Ditemukan 4978 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kedaluwarsa kadaluarsa kedaluarsa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2016 — Putus : 22-12-2016 — Upload : 17-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 535 K/TUN/2016
Tanggal 22 Desember 2016 — PT. BELUNKUT VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU., II. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG RANTAU PRAPAT., III. ZAINUDDIN, DKK., IV. PT. BANK SYARIAH MANDIRI., V. PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA TBK, CBANG RANTAU PRAPAT;
95 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Gugatan Penggugat Kadaluwarsa Atau Lewat Tenggang WaktuTermasuk Penyerahan Perbaikan Formal Surat Gugatan PenggugatTertanggal 29 JULI 2015 Telah Lewat Tenggang Waktu.A.
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 19-01-2017 — Putus : 28-04-2017 — Upload : 16-04-2018
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 4-K/PM III-14/AD/I/2017
Tanggal 28 April 2017 — Oditur:
REMAN, S.H. M.H.
Terdakwa:
Budiono
48 — 23
  • Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa;d. Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Sedang yang dimaksud jelas adalah penuntut umum harusmampu merumuskan unsurunsur delik yang didakwakan sekaligusmemadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta yang dilakukanTerdakwa). Yang dimaksud lengkap adalah uraian surat dakwaan harusmencakup semua unsur yang ditentukan undangundang secaralengkap.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-02-2016 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 05/PID/TPK/2016/PT.DKI
Tanggal 14 Maret 2016 — HANDOKO LIE
202 — 141
  • karena pihak developer tidak melaksanakanpembangunan atas perumahan karyawan sebanyak 288 buah baik diGang Buntu maupun di Pulau Brayan serta tidak melaksanakanrenovasi dan pengossongan rumahrumah dinas di JalanGaharu ;e Pihak KAI dirugikan baik waktu dan materi karena lamanyapelaksanaan pembangunan yang tidak direalisasikan oleh developerdari tahun 1992 hingga saat ini atau kurang lebih selama 21tahun ;e Pihak Developer sebaiknya mengikuti proses dari awal kembalimengingat lama waktu dan sudah kadaluwarsa
    dirugikan karena pihak developer tidakmelaksanakan pembangunan atas perumahan karyawan sebanyak288 buah baik di Gang Buntu maupun di pulau Brayan serta tidakmelaksanakan renovasi dan pengossongan rumahrumah dinas diJalan Gaharu ;Pihak KAT dirugikan baik waktu dan materi karena lamanyapelaksanaan pembangunan yang tidak direalisasikan olehdeveloper dari tahun 1992 hingga saat ini atau kurang lebihselama 21 tahun ;Pihak developer sebaiknya mengikuti proses dari awal kembalimengingat lama waktu dan sudah kadaluwarsa
Pengadilan PN CIBINONG Perdata Tanah
Putus : 04-03-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN CIBINONG Nomor 106/Pdt.G/2013/PN.CBN
Tanggal 4 Maret 2014 — -H. DJUNAIDI, SH x -KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR -IE KIAN TJOAN
61 — 122
  • jawaban Tergugat I tersebut adalah salah karena bertentangandengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 157 K/Sip/1975 tertanggal1891976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 457 K/Sip/197493tertanggal 991976 yang menyatakan Hak Penggugat untuk menggugattanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluwarsa;Lampaunya waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak;Bahwa setelah mencermati dan menelaah materi dari eksepsi tersebut, makauntuk mengetahui apakah gugatan tersebut kadaluwarsa
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 13-09-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 146-K/PM.III-12/AD/IX/2017
Tanggal 12 Desember 2017 — MUJIANTO Pelda NRP 21950205530174;
139 — 87
  • Asmad mengingat ransum TNI tersebuthampir kadaluwarsa sehingga Terdakwa memberikan harga murahkepada Sdr. H. Asmad apalagi mengambil dalam jumlah banyak danternyata Sdr. H. Asmad mengambil sebanyak 500 (lima ratus) karton.17. Bahwa yang membeli Ransum TNI dari Terdakwa antara lainadalah sebagai berikut:a. Saksi Rachmad Aidil membeli ransum TNI jenis campuran(T2 Sp, T2 PJ, C1, Parafin, FD3 dan Konserven) + 200 (duaratus) karton.b. Sdr.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 04-05-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 37/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel
Tanggal 9 Juni 2015 — NOVEL Bin SALIM BASWEDAN (NOVEL BASWEDAN), beralamat di Jln. Deposito Rt. 003 Rw. 010 No. T. 8 Pegangsaan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ahmad Biky, S.H., Alghiffari Aqsa, S.H., Alvon Kurnia Palma, S.H., Andi Muttaqim, S.H., Asfinawati, S.H., Bahrain, S.H., Boedhi Widjardjo, S.H., Chrisbiantoro, S.H., LL.M., Febi Yonesta, S.H., Haris azhar, S.H., M.A., Hermawanto, S.H., M.H., Ichsan Zikry, S.H., Jeremiah U. H. Limbong, S.H., Johanes Gea, S.H., Judianto Simanjuntak, S.H., Lelyana Santoso, S.H., Moch Ainul Yakin, S.H., Muhamad Isnur, S.H.I., Muji Kartika Rahayu, S.H., Nurkholis Hidayat, S.H., Putri Kanesia, S.H., Ridwan Bahar, S.H., Saor Siagian, S.H., Tommy A. Tobing, S.H., Uli P. Sihombing, S.H., LL.M., Yati Aandriani, S.H., Yulius Ibrani, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2015, disebut sebagai PEMOHON ; Lawan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq BADAN RESERSE KRIMINAL cq DIREKTUR TINDAK MUPIDANA UM, beralamat di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Brigjen Pol. Ryky HP Sihotang, S.H., Kombes Pol. Dr. Agung Makbul, Drs., S.H., M.H., Kombes Pol. S.I.S Mulyono, S.H., M.H., Kombes Pol. Deddy Sudarwandi, S.H., M.H., Kombes Pol. Drs. Prio Soekotjo., Kombes Pol Anwar Effendi, S.I.K., S.H., M.H., AKBP Agus Prasetyono, S.I.K, M.H., AKBP Adri Effendi, S.H., M.H., AKBP Fidian Suprihati, S.H., M.H., AKBP Binsan R. Simarangkir, S.H., Pembina I Bambang Wahyu Broto, S.H., Pembina Syahril, S.H., Joel Baner Toendan, S.H., M.H., Hartanto, S.H., Ignatius Supriyadi, S.H., Marselinus Kurnia Rajasa, S.H., LL.M., Hertanto, S.H., DR. R.M. Panggabean, S.H., M.H., Banuara Manurung, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2015, disebut sebagai TERMOHON;
1179 — 978
  • Pemohonselanjutnya berpendapat bahwa penangkapan terhadap Pemohonmelanggar prosedur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b Perkap 14/12;Selain itu, menurut Pemohon, Termohon melanggar prosedurkarena memasuki bagian rumah Pemohon yang tidak diijinkan yaitunaik ke lantai 2 untuk mengikuti Pemohon saat Pemohon akanberganti pakaian (vide Sub Bagian B.1. butir 813 halaman 67Surat Permohonan Praperadilan yang tidak bertanggal);Alasan KPenangkapan terhadap Pemohon didasarkan pada SuratPenangkapan yang sudah kadaluwarsa
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-02-2020 — Putus : 06-05-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 97/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : Suwarno
Pembanding/Penggugat II : Alm. Bejo Sastro Tumini
Pembanding/Penggugat III : H. Zainal Abidin
Pembanding/Penggugat IV : Abdullah
Pembanding/Penggugat V : Wilson Sihombing
Pembanding/Penggugat VI : Baharatua Sipahutar
Pembanding/Penggugat VII : Sahat M. Tampubolon
Pembanding/Penggugat VIII : Sumilir
Pembanding/Penggugat IX : Alm. Suman Purba Tama Riana D
Pembanding/Penggugat X : H. Tugino
Pembanding/Penggugat XI : Eddi Sofyan
Pembanding/Penggugat XII : Suharto
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum PERUM Damri
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
99 — 80
  • Bahwa dengan adanya 2 (dua) ketentuan UndangUndangMahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah tersebut, maka tuntutanyang melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun menjadi kadaluwarsa TetapBerlaku bagi penggugat yang telah diberhentikan sebelum pembacaanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUUX/2012 yang dibacakantanggal 19 September 2013;5. GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL)Hal 84 dari 103 hal. Puts. Perk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-06-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Juni 2016 — 1. BAMBANG SETIAWAN, DKK VS PT. MUSI RAWAS
115 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pleno Sub Kamar Perdata Knusus Mahkamah Agung RIpada huruf B diangka 6 yang kemudian menjadi lampiran surat edaranMahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 selengkapnya berbunyi:= Penerapan Pasal 1979 KUH Perdata (BW): Dalam Perkara PHIyang diputus ditingkat Pengadlian Negeri gugatan dinyatakan tidakdapat diterima karena syarat formil tidak terpenuhi, kemudiangugatan diajukan kembali untuk kedua kalinya, apabila dihitung danputusan dalam gugatan pertama telah lewat waktu satu tahun dangugatan menjadi kadaluwarsa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-02-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 15 Desember 2015 — MARINGAN ARUAN, SE, LAwan PT. HONDA PROSPEK MOTOR,
305 — 245
  • Sel.1212e.(2)(3)(4)tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, prosespengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentusebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barangdan/atau jasa tersebut;tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/ataujasa tersebut;. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-04-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 170/PDT/2015/PT-MDN
Tanggal 2 Desember 2015 — ABDUL HARIS NASUTION, S.Sos LAWAN PT. PD. PAYA PINANG, DKK
65 — 214
  • yaitu seluas lebin kurang 27Ha (selanjutnya disebut Sub B Objek Perkara II) telah dikuasai dandiusahai oleh tergugatVIll dan tergugatIX dengan menanam pohonkelapa sawit diatasnya.e Bahwa akan tetapi gugatan terhadap tergugatVIIl dan tergugatIXdidaftarkan penggugat melalui Pengadilan Negeri Tebing Tinggi padatanggal 25 Oktober 2013 register perkara No.62/Pdt.G/2013/PNTTD.e Bahwa ketentuan Pasal 1967 KUH.Perdata menyebutkan bahwa semuatuntutan hak baik yang bersifat kKebendaan maupun perorangan hapus(kadaluwarsa
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Formiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2522 — 713
  • Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • pelanggaran tertentu" adalah :a. mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi,membahayakan ketertiban atau kKeamanan lalu lintas atau yangmungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;b. mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapatmemperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tandanomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atautanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuanperaturan perundangundangan lalu lintas jalan atau ia dapatmemperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
143 — 26
  • tersebut, PenasihatHukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi), yang dibacakandi depan persidangan pada tanggal 23 Mei 2016, yang pada pokoknyaberkesimpulan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak terangdan kabur karena bukan perkara tindak pidana melainkan dalam lingkup jurisdiksihukum administrasi negara, surat dakwaan tidak berdasarkan hukum danbertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung No.B046/A/PD.1/08/2008tanggal 7 Agustus 2008, serta dakwaan Penuntut Umum telah kadaluwarsa
    Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena telah kadaluwarsa;5. Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa adalah batal demi hukum;6. Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa adalah cacat hukum olehkarenanya tidak dapat diterima;7. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;8. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula;9.
Pengadilan PN RUTENG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 27-01-2021
Putusan PN RUTENG Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Rtg
Tanggal 11 Januari 2021 — Penggugat: 1.REWOS EDDY FX ADUARDUS 2.JOSEPHINE REWOS 3.HELENA JENNY REWOS 4.HENDRIKUS ADRIAN REWOS 5.ERNESTIN SULASTRI REWOS 6.ALEKS ALIM REWOS 7.WIHWELMUS WIMS REWOS 8.MARIA ALUYSIA SETIA REWOS 9.ALOISIUS MARIANTO REWOS 10.YOHANES YANIANTO REWOS 11.MAXSIMUS RAMBUNG Tergugat: 1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESI CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA MENDAGRI CQ PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR PEMPROV NTT CQ PEMERINTAHAN KABUPATEN MANGGARAI PEMKAB MANGGARAI 2.BLASIUS MEMPONG 3.KORNELIA KABUS 4.ADNAN HIDAYAT Turut Tergugat: 1.SYARIFUDIN 2.SUGIONO 3.EDDY TANJUNG 4.ALI HASAN 5.FENTI RAHAYU 6.IBNU ALI 7.MARDI YANTO 8.ANDRE 9.MIFTAHUL 10.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI
211 — 316
  • Ratiem dan kemudianoleh anakanaknya, hak mereka sebagai ahli waris lain dari almarhumAtma untuk menentut tanah tersebut telah sangat lewat waktu(rechtsverweking).Putusan Mahkamah Agung No.26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan : Menurut ketentuanpasal 835 B.W. suatu gugatan perdata menjadi Kadaluwarsa di dalamwaktu 30 (tiga puluh) tahun.Putusan Mahkamah Agung No.408 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember1975 yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan : Selama 30tahun
    Hal ini sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalamputusan pengadilan yang memiliki pandangan yang sama yakni:1)Putusan Mahkamah Agung No.26 K/Sip/1972, tanggal 19 April 1972yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan : Menurut ketentuanpasal 835 B.W. suatu gugatan perdata menjadi Kadaluwarsa di dalamwaktu 30 (tiga puluh) tahun.Putusan Mahkamah Agung No.408 K/Sip/1973, tanggal 9 Desember1975 yang Kaidah Hukumnya antara lain menyatakan : Selama 30tahun lebih, pihak Penggugat telah bersikap
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
204 — 32
  • tersebut,PenasihatHukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi), yang dibacakandi depan persidangan pada tanggal 23 Mei 2016, yang pada pokoknyaberkesimpulan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak terangdan kabur karena bukan perkara tindak pidana melainkan dalam lingkup jurisdiksihukum administrasi negara, surat dakwaan tidak berdasarkan hukum danbertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung No.B046/A/PD.1/08/2008tanggal 7 Agustus 2008, serta dakwaan Penuntut Umum telah kadaluwarsa
    Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena telah kadaluwarsa;5. Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa adalah batal demi hukum;6. Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa adalah cacat hukum olehkarenanya tidak dapat diterima;7. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;8. Memulihkan nama baik, harkatdan martabat Terdakwa pada keadaan semula;9.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
118 — 18
  • keberatan (eksepsi), yang dibacakandi depan persidangan pada tanggal 23 Mei 2016, yang pada pokoknyaberkesimpulan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak terangHalaman 42 dari 172 Putusan Nomor: 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgdan kabur karena bukan perkara tindak pidana melainkan dalam lingkup jurisdiksihukum administrasi negara, surat dakwaan tidak berdasarkan hukum danbertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung No.B046/A/PD.1/08/2008tanggal 7 Agustus 2008, serta dakwaan Penuntut Umum telah kadaluwarsa
    Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena telah kadaluwarsa;5. Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa adalah batal demi hukum;6. Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa adalah cacat hukum olehkarenanya tidak dapat diterima;7. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;8. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula;9.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-11-2016 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 03-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 820/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL.
Tanggal 14 Nopember 2018 — ANGGIAT NAPITUPULU, S.H. Lawan PT. TELKOMSEL INDONESIA, TBK., Dkk
221 — 138
  • ataukemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atauketerangan barang dan/atau jasa tersebut;5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, prosespengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentusebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barangdan/atau jasa tersebut;6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasatersebut;Hal 24 dari 109 Hal Putusan No. 820/Pat.G/2016/PN.Jkt.Sel7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
120 — 19
  • tersebut, PenasihatHukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi), yang dibacakandi depan persidangan pada tanggal 23 Mei 2016, yang pada pokoknyaberkesimpulan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak terangdan kabur karena bukan perkara tindak pidana melainkan dalam lingkup jurisdiksihukum administrasi negara, surat dakwaan tidak berdasarkan hukum danbertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung No.B046/A/PD.1/08/2008tanggal 7 Agustus 2008, serta dakwaan Penuntut Umum telah kadaluwarsa
    Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena telah kadaluwarsa;5. Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa adalah batal demi hukum;6. Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa adalah cacat hukum olehkarenanya tidak dapat diterima;7. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;8. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa pada keadaan semula;9.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUWARDI
141 — 44
  • tersebut, PenasihatHukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi), yang dibacakandi depan persidangan pada tanggal 23 Mei 2016, yang pada pokoknyaberkesimpulan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak terangdan kabur karena bukan perkara tindak pidana melainkan dalam lingkup jurisdiksihukum administrasi negara, surat dakwaan tidak berdasarkan hukum danbertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung No.B046/A/PD.1/08/2008tanggal 7 Agustus 2008, serta dakwaan Penuntut Umum telah kadaluwarsa
    Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena telah kadaluwarsa;5. Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa adalah batal demi hukum;6. Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa adalah cacat hukum olehkarenanya tidak dapat diterima;7. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;8. Memulihkan nama baik, harkatdan martabat Terdakwa pada keadaan semula;9.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
107 — 28
  • tersebut, PenasihatHukum Terdakwa menyatakan mengajukan keberatan (eksepsi), yang dibacakandi depan persidangan pada tanggal 23 Mei 2016, yang pada pokoknyaberkesimpulan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak terangdan kabur karena bukan perkara tindak pidana melainkan dalam lingkup jurisdiksihukum administrasi negara, surat dakwaan tidak berdasarkan hukum danbertentangan dengan Surat Edaran Jaksa Agung No.B046/A/PD.1/08/2008tanggal 7 Agustus 2008, serta dakwaan Penuntut Umum telah kadaluwarsa
    Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena telah kadaluwarsa;5. Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa adalah batal demi hukum;6. Menyatakan surat dakwaan atas nama Terdakwa adalah cacat hukum olehkarenanya tidak dapat diterima;7. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;8. Memulihkan nama baik, harkatdan martabat Terdakwa pada keadaan semula;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KAHARUDIN VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI., II. ASNI;
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa di dalam hukum adat atas tanah tidak dikenal adanyalembaga kadaluwarsa akan tanah seperti Veraring dalamKUHPerdata sebagai dasar untuk memperoleh sesuatu hakatas tanah karena lewatnya waktu tertentu ;b.