Bahwa berhubung Penggugat tidak mampu sesuai dengan suratketerangan dari Kelurahan manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejotanggal 01 Februari 2016 No 470/28/436.10.105/2016 maka Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya agar dibebaskan daribiaya perkara9. Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketuapengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksaPenggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.

beragama Islam;Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta nikahkarena pernikahan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama KecamatanLabuhan Badas Kabupaten Sumbawa;Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupaSurat Keterangan Miskin dengan Nomor : 461 / 168 / SBTK/ VII / 2019tanggal 04072019 dikeluarkan oleh Kepala Surat Keterangan yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Sebotok Kecamatan Labuhan Badas.Kabupaten Sumbawa; dan karenanya Penggugat mohon dibebaskan daribiaya

daribiaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan AgamaMataram tahun 2021;Berdasarkan alasanalasan/dalildalil tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon Il mohon agar Ketua Pengadilan Agama Matarammemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon danPemohon Il;2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il ;3.

Membebaskan Pemohon dan Pemohon II daribiaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan AgamaMataram tahun 2021;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan paraPemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikannasehat terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohonberdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetapkepada permohonannya;Bahwa,selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratpermohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankanoleh para Pemohon

daribiaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan AgamaMataram tahun 2021;Berdasarkan alasanalasan/dalildalil tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon Il mohon agar Ketua Pengadilan Agama Matarammemeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanpenetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon danPemohon Il;2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il ;3.

Membebaskan Pemohon dan Pemohon II daribiaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan AgamaMataram tahun 2021;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan paraPemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikannasehat terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohonberdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetapkepada permohonannya;Bahwa,selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratpermohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankanoleh para Pemohon

pernah datang tanpa alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Para Pemohon menjadi sebuah kesatuan yang tidakterpisahkan dalam mengajukan permohonan ini, oleh karenanya ketika telah dipanggilsecara sah dan patut ternyata Pemohon I tidak pernah datang menghadap di persidangan,maka ketidak hadiran tersebut harus dianggap tidak bersungguhsungguh dalammengajukan perkara dan sesuai dengan Pasal 124 HIR, perkara a quo harus digugurkan;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar dibebaskan daribiaya

No. 941/Pdt.G/2019/PA.SmdgRegolwetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang.tertanggal 05 Maret 2019, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan daribiaya berperkara (cumacuma).8.

2019/PA.Srg, selain mengajukan pokok perkara jugamengajukan permohonan yang berkenaan dengan izin beracara secara CumaCuma di Pengadilan Agama Serang; Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan,Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telahdiusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkandengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon,; Menimbang, bahwa oleh Karena Pemohon mohon agar dibebaskan daribiaya

ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor:440/236/Kesra/IX/2021, tanggal 27 September 2021 dan telah dibebaskan daribiaya

ternyata tidak terdaftar diKantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini Pemohon danPemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalammenguruS pembuatan akta kelahiran, yang memerlukan penetapanpengesahan nikah;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il adalah orang yang tidak mampu/miskinsebagaimana Surat Keterangan Tidak mampu yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabuapten Lombok Timur nomor:440/266/Kesra/IX/2021, tanggal 23 September 2021 dan telah dibebaskan daribiaya

Pemohonharusdinyatakan gugur ;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara menurut ketentuan Pasal 89Ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon, namun oleh karena Pemohon mengajukan permohonanperkara secara prodeo, dan meskipun permohonan prodeo tersebut belumdiperiksa, sedang pemohon tidak pernah hadir maka Pemohon dibebaskan daribiaya

ada nafkahTergugat untuk Penggugat apalagi Tergugat telah menikah lagi denganperempuan lain;Bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut Penggugatmembenarkannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akanbercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;Bahwa atas permohonan prodeo Penggugat Ketua Pengadilan AgamaPolewali telah mengeluarkan Penetapan Nomor 1036/LPBP/2014/PA Pwitanggal 12 November 2014 menetapkan membebaskan Penggugat daribiaya

Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan PaniteraPengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KantorUrusan Agama Kecamatan Limboro untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum Penggugat pada poin 4memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali agar dibebaskan daribiaya

hadir pada persidangan yang pertama,kemudian Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil denganpatut tidak menghadap, tidak pula ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halanganyang sah, selain itu Penggugat juga mohon agar berperkara secara prodeo, maka gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor : 2181/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlgtanggal 10 Juni 2009 Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka Penggugat dibebaskan daribiaya

Termohon, Pemohon pergi dari rumah kediamanbersama;Bahwa saksi telah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkantetapi Pemohon tidak mau untuk berbaik yang akibatnya sampaisekarang telah berpisah selama 23 tahun;Bahwa biaya anak tetap ditanggung oleh Pemohon mulai daribiaya pendidikan dan biaya pesta perkawinan anakanakPemohon, sampai sekarang hubungan dengan anakanak tetapbaik;Bahwa tidak ada lagi usaha untuk merukunkan.

kepada saksi sebelumnya tentangsikap Termohon kepada Pemohon;Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 1990, pertengkaranmasih masalah pindah rumah, Termohon tetap bertahan tidakmau pindah, karena Pemohon tidak sabar lagi atas perilakuTermohon, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;Bahwa saksi telah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkantetapi Pemohon tidak mau untuk berbaik yang akibatnya sampaisekarang telah berpisah selama 23 tahun;Bahwa biaya anak tetap ditanggung oleh Pemohon mulai daribiaya

DIPA Pengadilan AgamaWatampone tahun anggaran 2014 Nomor SP.DIPA005.04.2.309076/2014, tanggal 5 Desember 2013, sesuai penetapanKetua Pengadiian Agama Watampone Nomor 34/LPBP/2014/ PA.Wip.tanggal 9 Mei 2014, sehingga Pemohon dan Pemohon II bebas daribiaya perkara.Memperhatikan peraturan perundangundangan dan hukum syariyang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabutkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il untuk mencabutperkaranya2.

Membebaskan Pemohon dan Pemohon Il daribiaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan AgamaMataram tahun 2020;Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohontidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itudisebabkan suatu halangan yang sahMenimbang bahwa untuk ringkasnya uraian

Bahwa oleh karena Penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyaipenghasilan yang tetap, maka Penggugat mohon agar di bebaskan daribiaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada DIPAPengadilan Agama Denpasar tahunBerdasarkan alasanalasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak KetuaPengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 2.

Membebaskan Pemohon dan Pemohon Il daribiaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan AgamaMataram tahun 2021;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telahditetapbkan, Pemohon dan Pemohon II tidak datang menghadap diPersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas Panggilannya

Bahwa Penggugat seorang ibu rumah tangga yang tidakmempunyai penghasilan, sehingga tidak dapat membiayai pengajuangugatan ini oleh karenanya sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu No:Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2017/PA.Ckr Page 2 of 5400.1SKTM/75/PEMMASY/III/2017 yang dikeluarkan KelurahanBahagia tanggal 2 Maret 2017, Penggugat mohon agar dibebaskan daribiaya perkara;10.

pernah datang tanpa alasan yang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Para Pemohon menjadi sebuah kesatuan yang tidakterpisahkan dalam mengajukan permohonan ini, oleh karenanya ketika telah dipanggilsecara sah dan patut temyata Pemohon I tidak pernah datang menghadap di persidangan,maka ketidak hadiran tersebut harus dianggap tidak bersungguhsungguh dalammengajukan perkara dan sesuai dengan Pasal 124 HIR, perkara a quo harus digugurkan;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon memohon agar dibebaskan daribiaya

., Tanggal 21 Maret 2017, permohonan penggugat untuk dibebaskan daribiaya perkara, dikabulkan.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugatdatang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datangHalaman 3 dari 14 hin. Putusan Nomor 68/Pat.G/2017/PA Jnp.menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutsebagaimana berita acara relaas yang dibuat oleh jurusita penggantiPengadilan Agama Jeneponto Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Jnp.

yang termuat padaberita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasukdan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugatsebagaimana telah terurai di atas.Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan permohonanpembebasan biaya perkara tertanggal 21 Maret 2017 dan berdasarkanpenetapan Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 68/Pdt.G/2017/PAJnp., Tanggal 21 Maret 2017, permohonan penggugat untuk dibebaskan daribiaya