Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 53/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 15 Januari 2020 — Penggugat:
H. HAIRUNI, SH, MM.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
229 — 140
  • K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri No. 182/6597/SJ,Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNo. 15 tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 153KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangTelah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
176 — 32
  • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiapPNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapun juga yangberhubungan
    Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapunjuga yang berhubungan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Pertambangan
Register : 29-01-2019 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 13-K/PMT-II/AD/I /2019
Tanggal 13 Februari 2019 — Puji Santoso, S.I.P., Letkol Kav
520 — 127
  • Bahwa Saksi11 merupakan anggota LembagaSwadaya Masyarakat PMIl (Pergerakan MahasiswaIslam Indonesia) yang berdiri sejak tahun 1960 danbergerak dibidang sosial keagamaan sertakemasyarakatan seperti membantu pendampinganterhadap masyarakat kurang mampu = gunamendapatkan kesejahteraan baik dalam masalahhukum, keagamaan maupun halrial lainnya sertamengkritisi kebijakankebijakan pemerintah dan sipilyang tidak berpinak kepada masyarakat.3.
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-10-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN SINGKEL Nomor 56/Pid.B/2011/PN-SKL
Tanggal 12 Oktober 2011 — JAMINUDDIN BERUTU BIN JAKFAR BERUTU Dkk.
200 — 35
  • H.Sairun S.Ag Bin Budi adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berstatus Guru yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakatdan anakanak didiknya.Halaman 55 dari 59 HalamanMengingat akan ketentuan Pasal 160 Kitab Undangundang Hukum Pidana(KUHP) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 56 KUHP jo Pasal 170 ayat (1)KUHP, Pasal 191 KUHAP dan Ketentuan Peraturan PerUndangUndangan yangberkaitan dengan perkara ini.MENGADILI.1 Menyatakan Terdakwa I.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 22-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 33/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 22 Nopember 2013 — YASINTA ABUK, S.Ag.
86 — 50
  • Selain itu, Terdakwa adalah pegawai negeri sipilyang bekerja sebagai Guru Sekolah Dasar dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah SDKLafaikfera berdasarkan keputusan Bupati Belu Nomor BKD.820/24/KEP/2007 tanggal 17Nopember 2007 dan juga sebagai Penanggungjawab Tim Managemen BOS di SDKLafaikfera.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 28-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
182 — 67
  • Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiapPNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapun juga yangberhubungan
    Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapunjuga yang berhubungan
    Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapunjuga yang berhubungan
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 20/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
Amri Yusni
Tergugat:
BUPATI LIMA PULUH KOTA
191 — 73
  • (Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang disahkandengan aslinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Daijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,
Pengadilan PA BAUBAU Perdata Agama
Register : 25-02-2019 — Putus : 06-08-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PA BAUBAU Nomor 0118/Pdt.G/2019/PA Bb
Tanggal 6 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 25
  • 59Artinya : Kebiasaan itu adalah hukum yang dibenarkan*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 s/d P.23 dan keteranganyang disampaikan oleh Penggugat dan bahwa selama menjalani kehidupanrumah tangga nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat jumlah rataratanyaadalah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan uangsejumlah itu digunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugatbeserta dua orang anak Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 21-01-2015 — Putus : 27-05-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 01/G/2015/PTUN.Yk
Tanggal 27 Mei 2015 — Yundarningsih. SN, Spd, Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
383 — 269
  • Tahun 2004, TentangPerubahan atas UU No: 5 Tahun 1986 juncto UU No: 51 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua Atas UU No: 5 Tahun 1986;Halaman 3 dari 92 halaman putusan No. 01/G/2015/PTUNYk2 Bahwa yang termuat dalam Diktum ke I mengenai jabatan PENGGUGAT.Karena PENGGUGAT sampai dengan diterimanya Surat Keputusan KepalaKantor Regional I Badan Kepegawaian Negara belum pernah mengajukankelengkapan berkas sebagai persyaratan pengajuanpensiun,; 3 Bahwa Penggugat (Yundarningsih SN, S.Pd) adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 05-07-2019 — Putus : 10-10-2019 — Upload : 11-10-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 29/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 10 Oktober 2019 — Penggugat:
Siti Hawa
Tergugat:
Walikota Lhokseumawe
141 — 150
  • Bahwa objek sengketa a quo ditetapkan dan berlaku pada tanggal 28Desemberi 2018 dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal)7 April 2012telah bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :a) Bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang berbuny!
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 18-10-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
TUTI GANTINI, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
313 — 583
  • Asas kepatutan dan keadilan ;Tergugat secara nyata telah mengabaikan asas kepatutandan keadilan, sebelum mengeluarkan Keputusan a quo,Tergugat semestinya mempertimbangkan apakah tindakpidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatan atautidak, faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan melakukan tindak pidana itu, serta beratringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan,sebagaimana terkandung sebagai kaedah hukum dalamPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1682K
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 29-02-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 24-12-2019
Putusan PA BIMA Nomor 311/Pdt.G/2016/PA.Bm
Tanggal 19 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 22
  • Rustam )pada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Bahwa oleh karena Pemohonberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus Suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan ternyata surat izin dimaksud belum diperoleh
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 09-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
dr. Meidrin Joni,Sp.OG
Tergugat:
Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur
370 — 209
  • Tergugat menolak permintaan dari Penggugat tersebut danmemerintahkan penggugat untuk melaksanakan pekerjaannya selaku PNSdi lingkungan RSUD Nurdin Hamzah, namun malahan Tergugat bertindaksewenangwenang memberhentikan Penggugat dengan memerintahkanRSUD Nurdin Hamzah untuk tidak membayar gaji Penggugat danmenyuruh Penggugat tidak lagi berkerja selaku PNS di lingkungan RSUDNurdin Hamzah sejak tanggal 4 Januari 2021 , hal tersebut benar benartelah mencendrai rasa keadilan Penggugat selaku pegawai negeri sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI VS Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM., M.Ec;
77 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kaitan ini, Rektor tidakmenaati ketentuan peraturan perundangundangan,Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengaturkewenangan dalam pemanggilan dan pemeriksaanterhadap Penggugat;pelanggaran terhadap Azas Akuntabilitas, sebagaimanadiatur dalam Pasal 4 Huruf i, UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik.
    Dalam kaitan ini, Dekantidak menaati ketentuan peraturan perundangundangan,Pasal 23 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengaturkewenangan dalam pemanggilan dan pemeriksaanterhadap Penggugat;pelanggaran terhadap Azas Yuridikitas, AzasAzasHukum Administrasi Negara. Azas ini menyatakan bahwasetiap tindakan pejabat administrasi negara tidak bolehmelanggar hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-09-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1403 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 September 2016 — Ir. OSTON GULTOM
56 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;34.Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000tanggal 28 Pebruari 2000 memutuskan calon pegawai negeri sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatCalon Penata Muda (lIll/a);35.Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Pebruari 2000 atas nama drh.
    Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalamjabatan Kepala Bidang Kesehatan Hewan pada Dinas Kelautan,Perikanan dan Peternakan Kabupaten Labuhan Batu;Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 127/KP.340/ SK/II/2000tanggal 28 Februari 2000 memutuskan calon Pegawai Negeri Sipilyang namanya Drh. Ahmad Rusdi Lubis diangkat dalam pangkatcalon Penata Muda (Ill/a);Daftar lampiran Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 127/KP.340/SK/II/2000 tanggal 28 Februari 2000 atas nama Drh.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Gpr
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
1.MARLIYANTO
2.TADJI
3.WINI ASIH
4.ASTUTIK
5.BUDIONO
Tergugat:
5.Ir. EDY YUWONO, M.T
6.Ir. H. M. Insaf Budi Wibowo
7.Samsul Huda
8.CHOIRUL HUDA
9.MEILINA DEWI MUHLISHOH
10.DEWI MARIATUS SA’ADAH
11.SYAIFUDIN ZUHRI
12.MARIATUL KIPTIYAH
Turut Tergugat:
12.PAULUS BINGADIPUTRA, S.H
13.HABIB, S.H, M.Hum
14.TJATUR RIDJAJANI, S.H, M.Kn.
16.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEDIRI
335 — 83
  • AktaIkatan Jual Beli No. 02 tertanggal 06 Maret 2003 dan Akta Kuasa SubtitusiNo. 03 tertanggal 06 Maret 2003 yang dilakukan oleh Tergugat II kKemudiandi pindah tangankan kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat III selakuNotaris yang ditunjuk untuk mengeluarkan Pernyataan Pelepasan Hak atasAkta Notaris Nomor : 058, tertanggal 13 November 2018 untuk dikuasai olehPemerintah Kabupaten Kediri selaku Penerima yang memiliki/menguasaiobjek perkara A Quo yang diwakilkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 5287/Pdt.G/2014/PA.Jr
Tanggal 19 Mei 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
30 — 0
  • Firmah Allah dalam AlQuran surat AlBaqarah ayat 241 Jo.Pasal 158 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensitersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dengan telahmenyerahkan bukti P4, P5, P6 danP7 dan bukti tersebut yang menerangkanbahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai pinjaman di Koperasi Simpan PinjamSMAN 2 Tanggul sehingga gajinya menurut bukti P6 tinggal Rp. 1.943.100,dan walaupun demikian Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 09-07-2013 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1053/Pdt.P/2013/PN.Sda.
Tanggal 9 Juli 2013 — DITA PRIMA KARTIKASARI
26 — 2
  • ADITYA NAGESWARARAOMANDAVILLI di Rumah Sakit Budi Mulia Surabayapada tanggal 6 Oktober 1982 jam 21.20 Wib ;Bahwa tentang kelahiran anak pemohon karena kesibukan sertakealpaan, hingga kini belum pernah Pemohon laporkan ke KantorCatatan Sipil yang bersangkutan ;Bahwa Pemohon baik pada saat sekarang maupun disaat mendatangsangat membutuhkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut ;Bahwa oleh karena keterlambatan Pemohon dalam hal melaporkantentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipilyang
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 21-12-2015 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 7085/Pdt.G/2015/PA.KAB.MLG
Tanggal 9 Januari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 14
  • tentangpemberian ijin melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Sriyamioleh Bupati Malang, maka terbukti secara administratif bahwa Penggugat telahmemenuhi ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Junto PP 45 tahun1990;Menimbang begitu pula Tergugat yang berstatus sebagai PegawalNegeri Sipil berlaku ketentuan PP 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 (ayat 2) Junto PP 45 tahun 1990tentang perubahan atas PP 10 1983 yang berbunyi: Bagi Pegawai Negeri sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-04-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2264 K/Pdt/2012
Tanggal 30 April 2013 — LIM KWANG YAUW, DKK >< MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO, DKK
140 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan mendapatkan keterangan yang/dan menegaskan ketidakbenaranakta perkawinan dengan diperolehnya keterangan bahwa sebagaimana hasilpemeriksaan Kantor Catatan Sipil DuisoburgHomberg adalah benarbenarpalsu malah ditambahi dengan embelembel Petugas Pegawai Catatan Sipilyang menandatanganinya, yaitu Bapak Marsman pada tahun 1987 telahmemasuki usiapensiun dan tidak lagi membuat dan menandatangani akta diKantor Catatan Sipil (bukti P7);Bahwa ternyata bahwa pembuat akta tersebut, yaitu Bapak Marsman padatahun