Ditemukan 5012 data
129 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan mendapatkan keterangan yang/dan menegaskan ketidakbenaranakta perkawinan dengan diperolehnya keterangan bahwa sebagaimana hasilpemeriksaan Kantor Catatan Sipil DuisoburgHomberg adalah benarbenarpalsu malah ditambahi dengan embelembel Petugas Pegawai Catatan Sipilyang menandatanganinya, yaitu Bapak Marsman pada tahun 1987 telahmemasuki usiapensiun dan tidak lagi membuat dan menandatangani akta diKantor Catatan Sipil (bukti P7);Bahwa ternyata bahwa pembuat akta tersebut, yaitu Bapak Marsman padatahun
SUBHAN, S.Sos.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
119 — 61
Bahwa kebijakan nasional terkaitdengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipilyang telan dihukum pidana penjara karena melakukan tindakpidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut,tertuang dalam:a.
400 — 393
Padahal Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang harus mempunyai izin untuk menceraikan Termohon sebagaiistrinya, sesuai ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNomor 45 tahun 1990.Bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat buktiDaftar Gaji, dimana surat tersebut dipertanyakan keabsahannyamengingat Daftar Gaji tersebut tidak dikeluarkan melalui instansiyang berkompeten sehingga dikhawatirkan ada rekayasa atasjumlah
53 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
rumah saya lihat Yusmadi bin Yusuf danistrinya dan ada 2 (dua) orang sipil dan ada 2 (dua) anggota ResersePolsek Langsa kota menunggu saya dan begitu sampai oleh anggotapolisi mengatakan bahwa dirinya diperintah untuk menjemput saya/orang yang di duga melakukan pencemaran nama baik terhadapYusmadi bin Yusuf.Saat itu saya katakan saya belum menerima panggilan yang kedua,sementara penggilan yang pertama saya sudah melapor sama WakaPolsek tidak bisa datang, namun saat itu saya lihat 2 (dua) orang Sipilyang
101 — 17
Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dungselaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam Kegiatan Rehabilitasit dan Rekonstruksi Pasca Bencana Pembuatan
Cholil Mansyur, MBA selaku Pegawai Negeri Sipilyang diangkat sebagai Koordinator / Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kabupaten Lahat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati LahatNomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010, baik bertindak sendirisendiri maupun bersamasama dengan saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin CikDung selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) dalam Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana PembuatanTembok
YUNIUS WARUWU
Tergugat:
Bupati Nias Selatan
135 — 61
Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 26 sampai dengan angka29, Tergugat tegaskan dan Penggugat menjadi maklum dan mampumemahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukummemberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai PegawaiNegeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 87ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mengatur dengan tegas
36 — 3
SbyMenimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang berpengahasilan bersih setalah dipotong tanggungan kredit sebesarRp.14.632.879,00 (empat belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapanratus tujuh puluh sembilan rupiah), maka sebagaimana Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Pasal 8 ayat (2) Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yangmenyebutkan bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang bercerai sepertigagajinya diberikan kepada bekas istrinya yaitu sebesar Rp.4.500.000,00 (empatjuta
ROHANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
87 — 67
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;65Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
186 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan Pemohon Kasasi mengirimSMS kepada korban sebagai Bupati Kepulauan Selayar yang tidakmematuhi dan melaksanakan putusan PTUN yang telah memperolehkekuatan hukum tetap dan memenangkan Pemohon Kasasi /Terdakwa bahkan korban telah memberhentikan Pemohon Kasasisebagai Pegawai Negeri Sipil serta memberhentikan pembayaran gajiPembanding/Terdakwa sebagai hak seorang Pegawai Negeri Sipilyang harus dibayarkan oleh Negara.
83 — 29
., M.M.adalah Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan KeputusanGubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa tengah Nomor : 821.1/ 9231/ 1992tanggal 24 Nopember 1992 dan selanjutnya Terdakwa telah diangkat sebagaiKepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (PLTD) Kasda Kota Semarang sesuaidengan Petikan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 821.2/ 26/2014 tentang Pemberhentian, Pengangkatan/Penunjukkan Dalam JabatanStruktural Eselon Ill, IV, Dan V Di Lingkungan Pemerintah Kota
Drs. TUTANG HERU ARIWIBOWO, M.Si
Tergugat:
Walikota Probolinggo
179 — 82
Pegawai Negeri Sipilyang tidak ditetapkan dalam suatu kelas jabatan/non job,akan kehilangan hak atas tunjangan Kkinerja danpendapatan lain yang sah;Berdasarkan Pasal 18 UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwaJabatan ASN terdiri atas:a. Jabatan Administrasi;b. Jabatan Fungsional; danc. Jabatan PimpinanTinggi.Selanjutnya dalam Pasal 14 UndangUndang tersebutditentukan bahwa Jabatan Administrasi terdiri dari :a. Jabatan Administrator;b. Jabatan Pengawas; danc.
118 — 87
Bahwa pada saat Saksi6 dibangunkan tidak langsung berdiriuntuk keluar cafe melainkan masih keadaan mengantuk dan beradadi kursi, setelah kurang lebih 5 menit rasa ngantuk agak berkurang,Saksi6 menyusul keluar cafe, sesampainya di parkiran sepedamotor Saksi6 sudah tidak melihat Terdakwa atau kawan orang sipilyang samasama masuk ke cafe Platinum pada saat itu, yangSaksi6 lihat pada pada saat keluar dari dalam cafe Platinumsebelah kanan ada sekumpulan orang yang tidak Saksi6 kenalsedang cekcok mulut
Ir. SANUSI YAHYA, M.M
Tergugat:
Bupati Aceh Timur
225 — 148
belumlah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena ituPENGGUGAT telah mengajukan kembali Upaya Banding kepadaGubernur Aceh selaku atasan TERGUGAT dengan Surat PENGGUGATNomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihal Banding Terhadap SuratBupati Aceh Timur Nomor : 800/4952 tanggal 20 Juni 2019M/16 SyawalHalaman 3 dari 71 HalamanPutusan Perkara Nomor 39/G/2019/PTUN.BNA1440H perihal Penjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan Saudara Ir.Sanusi, M.M Atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
EMI SULANI, S. Pd.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
104 — 219
menandatangani Surat Keputusan tersebutpada tanggal 5 Oktober 2016;Bahwa saksi menyatakan tahu proses pendistribusian Surat KeputusanBupati Dompu yaitu setelah Surat Keputusan Bupati Dompu ditandatangani,Bupati Dompu selanjutnya memerintahkan untuk mendistribusikan SuratKeputusan tersebut dari pihak BKD dan selanjutnya BKD menyerahkankepada Pimpinan masingmasing, kemudian dari Pimpinan masingmasingmenyerahkan kepada yang bersangkutan;Bahwa saksi menyatakan ada beberapa peserta Calon Pegawai Negeri Sipilyang
TRIE DESKA RUSMAN, S.T.
Tergugat:
BUPATI SELUMA
97 — 59
Bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Pegawai Negeri Sipilyang tersandung hukum pidana An. Drs. Sohardi Safri, MM Nip.19630913 198508 1 002 dkk sebanyak 25 (dua puluh lima) orangtermasuk Penggugat diundang rapat di ruang Bupati SelumaHalaman 39Putusan No.89/G/2019/PTUN.BKLyang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma dengansurat undangan tanggal 28 Desember 2018. Berkoordinasi dengan pihakpihak terkait 1.
16 — 14
tentangpemberian ijin melakukan perceraian Pegawai Negeri Sipil atas nama Sriyamioleh Bupati Malang, maka terbukti secara administratif bahwa Penggugat telahmemenuhi ketentuan yang dimaksud dalam PP 10 1983 Junto PP 45 tahun1990;Menimbang begitu pula Tergugat yang berstatus sebagai PegawalNegeri Sipil berlaku ketentuan PP 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 3 (ayat 2) Junto PP 45 tahun 1990tentang perubahan atas PP 10 1983 yang berbunyi: Bagi Pegawai Negeri sipilyang
69 — 44
Aat dan 6 (enam) orang sipilyang tidak Saksikenal sudah berada di Room, sesampainya di sana Saksi dan yang lainnya dudukduduk danberkaraokean.3. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Saksi diajak oleh Sdr. Geger ke kamar mandi, dikamar mandi oleh Sadr.Geger Saksi ditawarkan untuk menghisap shabushabu.
MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH
Terdakwa:
Drs. NURHASAN, MM Bin HASAN JUFRI
125 — 28
yang telahdilakukannya.Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatasbila dihubungkan dengan pengertian pegawai negeri sebagaimanatermaktub dalam Pasal 1 butir 2 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdakwa Drs.NURHASAN, MM dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Zarkasi, S.H.
Terdakwa:
Roso
55 — 29
Bahwa setelah Saksi masuk ke dalam rumahtersebut, Saksi menemukan 2 (dua) orang warga sipilyang tidak Saksi kenal dalam keadaan tangan di borgoldan satu orang lagi diamankan karena mencobamelakukan perlawanan.7.
MUHAMMAD RABIN, S.E., M.M.
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
125 — 37
dalildalil Penggugat pada angka13, 14, 15, dan 16 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, denganalasan sebagai berikut :a. bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dilingkungan Pemerintanh Kota Pangkalpinang dikarenakanPenggugat telah melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidanadalam jabatan dan terhadap Penggugat telah ada putusan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijde);b. bahwa adanya aturan yang mengatur terhadap Pegawai Negeri Sipilyang