Ditemukan 4979 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 103/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 21 Juni 2017 — SUPARTINI, S.IP vs BUPATI DOMPU
77 — 33
77 — 33
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/023/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/113/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Supartini,SIP;3.
Register : 10-05-2019 — Putus : 16-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 89/G/2019/PTUN.BKL Tanggal 16 September 2019 — Penggugat:
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
108 — 72
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
108 — 72
Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Pegawai Negeri Sipilyang tersandung hukum pidana An. Drs. Sohardi Safri, MM Nip.19630913 198508 1 002 dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) orangtermasuk Penggugat diundang rapat di ruang Bupati SelumaHalaman 39Putusan No.89/G/2019/PTUN.BKLyang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengansurat undangan tanggal 28 Desember 2018. Berkoordinasi dengan pihakpihak terkait 1.
Register : 06-11-2017 — Putus : 14-12-2017 — Upload : 08-01-2018
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 114â K / PM I-03 / AD / XI / 2017 Tanggal 14 Desember 2017 — Praka Hendriyanto Dachi
128 — 90
128 — 90
Bahwa pada saat Saksi6 dibangunkan tidak langsung berdiriuntuk keluar cafe melainkan masih keadaan mengantuk dan beradadi kursi, setelah kurang lebih 5 menit rasa ngantuk agak berkurang,Saksi6 menyusul keluar cafe, sesampainya di parkiran sepedamotor Saksi6 sudah tidak melihat Terdakwa atau kawan orang sipilyang samasama masuk ke cafe Platinum pada saat itu, yangSaksi6 lihat pada pada saat keluar dari dalam cafe Platinumsebelah kanan ada sekumpulan orang yang tidak Saksi6 kenalsedang cekcok mulut
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 54/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
EMI SULANI, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
113 — 235
EMI SULANI, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
113 — 235
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 26-08-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
247 — 162
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
247 — 162
belumlah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena ituPENGGUGAT telah mengajukan kembali Upaya Banding kepadaGubernur Aceh selaku atasan TERGUGAT dengan Surat PENGGUGATNomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihal Banding Terhadap SuratBupati Aceh Timur Nomor : 800/4952 tanggal 20 Juni 2019M/16 SyawalHalaman 3 dari 71 HalamanPutusan Perkara Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA1440H perihal Penjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan Saudara Ir.Sanusi, M.M Atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 02-11-2020 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 181/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 30 Maret 2021 — Penggugat:
Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si
Tergugat:
Walikota Probolinggo
189 — 92
Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si
Tergugat:
Walikota Probolinggo
189 — 92
Pegawai Negeri Sipilyang tidak ditetapkan dalam suatu kelas jabatan/non job,akan kehilangan hak atas tunjangan Kkinerja danpendapatan lain yang sah;Berdasarkan Pasal 18 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwaJabatan ASN terdiri atas:a. Jabatan Administrasi;b. Jabatan Fungsional; danc. Jabatan PimpinanTinggi.Selanjutnya dalam Pasal 14 UndangUndang tersebutditentukan bahwa Jabatan Administrasi terdiri dari :a. Jabatan Administrator;b. Jabatan Pengawas; danc.
Putus : 25-03-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 25 Maret 2015 — Drs. MUH. ARSAD, M.M. bin SEPPE
196 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan Pemohon Kasasi mengirimSMS kepada korban sebagai Bupati Kepulauan Selayar yang tidakmematuhi dan melaksanakan putusan PTUN yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan memenangkan Pemohon Kasasi /Terdakwa bahkan korban telah memberhentikan Pemohon Kasasisebagai Pegawai Negeri Sipil serta memberhentikan pembayaran gajiPembanding/Terdakwa sebagai hak seorang Pegawai Negeri Sipilyang harus dibayarkan oleh Negara.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 162/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg Tanggal 9 Februari 2016 — SUHANTORO, SE.Akt., MM. Bin MASHADI (TERDAKWA)
89 — 29
89 — 29
., M.M.adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa tengah Nomor : 821.1/ 9231/ 1992tanggal 24 Nopember 1992 dan selanjutnya Terdakwa telah diangkat sebagaiKepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (PLTD) Kasda Kota Semarang sesuaidengan Petikan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.2/ 26/2014 tentang Pemberhentian, Pengangkatan/Penunjukkan Dalam JabatanStruktural Eselon Ill, IV, Dan V Di Lingkungan Pemerintah Kota
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 29-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 60/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
ROHANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
93 — 78
ROHANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
93 — 78
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;65Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 20-02-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 22/G/2019/PTUN.SBY Tanggal 18 Juni 2019 — Penggugat:
AKHMAD SAIKHU, S.Sos, M.Si
Tergugat:
BUPATI BLITAR
137 — 63
AKHMAD SAIKHU, S.Sos, M.Si
Tergugat:
BUPATI BLITAR
137 — 63
Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 197 KUHAP(bukti P16=T2) ; 222222 nena nnn nnn nnn nn nnn neeMenimbang, bahwa selanjutnya terdapat permasalahan hukum yangakan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah terbukti
Register : 09-07-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 23 / G / 2015 / PTUN.BJM Tanggal 18 Nopember 2015 — dr. H. MILHAN, Sp.OG, M.M
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
98 — 44
98 — 44
dalam satu Propinsi; dan2) Antar Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi.Pejabat pengajuan usul sebagaimana dimaksud angka 4)dilampirkan:a) Surat pertimbangan persetujuan;b) Surat pernyataan persetujuan pindah;Halaman 72 dari halaman 94 Putusan Nomor: 23/G/2015/PTUN.BJM.c) Salinan fotocopy sah keputusan dalam pangkat terakhir.6) Berdasarkan usul tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negaraatau pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkansurat Keputusan pemindahan antar instansi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 04-12-2009 — Putus : 03-03-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 20/G/2009/PTUN-BKL. Tanggal 3 Maret 2010 — SYAFLENEDI, ST.M.T melawan BUPATI REJANG LEBONG
101 — 37
101 — 37
pidana, namun kata kataantara lain dalam penjelasan pasal tersebut dapat diartikanbahwa pasal ini membuka pintu terhadap tindak pidanakejahatan yang berhubungan dengan jabatan yang tidaktermaksud dalam pasal pasal KUHPtersebut ; Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan hukumterkait dengan pasal pasal diatas selanjutnya MajelisHakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan faktafakta hukum ~yyang terjadi dipersidangan sebagaimanaberikut : Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 08-07-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 30-K/PM.I-05/AD/VII/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — Oditur:
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Bambang Budi Santoso
49 — 27
Faustinus Lamere, S.H.
Terdakwa:
Bambang Budi Santoso
49 — 27
Putusan Nomor 30K/PM.1I05/AD/VII/201930.Bahwa Terdakwa tidak berani melapor ke Polisi tentanguang palsu yang dimilikinya karena setatusnya dalamkeadaan disersi dari satuan.31.Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2019 sekirapukul 14.00 Wib dikamar Kost yang Terdakwa sewadidatangi oleh Tim Buser Polres Ketapang sebanyakkurang lebih 6 (enam) orang bersama dengan orang sipilyang tidak dikenal Terdakwa langsung melakukanpenggeledahan terhadap kamar dan diri Terdakwa,dalam penggeledahan tersebut ditemukan
Register : 07-02-2017 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 22-10-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 58/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 4 Juli 2017 — Penggugat:
FITRIA NINGSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
55 — 51
FITRIA NINGSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
55 — 51
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 30-09-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 33/G/2019/PTUN.ABN Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat:
JONES BOBILANGO A.Md
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
140 — 98
JONES BOBILANGO A.Md
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
140 — 98
DASAR DAN ALASAN GUGATAN;Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilpada satuan Organisasi/Unit Kerja Dinas Kaluatan dan PerikananKabupaten Halmahera Utara sejak tanggal 30 Desember 2006berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor:813.3/498/PD/2006, tanggal 30 Desember 2006, denganpangkat/golongan Il/a;Bahwa setelah itu Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang kemudian berdasarkan
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — PUTRI DEWI DAMAYANTI, S.Pi binti HERRY HARYADI
116 — 45
116 — 45
Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.Halaman 102 Putusan Nomor : 32/Pid.SusTPK/2016/PN Pgp31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 /75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA TANJUNG PANDAN Nomor 0111/Pdt.P/2018/PA.TDN Tanggal 26 September 2018 — Pemohon melawan Termohon
18 — 8
18 — 8
Penduduk (KTP) atasnama pemohon dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon Ilyang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.10)dan (P.11) serta keterangan 2 (dua) orang saksi dihadapan majelis hakim yangsaling bersesuaian yang menerangkan bahwa para pemohon telah memelukagama Islam dan calon anak angkatnya telah beragama Islam sebagaimanaagama orang tua kandungnya, sebagaimana Pasal 1 ayat 13 PeraturanPresiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Pendaftaran Sipilyang
Register : 24-09-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 22/G/2019/PTUN.TPI Tanggal 14 Januari 2020 — Penggugat:
Nusirwan, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
293 — 119
Nusirwan, S.Sos
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
293 — 119
Negara; Yang bunyinya adalah : Pasal 53 Ayat 1 : Orang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.Bertentangan dengan , Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 27-08-2012 — Putus : 20-09-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 15-K/PMT.III/AD/VIII/2012 Tanggal 20 September 2012 — Setya Gantiarto Letkol Czi / 11910049441266 cs 4 orang
109 — 63
109 — 63
, Terdakwa menjawab Siap Bang, saya ada selisihfaham dengan mbak, ditanya lagi "mengapa ada orang sipilyang dipukul ? Terdakwa menjawab Siap Bang, tidak adaorang sipil yang dipukul, lalu Letkol Inf Sri Gamal mengatakan"Itu.. adik saya Alvin dipukul oleh Pasimin.. dan dijawab olehTerdakwa "Siap Bang, saya akan telusuri dan akan sayaselesaikan.. saya jamin keamanannya ?.
Putus : 14-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 591/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM Tanggal 14 Oktober 2014 — ROBBY RIBUANSYAH als ABI als ABDIYASA
220 — 74
220 — 74
Setelahbertemu dengan Saksi, ROHADI, IMAM, SAFUL dan SIGIT kemudianMAMBO menjelaskan sambil memperaktekkan kepada Saksi, IMAM,IFUL dan ROHADI cara membuat bubuk Mesiu.Bahwa tujuan Saksi belajar merakit Bom dari MAMBO, adalah karenaSaksi ingin membalaskan muslimmuslim di Myanmar yang telahdibantai oleh biksu Budha.Bahwa Saksi mengetahui Bom adalah barang berbahaya dan dapatmengakibatkan korban jiwa, dan Saksi juga tahu bahwa warga sipilyang menyimpan, memiliki Bom telah dilarang oleh undang undang