Ditemukan 165171 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1995 1999 1997 1998 1292
Penelusuran terkait : 1992/pdt.g/2013/pa.pml. Pasal 81 ayat (2) huruf c ; pasal 41 ayat (1) undang-undang ri no. 23 tahun 1992 ; kesehatan ; Pasal 46 ayat (1) undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan juncto pasal 55 ayat (1) ke-1kuhpidana Pasal 49 ayat (2) huruf b undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998 juncto pasal 64 ayat (1) kuhp perbankan pasal 191 ayat (1)
Pengadilan PA PEMALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 29-07-2013 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 04-10-2014
Putusan PA PEMALANG Nomor 1992/Pdt.G/2013/PA.Pml.
Tanggal 16 Desember 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 0
  • 1992/Pdt.G/2013/PA.Pml.
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 18-08-2014 — Upload : 10-09-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 216/PID.B/2014/PN.SBG
Tanggal 18 Agustus 2014 — MARTINI ZENDRATO ALS MAMAK JEPRI;
25 — 15
  • Sehingga dapat diartikan Penuntut Umum sudah tidakserius melakukan penuntutan atas diri terdakwa tersebut ;Menimbang, bahwa mengingat SEMA Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkaradi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, serta dihubungkan dengan ketidak seriusanPenuntut Umum dalam melakukan penuntutan untuk penyelesaian perkara ini, sudah cukupmembuktikan bahwa tidak ada lagi jaminan Penuntut Umum akan menghadirkan terdakwakepersidangan untuk pemeriksaan kasus yang berkaitan dengan terdakwa
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-08-2009 — Putus : 22-10-2009 — Upload : 22-11-2011
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 366/Pid.B/2009/PN.BPP
Tanggal 22 Oktober 2009 — RUDI SETIAWAN als REBUNG Bin BAKRAN (Alm)
350 — 106
  • Perbuatan terdakwa RUDI SETIAWAN als REBUNG Bin BAKRANdiatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81ayat (2) huruf c jo pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut terdakwa tidakmengajukan keberatan dan secara tegas menyatakan tidak hendakdidampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara tersebut ; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukansurat tuntutannya yang pada pokoknya berisikan sebagaiberikut1.
    Menyatakan Terdakwa RUDI SETIAWAN als REBUNG Bin BAKRAN(Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana secara tanpa hak mengedarkansediaan farmasi berupa obat keras jenis double Lsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81ayat (2) huruf C jo Pasal 41 ayat (1) Undang undang Nomor23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ;2.
    Bahwa uji laboratorium terhadap pil double L tersebutdiperoleh hasil dengan kesimpulan pil double L tersebutmengandung : Trihexyphenidyl MHydrochlorida sesuai laporanpengujian Badan POM RI Samarinda NomorPO.07.01.1031.0085.LP tanggal 12 Juni 2009 Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas,terdakwa dihadapkan kepersidangan perkara ini dengan dakwaanpasal 81 ayat (2) huruf c jo pasal 41 ayat (1) UURI No. 23tahun 1992 tentang Kesehatan, dimana unsur unsur dari pasaltersebut adalahAd.1.
    yang memberatkan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintahmembrantas Narkoba ;Hal hal yang meringankan : Terdakwa mengaku terus terang ; menyesaliperbuatannya ; Terdakwa menunjukan sikap penyesalan, serta mempunyaitanggungan keluarga ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yangmemberatkan dan meringankan tersebut pantas dan adilpidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalamamar putusan ;13 Mengingat pasal 81 ayat (2) huruf c jo pasal 41 ayat(1) Undang Undang RI No. 23 Tahun 1992
Pengadilan PN SIBOLGA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 21-11-2011 — Upload : 18-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 39/PID.B /2011/PN.SBG
Tanggal 21 Nopember 2011 — ROSDEWANTI Br. HASUGIAN Als. ROS
28 — 4
  • adanyabukti bahwa terdakwa telah menerima Panggilan untuk hadir dipersidangan dari JaksaPenuntut Umum, sehingga dengan demikian dapat dianggap pula bahwa tidak adaketerangan yang pasti tentang ktidakhadiran terdakwa dan tidak ada pula Jaminanbahwa terdakwa dapat dihadirkan kepersidangan oleh Penuntut Umum ;non= Menimbang, bahwa didalam Pasal 5 ayat (2) UndangUndang No. 14Tahun 1970 dikatakan Azas Peradilan Adalah Cepat, Sederhana dan biaya Ringan,serta didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1992
    perkara yang demikian Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;nn= Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntutan Penuntut Umumdinyatakan tidak dapat diterima, sehingga Penuntut Umum masih dapat melakukanPenuntutan kembali apabila nantinya Penuntut Umum dapat menemukan terdakwa ;ee Menimbang, bahwa selanjutnya pula bahwa biaya perkara inidibebankan hepadsNegara ;wn= Mengingat ketentuan dari Pasal 5 ayat (2) UndangUndang No. 14Tahun 1970, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 6 Tahun 1992
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 30-08-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2169 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 30 Agustus 2021 — YOHANIS TANDILANGI alias TOTTI
179 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Perdata
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
981 — 184
  • Tentang : Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
  • Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
    kompleks serta sistem keuangan yangsemakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi,termasuk Perbankan;c. bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasibeberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang danjasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturanperundangundangan di bidang perekonomian khususnyasektorPerbankan;d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, danhuruf c di atas, dipandang perlu mengubah Undangundang Nomor 7Tahun 1992
    Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LembaranNegara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor3472);Dengan PersetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN ATASUNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANGPERBANKAN.Pasal IMengubah beberapa ketentuan dalam Undangundang Nomor 7 Tahun1992 tentang Perbankan sebagai berikut:1.
    Oleh kerena itu, perlu diberikan kesempatanyang lebih besar kepada pihak asing untuk berperan serta dalam memiliki bank nasionalsehingga tetap terjadi kemitraan dengan pihak nasional.Dalam hubungan ini, perlu diperhatikan pula peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan Undangundang ini, antara lain Undangundang Nomor 5 Tahun 1962tentang Perusahaan Daerah, Undangundang Nomor 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian, Undangundang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing Word Trade
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-04-2019 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 381 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 25 April 2019 — drh ANOM SULISTYO bin THOLIB SUBROTO
134 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggallahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanTerdakwa tidak ditahan;drh ANOM SULISTYO bin THOLIBSUBROTO;Magelang;47 tahun / 3 Maret 1971:Lakilaki:Indonesia;Kalipakis RT 7, KelurahanTirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,Kabupaten Bantul:Islam;Swasta;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slemankarena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaiman yang diatur dandiancam pidana dalam Pasal 6 huruf a, huruf c, juncto Pasal 31 Ayat (1)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Perbankan
Putus : 16-10-2018 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 462 K/Pid.Sus/2018
Tanggal 16 Oktober 2018 — Drs. BAKHTIAR A. BONG
326 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • anggota dewan komisaris, direksi atau pegawalbank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkah yangdiperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalamUndangUndang ini dan ketentuan peraturan peraturan perundangundanganlainnya yang berlaku bagi bank dimana perbuatan tersebut terdiri daribeberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal49 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992
    BPR KMUP Makassar neraca laba selalu meningkat, olehkarena itu kebijakan pemberian insentif tidak dapat dikategorikan sebagaiperbuatan yang melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10Tahun 1998;Bahwa demikian pula menyangkut kredit yang diterima oleh Jumriani,kemudian Jumriani menyerahkan uang yang didapatnya kepada Terdakwamerupakan urusan antara Terdakwa dengan Jumriani:Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 462 K/Pid.Sus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 12-08-2008 — Upload : 23-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200K/TUN/2008
Tanggal 12 Agustus 2008 — PT. YAMDENA HUTANI LESTARI ; vs. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
34 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-05-2012 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 18/Pdt.G/2012/PN. P. BUN
Tanggal 5 Februari 2013 — 1. ALI BENHOR 2. ANDI RACHMAWAN 3. ANI SUMARNI 4. ARDIANSYAH 5. BUDI SULISTIONO 6. DARMIN 7. DEDE KUSNADI 8. DIDI NURHADI 9. DODI IRAWAN 10. ELLYAZAR 11. HAILI KUSMANTO 12. HANAPI 13. HASANUDIN 14. JUHRIANTO 15. KADARUSNO 16. KAMBUNTANG 17. KUNARYO 18. LEGIMAN 19. MANUNGKAR ARITONANG 20. MASTAPA 21. MUHAMMAD ILHAM SUMANTRI 22. MOCHMAD RIDWAN 23. MOHAMAD ABDULLAH 24. MISDIANTO 25. MUKHLISIN 26. NETTOR 27. NGATONO 28. NUSA 29. ROBERT APRIANTO 30. SARNUBUN 31. SHOFWAN ARIEF 32. SUROSO 33. SUHARTONO 34. SUTARI 35. SUPRIANTO 36. SUYAMTO 37. TRI BUDI SANTOSO 38. TRIYONO TRISNO ADI 39. WIDIATI 40. YANDI 41. ANGGAI 42. EPIN SUHENDRA 43. ESTI SUWARNO 44. HERU 45. KURNIADI 46. M. RUS’AN 47. M. YUSNI 48. M. YUSUP 49. MURNI HASAN 50. NYARI 51. RAHMAWATI 52. REKNO 53. SAPUANUR 54. SOLEKHAN 55. SUGENG 56. SUGENG SUWITO 57. SUMARLAN 58. TARYUSUP 59. UJANG 60. USMAN 61. ALAL 62. ALFATHONY 63. ALKADI 64. ANDI 65. KHAIRUL ANAM 66. KRISTIANTO 67. MARMI 68. NANO 69. PONIRIN 70. RAFAEN 71. RASWANDA 72. SUYITNO 73. PURWANTO 74. JHON 75. MARTINUS 76. TEGUH 77. ARUM 78. DARMAWAN 79. HASDI SAPUTRA 80. LB. FERRI LAWAN PENGURUS KOPERASI KARYAWAN KUSUMA LESTARI PT. KALIMANTAN SAWIT KUSUMA
98 — 18
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus
Register : 20-01-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN PATI Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Pti
Tanggal 6 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.FIRMAN WAHYU OCTAVIAN, S.H.
2.EKO YULIANTO, S.H., M.H.
3.ANDRI WINANTO, S.H
Terdakwa:
Hj. TRIS WAHYUNI, S.H Binti Abdul Chamid
373 — 157
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 26-09-2021
Putusan PN PATI Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Pti
Tanggal 16 September 2021 — Penuntut Umum:
1.HAPSORO EKA PUJIYANTI, S.H., M.H.
2.ANNY ASYIATUN, S.H.
Terdakwa:
SUGIARTO Alias TOLIK Bin H. NUR SALIM
141 — 70
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014 Tahun 2014
1605 — 1046
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
  • Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
    Bahwa permohonan ini untuk menguji Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terhadap UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2.
    Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.18.Bahwa sesuai dengan uraianuraian di atas, maka Pemohonberhakmengajukan permohonan ini, dan Pemohon mempunyai kedudukanhukum (legal standing) dalam perkara ini, agar Pemohon mendapatkanhak konstitusianalnya kembali, yaitu hak atas kepastian hukum yang adilsesuai dengan UndangUndang Dasar 1945.Pokok Permohonan19.Bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992
    yang diperlukan untuk memastikanketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undangundang ini danketentuan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagibank, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) tahundan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurangkurangnyaRp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyakRp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).20.Bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992
    23.Bahwa frasabagi bank ini yang yang membuat Pasal 49 ayat (2) huruf bUndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ini, menjadi tidak jelasmaknanya. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perikanan
Register : 17-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PATI Nomor 211/Pid.Sus /2018/PN Pti.
Tanggal 18 Oktober 2018 — MUHAMMAD SYARIF Alias ENDEL Bin HAMBALI
110 — 25
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perikanan
Register : 17-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PATI Nomor 213/Pid.Sus /2018/PN Pti.
Tanggal 18 Oktober 2018 — HADI SUBAGYO Alias CONG Bin LIE LIONG KAM
112 — 16
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perikanan
Register : 17-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PATI Nomor 212/Pid.Sus /2018/PN Pti.
Tanggal 18 Oktober 2018 — ROFIQ LISTYONO alias LIS bin SAMIJAN
111 — 24
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perikanan
Register : 17-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PATI Nomor 208/Pid.Sus /2018/PN Pti.
Tanggal 18 Oktober 2018 — ANTON PRASETYO ANGGRIAWAN bin SUDIYANTO ;
111 — 25
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 04-08-2011 — Putus : 02-01-2012 — Upload : 10-02-2012
Putusan PA MALANG Nomor 1241/Pdt.G/2011/PA.Mlg
Tanggal 2 Januari 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
29 — 9
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perikanan
Register : 17-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PATI Nomor 210/Pid.Sus /2018/PN Pti.
Tanggal 18 Oktober 2018 — MANSUR bin LANGSANG ;
126 — 30
Pengadilan PN PATI Pidana Khusus Perikanan
Register : 17-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 31-01-2019
Putusan PN PATI Nomor 209/Pid.Sus /2018/PN Pti.
Tanggal 18 Oktober 2018 — ZAENAL ABIDIN alias ZEN bin DARKASI ;
117 — 23