menentukan apakah Terdakwadapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjausebatas materiele daad saja atau tidaklahn sekedar membuktikan Terdakwa telahmelakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara TanpaHak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian adatidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas tiadaHalaman 19 dari 27 halamanPutusan Nomor 580/Pid Sus/2020/PN Mrepidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld

Asas Culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld);3.

Asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van allemateriele wederrechtelijkheid);Menimbang, bahwa Ketiga asas di atas secara terpadu harus menjadisandaran dalam penjatuhan Putusan, sehingga tidak hanya mempertimbangkanaspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas sematamelainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskanpada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asastlada pidana tanpa sifat melawan hukum

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah sematamatauntuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimanakhususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hak ataumelawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahan dalammelakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;Menimbang, bahwa ajaran kesalahan (schuld

suatuperbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undangundang disamping dapatmenduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang;18Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1.kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. kesengajaan sebagai kepastian (opzet alszekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (doluseventualis), sedangkankealpaan (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran(bewuste schuld

) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keteranganTerdakwa dan faktafakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 09Maret 2015 sekira jam 01.00 WIB, saksi HENDRIK SIHOMBING (berkas perkara terpisah)menghubungi terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabushabu sebanyak 1 (satu) gram,kemudian terdakwa hanya memiliki narkotika jenis shabushabu seharga Rp. 400.000, (empatratus ribu rupiah) dan saksi HENDRIK

Kesalahan adalah syarat mutlak bagi adanyapertanggungjawaban pidana untuk dijatuhi pidana. sebab di masyarakat Indonesia berlakuasas tidak dipidananya seseorang jika tidak ada kesalahan; geen straf zonder schuld ataudalam bahasa latin actus non facit reum nisi mens sit rea (an act does not make personguilty unless his mind is guilty). Andai saja seseorang tidak mempunyai kesalahan, makaniscaya hal itu dirasakan sebagai hal yang tidak adil dan tidak semestinya.

Selanjutnya sudarto mengemukakan bahwa berdasarkan hal tersebutdiatas, maka berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (keine strafe ohne schuld ataugeen straf zonder shuld atau nulla poena sine culpa)Menimbang, bahwa sifat melawan hukum disebutkan secara tegas pada ketentuanPasal 114 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 dimana Majelis Hakim berpendapat bahwasifat melawan hukum / wederrechtelijkheid berkaitan dengan dengan perbuatan lahiriahseorang manusia yang berkaitan dengan unsur Menawarkan untuk

Selanjutnya sudarto mengemukakan bahwa berdasarkan hal tersebutdiatas, maka berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (keine strafe ohne schuld ataugeen straf zonder shuld atau nulla poena sine culpa)Menimbang, bahwa sifat melawan hukum disebutkan secara tegas pada ketentuan Pasal112 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa sifatmelawan hukum / wederrechtelijkheid berkaitan dengan dengan perbuatan lahiriah seorangmanusia yang berkaitan dengan Unsur ra sengaja tanpa

Sesuai ketentuan Pasal1865 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakannya seseorang melakukanperbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syaratsyaratsebagai berikut :a. harus ada perbuatan;b. perbuatan itu harus melawan hukum;c. ada kerugian;d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian;e. ada kesalahan (schuld);Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Padt.G/2016/PN CbnNamun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yangmenunjukkan bahwa perbuatan yang

dilakukan dilakukan oleh Tergugattelah memenuhi syaratsyarat tersebut terutama adanya kesalahan(schuld) yang dibuat oleh Tergugat;Oleh karena tidak satu pun syaratsyarat perobuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, makagugatan perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) yangPenggugat tujukan kepada Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasardan tidak beralasan;Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kaburmenurut hukum jika gugatan (i) tidak

tidakmelakukan perbuatan melawan hukum atau perobuatan melanggar hukum,karena dalam dalil gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapatmenunjukkan kesalahan Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 1365KUHPerdata, dimana untuk dapat dinyatakannya seseorang melakukanperbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syaratsyaratsebagai berikut :1. harus ada perbuatan;2. perbuatan itu harus melawan hukum;3. ada kerugian;4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan hukum itu dengankerugian;5. ada kesalahan (schuld

);namun ternyata unsurunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana padaPasal 1865 KUHPerdata, terutama unsur terpenting yaitu schuld (adanyaHalaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pat.G/2016/PN Cbn12.kesalahan) TIDAK TERPENUHI.

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanadidalilkan oleh Para pelawan, karena dalam dalii gugatan perlawananya,para pelawan sama sekali tidak dapat menunjukkan kesalahan terlawan Isebagaimana diatur poda Pasal 1365 KUHPerdata, dimana untuk dapatdinyatakannya seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, makaharuslah memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: 1 Sete perbuatan; peasy pan kn3 es So kerugian;4 ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawanhukum itu dengan kerugian;5) ada kesalahan (schuld

);namun ternyata unsurunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana padaPasal 1365 KUHperdata, terutama unsur terpenting yaitu schuld (adanyakesalahan) 7XMK T&&ENUHIL Oleh karenanya, maka gugatan perlawananini merupakan gugatan yang tidak benar dan tidak berdasar, sehinggatuntutantuntutan yang para pelawan ajukan juga merupakan tuntutantuntuan yang tidak benar, tidak berdasar dan mengadangada; 17171819Bahwa Dalil para pelawan nomor 11 dan 12 yang menyatakan sepatutnyaeksekusi lelang atas harta para pelawan

melawan hukum materiil;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwadapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjausebatas materiele daad saja atau tidaklahn sekedar membuktikan Terdakwa telahmelakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara TanpaHak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian adatidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas tiadapidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld

Asas Culpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld);Halaman 17 dari 27 halamanPutusan Nomor 139/Pid Sus/2021/PN Mre3.

Asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van allemateriele wederrechtelijkheid);Menimbang, bahwa Ketiga asas di atas secara terpadu harus menjadisandaran dalam penjatuhan Putusan, sehingga tidak hanya mempertimbangkanaspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas sematamelainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskanpada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asastiada pidana tanpa sifat melawan hukum

Karena kealpaannya ;Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2 diatas karena kealpaannyaMajelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa mengenai kealpaan (schuld/culpa), undangundang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya. Didalam MemorieVan Toelicting hanya disebutkan bahwa schuld/culpa itu disatu pihak iamerupakan kebalikan yang murni dari opzet dan di lain pihak ia merupakankebalikan dari kebetulan (lihat : Drs. PAF.

Kemudian Prof.Van Bemmelen menegaskan bahwa telah berulang kali Hoge Raadmemutuskan bahwakata schuld dalam rumusan pasal 359 dan pasal 360KUHP itu harus diartikan sebagai suatu sikap kurang berhatihati, kurangperhatian atau kelalaian yang sifatnya berat atau menyolok (Ibid, halaman :181). Sedang Mr. D.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld Bahwa Asas hukum pidana atau criminal law diantaranya adalah Asas GeenStraf Zonder Schuld Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.Asas ini berkaitan dengancriminal responsibility atau criminal liability (Moeljatno, 2002:153).Criminalresponsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diperjelas olehMasruchin Rubai sebagai berikut "Pemidanaan baru dapat dilakukan apabila orangyang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum

pidana".Bahwa Asas Geen Straf Zonder Schuld ini di Indonesia tidak dituangkan didalam KUHP, tetapi tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004UndangUndang pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :"Tiada seorangpunyang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yangsah menurut UndangUndang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggapdapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduh atas dirinya".Bahwa dalam kaitan dengan perkara Pemohon

SyamsulBahri Harahap adalah sematamata untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaankegiatan SKPD Disporabudpar untuk enam bulan ke depannya, oleh karena jikaterpidana tidak bersedia untuk itu maka SKPD Disporabudpar tidak bisa lagi mencairkananggran berikutnya, sehingga dengan fakta yang sedemikian terpidana dalam hal inimenurut majelis PK tidak ada memiliki unsur kesalahan atasnya;Menimbang bahwa apa yang dipertimbangkan di atas maka jika dihubungkandengan Asas hukum pidana yakni Geen Straf Zonder Schuld

dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alatpembuktian yang sah menurut UndangUndang, mendapat keyakinan, bahwa seorangyang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduh atasdirinya;Menimbang bahwa hal mana juga sudah ada dalam putusan MARI No. 2175K/Pid/2007 yang menyatakan bahwa suatu azas In Dubio Proreo yang mana azas initidak tertulis dalam UU Pidana namun tidak dapat dihilangkan yang kaitannya denganazas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Green Straf Zonder Schuld

GL MaxNopol : W2467HE, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi ;Ad. 3 Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakan lalu lintas yangmengakibatkan orang lain meninggal dunia;Menimbang, bahwa Undangundang tidak memberikan definisi tentangpengertian kesalahan/kelalaian (schuld/culpa) sehingga tentang pengertiankesalahan berpedoman pada pendapat dari :Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor141/Pid.B/2016/PN Gsk1. Mr. J. E.

HAZEWINKEL SURINGA dalam bukunya Inleiding Tot De StudieVan Het Nederlands Strafrecht terbitan tahun 1953 halaman 108109.Berdasarkan pendapat kedua Sarjana Hukum tersebut untuk membuktikanunsur kesalahan (schuld/culpa) diperlukan : Adanya ketidak hatihatian pada sipelaku; Perbuatan yang dilakukan harus bersifat bertentangan dengan hukum; Sipelaku seharusnya mengerti/dapat menduga, membayangkan akibatakibat yang dapat timbul dari perbuatannya yang bertentangan denganhukum itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan

Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. kesengajaan sebagaikepastian (opzet als zekerheidsbewusizijn) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan(doluseventualis), sedangkan kealpaan (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentukyaitu kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld) dan kealpaan tanpa kesadaran(onbewuste schuld) ;Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut jugadengan istilanh wederrechtelijk, menurut Drs. P.A.F.

Kerugian disebabkan Kesalahan (schuld) Dasarhukum YurisprudensiBahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831K/Pdt/1996tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa harus dibuktikanadanya unsurunsur perouatan melawan hukum menurutketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yakni sebagai berikut :1. Suatu Perbuatan Melawan Hukum adanya perbuatanTergugat yang bersifat melawan hukum2. Kerugian adanya kerugian yang ditimbulkan pada diriPenggugat3.

Wirjono Prodjodikoro, SH. menyebutkan bahwa :dalam hal perobuatan melawan hukum, Penggugat dalamgugatannya harus mengutarakan..... tidak hanya adanyasuatu. perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian,melainkan juga unsure kesalahan (schuld) dani pihak Tergugat(Prof. Dr.

., Perobuatan MelanggarHukum :Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103, CVMandar Maju Bandung, 2000).Unsur kesalahan menurut J.Stario :Le *kesalahan/schuld disini adalah sesuatu yang tercela,yang dapar dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku danakibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian manadapar dipersalahkan dan karenanya dapatdipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibatperilaku yang onrechtmatig itu harus dapat dipersalahkankepada si pelaku(R.

Putusan Nomor: 428/Pid.Sus/2018/PNKbj.Menimbang, bahwa menurut hukum pidana lalai/kelalaian dibagi menjadi 2(dua) yaitu kelalaian yang ringan (culpa levissima) dan kelalaian yang berat (culpa /ata),disebut kelalaian yang ringan (culpa levissima) karena sifatnya yang ringan dan dapatditemui di dalam hal yang sifatnya pelanggaran, sedangkan kelalaian yang berat (culpalata) dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama kelalaian berat (culpa /ata) yang disadari ataudiinsyafi (bewuste schuld): si pelaku telah

membayangkan atau menduga akan timbulsuatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tapi timbul juga masalah, keduakelalaian berat (culpa lata) yang tidak disadari (onbewuste schuld) si pelaku tidakmembayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancamdengan hukuman oleh undangundang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkanakibat yang akan timbul:;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengemudikan adalahmemegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat

Penuntut Umum diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakimberpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukantindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin monodualistik yang dianut di Indonesiayang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawabanpidana, dan asas dalam hukum pidana geen straf zonder schuld

Wnsb12pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara,namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga tidakterdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapatdipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dariperbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah sematamata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan ;11Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hakatau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahandalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;Menimbang, bahwa ajaran kesalahan (schuld

suatu perbuatan sehinngga menimbulkan akibat yang dilarang olehundangundang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yangterlarang;Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu;1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. kesengajaan sebagai kepastian(opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan(doluseventualis), sedangkan kealpaan (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitukealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld

Karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yangtidak dilengkapi bersama surat keterangan sahnya hasil 1 Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;2 Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;3 Kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan;Menimbang, bahwa secara umum kealpaan dibedakan atas:1 Kealpaan yang disadari (bewuste schuld), yaitu pelaku dapat menyadari tentang apa yangdilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap bahwa

akibat itutidak terjadi;2 Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld), yaitu pelaku yang tidak menyadariakan timbulnya sesuatu akibat, padahal ia harus dapat mendugasebelumnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 13 UU Nomor 18 Tahun 2013yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil,kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasanHal 11 dari 18 Put.

Apabila ia berhatihati atau waspada ia akanmelakukantindakantindakan atau usahausaha untuk mencegah timbulnyaakibat.Dilihat dari sudut kesadaran, kealpaan atau kelalaian diperbedakangradasimenjadi 2 (dua), yaitu: 1) Kealpaan yang disadari (bewuste schuld),disini pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan besertaakibatnya,akan tetapi ia percaya dan mengharapharap bahwa akibatnyatidak akan terjadi;dan 2) Kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld), dalam hal ini si pelakumelakukan sesuatu

adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupamesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;Menimbang, bahwa yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1angka 24, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengajamelibatkan Kendaraan dengan atau tanoa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkankorban manusia dan/atau kerugian harta benda;Menimbang, bahwa kela/aian menurut iIlmu hukum, di kenal dengan kealpaan,juga dipakal bermacammacam istilah yaitu: schuld

Istlah tentang kealpaan inidisebut schuld atau culpa, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengankesalahan atau kelalaian. Tetapi maksudnya adalah dalam arti sempit sebagai suatumacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang bukan kesengajaan, tetapi karenakurang berhatihati sehinga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya (de daadmoet aan schuld zijn te witen);Menimbang, bahwa menurut Mariam Darus Badrulzalam, syaratsyaratyang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawanHalaman 14 dari 18Putusan Nomor: 87/Pat.G.S/2017/PN.Smdhukum adalah (Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku Ill HukumPerikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146147):Harus ada perbuatan,Perbuatan itu harus melawan hukum,Ada kerugian,~~ eAda hubungan

Ada kesalahan (schuld);Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menarik teori PerouatanMelanggar Hukum tersebut ke dalam perkara aquo untuk menilai apakah Tergugattelah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugiankepada Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebelumnyatelah dinyatakan bahwa pemberian uang tunai untuk penanganan dampak sosialkemasyarakatan pembangunan waduk dJatigede berikut mekanismepembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian

Unsur yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalulintas .Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karena kelalaiannya ataukealpaannya adalah kurang hatihati atau kurang perhatian dan menurutHAZEWINKEL SURINGA ilmu pengetahuan hukum dan jurisprudensimengartikan Schuld (kealpaan) sebagai kekurang pendugaduga ataukekurang penghatihati, Menurut SOMINS Schuld (kealpaan) mempunyai 2(dua) unsur yaitu tidak adanya penghatihati, disamping dapat diduganyaakibat.

didakwakankepada Anak;Menimbang, bahwa setelah menemukan faktafakta yang dikemukakandiatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Jaksa PenuntutUmum yang mendakwa Anak Anak dengan bentuk dakwaan Tunggal, yaitu :Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak;Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegangteguh asas/prinsip yang menyatakan Tiada hukuman tanpa kesalahan (geenstraf zonder schuld

atau Keine Straf ohne schuld), jadi agar seseorang dapatdihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya;Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Anak bersalah atautidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan ataudilepaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan Anak yangdidakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsurunsur dakwaan yangdimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi maka Anakharus dinyatakan bersalah dan dipidana tetapi sebaliknya