Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Baru Duamelalui surat Nomor S510/WPJ.04/KP.0503/2013 tanggal 21 Mei 2001,menerangkan bahwa Surat Keterangan NJOP No.

Surat Keterangan NJOP No.KET/WPJ.04/KP.0503/2012; danh. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2011 no.0083635.3.Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik No.1433/Kramat Pela atasnama TERGUGAT, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota AdministrasiJakarta Selatan.4.

Surat Keterangan NJOP No.KET/WPJ.04/KP.0503/2012 ( Bukti P17); dang. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011No.0083635 ( Bukti P 18).Hal 11 dari 17 Hal Put No.224/Pdt/2016/PT.DKI.12. Bahwa terhadap seluruh dokumen lampiran yang dijadikan dasar penerbitan SHMNo.1433/Kramat Pela atas nama TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telahmeminta klarifikasi dan validasi kepada intitusi penerbit sebagaimana tercantum didalam dokumen dimaksud.

Surat Keterangan NJOP No.KET/WPuJ.04/KP.0503/201 2; danh. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun2011 no.0083635.4. Menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik No.1433/Kramat Pelaatas nama TERGUGAT , yang diterbitkan Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Selatan.5. Menyatakan batal dan tidak sah transaksi jual beli antara Tergugat danTergugat Il.6.

Ramlan Maringga,Ba sebagai Camat Meliau,sebagai PPAT di kecamatan Meliau serta sebagai Ketua TimPenilai Harga Tanah mengetahui status tanah yang ada diKecamatan Meliau, NJOP, maupun harga nyata jual belitanah di Kecamatan Meliau) dengan memberikan masukanbahwa tanah yang ditawarkan Sdr.

Fanjung tersebutstatusnya adalah tanah Negara, NJOP sebesar Rp.3.500, /per meter persegi sehingga dalam memberikan penaksiranmemberi masukan agar diberikan uang santunan bukan gantirugi namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa lI.Ramlan Maringga,Ba.Adapun isi. dari Berita Acara Penilaian / PenaksiranHarga Tanah Nomor 593.3/02/TPHT/BA/2007 secara garisbesar adalahIdentitas obyek :Letak : Dusun Tanjak Mulung Desa SungaiMayam KecamatanMeliau.Peruntukan : PertanianPerkiraan Nilai :NJOP PBB > Rp.3.500

Fanjung tersebutstatusnya adalah tanah Negara, NJOP sebesar Rp.3.500, /per meter persegi sehingga dalam memberikan penaksiranmemberi masukan agar diberikan uang santunan bukan gantirugi namun hal tersebut tidak dilakukan terdakwa lI.Ramlan Maringga,Ba.Adapun isi dari Berita Acara Penilaian / PenaksiranHarga Tanah Nomor 593.3/02/TPHT/BA/2007 secara garisbesar adalahIdentitas obyek :Letak : Dusun Tanjak Mulung Desa SungaiMayam KecamatanMeliau.Peruntukan : PertanianPerkiraan Nilai :NJOP PBB > Rp.3.500

Fanjungtersebut telah melampui kewenangan sebagai Ketua dansekretaris Tim = Penilai Harga Tanah karena tidakberdasarkan NJOP dan harga nyata di sekitar lokasi tanahtersebut, serta tanpa melihat status tanah terhadaptanah yang ditawarkan oleh Sdr.

) atau nilaisenyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalanberdasarkan penetapan Lembaga/Tim Penilai Harga Tanah ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi LASITO dansaksi HADI SUDIBYO yang menerangkan bahwa atas perintahTerdakwa II.

Pekanbaru Kotamadya PekanbaruRiau, Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp.350.000.000,Sebuah toko atas nama H. Ami Ali, terletak di Jl. Teratai Padang BulanKecamatan SenapelanPekanbaru. Riau. Dengan nilai diperkirakanberdasarkan NJOP Rp. 300.000.000,Sebuah ruko atas nama Hj. Zainur, HGB. No.645, tahun 1981, terletak di Jl.Imam Bonjol Kota Baru Pekanbaru Kota, PekanbaruRiau.

Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp 200.000.000,Sebuah Toko terletak di Blok I No. 7 Lantai 2 Plaza Sukaramai JL Jendralsudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti hak (KTBH) thn. 2002, atas namaHj. Zainur. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 100.000.000,.Sebidang tanah atas nama Hj.

Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 125.000.000,.2. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali jual belidiatas segel yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg. Masjid AlIsrar RT.04Pekanbaru. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 125.000.000, .3. Sebidang tanah sawah sebanyak sepulu piring atas nama H. Amir Ali terletakdi Patamuan Jorong Cacang Tinggi Nagari, Tiku Utara, Kecamatan TanjungMutiara, TikuPariaman Sumatra Barat.

Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 650.000.000,.5. Sebuah toko terletak di Blok F No.3 Lantai 1 Plaza Sukaramai Jl. Jend.Sudirman Pekanbaru Kartu Tanda Bukti hak (K TBH) thn. 2002, atas nama H.Amir Ali. Dengan nilai diperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 210.000.000,.6. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No.222 tahun 2004, terletak di Jl. Pangeran Hidayat No. 37 Desa Tanah DatarKec. Pekanbaru Kota Kotamadya PekanbaruRiau.

Dengan nilai diperkirakanberdasarkan NJOP Rp. 150.000.000,.7. Sebidang Tanah berikut bangunan rumah atas nama H. Amir Ali SHM No.95 tahun 1992, terletak di Jl. Pangeran Hidayat Gg Nikmat No. 248 DesaKota Baru Kec. Pekanbaru Kota Kotamadya PekanbaruRiau. Dengan nilaidiperkirakan berdasarkan NJOP Rp. 250.000.000,.Bahwa alm. H.

Keberatan melalui pos tercatat menjadi tandabukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentinganWayib Pajak.(5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuankeberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secaratertulis halhal yang menjadi dasar pengenaan pajak.(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kevajiban membayar pajak.Bahwa dengan demikian dari rumusan Pasal 15 tentang Pajak Bumidan Bangunan a quo sama sekali tidak mensyaratkan pemohonKeberatan mencantumkan besarnya NJOP

per m*, juga tidakmensyaratkan apabila NJOP per m?

tidak dicantumkan menyebabkanSurat Keberatan tidak berharga untuk diproses lebih lanjut.Bahwa sangat disayangkan karena hanya garagara tidakmencantumkan NJOP per m? tersebut keberatan Wajib Pajak tidakdapat dipertimbangkan.

Adapun Termohon Peninjauan Kembali(semula Tergugat) pada waktu menyelesaikan dan memutuskansurat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)nyatanyata telah mengabaikan asas pemerintahan yang baik, karenatidak berlaku fair dan bertindak sewenangwenang karena secarasepihak dan tanpa pemberitahuan lebih dulu, telah menambahkansyarat pencantuman NJOP per m?

Putusan Nomor 572/B/PK/PJK/201210.11.24 Agustus 2009 atas Nama PT SMART Tbk. yang tidakmencantumkan NJOP per m?

Hal ini terbukti daribesarnya nilai ganti rugi atas tiaptiap bidang tanah, bangunan danHalaman 15 dari 52 Putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Mpwtanaman tegakan diatasnya yang jauh lebih tinggi dari nilai objek pajakbidangbidang tanah dan bangunan tersebut maupun harga pasarsetempat;Bahwa sebagai bukti atas dalil TERMOHON KEBERATAN tersebut diatas, dapat dibuktikan dari perbandingan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)dari beberapa warga yang terkena pembebasan dengan Nilai ganti rugiyang telah ditetapkan oleh

sedangkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tertinggi per meter persegi padatahun 2018 seharga Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) dan nilai jual tertinggisebelum adanya pengadaan tanah di kawasan pantai kijing + Ssebesar Rp.68.181,( enam puluh delapan ribu seratus delapan satu rupiah) per meterpersegi sehingga keberatan pemohon terhadap penetapan harga yang terlalurendah tidak berdasar;8.

atau tanam tumbuh;Bahwa Saksi menghadiri sosialisasi sebanyak 5 (lima) kali;Bahwa sosialisasi dikasi pengarahan dan setelah itu dikasi ampolo, lalu mengisidaftar hadir;Bahwa Saksi mengetahui mau dibangun pelabuhan Internasional pada tahun2017;Bahwa Saksi mengetahui sudah lama karena ada dari Dinas Bupati yangmenyampaikannya akan dibangun pelabuhan Internasional didaerah PantaiKijing;Bahwa Saksi menolak karena harga ganti rugi tanah milik Saksi terlalu rendah;Bahwa harga ditawarkan memang diatas NJOP

Pelindo tidak ada membayar ganti rugi dibawah NJOP, yang adadiatas NJOP semua;Bahwa sosialisasi hanya menjelaskan tata cara pelaksanaan harga ganti rugidalam pembebasaan lahan;Bahwa Data yang diminta berupa KTP, KK, Serifikat atau SKT atau SPT;Bahwa Pertemuan kedua membahas tentang pembebasan lahan;Bahwa Pertemuan ketiga yang dibahas tentang harga tanah, bangunan dantanam tumbuh tidak mengikuti NJOP tetapi mengikuti harga pasar sekarang;Bahwa tidak semua warga memiliki hak kepemilikan berupa sertifikat

disekitar pantai kijing bervariasi dari harga Rp 6.000,00 (enamribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);Bahwa NJOP ratarata di wilayah pantai kijing sekitar Rp 40.000,00 (empat riburupiah);Bahwa Faktor bidang perbidang, akses atau jalan raya atau didalam, tanahmatang atau rumah tinggal, alokasi tanah dan posisi tanah;Bahwa Pertemuan yang ke 3 (tiga) pada tanggal 13 Februari 2018 dimanawarga dikasi amplop yang isinya jumlah nominal ganti rugi tersebut;Bahwa Ada isi tulisan

Biaya Pengembangan (Development Charge DC), rumusannya = 0,5%dari NJOP yang berlaku/m?/tahun;b. Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) perhitungan tarifnyaditetapkan Direksi Perum PPS;(Lihat : Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP41/MEN/2007, tertanggal 06 November 2007 tentang PenetapanTarif Pelayanan Penggunaan' Barang/Jasa Yang DikelolaPerusahaan Umum Prasarana Perikanan Samudera (Perum PPS),hal. 3);.

KEP41/MEN/2007, yaitu : 0,5%terhadap NJOP yang berlaku / tahun, yang mana Penggugatmembayar kepada Tergugat II, berupa :e Biaya Pengembangan (DevelopmentCharge), dengan perhitungan = 0,5% xRp. 335.000, / m*/ tahun pada tahun2011 atau sebesar Rp. 1.675, / m?*/tahun atau sebesar Rp. 1.675, / m?

No. 0632211 Developme Rp. 4.000, x 0,5% x NJOP x 0,65% x NJOP 4% x NJOP xnt Charge m? x tahun m?* x tahun X m? x tahun m? x tahun(DC)2 Sumbangan Rp. 1.500, x 0,45%x NJOP x 0,65% x NJOP 2,5% x NJOP xPemelihara m? x tahun m? x tahun xX m? x tahun m? x tahunanPrasarana(SPP)3 Administras 0,50% x NJOP 1% x NJOP x m?xX m? x tahun x tahunLihat: PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.

Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya = 0,5% x NJOP x Luas (m?) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m?) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas (m7?) /tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahan berikutnya;35.Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh Tergugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.

Sumbangan Pemeliharaan Prasarana (SPP) atas tariah yangdisewa dengan perhitungan 0,45% terhadap NJOP yangberlaku/tahun/m?/ atau Rp.!.

tahun 1998/1999 tanah di Wilayah Kuningan, Kecamatan Setiabudi,maka didapat informasi bahwa harga atau NJOP bidang tanah di lokasitersebut berdasarkan Surat Kantor Pelayanan PBB Jakarta Selatantertanggal 31 Mei 1999 No. S.2757/WPJ.06/KB.05.03/1999 adalah:Untuk tahun pajak 1998 NJOP sebesar Rp 10.000.000,/m*;Untuk tahun pajak 1999 NJOP sebesar Rp 10.455.000,/m*;sehingga harga tanah milik para Penggugat tersebut sekarang sebesarRp 10.455.000,/m?

Kerugian materiil: Ganti rugi atas tanah pengganti cumacuma bekas hak EigendomVerponding No. 7267 seluas 16 Ha sebagaimana ditentukandalam Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional No. 188VI1990 tanggal 18 Juni 1990 dengan harga NJOP tahun pajak 1999sebesar Rp 10.455.000,/m* adalah sebagai berikut:160.000 m?

mana kuasatersebut telah dicabut dan dengan demikian gugatan tersebutdilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tidak berdasarhukum;Bahwa yudex facti dan yudex juris juga telah melakukan kekhilafan/kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukumnya, hal tersebutterbukti dari pertimbangan judex facti dan judex juris pada halaman59 alinea ke 6 yang berbunyi:Menimbang bahwa pemberian ganti rugi tersebut diperhitungkandengan harga saat pembayaran, sehingga berdasar bukti P.II hargatanah pada tahun 1999 NJOP

SK.15/Depag/1996 dan dengan demikianbukan diberikan dalam bentuk tanah seluas + 16 Ha dan ganti rugiberupa dengan mendasar dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)sebagaimana pertimbangan judex facti dan dengan demikian judexfacti dan judex juris telah membuat kekeliruan hukum (error yuridis)dan kekeliruan fakta (error facti);Bahwa demikian juga terhadap penentuan besarnya ganti rugi, judexfacti dan judex juris juga telah melakukan kekeliruan yang nyatadalam penerapan hukumnya, terbukti dalam memutus

besarnya nilaiganti rugi, judex facti dan judex juris menggunakan standarberdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berlaku sekarangsebagai pedoman besarnya ganti rugi yang harus dibayar olehPemerintah kepada bekas pemilik tanah partikelir yang terkenaUndangUndang No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan TanahTanah Partikelir;Hal. 21 dari 30 hal.Put.No. 64 PK/Pdt/2007Mohon Majelis Hakim dapat membedakan fungsi dan tujuanpenerbitan penarikan pajak yang peruntukannya sematamata untukpenarikan pajak

NJOP sebagai KetetapanSemula 61.578.100 104.682.770.000 245.004.300Meniadi 61.578.100 104.682.770.000 245.004.300 Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UndangUndang KUP, dengan iniPemohon Banding mengajukan permohonan banding atas KeputusanTerbanding Nomor KEP95/WPJ.29/2014 tanggal 11 Februari 2014sebesar Rp245.004.300,00 dengan dasar hukum, faktafakta, danpenjelasan sebagai berikut:Koreksi Terbanding:Halaman 3 dari 28 halaman.

61.578.100 61.578.100Kelas A42 A42NJOP per m2 (Rp) 1.700 . 1.700NJOP (Rp) 104.682.770.000 104.682.770.00Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 104.682.770.000 104.682.770.002 Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 104.674.770.000 104.674.770.004 Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% 40%5 NJKP 41.869.908.000 41.869.908.0006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 209.349.540 209.349.540Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi6.6

Kelas NJOP per m? (Rp)Per m?

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 104.682.770.0002. NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) 8.000.0003. NJOP untuk penghitungan PBB 104.674.770.0004. Persentase NJKP r 40%Bs NJKP (3x4) 41.869.908.0006.a. PBB yang terutang (Tarif 0,5% x angka 5) 209.349.5406.b. Pengenaan Investasi di Wilayah Tertentu (50% x 6.a) 7. PBB yang harus dibayar (6.a atau 6.b) 209.349.5408. Pokok/jumlah PBB yang masih harus dibayar 196.003.4409. Denda Adminsitrasi Pasal 10 UU PBB 49.000.86010.

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sdri Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu

Gedangasin 1/19 Kelurahan Tandes, Kecamatan Tandes, Surabayadengan mengundang Sdri.Sumilah untuk diberi pemahaman; Bahwa Pemerintah Kota Surabaya Cq Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga danpematusan Kota Surabaya tidak dapat melakukan pembayaran ganti rugi tanahdan bangunan, dikarenakan pihak Sumilah menolak; Bahwa luas tanah yang kena pelebaran jalan seluas 3,8 m2 dan diberi ganti rugisebesar Rp. 2.600.000. per meternya dan sudah ditaksir sesuai denganpasarannya maupun NJOP nya;Bahwa saksi tahu karena

Rekomendasi hasil kajian KJPP MBPRU mengenai besaran tarifperpanjangan PPTI yang wajar di wilayah 5 (lima) BUMNKawasan berdasarkan Nilai Pasar atau NJOP yaitu:Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKT8.7.a. PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) : 10,05% NilaiPasar atau 19,06 NJOP;b. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung : 10,05% NilaiPasar atau 11,65% NJOP;c. PT. Kawasan Industri Medan (Persero) : 12,56% Nilai Pasaratau 17,55% NJOP;d. PT.

Kawasan Surabaya Estate Rungkut : 5,78% Nilai Pasaratau 19,93% NJOP;e. PT. Kawasan Industri Makasar (Persero) : 15,34% NilaiPasar atau 15,22% NJOP;3. Berkenaan dengan butir 2 tersebut di atas, terlampir kamisampaikan resume hasil kajian KJPP mengenai besaran tarifperpanjangan PPTI (HGB di tasa HPL) dari 5 (lima) BUMNKawasan tersebut yang dapat dijadikan sebagai bahanpertimbangan dalam penetapan kebijakan terkait.

Bahwa, selain itu dalam Surat Kementerian BUMN Nomor: S13/D4.MBU/03/2018 tanggal 08 Maret 2018, angka 2huruf a hanya dicantumkan NJOP saja, tetapi Tergugatmencantumkan NJOP (dengan tambahan TahunBerjalan);Bahwa, berdasarkan halhal sebagaimana tersebut di atas, telah jelasdan tegas tindakan Tergugat telah bertindak sepihak dan melampauiwewenang dengan mencantumkan penetapan prosentase yangberbeda dan menambahkan NJOP dengan tambahan NJOPHalaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKT10

Untuk kegiatan usaha:Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKT64.65.66.67.68.Dihitung berdasarkan rumus 5% x (luas tanah x NJOP tahunBerjalan); dan2. Untuk rumah tinggal:Dihitung berdasarkan rumus 2,5% x (luas tanah x NJOP tahunBerjalan);Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai AtasTanah, menyatakan:Pasal 30 huruf a;Pemegang Hak Guna Bangunan Berkewajiban:a.

Subendwipa Jaya pernah mengajukan suratpermohonan rekomendasi untuk perpanjangan HGB; Bahwa tarif yang wajar itu yang saksi ketahui sesuai yang diajukan ditahun 2012 adalah 19,6 x luas x NJOP tahun 2014 disaat masa berlakuHGB habis, jadi bukan NJOP berjalan; Bahwa kalau tarif yang disomasi itu adalah 19,1 x luas x NJOP berjalan;Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor 201/G/2020/PTUNJKTBahwa SK Direksi itu tidak pernah disosialisasikan;Bahwa saksi mengetahui dari dokumen mengenai perpanjangan HGB

Berdasarkan keterangan saksi Sudini Ronda menerangkan bahwatahun 2004 tidak ada pembayaran NJOP karena tanah tersebut sudahdialinkan untuk kepentingan umum ;Bahwa putusan Hakim Tingkat Banding menetapkan harga jual tanahsebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter atas tanahyang di klaim milik Ny Hj.

Nilai jual obyek pajak (NJOP) tahun 2006disekitar/oersebelahan dengan letak obyek sengketa yaitu di Jin.Abunawas, NJOP tanahtanah disekitarnya adalah sebesar Rp. 234.000,(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) hal tersebut berdasarkan bukti P.8dan P.9:Hal ini menunjukan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pembuktianpenggugat khusunya bukti P.8 dan P.9 tentang bukti surat pembayaranPajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga merupakan kesalahanPenerapan Hukum Pembuktian ;2.

No. 2453 K/Pdt/2008menjelaskan tentang Nilai jual tanah tersebut, oleh karena Nilai jual objekpajak biasanya lebih rendah daripada nilai jual Pasar, NJOP hanya dijadikanpatokan oleh pembeli maupun penjual untuk menerbitkan Akte Jual Belidengan menghindari pajak penjualan yang lebih tinggi baik di Notarismaupun di PPAT.

Semakin rendah nilai jual semakin rendah pajaknya untukdibuat akte.Bahwa sebagai perbandingan dengan NJOP disekitar obyek sengketa danNilai jual pasar adalah sangat jauh sekali selesihnya yaitu sebesarRp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per meter s/d Rp. 800.000, (delapanratus ribu rupiah) per meter.Olehnya itu Mohon kiranya majelis Hakim Agung untuk mempertimbangkandemi keadilan dan kepastian hukum atas nilai jual obyek sengketa tersebut,oleh karena Penggugat/Pemohon Kasasi telah mengeluarkan

; 31 (tiga puluh satu) lembar Surat Pernyataan masingmasing Kepala Desayang menerangkan untuk Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di wilayahnyatidak sesuai dengan realita di lapangan. Nilai jualnya sudah mencapaiRp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m? sehingga penentuan hargastandar disesuaikan dengan kondisi lapangan;Atas dasar permintaan mereka Terdakwa yang mengaku sebagai kuasawarga dan berdasarkan suratsurat yang dipersiapbkan mereka Terdakwatersebut, selanjutnya oleh saksi Ir.

atas penetapan hargakompensasi menjadi Rp6.500,00/m* ;Bahwa Surat Pernyataan yang ditandatangani masingmasing koordinator/wakil warga yang diketahui masingmasing Kepala Desa yang menyatakantanah yang terlewati SUTET tidak laku dijual atau harganya rendah, tanahmenjadi tidak produktif jika hujan warga tidak berani menggarap danmeminta kompensasi sebesar Rp50.000,00/m* dan Surat Pernyataanmasingmasing Kepala Desa yang menyatakan bahwa harga tanah sawahdan pekarangan menurut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

sehingga penentuan harga standar disesuaikan dengan kondisi lapangan,namun kenyataannya berdasarkan keterangan masingmasing Kepala Desabahwa diwilayahnya belum mencapai harga tersebut dan masih berkisar +Rp30.000,00 atau naik 30% dari nilai NJOP PBB tergantung dari lokasi tanah,bahwa berdasarkan ratarata NJOP PBB tahun 2005 Kantor Pelayanan PajakPratama Demak nilai kompensasi untuk masingmasing jenis tanah sesuaiLampiran Surat Keputusan Mentamben No. 975 K/47/MPE/1999 adalahRp3.600,00/m*.

dan SuratPernyataan masingmasing Kepala Desa yang menerangkan untuk Nilai JualObyek Pajak (NJOP) di wilayahnya tidak sesuai dengan realita di lapanganyang nilai jualnya sudah mencapai Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/m. Sehingga Ketua Tim Pembebasan Tanah PT.

Rp.103.000,/m2,sedangkan apresial kedua Rp.550.000,/m2 dengan NJOP Rp.394.000,/m2 ;Bahwa bedanya begitu jauh karena ada ketimpangan NJOP, Wedoro sudah naik,untuk desa Janti belum naik ;Bahwa PT.

Bahwa desa Permisan termasuk wilayah Jabon, dan untuktanah tambak di desa Permisan sekarang NJOP nyaRp.7.150,/M2, sedang pada tahun 2005 NJOP kuranglebih Rp.5.000, /M2 ;5. Bahwa kenaikan NJOP sejak tahun 2005 sampai tahun2010 satu kali pada tahun 2007 apa tahun 2008 ;6. Bahwa tanah tambak sertifikat No.163 seluas 14.645 M2dengan tanah sekitarnya NJOP nya sama ;7. Bahwa sertifikat No.163 atas nama Kurniawan Hidayat ;8.

setiap tahunnya, tapi sejak tahun2005 sampai dengan 2008 untuk desa Janti tidak ada perubahan ;84Bahwa untuk tanah kas desa Janti sesuai dengan basis data PBBluasnya 10.000 M2dan NJOP nya Rp.103.000, /M2, NJOP nomornya ialah 35.15.140.015.001.0014.0.

,awal tahun 2009 naik menjadi Rp.128.000, /M2 ;Bahwa kenaikan NJOP tidak tentu, untuk wilayah yang strategis dan prospeknyabagus cepat naik misalnya dipinggir jalan NJOP nya lebih sering disesuaikansedangkan untuk wilayah yang kurang strategis biasanya 3 tahun sekali ;Bahwa harga tanah ada yang lebih tinggi dari NJOP, ada yang lebih rendah dariNJOP ;Bahwa kalau harga tergantung dari kesepakatan para pihak, itu akan menjadi dasarbagi kita untuk meninjau NJOP PBB, misalnya NJOP Rp.103.000, /M2 sedangkanharga

tanah laku Rp. 200.000, itu berarti tahun depan kita akan naikkan menjadiRp.180.000, atau Rp.190.000, jadi mendekati terus harga tanah ;Bahwa kalau untuk meninjau NJOP PBB dalam satu tahun itu denganmenyesuaikan harga pasar, tetapi kalau harga pasar mungkin bisa naik berlipatlipat ;Bahwa untuk NJOP tidak bisa naik 2 kali dalam sehari, karena untuk kepentinganpengenaan PBB ditentukan oleh Dirjen Pajak, tetapi kalau untuk NJOP pasaran bisasaja karena NJOP pasar yaitu NJOP yang terjadi di pasar yang

No. 712 K/Pdt/2010 HGB HGB di atas HPL HGB dapat diperpanjang setiap 20 tahun dengan biaya sebagai berikut: 2/3 x 1% (Luas Tanah x (NJOP60jt) x50 %HGB diatas HPL dapat diperpanjang 20 tahunSELAMA MASIH MENDAPATKAN REKOMENDASI dari pemilik tanah dengan biaya + 16 x lebih mahaldari HGB sbb: 5% x Luas Tanah x NJOP Barulah HGB dapat diperpanjang sesuai dengan Surat Rekomendasi yang didapat, dengan biaya sbb:2/3 X 1% Luas Tanah x (NJOP60 Jt) x 50% Nilai Bertambah sejalan dengan waktu karena Nilai Properti

menunurun sejalan dengan waktuladanya TANAH BERSAMA karena tanah bukan milik bersama Suatu saat Negara ingin memakai Tanah tersebut maka Pemilik mendapat ganti rugi sebesar 80 Setiap saat Dille% Nilai NJOP saat ini memberikanrekomendasi atauatauterjadi kebakaran.

Dapat dijadikan jaminan kredit ke BankNilai Agunan TinggiTidak semua Bank mau menerima Sertifikat HGB di atas HPL sebagai jaminan kredit Bila bias NilaiAgunan rendah dan setiap tahun menurundikarenakan bangunan yang semakin tua (TIDAKADA TANAH) Terjadi Jual Beli masingmasing dikenakan pajak 5 % seperti layaknya jTerjadi Jual Beli, selain masingmasing cJual Beli Rumah sebesar 2,5% Luas Tanah x NJOP Hal. 4 dari 44 hal. Put.

Bahwa pada waktu itu, TA2013 pembebasan tanah penduduk untukproyek pembangunan Jalan Gatot Subroto Kelurahan Kaluku BodoaKecamatan Tallo Kota Makassar sebesar Rp. 2.000.000/meternya,sehingga seharusnya Penggugat dibayar oleh Tergugat luas tanahnya1.360 m2 x Rp. 2.000.000 = Rp. 2.720.000.000 (dua miliar tujuh ratus duapuluh juta rupiah) berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp.537.000/meter.Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2020/PN Mks6.Bahwa oleh karena Tergugat tidak

membayar Penggugat tepat waktu,dantahun 2015 NJOP tanah tersebut sebesarRp. 1.573.000 permeter,maka suatu kewajaran jika Tergugat membayar Penggugat denganrincian luas tanah 1.360m?

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hargapembebasan tanah luas tanah 1.360 m2 x Rp. 2.000.000 = Rp.2.720.000.000 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);Menghukum Tergugat sebagai akibat keterlambatan membayar kepadapenggugat berdasarkan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tahun 2020 yaitu1.360 x Rp. 4.000.000 = Rp. 5.440.000.000, (lima miliar empat ratusempat puluh juta rupiah)Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya

Bahwa pihak Tergugat membantah dalil pihak Para Penggugatyang menyatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad yang tidakbaik, bahwa pada saat di laksanakan mediasi yang diselenggarakanoleh Pihak Pengadilan Agama Kota Palu bahwa Tergugat mempunyaiitikad baik yang di dengar langsung oleh Mediator, bahwa Tergugatakan membeli tanah tersebut dan akan memberikan bagian hargatanah kepada para penggugat sesuai dengan harga Nilai Jual ObjekPajak (NJOP) bahkan Tergugat akan mambayar lebih dari harga NilaiJual

Objek Pajak (NJOP) selama tidak memberatkan Tergugat;3.

Putusan No.500/Pdt.G/2020/PA.PalPalu, Mediator memerintahkan Para Penggugat untukNilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari harga tanah yangjketa di antara kami bersaudara, namun pada saat @lanjutnya Para Penggugat tidak melasanakan atauharga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), karena TergugatPalu.4.

1996 Penggugat membeli Objek Sengketa dari Raden Ayu Manahilliyahadalah sebesar Rp. 775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Rupiah),yang mana nilai NJOP tanah Obyek sengketa pada tahun 1996 adalahsebesar Rp. 420.481.000, (empat ratus dua puluh juta empat ratus delapanpuluh satu ribu Rupiah).Bahwa oleh karena harga jual belli objek sengketa yang tertera dalam AJBNomor : 1/Kebayoran Baru/1999 antara Penggugat kepada AlmarhumahNASRIN INSIJAH FAGI yang dibuat dan tandangani dihadapan Tergugat

IVnilainya sangatlah jauh dibawah harga NJOP tahun 1999 dan sangat jauhpula jika dibandingkan dengan nilai jual beli tahun 1996 yang dilakukanantara Penggugat dengan Raden Ayu Manahilliyah, tentunya hal ini telahmelanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 Tentang BeaPerolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang menyatakan sebagai berikut:Hal 5 Put.

Maka dari itu perbuatanAlmarhumah NASRIN INSIJAH FAGI, Tergugat IV yang mencantumkan nilaijual beli sebagaimana Akta Jual Beli Nomor: 1/Kebayoran Baru/1999 dibawahnilai NJOP tahun 1999 dapat dikategorikan melanggar UndangUndangNomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah DanBangunan, karena untuk menetapakan besarnya BPHTB yang objektifharuslah dihitung berdasarkan NJOP PBB.9.

Perbuatan Almarhumah NASRIN INSIJAH FAGI bersamasama denganTergugat IV menetapkan harga jual beli dibawah harga NJOP tahun1999, yakni sebesar Rp. 210.480.00, (dua ratus sepuluh juta empatratus delapan puluh juta Rupiah), sehingga menghilangkan kewajibanAlmarhumah NASRIN INSIJAH FAGI untuk membayar kekurangan jualHal 7 Put.

Perbuatan Tergugat IV yang telah mencantumkan harga jual beli objeksengketa yang tertera dalam AJB Nomor : 1/Kebayoran Baru/1999antara Penggugat dengan Almarhumah NASRIN INSIJAH FAGI yangdibuat dan tandangani dihadapan Tergugat IV dimananilainyasangatlah jauh dibawah harga NJOP tahun 1999 dan sangat jauh pulajika dibandingkan dengan nilai jual beli tahun 1996 yang dilakukanantara Penggugat dengan Raden Ayu Manahilliyah;Bahwa terhadap kerugian materil tersebut sangat berpotensi menimbulkankerugian

dengan keadaanbangunan sebagaimana adanya saat dibuat perjanjian jualbeli, namunpenawaran tersebut ditolak oleh Tergugat I, dengan alasan harga yang pantasuntuk Ruko dengan nomor 4 dan nomor 5 dengan batasbatas tersebut di atasadalah 270.000.000, (dua ratus tujuh puluh juta rupiah); Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas telah melanggarhukum dengan menyalahgunakan kesempatan/keadaan, karena telahmengajukan harga yang tidak sepantasnya kepada Penggugat;Bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP

dikali NJOP sebesar Rp. 614.000, (enam ratus empat belas riburupiah) per meter persegi = Rp. 132.624.000, (seratus tiga puluh dua jutaenam ratus dua puluh empat ribu rupiah);Halaman 7 dari 47 halamanPutusan No.01/Pdt.G/2013/PNLGS151617Bahwa penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik haruslah dinyatakansebagai pihak yang berhak atas tanah ruko nomor 4 dan nomor 5 denganbatasbatas tersebut di atas, dengan membayar harga tanah kepada Tergugat Idan Tergugat II sesuai dengan NJOP yaitu sebesar Rp.

Tergugat IV)e Sebelah timur dengan tanah milik Zakaria Passe;e Sebelah Barat dengan jalan raya; 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melakukan pemecahansertifikat induk Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 478/1980 tanggal 15April 1980 dipegang oleh Tergugat I, untuk dibuat Sertifikat Hak Milikterhadap Ruko dengan nomor 4 dan nomor 5 dengan batasbatas tersebut diatas, atas nama Penggugat, dengan kompensasi menerima pembayaran hargatanah kepada Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan NJOP

Solusitersebut ditawarkan agar kerugian penggugat, Tergugat I dan II tidak semakinbesar dan lama.; e Bahwa penawaran dilakukan Tergugat I adalah wajar waktu itu Rp.270.000.000.berdasarkan yang umum yang dilakukan orang, menjual tanah untuk muka rukoyang ada di daerah Langsa dan mungkin juga daerah Aceh lainnya, bukan dinilaiberdasarkan NJOP ( bedasarkan kesepakatan yeBahwa tidak mungkin penggugat sudah merasa sebagai pihak yang berhakatas tanah + bangunan ruko nomor 4 dan 5 dengan cukup membayarRp

Langsa Kota; bahwa berdasarkancatatan di kantor Desa, NJOP berdasarkan SPPT PBB atas tanah objek sengketatersebut adalah sebesar sebesar Rp. 614.000, (enam ratus empat belas ribu rupiah)per meter persegi, sedangkan menurut Keputusan Walikota Langsa Nomor47/900/2013 tanggal 23 Januari 2013 tentang Besaran Nilai Jual objek pajak dalamWilayah Kota langsa Tahun 2013, Nilai jual atas tanah objek sengketa yang terletakdi Jalan H. Agus Salim Gampong Blang Kec.

Yos Soedarsoyang dibangun oleh Pemerintah RI c.q Depertemen Pekerjaan Umum c.qDirjen Bina Marga dengan dana bantuan Bank Dunia melalui NegaraJapan ;Bahwa tanahtanah tersebut diatas seluas 10.850 M2 mendapat uangganti rugi dari Pemerintah RI dan ada pada Pemerintah DKI Jakarta c.qGubernur DKI Jakarta c.q Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta ( TurutTergugat ) dengan perhitungan NJOP tahun berjalan 2008 yaitu NJOP/permeter persegi seharga Rp. 6.805.000. X 10.850 M2 = Rp. 73.834.250.000.

Rusman perihal Nilai Jual objek Pajak ( NJOP )Jl. Jend A. Yani Kel.

Yos Soedarso yang dibangunoleh Pemerintah RI c.q Depertemen Pekerjaan Umum c.q Dirjen Bina Margadengan dana bantuan Bank Dunia melalui Negara Japan ;Bahwa tanahtanah tersebut diatas seluas 10.850 M2 mendapat uang gantirugi dari Pemerintah RI dan ada pada Pemerintah DKI Jakarta c.q GubernurDKI Jakarta c.q Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta ( Turut Tergugat )dengan perhitungan NJOP tahun berjalan 2008 yaitu NJOP/permeter persegiseharga Rp. 6.805.000.

(Kepala Pendidikan dan PelatihanMahkamah Agung RI) dalam halaman 398 jelasjelas dikatakan Penentuanharga limit lelang mempertimbangkan harga NJOP, digabungkan dengan hargapasaran dibagi menjadi 2 (dua) dibuat sebagai standard harga limit lelang ;Bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan Nomor 012/Birdie/Somasi/XI/08 tanggal 17 November 2008 telah memberikan Somasi kepada Tergugatuntuk tidak melanjutkan proses pelelangan sebelum masalah ini selesai,Somasi mana ditembuskan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan

(Kepala Pendidikan dan Pelatikan Mahkamah Agung RI) dalam hal. 398 yangmenjelaskan sebagai berikut penentuan harga limit lelang mempertimbangkanharga NJOP (PBB), digabungkan dengan harga pasaran dibagi menjadi 2 (dua)dibuat sebagai standard harga limit lelang .Bahwa sebaliknya yang dilakukan oleh Tergugat Dalam Kasasi adalahmenentukan nilai limit lelang dengan harga serendahrendahnya jauh dari hargadasar NJOP PBB apalagi dari harga pasar, dengan membuat nilai taksasi (NilalLimit) yang dibuat sendiri