakarta, TanpaFiat Ketua Pengadilan;Bahwa, Pelawan tidak pernah digugat dipengadilan perihal pembatalanperjanjian apabila dituduh oleh Terlawan telah melakukan ingkar janji, danPelawan tidak pernah memberi izin kepada siapapun yang akan melelangsebidang tanah dan bangunan yang didirikan atas sebagian dari Sertifikan HakGuna Bangunan Nomor : 1892/Pasirputih, seluas 84 (Delapan puluh empatmeter persegi) yang luas selurunnya 20.010 M2 sebagaimana diuraikandalam surat

Bahwa lelang yang akan dilakukan oleh Para Terlawan atas sebidang tanahdan bangunan yang didirikan atas sebagian dari Sertifikan Hak GunaBangunan Nomor : 1892/Pasirputih, seluas 84 (Delapan puluh empat meterpersegi) yang luas seluruhnya 20.010 M2 sebagaimana diuraikan dalam suratukur Nomor : 1789/1975 tanggal 10091975 yang terletak di Propensi JawaBarat, Kota Depok, Kecamatan Sawangan, Kelurahan Pasirputih, tercatatsebagai pemegang hak PT.

ketentuan Pasal 14 UU RI No. 4 Tahun 1996Tentang Hak Tanggungan memiliki kKewenangan untuk melaksanakan eksekusipengosongan terhadap objek lelang tersebut.Bahwa Pelaksanaan Lelang melalui Pengadilan setempat adalah cara yangtepat dalam mencari kepastian hukum terhadap proses lelang hak tanggunganantara Bank dan Nasabah.Bahwa Dengan demikian pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan yangakan dilakukan atas sebidang tanah dan bangunan yang didirikan atassebagian dari Sertifikan Hak Guna Bangunan Nomor : 1892

Nomor 100/Pat.Plw/2019/PN Dpk.19.Bogor tertanggal 28 November 2013 adalah Milik Pelawan yang dijaminkanpada Terlawan berdasar Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan (UUHT)adalah Cacat hukum, akibatnya pelaksanaan eksekusi lelang tersebutMohon dinyatakan tidak sah.Bahwa agar Perlawanan Pelawan apabila dikabulkan tidak hampa mohondapatnya Majelis Hakim berkenan melakukan peletakkan sita (beslag)terhadap sebidang tanah dan bangunan yang didirikan atas sebagian dariSertifikan Hak Guna Bangunan Nomor : 1892

UUHT dikarenakan dasar hukum yang dipakai oleh KPKNL Madiun(TERLAWANII) BERTENTANGAN' dengan Pasal 26 UUHT yangmensyaratkan pelaksanaan Pasal 6 UUHT diatur di dalam peraturanpelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas, oleh karenanya dimohon KepadaYang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquoagar memerintahkan kepada KPKNL Madiun (Ic.Terlawanll) untuk tidakmelaksanakan lelang atas sebidang tanah dan bangunan yang didirikan atassebagian dari Sertifikan Hak Guna Bangunan Nomor : 1892

1892/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr

PUTUSANNomor: 1892/Pdt.G/2009/PA.Kab.KdrBISMILLAHIRRAHM ANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugatantata :PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggalKabupaten Kediri, sebagai Penggugat;LAWANTERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggalKabupaten Kediri, , sebagai Tergugat; Pengadilan

Agama tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para sakst, TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Gugatannyatertanggal 03 Agustus 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKabupaten Kediri Nomor: 1892/Pdt.G/2009/PA.Kab.Kdr mengemukakanhalhalsebagai berikut : 1.

selama bekerja sampaidiputuskan Hubungan Kerja sepihak oleh Tergugat yang belum di hitung.Bahwa Olehkarena masih ada Hak selisin upah lembur yang belumterhitung dan harus di terima, para penggugat mengajukan permohonanpenetapan selisih upah lembur dari Pengawai PengawasanKetenagakerjaan Propisi Kalimantan Timur dengan surat tertanggal 27Mei 2019 dan disusul dengan surat nomor :012/KAKATJ/Kukar/VI/2019,tertanggal 8 Juli 2019, dan telah dikeluarkan Penetapan oleh PegawaiPengawasan Dengan Nomor : 556/1892

/PPK/DTKT/2019, yang di terimakuasa Para Penggugat pada Tanggal, 22 Oktober 2019.Bahwa dengan keluarnya penetapan dan ada anjuran dinas Transmigrasidan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Kuasa ParaPenggugat mengirimpan Somasi ke Tergugat memalui surat tertanggal 25Oktober 2019 yang melampirkan Copy Penetapan yang di keluarkanOleh Pengawasan Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor556/1892/PPK/DTKT/2019, dan di terima oleh Tergugat pada tanggal 28Oktober 2019.14.

Bahwa dalil PARA PENGGUGAT angka 12 s/d angka 16 halaman 5s/d halaman 6 terkait ' penetapan dari disnaker tentang penetapan danperhitungan kekuarangan upah kerja lembur.Tanggapan TERGUGATBahwa terhadap penetapan dan dalil PARA PENGGUGAT tentangUpah lembur/Overtime tersebut patut untuk ditolak dan lanyak untukdikesampingkan, Halmana dalil PARA PENGGUGAT yang didasarkanatas penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ProvinsiKalimantan Timur Nomor: 556/1892/PPK/DTKT/2019 tidak diberitanggal pada

EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABURBahwa dalil PARA PENGGUGAT yang pada intinya mempermasalahkanPHK dan Perselisihan Hak atas uang lembur sesuai dengan penetapanPegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur dengannomor: 556/1892/PPK/DTKT/2019, yang mana atas penetapan tersebuttidak merinci atau menghitung jumlah jam kerja.Tanggapan TERGUGATBahwa terhadap dalil tersebut diatas, jelas Tergugat menolaknya dengantegas.

Berdasarkan pasal tersebut makamajelis akan mempertimbangkan Perselisihan hak para tergugat terlebihdahulu baru mempertimbangkan perselisihan pemutusan hubungan kerjanyapara Penggugat.Menimbang berdasarkan posita para penggugat yang menuntutkelebihan jam kerja atau overtime yang termuat pada posita 12 dan posita 13majelis mempertimbangkan dengan melihat bukti surat P 21 mengenaiPenetapan Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 556/1892/PPK/DTKT

1892/Pdt.G/2014/PA.Tbn

PUTUSANNomor 1892/Pdt.G/2014/PA.TbnqvRU spRU tUU qT+DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :NAMA PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan ParenganKabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",melawanNAMA TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

tidakbekerja, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Parengan KabupatenTuban, sebagai "Tergugat;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi saksi;TENTANG DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Agustus 2014 yang telahterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1892/Pdt.G/2014/PA.Tbnmengemukakan halhal sebagai berikut :1 Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2000, Penggugat menikah

menjatuhkan putusan perkara ini yangamarnya berbunyi:PRIMER: Mengabulkan gugatan Penggugat; Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX); Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;SUBSIDER:Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri,sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sahmeskipun menurut relaas panggilan nomor 1892

1892/Pdt.G/2010/PA.Lmj

SALINAN PUTUSANNomor: 1892/Pdt.G/2010/PA.LmjBISMILLAHITRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lumajang yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaracerai talak antara:PEMOHON ASLI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaanTukang kayu, tempat tinggal di KABUPATENLUMAJANG, selanjutnya disebut sebagaiPemohon;MelawanTERMOHON ASLI, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaanbelum bekerja, tempat

tinggal di KABUPATENLUMAJANG, selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut di atas;Telah membaca suratsurat perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksinya dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal27 Juli 2010 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Lumajang di bawah Register PerkaraNomor: 1892/Pdt.G/2010/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakanhalhal sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 09 April 2009, Pemohon denganTermohon

Menetapkan biaya perkara sesSuai dengan peraturan yangberlaku;Subsidair:Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkanTermohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untukhadir sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan(Relaas) tanggal 13 Agustus 2010 dan 30 Agustus 2010Nomor: 1892/Pdt .G/2010/PA.Lmj yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil dengan patut,sedangkan tidak

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1892/Pdt.G/2024/PA.JS. dari Penggugat;