Penuntut Umum diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakimberpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukantindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin monodualistik yang dianut di Indonesiayang menghendaki adanya pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawabanpidana, dan asas dalam hukum pidana geen straf zonder schuld

Wnsb12pengertian bahwa sekalipun Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara,namun apabila pada dirinya terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf sehingga tidakterdapat kesalahan (schuld) pada diri Terdakwa, maka kepadanya tidak dapatdipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dariperbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan

Putusan Nomor: 428/Pid.Sus/2018/PNKbj.Menimbang, bahwa menurut hukum pidana lalai/kelalaian dibagi menjadi 2(dua) yaitu kelalaian yang ringan (culpa levissima) dan kelalaian yang berat (culpa /ata),disebut kelalaian yang ringan (culpa levissima) karena sifatnya yang ringan dan dapatditemui di dalam hal yang sifatnya pelanggaran, sedangkan kelalaian yang berat (culpalata) dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama kelalaian berat (culpa /ata) yang disadari ataudiinsyafi (bewuste schuld): si pelaku telah

membayangkan atau menduga akan timbulsuatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha mencegah tapi timbul juga masalah, keduakelalaian berat (culpa lata) yang tidak disadari (onbewuste schuld) si pelaku tidakmembayangkan atau menduga akan timbul suatu akibat yang dilarang dan diancamdengan hukuman oleh undangundang, sedangkan ia seharusnya memperhitungkanakibat yang akan timbul:;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengemudikan adalahmemegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah sematamata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan ;11Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hakatau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahandalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;Menimbang, bahwa ajaran kesalahan (schuld

suatu perbuatan sehinngga menimbulkan akibat yang dilarang olehundangundang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yangterlarang;Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu;1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. kesengajaan sebagai kepastian(opzet als zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan(doluseventualis), sedangkan kealpaan (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitukealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Geen Straf Zonder Schuld Bahwa Asas hukum pidana atau criminal law diantaranya adalah Asas GeenStraf Zonder Schuld Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.Asas ini berkaitan dengancriminal responsibility atau criminal liability (Moeljatno, 2002:153).Criminalresponsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diperjelas olehMasruchin Rubai sebagai berikut "Pemidanaan baru dapat dilakukan apabila orangyang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum

pidana".Bahwa Asas Geen Straf Zonder Schuld ini di Indonesia tidak dituangkan didalam KUHP, tetapi tercantum di dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004UndangUndang pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :"Tiada seorangpunyang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yangsah menurut UndangUndang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggapdapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduh atas dirinya".Bahwa dalam kaitan dengan perkara Pemohon

SyamsulBahri Harahap adalah sematamata untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaankegiatan SKPD Disporabudpar untuk enam bulan ke depannya, oleh karena jikaterpidana tidak bersedia untuk itu maka SKPD Disporabudpar tidak bisa lagi mencairkananggran berikutnya, sehingga dengan fakta yang sedemikian terpidana dalam hal inimenurut majelis PK tidak ada memiliki unsur kesalahan atasnya;Menimbang bahwa apa yang dipertimbangkan di atas maka jika dihubungkandengan Asas hukum pidana yakni Geen Straf Zonder Schuld

dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alatpembuktian yang sah menurut UndangUndang, mendapat keyakinan, bahwa seorangyang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduh atasdirinya;Menimbang bahwa hal mana juga sudah ada dalam putusan MARI No. 2175K/Pid/2007 yang menyatakan bahwa suatu azas In Dubio Proreo yang mana azas initidak tertulis dalam UU Pidana namun tidak dapat dihilangkan yang kaitannya denganazas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Green Straf Zonder Schuld

Kerugian disebabkan Kesalahan (schuld) Dasarhukum YurisprudensiBahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2831K/Pdt/1996tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa harus dibuktikanadanya unsurunsur perouatan melawan hukum menurutketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yakni sebagai berikut :1. Suatu Perbuatan Melawan Hukum adanya perbuatanTergugat yang bersifat melawan hukum2. Kerugian adanya kerugian yang ditimbulkan pada diriPenggugat3.

Wirjono Prodjodikoro, SH. menyebutkan bahwa :dalam hal perobuatan melawan hukum, Penggugat dalamgugatannya harus mengutarakan..... tidak hanya adanyasuatu. perbuatan melanggar hukum dan suatu kerugian,melainkan juga unsure kesalahan (schuld) dani pihak Tergugat(Prof. Dr.

., Perobuatan MelanggarHukum :Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, halaman 103, CVMandar Maju Bandung, 2000).Unsur kesalahan menurut J.Stario :Le *kesalahan/schuld disini adalah sesuatu yang tercela,yang dapar dipersalahkan, yang berkaitan dengan perilaku danakibat perilaku, yaitu kerugian, perilaku dan kerugian manadapar dipersalahkan dan karenanya dapatdipertanggungjawabkan kepadanya. Jadi perilaku dan akibatperilaku yang onrechtmatig itu harus dapat dipersalahkankepada si pelaku(R.

Cukuplah dapatdikatakan melalui hal tersebut Tergugat telan melakukan perbuatanmelawan hukum.Adanya Kesalahan Dari Pihak PelakuUnsur kesalahan (schuld) dalam Perbuatan Melawan Hukum terdapatunsurunsur sebagai berikut yang bersifat limitatif:a. Adanya unsur kesengajaan; ataub. Adanya unsur kelalaian; danC.

Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf(overmacht)Rasanya Penggugat tidak perlu terlalu membahas unsur schuld yangtelah dilakukan oleh Tergugat pada Perkara a quo karena apa yangtelah dilakukan oleh Tergugat secara nyata dilakukan dengan sengajadan secara sadar serta niat yang tidak baik untuk tidak membayarkewajibannya kepada Penggugat.Adanya Kerugian.Kerugian yang nyata yang dialami oleh Penggugat akibat daripebuatan Tergugat adalah dimana seharusnya uang dari Tergugatdapat dinikmati oleh

Penggugat dalam Gugatan tidak menguraikan dan menerangkanmengenai kesalahan (schuld) yang dilakukan baik oleh Tergugat maupunHalaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2019/PN BorTurut Tergugat dalam pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kredit.10. Bahwa, Penggugat juga tidak menguraikan hubungan sebabakibat (hubungan kausalitas) antara pembuatan dan penandatangananPerjanjian Kredit dan kerugian yang dinyatakan diderita oleh Penggugatdalam Gugatan.

Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukumfundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas tiada pidanatanpa aturan undangundang yang telah ada (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asasculpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld)dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid) ;Menimbang, bahwa ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asasculpabilitas serta asas tiada pidana tanpa

sifat melawan hukum secara terpadu harusmenjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga Hakim tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asaslegalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yangberlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld)dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van alle materielewederrechtelijkheid), dengan melihat aspek filosofis dan aspek sosiologis, antara

, bahwa bertolak dari pokokpokok pemikiran di atas maka dapatdiperoleh simpulan dimana untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipidana atautidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjau sebatas materiele daadsaja atau tidaklah sekedar membuktikan terdakwa memiliki/menguasai narkotika sajasecara tanpa hak atau melawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktianada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa dengan bersandar pada asas tiada pidanatanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld

2009tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan , yang dimaksud dengan kecelakaanlalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak13disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lainyang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;Menimbang , bahwa untuk pemidanaan diperlukan syarat yaitu orangyang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah(subjective guilt) , berkaitan dengan adanya azaz Tiada pidana tanpakesalahan(keine strafe ohne schuld

atau geen straf zonder schuld atau nullapoena sine culpa) .Menimbang , bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur yaitu :1. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat artinyakeadaan jiwa si pembuat harus normal2.

04Oktober 2018 dan tidak ada satupun perbuatan Tergugat yang cacathukum atau melawan hukum, karena telah sesuai dengan prosedur danketentuan yang berlaku.Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapatdinyatakannya seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, makaharuslah memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:v harus ada perbuatan;Y perbuatan itu harus melawan hukum;Y ada kerugian;Y ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian;vY ada kesalahan (schuld

);Namun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Para Penggugat yangHalaman 6 dari 16 Putusan Nomor 42 /Pdt.G/2018/PN Jbgmenunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telahmemenuhi syaratsyarat tersebut terutamaadanya kesalahan(schuld)yang dibuat oleh Tergugat mengingat lelang yang dilakukan oleh Tergugattelah sesual dengan prosedur;Oleh karena tidak satu pun syaratsyarat perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, makagugatan perbuatan melawan hukum

pertimbanganpertimbangan dari JudexFacti (Pengadilan Negeri) yang mana Pemohon Kasasi / Terdakwa menilaidalam pertimbangan tersebut telah banyak mengenyampingkan faktafaktayang sesungguhnya telah terungkap di dalam persidangan;Bahwa seharusnya Judex Facti dalam perkara a quo tidak hanyamempertimbangkan aspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang padaasas legalitas semata melainkan harus pula mempertimbangkan aspek nonyuridis yang berlandaskan pada asas tiada pidana tanpakesalahan" (afwijzigheid van alle schuld

pemikiran di atas, maka dapat diperolehkesimpulan di mana untuk menentukan apakah Pemohon Kasasi / Terdakwadapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanyaditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikanTerdakwa memiliki / menguasai Narkotika saja secara tanpa hak ataumelawan hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian ada tidaknyakesalahan pada diri Pemohon Kasasi / Terdakwa dengan bersandar padaasas "tiada pidana tanpa kesalahan" (afwijzigheid van alle schuld

., dalam bukunyaHukum Kepailitan Indonesia, 2012, Penerbit Tatanusa, Jakarta, Halaman15, menjelaskan seseorang atau badan hukum dapat menjadi Debitor atauKreditor, pada diri Debitor terdapat schuld dan haftung. Schuld adalahkewajiban Debitor untuk membayar utangnya, sedangkan haftung adalahkewajiban Debitor untuk menjamin bahwa utangutangnya sungguhsungguh dapat dibayar dari harta kekayaannya;3.22.

Bahwa dalam perkara in litis, schuld dan haftung dan berdasarkan prinsiputang sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan tanggung jawab dariKSP JATENG MANDIRI sebagai Badan Hukum sebagaimana telahtertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang No. 13/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Smg tanggal 20 Desember2016;3.23.

Smg.Hukum Kepailitan Indonesia, 2012, Penerbit Tatanusa, Jakarta, Halaman15, menjelaskan seseorang atau badan hukum dapat menjadi Debitor atauKreditor, pada diri Debitor terdapat schuld dan haftung. Schuld adalahkewajiban Debitor untuk membayar utangnya, sedangkan haftung adalahkewajiban Debitor untuk menjamin bahwa utangutangnya sungguhsungguh dapat dibayar dari harta kekayaannya;3.22.

Sinaga, S.H., M.H., dalam bukunyaHukum Kepailitan Indonesia, 2012, Penerbit Tatanusa, Jakarta, Halaman15, menjelaskan seseorang atau badan hukum dapat menjadi Debitor atauKreditor, pada diri Debitor terdapat schuld dan haftung. Schuld adalahkewajiban Debitor untuk membayar utangnya, sedangkan haftung adalahkewajiban Debitor untuk menjamin bahwa utangutangnya sungguhsungguh dapat dibayar dari harta kekayaannya;3.22.

Sesuai ketentuan Pasal1865 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakannya seseorang melakukanperbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syaratsyaratsebagai berikut :a. harus ada perbuatan;b. perbuatan itu harus melawan hukum;c. ada kerugian;d. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian;e. ada kesalahan (schuld);Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Padt.G/2016/PN CbnNamun ternyata tidak satu pun dalil gugatan Penggugat yangmenunjukkan bahwa perbuatan yang

dilakukan dilakukan oleh Tergugattelah memenuhi syaratsyarat tersebut terutama adanya kesalahan(schuld) yang dibuat oleh Tergugat;Oleh karena tidak satu pun syaratsyarat perobuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, makagugatan perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) yangPenggugat tujukan kepada Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasardan tidak beralasan;Bahwa sesuai praktek peradilan, suatu gugatan baru dianggap kaburmenurut hukum jika gugatan (i) tidak

tidakmelakukan perbuatan melawan hukum atau perobuatan melanggar hukum,karena dalam dalil gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapatmenunjukkan kesalahan Tergugat sebagaimana diatur pada Pasal 1365KUHPerdata, dimana untuk dapat dinyatakannya seseorang melakukanperbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syaratsyaratsebagai berikut :1. harus ada perbuatan;2. perbuatan itu harus melawan hukum;3. ada kerugian;4. ada hubungan sebab akibat antara perbuatan hukum itu dengankerugian;5. ada kesalahan (schuld

);namun ternyata unsurunsur perbuatan melawan hukum sebagaimana padaPasal 1865 KUHPerdata, terutama unsur terpenting yaitu schuld (adanyaHalaman 12 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pat.G/2016/PN Cbn12.kesalahan) TIDAK TERPENUHI.

bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan menerima narkotika jenis shabu-shabu, namun unsur menerima dalam ketentuan unsur pasal diatas tidak dapat diartikan secara harfiah melainkan harus ada kaitannya dengan maksud dalam bentuk kesengajaan (dolus), baik itu dalam bentuk sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis), apabila tidak ditemukan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut maka tidak ada pidana sesuai asas Geen Straf Zonder Schuld

Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara fakta hukum dengan asas hukum Geen Straf Zonder Schuld diatas, maka perbuatan terdakwa yang dalam menerima shabu-shabu adalah dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa, maka unsur menerima tidak dapat terpenuhi menurut hukum/ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa namun unsur memiliki, menyimpan atau menguasai dalam ketentuan unsur pasal diatas tidak dapat diartikan secara harfiah melainkan harus ada kaitannya dengan maksud dalam bentuk kesengajaan (dolus), baik itu dalam bentuk sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis), apabila tidak ditemukan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut maka tidak ada pidana sesuai asas Geen Straf Zonder Schuld .

Menimbang, bahwa Bahwa jika dikaitkan antara fakta hukum dengan asas hukum Geen Straf Zonder Schuld diatas, maka perbuatan terdakwa yang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu-shabu adalah dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa dan narkotika yang ditemukan saat penangapan sebanyak 1 (satu) poket merupakan sisa pemakaian terdakwa sebelumnya, maka unsur memiliki, menyimpan atau menguasai tidak dapat terpenuhi menurut hukum/ tidak terbukti

ditemukan faktabahwa benar terdakwa melakukan perbuatan menerima narkotika jenis shabushabu, namun unsur menerima dalam ketentuan unsur pasal diatas tidak dapatdiartikan secara harfiah melainkan harus ada kaitannya dengan maksud dalambentuk kesengajaan (dolus), baik itu dalam bentuk sengaja sebagai maksud,sengaja sebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan (doluseventualis), apabila tidak ditemukan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaantersebut maka tidak ada pidana sesuai asas Geen Straf Zonder Schuld

.Menimbang, bahwa jika dikaitkan antara fakta hukum dengan asashukum Geen Straf Zonder Schuld diatas, maka perbuatan terdakwa yangdalam menerima shabushabu adalah dengan maksud untuk dipakai ataudikonsumsi oleh terdakwa, maka unsur menerima tidak dapat terpenuhi menuruthukum/ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsurTanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam

menyimpan ataumenguasai narkotika jenis shabushabu.Menimbang, bahwa namun unsur memiliki, menyimpan ataumenguasai dalam ketentuan unsur pasal diatas tidak dapat diartikan secaraharfiah melainkan harus ada kaitannya dengan maksud dalam bentukkesengajaan (dolus), baik itu dalam bentuk sengaja sebagai maksud, sengajasebagai kepastian atau sengaja sebagai kemungkinan (dolus eventualis),apabila tidak ditemukan adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut makatidak ada pidana sesuai asas Geen Straf Zonder Schuld

.Menimbang, bahwa Bahwa jika dikaitkan antara fakta hukum denganasas hukum Geen Straf Zonder Schuld diatas, maka perbuatan terdakwayang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabushabuadalah dengan maksud untuk dipakai atau dikonsumsi oleh terdakwa dannarkotika yang ditemukan saat penangapan sebanyak 1 (satu) poketmerupakan sisa pemakaian terdakwa sebelumnya, maka unsur memiliki,menyimpan atau menguasai tidak dapat terpenuhi menurut hukum/ tidakterbukti secara sah dan meyakinkan

Bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang,haruslah dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatanpada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukumatau bersifat melawan hukum tersebut.Halaman 25 dari 33 putusan Nomor200/PID/2020/PT.MKSLebih lanjut, dalam hal pemidanaan harus disyaratkan adanya pemenuhankriteria actus reusberupa schuld(kesalahan) dan wederrechtelijk(melawan hukum) serta kriteria mens reaberupa perbuatan tersebutdapat dipertanggungjawabkan' secara pidana

Asas tersebutselengkapnya berbunyi: actus non facit reum, nisi mens sit rea,maksudnya: suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah, kecualibila dilakukan dengan niat jahat.Bahwa dari kalimat diatas diambil suatu ekspresi yang berbunyi actusreus berarti perbuatan atau kelalaian yang dilarang oleh hukum pidana.actus reus itu harus dilengkapi dengan mens rea ialah niat jahat atausuatu kesengajaan untuk melakukan perkara yang dituduhkan kepadanya(Pemohon Banding).Mengenai keterkaitan antara schuld

Andi Hamzah, S.H. mengatakan tidak adawederrechtelijk (melawan hukum) tanpa adanya schuld(kesalahan).Jadi dalam pemidanaan yang harus digunakan adalah unsur melawanhukum formal, yaitu untuk dapatnya dipidana, maka tindakan yangdidakwakan terhadap Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur pasal yangdidakwakan kepadanya.Bilamana kriteria actus reus berupa schuld (kesalahan) danwederrechtelijk (melawan hukum) serta kriteria mens rea, berupaperbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan' secara pidana,kesemuanya

Unsur MengemudikanKendaraanBermotor yang karenakelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;Menimbang, bahwa mengenai kelalaian (a/pa/culpa/schuld) menurut Prof.Simon terdiri dari 2 (dua) unsur antara lain:1. Het gemis van voorzichtigheid (tidak adanya kehatihatian) ; dan2. Het gemis van de voorzienbaarheid van heid gevolg (kurangnyaperhatian terhadap akibat yang dapat timbul).Sedangkan dalam M.v.T dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diripelaku terdapat:a.

Unsur Mengemudikan KendaraanBermotor yang karenakelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat;Menimbang, Menimbang, bahwa mengenai kelalaian (alpa/culpa/schuld)menurut Prof. Simon terdiri dari 2 (dua) unsur antara lain:3. Het gemis van voorzichtigheid (tidak adanya kehatihatian) ; dan4. Het gemis van de voorzienbaarheid van heid gevolg (kurangnyaperhatian terhadap akibat yang dapat timbul).Sedangkan dalam M.v.T dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diripelaku terdapat:d.

menyebabkan kecelakaan lalu lintas ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotordalam Pasal 1 ke8 dan ke23 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanJalan adalah mengemudikan atau mengendarai setiap kendaraan yang digerakkan olehperalatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sedangkan yangdimaksud unsur karena kelalaian atau kelapaan atau culpa yang dalam doktrin hukumpidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld

dan kealpaandisadari atau bewuste schuld.

Kealpaan dengan kesadaran (bewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku telahmembayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun iaberusaha untuk mencegah tetapi tetap timbul juga akibat tersebut;b). Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld). Dalam hal ini, si pelaku tidakmembayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dandiancam hukuman oleh undangundang, sedang ia seharusnyamemperhitungkan akan timbulnya suatu akibat;2).

seharusnya Terdakwa Elisa binti Darnawi menghentikandahulu kendaraannya bila melihat kondisi cuaca yang sedang hujan lebat tersebut atausetidaktidaknya melengkapi penumpang/pembonceng sepeda motor yang dikemudikanoleh Terdakwa dengan helm/pelindung kepala sehingga jika terjadi kecelakaan yangmengakibatkan benturan pada kepala atau organ vital tidak akan terlalu berakibat fataldengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat ada sifat kelalaian pada diriTerdakwa yaitu Kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld

melawan hukum materiil;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakah Terdakwadapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup dengan hanya ditinjausebatas materiele daad saja atau tidaklahn sekedar membuktikan Terdakwa telahmelakukan Penguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika secara TanpaHak atau Melawan Hukum, melainkan harus pula mencakupi pembuktian adatidaknya kesalahan pada diri Terdakwa dengan bersandar pada asas tiadapidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld

Asas Cculpabilitas yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld);3.

Asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid van allemateriele wederrechtelijkheid);Menimbang, bahwa Ketiga asas di atas secara terpadu harus menjadisandaran dalam penjatuhan Putusan, sehingga tidak hanya mempertimbangkanaspek yuridis (formal legalistik) dengan berpegang pada asas legalitas sematamelainkan harus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yang berlandaskanpada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld) dan asastlada pidana tanpa sifat melawan hukum

pidana, kecuali apabilapengadilan karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atasperbuatan yang didakwakan atas dirinya.Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukumfundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atauasas tiada pidana tanpa aturan undangundang yang telah ada(vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas tiadapidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alle schuld

sifat melawan hukum (afwijzigheid van allemateriele wederrechtelijkheid).Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas; asas culpabilitas;serta asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum secara terpaduharus menjadi sandaran dalam Putusan Hakim sehingga HakimMiliter tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis (formallegalistik) dengan berpegang pada asas legalitas semata melainkanharus pula mempertimbangkan aspek non yuridis yangberlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan ( afwijzigheidvan alle schuld

pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa denganbersandar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheidvan alle schuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum(afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid) dalam halbagaimana dan dengan cara apa Narkotika itu berada di dalampemilikan/penguasaan Terdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atautidaknya unsur tanpa hak atau melawan hukum.Dalam hal ini, terdakwa tidak dapat dinyatakan SetiapPenyalahguna Narkotika Gol karena

Menimbang, bahwa secara umum tujuan dari Penggunaan Narkotika adalah sematamata untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,dimana khususnya Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan ;Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan pengertian adanya perbuatan tanpa hakatau melawan hukum dalam suatu perbuatan, tidak dapat terlepas dari adanya kesalahandalam melakukan perbuatan yang dilarang tersebut ;Menimbang, bahwa ajaran kesalahan (schuld

suatu perbuatan sehmngga menimbulkan akibat yang dilarang olehundangundang disamping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yangterlarang;17Menimbang, bahwa kesengajaan (dolus/opzet) mempunyai 3 (tiga) bentuk yaitu; 1.kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), 2. kesengajaan sebagai kepastian (opzetals zekerheidsbewustzijn) dan 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (doluseventualis),sedangkan kealpaan (culpa) dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengankesadaran (bewuste schuld

) dan kealpaan tanpa kesadaran (onbewuste schuld) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan denganketerangan Terdakwa dan faktafakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hariKamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 14.00 wib, petugas kepolisian Polsek BangkinangKota (saksi Rudi Sianipar, saksi Fahriyal, saksi Aulya Arifin) bersama dengan saksi M.Kamil (selaku Kades Merangin) melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di KomplekPerumahan PLTA Koto Panjang Blok D No.23 Desa