Irfan bin Suyuti yang masih dibawahumur;Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar keterangan para Pemohon .Telah memperhatikan buktibukti yang diajukan oleh para Pemohon.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6Juni 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalamHal. 1 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA SkgRegister Perkara Nomor 533/Pdt.P/2018/PA.Skg tanggal 11 Juli

TaspenCabang Makassar tidak bisa mencairkan tabungan tersebut tanpa penetapanahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;Bahwa semasa hidupnya almarhum Suyuti bin Beddu mempunyai tabungan dibank Sulselbar Kantor Kas Atapange Nomor Rekening 1042010000003408(Tapemda) dan pihak Bank tidak bisa mengeluarkan atau mencairkantabungan tanpa ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang;Hal. 2 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA Skg7.

Mangga dan Haling bin Beddu;Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.6, bersifat partai, dibuat olehatau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hariHal. 6 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA Skgdan tahun pembuatan serta ditandatangani oleh pejabat yang membuat, sehinggamemenuhi syarat formil akta otentik.

Mangga (istri);Hal. 9 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA SkgIrmawati binti Suyuti (anak);Marwati. binti Suyuti (istri);Marwana binti Suyuti (anak) dana se &Muh. Irfan bin Suyuti (anak).adalah ahli waris almarhumah Suyuti bin Baddu;3. Tidak menerima selain dan selebihnya.4.

,M.H.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses :Rp 50.000,00 Panggilan :Rp250.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 10 dari 10 PAW No. 533/Pdt.P/2018/PA Skg

atau surat kesalahan/pelanggaran;Bahwa bilapun Penggugat mendapatkan sanksi atas suatu kesalahan ataupelanggaran yang berat dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, makaberdasarkan ketentuan Pasal 19 point (a) Anggaran Dasar Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan mengenai sanksi maka Penggugat haruslahmenerima peringatan terlebih dahulu;Bahwa atas tindak lanjut dari Surat DPP Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangandengan Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012 tertanggal 12 Desember2012 perihal Persetujuan PAW

No. 465 K/Pdt.SusParpol/2013Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberi putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda proses Pergantian Antar Waktu(PAW) terhadap Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiDKI Jakarta, periode 20092014, hingga putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan

(Pergantian Antar Waktu) dan digantikan oleh Prasetyo Edi Marsudi, S.Hberdasarkan surat DPP PDIP Nomor 2926/IN/DPP/XII/2012 tertanggal 12Desember 2012 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh TermohonKasasi I dan Termohon Kasasi IT;Bahwa Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut dilakukan tanpa alasan yangjelas dan dilakukan tanpa prosedur yang benar serta bertentangan denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2010, Bab

IItentang Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi,Khususnya Pasal 4 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) serta ayat (2)huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (f), huruf (g) dan huruf (i);Bahwa untuk mencari keadilan dan penyelesaian atas permasalahanPergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Pemohon Kasasi (d/h Penggugat)yang dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku tersebut, Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) mengirimkan surattertanggal

Oleh karena hanya mengenaipenggunaan hak bertanya untuk memperoleh penjelasan PAW atas dirinya,maka belum memenuhi kriteria yang dapat dijadikan sebagai situasi dan kondisiyang harus dinilai bahwa telah terjadi perselisihan internal PDIP antaraPenggugat disatu pihak dengan PDIP maupun DPD DKI Jakarta yangmemerlukan penyelesaian secara internal partai seperti diamanatkan Pasal 32ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011;Menimbang bahwa sekiranya Penggugat keberatan akan PAW atasdirinya

PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrdBahwa almh HJ.

PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrd Bahwa Hj. Siti Maryam merupakan adik kandung dari ayah para Pemohonyang bernama Zainal Abidin dan M. Daud dan Hj. Siti Maryam tidakmempunyai anak ; Bahwa, Hj. Siti Maryam meninggal dunia 4 bulan yang lalu karena sakit, dansepengetahuan Saksi Almrh Hj.

PAW Nomor 0460/Pdt.

PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrdMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, membuktikanbahwa Hj.

PAW Nomor 0460/Pdt. P/2018/MSMrd

SANI ISHAK telah melaksanakan fungsi,tugas, hak dan kewajibannya dengan baik menghadiripersidanganpersidangan sesuai dengan perintah UndangUndangmaka tidak ada alasan apapun untuk dilakukan PAW terhadap yangbersangkutan, lagi pula jabatan akan segera memasuki masa enambulan terakhir maka kalau di PAW kan tidak sesuai dan melanggarPasal 4 ayat ( 1 ), Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan UmumRepublik Indonesia ( PKPURI) Nomor 6 Tahun 2017 yang sudah diUndangkan tanggal 28 Agustus 2017.2.

Bahwa apabila dilakukan Penggantian Antar Waktu terhadap M.SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK ACEH UTARA dan dengandikeluarkannya Surat Keputusan tentang PAW terhadap M.

Menghukum TERLAWAN V BUPATI ACEH UTARA tidakmeresmikan Penggantian Antar Waktu ( PAW ) bagi PELAWAN M.SANI ISHAK sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.15.

Sani Ishak, dalam hal tersebut Terlawan III menindaklanjutipergantian antar waktu (PAW) setelah menerima salinan surat dari DewanPimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional secera tertulis yang ditujukankepada DPRK Aceh Utara Perihal Pengajuan Pemberhentian danPenetapan PAW Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara atasnama sdr. M. Sani Ishak danmenunjuk sdr. Marwan Yahya sebagaiPergantian Antar Waktu;2.

Bahwa Turut Terlawan bukan mengabaikan permohonan Pelawanakan tetapi sejauh permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) telahmemenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur oleh peraturanPerundangUndangan maka tidak beralasan bagi Turut Terlawan untuktidak Menandatangani/Menerbitkan Surat Keputusan PAW yang diajukanoleh Terlawan V.4.

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDDalam Surat tersebut dinyatakan pembatalan PAW Anggota DPRD KotaBalikpapan dari Partai Patriot atas nama : 1. Hj.FITRIATI, 2. HENDRONUGROHO, S.H., M.HUM., dan 3.

Surat Nomor : B.031/DPCPP/Bpp/VIII/2013, Tanggal 08 Juli 2013.Bahwa dalam surat ini sangat jelas menyatakan Pembatalan PAW Anggota DPRDKota Balikpaan Atas nama :1. HJ.FITRIATI2. HENDRO NUGROHO, S.H., M.HUM.,3.

Oleh sebab itu suratusulan pencabutan dan pembatalan PAW Penggugat yang ditujukan kepadaTergugat jelas tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat.

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDPenggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Balikpapan, ditujukankepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;12.T12 :Fotokopi sesuai dengan asli Surat Komisi Pemilihan Umum KotaBalikpapan Nomor 315/KPUBPP/021.436208/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013Perihal Penyampaian Nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDPRD Kota Balikpapan a.n. HENDRO NUGROHO, S.H., M.Hum., yangditujukan kepada Ketua DPRD Kota Balikpapan;13.

Putusan Nomor 49/G/2013/PTUNSMDmeskipun putusan MK dibacakan setelah tahapantahapan PAW tersebut, namunkarena surat Keputusan Tergugat yang merupakan tahapan akhir dan finalterhadap keseluruhan tahapan PAW dinyatakan tidak memiliki kKekuatan kekuatanhukum mengikat maka seluruh tahapan PAW yang terbit sebelumnya juga tidakmemiliki akibat hukum apapun;nenoeeoe Menimbang bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan KeputusanGubernur Kalimantan Timur Nomor : 171.3.2.449093 Tahun 2013 TentangPeresmian Pemberhentian

Bahwa berhubung pengajuan penggantian antar waktuatas diri Penggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRDKabupaten Trenggalek dimaksud, nyatanyata telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan,maka konsukuwensi hukumnya adanya Usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar waktu)atas diriPenggugat dari kedudukannnya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek olehTergugat kepada Pimpinan DPRD

Menyatakan, usulan /pengajuan PAW (PenggantianAntar waktu ) atas diri Penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkanSurat Nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011tertanggal 15 Agustus 2011 tersebut adalah TIDAKSAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;4. Memeritahkan Tergugat untuk mentaati putusanperkara ini ;5.

) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyatdaerah kabupaten Trenggalek yang ditujukan kepadapimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, penggugatberpendapat bahwa surat usulan PAW tersebut' telahmelanggar ketentuan perundangundangan yakni ketentuanundangundang RI no.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR danDPRD karena surat usulan PAW tersebut diterbitkansebelum adanya usulan/keputusan pemberhentian antarwaktu Tergugat sebagai anggota DPRD kabupatenTrenggalek dari fraksi PAN;Menimbang

Apakah sah dan mempunyai kekuatan hukumSurat no.PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/201129tentang usulan penggantian antar waktu(PAW) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat daerah kabupatenTrenggalek?

Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diriPenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah kabupaten Trenggalek olehtergugat kepada pimpinan DPRDkabupaten Trenggalek berdasarkansurat nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011 tertanggal 15 # agustus2011 adalah merupakan' pelanggaranterhadap hak anggota partai politikdan penyalahgunaan kewenangan; Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diripenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan

serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Bahwa, mencermati usulan PAW tersebut TERGUGAT memperolehinformasi tentang adanya gugatan perdata yang diajukan PENGGUGATmelawan DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumenep Dkk diPengadilan Negeri Sumenep dengan register perkara Nomor01/Pdt.G/2017/PN.Smp tanggal 06 Januari 2017 dengan pokok perkaramempersoalkan keabsahan usulan pemberhentian/penggantian antar waktuatas diri PENGGUGAT dari jabatan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep ;Bahwa, meskipun usulan PAW PENGGUGAT tidak dilatarbelakangipemberhentian

Kaderkader Partai tahu kalauKetua DPD kasih surat kepada ketua Dewan;Bahwa, saksi tahu terkait gugatan ke Pengadilan Negeri Sumenep yangdiajukan Penggugat untuk membatalkan PAW, gugatan dua kali;Bahwa, pak Syarkawi adalah pengacara Penggugat di PN Sumenep;Bahwa, setahu saksi waktu Penggugat mengajukan gugatan ke PN Sumenepbahwasanya Pengacaranya, keluarga dan perwakilan datang ke Gubernurmengajukan pemberitahuan bahwa ada sengketa;Bahwa, Penggugat keberatan dengan adanya PAW karena tidak dilakukakanproses

Sedangkan gugatanyang diajukan melalui kuasa hukumnya Rudi Hartono, saksi tidk tahu;Bahwa, saksi tidak tahu adanya PAW yang diajukan oleh Ahmad, setahusaksi Tergugat II Intervensi dilantik sebgai anggota dewan;Bahwa, bahwa berdasarkan AD/ART untuk pengajuan PAW harus melaluisidang pleno partai, semua kebijakan yang strategis harus diplenokan, itupunharus dihdiri DPC seluruh Kab Sumenep, ketika tidak hadir 17 orang danpengurus harian tidak hadir, tidak memenuhi quorum maka ditunda;Bahwa, saksi tidak

Ketua menyampaikan untukperiode tahun 20092014 untuk PAW adalah yang meninggal, pengundurandiri kesandung hukum, sedangkan Penggugat tidak termasuk hal tersebut,jadi alasan Penggugat di PAW saksi tidak tahu latar belakangnya;Bahwa, setahu saksi Penggugat sebagai anggota dewan di komisi 3kemudian rolling ke komisi 2 yang membidangi pertanian;Bahwa, dampak diberhentikannya Penggugat ke konstituen terkaitmasyarakat di bagian pertanian karena biasanya di dapil minta konstituennyaapa yang diminta di dapil

dia menjawab bahwa itu hanyainstruksi, tetapi itu sudah melanggar aturan partai (AD/ART) karena instruksiharus punya alasan dan harus diselaikan dalam rapat harian dan rapat pleno;Bahwa, berangkat dalam musyawarah MPP muncul bahwa PAW tidak dikenaldalam AD/ART, kemudian dalam pra pencalonan para calonlegislatifmenandatangani kesepakatan tidak ada PAW tetapi yang ada kompensasi;misalnya dalam satu dapil ada 4 calon, yang menang hanya 1 maka yangsatu menang membayar ganti rugi;Bahwa, PAW hanya dikenal

Nomor 597 K/Pdt.SusParpol/2018Menyatakan perbuatan para Tergugat melakukan perbuatan melawanhukum;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat Ill,Nomor.44/DPCPDIP/BS/EKS/X/2017, Perihal Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 18 Oktober2017, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;Menyatakan tidak syah dan batal demi hukum Surat Tergugat Il Nomor.Nomor 311/IN/DPD.KTG/X/2017, tertanggal 30 September 2017 PerihalRekomendasi PAW

anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yangditujukan kepada Tergugat ;Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Tergugat , Nomor.3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 12 Oktober2017, yang ditujukan kepada Tergugat III;Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk mencabut Surat Nomor44/DPCPDIP/BS/EKS/X/2017, Perinal Persetujuaan PAW Anggota DPRDKabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 18 Oktober 2017,yang

ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan;Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mencabut SuratNomor 311/IN/DPD.KTG/IX/2017, tertanggal 30 September 2017 Perihalrekomendasi PAW anggota DPRD Kabupaten Barito Selatan, yangditujukan kepada Tergugat ;Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratNomor 3356/IN/DPP/X/2017, Perihal Persetujuan PAW Anggota DPRDKabupaten Barito Selatan Periode 20142019, tertanggal 12 Oktober2017, yang dituju&kan kepada Tergugat III;Menghukum

Facti sehingga beralasan untuk dikesampingkan;Bahwa, lagi pula setelan meneliti memori kasasi tanggal 23 Januari2018 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Januari 2018 dan 6 Februari 2018,dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PengadilanNegeri Buntok, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut:Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenaitindakan Para Termohon Kasasi yang mengusulkan Penggantian AntarWaktu (PAW

Ketua DPRDProvinsi Sumatera Utara, PAW anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari PartaiGerindra atas nama Sdr.

EvereadySitorus, yang saat ini proses Pengganti Antar Waktu (PAW) tersebut masih berjalansesuai bunyi surat Pl KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor :2742.a/18/Sekr tanggal 27 November 2015 yang ditujukan kepada Plt.

. : ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus 2015 tentang Usulan PAW AnggotaDPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr.

Eveready Sitorus, yang saat ini proses Pengganti AntarWaktu (PAW) tersebut masih berjalan sesuai bunyi surat Ketua DPRD Sumatera UtaraNomor : 2742.a/18/Sekr tanggal 27 November 2015;Bahwa dengan demikian maka secara hukum, penerbitan:a Surat DPD Partai GERINDRA Sumatera Utara No. : ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015 tentang Usulan PAW AnggotaFraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr.

DPRD Kabupaten Kampar;b Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IT)Propinsi Riau Nomor : 056/IN/DPW/XI/2011 tanggal 10 November 2011perihal PAW Yuli Akmal ,S.Sos (Vide Bukti).Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, II dan HI dapat dinyatakansecara hukum bersamasama melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang telah melakukan pergantian antara waktu (PAW) terhadap diri Penggugatsebagai anggota DPRD Kabupaten Kampar tanpa dasar hukum yang jelas sehinggapersoalan

BuktiP7> Foto Copy (sesuai dengan aslinya) Putusan Sela Mahkamah Partai PPP No:01/PanMP/PPP/XII/2011 yang pada pokoknya menerangkan memerintahkanDPC, DPW dan DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk menangguhkanpelaksanaan pergantian antar waktu (PAW) Saudara Yuli AkmaL S.Sossebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar.............

Sos (Penggugat) adalah AnggotaDPRD Kabupaten Kampar selama dua Periode yaitu periode pertama dipilihberdasarkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan yang kedua terpilih kembalisebagai Anggota DPRD Kabupaten Kampar Periode 2009 2014. Saksi menerangkan pada waktu Musyawarah Cabang yang diadakan di HotelLabersa Saudara Yuli Akmal, S. Sos (Penggugat) terpilih kembali sebagaiKetua DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 20112016 dan saksi dipercayasebagai bendahara.

Saksi menerangkan Badan Kehormatan (BK) tidak pernah menerima surat dariDPC PPP Kampar tentang PAW Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat)sehingga sangat terkejut tentang adanya proses PAW Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat). Saksi menerangkan selama saksi sebagai Anggota Badan Kehormatan DPRDKabupaten Kampar tidak pernah menerima laporan baik secara lisan maupuntulisan tentang diri Saudara Yuli Akmal, S.Sos (Penggugat).g.

Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat IID)Nomor 0148/IN/DPP/XI/2011 tanggal 27 Dzulhijjah 1432 H atau 23 November2011 perihal Persetujuan PAW DPRD Kabupaten Kampar (Vide Bukti).c. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (Tergugat II)Propinsi Riau Nomor 056/IN/DPW/X1/2011 tanggal 10 November 2011 PerihalPAW Yuli Akmal, S.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris , yang dikeluarkan oleh Keuchik GampongXxx, diberi kode: P.4 ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan paraPemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, masingmasing bernama :1.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

Bahwa 9 bulan setelah 19 Maret 2015 sejak kepengurusan PAW tertanggal19 Maret 2015 dilakukan, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telahmelakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dantidak sesuai dengan yang diatur dalam AD / ART, dimana dalam PAW yangdilakukan saat itu sangat jelas adanya tindakan kesewenangwenangan danarogansi Tergugat yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu denganmelakukan mengganti pengurus dengan pengurus yang baru dan jugamerubah nama dan/atau struktur bidang

PAW dimaksud terjadi apabila Ketua Umum BPP atau Ketua UmumBPD berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapatmenjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masajabatan kepengurusan berakhir... dst.b. PAW dimaksud terjadi apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongandalam keanggotaan Badan Pengurus maka pergantian untuk mengisilowongan tersebut dilakukan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno BadanPengurus masingmasing tingkatan sesuai dengan kebutuhan ;Hal 19 dari 29 Hal. Puts. Perk.

PAW(pergantian antar waktu) itu TIDAK dilakukan melalui mekanismeMUNAS.

PerluTergugat sampaikan bahwa ketidaktahuan Penggugat mengenai Suratkeputusan kepengurusan yang baru tertanggal 30 Desember 2015 (PAW)dimaksud adalah karena tidak aktifnya Penggugat dalam kepengurusanBPP ABUJAPI sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan yangsama sekali tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaipengurus. PAW dilakukan dalam rapat pleno dengan mekanisme yangberlaku di BPP ABUJAPI, sehingga Penggugat membuat dalil yang terlaluHal 21 dari 29 Hal. Puts. Perk.

Nomor 176/PDT/2017/PTDKI15.16.17.mengada ada, bahwa pengambilan keputusan PAW dilakukan secarasembunyisembunyi. Perlu Tergugat sampaikan juga bahwa tidak adadasar apapun SK dimaksud untuk diberitahukan ke semua pihak, SKdimaksud bukan untuk diedarkan kepada publik.

Bahwa kemudian dengan mendasari pada Surat Keputusan dan SuratRekomendasi Tergugat DPP PNA tersebut di atas, lalu Tergugat II DPWPNA Kabupaten Bireuen telah mengirimkan Surat Nomor: 98/PNA/06/ViI/2017 tanggal 31 Juli 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan DPRKBireuen perihal Usulan PAW Penggugat dari Anggota DPRK Bireuen dariFraksi Partai Nasional Aceh, (Bukti P3);.

Surat Keputusan Nomor: 148/SK/DPPPNA/V/2017 tanggal 2 Mei2017 dan Surat Rekomendasi Nomor: 263/DPPPNA/V/2017 yangditerbitkan Tergugat serta Surat Usulan PAW Anggota DPRKBireuen dari Fraksi Partai Nasional Aceh tanggal 31 Juli 2017 kepadaPimpinan DPRK Bireuen yang diterbitkan Tergugat Il dan suratsuratlain yang akan diterbitkan oleh Tergugat dan Il yang berkaitandengan PAW Penggugat adalah tidak sah, tidak berharga dan tidakberkekuatan hukum;4.

Olehkarena itu dan sesuai ketentuan pasal 32 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011Tentang Partai Politik, maka seharusnya Penggugat mengajukangugatan guna penyelesaian sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW)ke Mahkamah Partai Politik karena sengketa PAW ini merupakansengketa internal partai politikic Partai Nanggroe Aceh (PNA) dalamHalaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 5/Pdt/2018/PT.BNA.mana Penggugat menjadi salah satu anggotanya, bukan ke PengadilanNegeri.

Bahwa apa yang telah diutarakan oleh Penggugat dalam posita gugatanpada angka 4, 5 dan 6 adalah benar, namun tidakan Tergugat dimaksud adalah masih sebatas rekomendasi atas usulan Tergugat Il,artinya Pergantian Antar Waktu (PAW) secara de facto dan de juresebagaimana dimaksud oleh Penggugat belum terjadi. PAW barudianggap telah terjadi dan sah adalah setelah adanya Surat KeputusanGubernur ic. Gubernur Aceh tentang PAW atas diri Penggugat denganTergugat III;.

Bahwa terkait posita gugatan sebagaimana yang disebutkan dalamangka 8 dan 9 merupakan karangan Penggugat semata karena Tergugat maupun Tergugat II tidak pernah dan bahkan tidak berwenang untukmelakukan PAW atas diri Penggugat. Tergugat danTergugat II hanyasebatas mengusulkan, diterima tidaknya itu adalah kewenanganGubernur ic. Gubernur Aceh.

Nomor 57 K/Pdt.SusParpol/2014Usulan PAW Nomor PDK/B/KS/30.28/15/VIII2013 tertanggal 29 Agustus 2013tentang Usulan PAW Saudara David Rompon, S.E., anggota DPRD PDKKabupaten Toraja Utara. Surat tersebut memberhentikan Penggugat selakuAnggota DPRD Kabupaten Toraja Utara dan mengusulkan Drs. Yosni Pakendeksebagai Pengganti Antar Waktu.

kerugian materiil danimmateril dengan perincian sebagai berikut:a Kerugian materiil:Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada Romba M.S.Somalinggi.

sebelummemutuskan pokok perkara ini, lebih dahulu ditembuh putusan provisi;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Makale agar memberi putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Memerintahkan agar Tergugat dan instansi lain yang terkait pengurusan PAW anggotaDPRD Kabupaten Toraja Utara untuk menunda proses pelaksanaan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utarasampai ada keputusan hukum yang pasti dan mengikat

Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan (DPNPDK) melalui surat Nomor PDK/ PAW/KDP/10/VIII/2013 perihal Persetujuan PAW (Penggantian Antar Waktu)Saudara David Rompon,S.E., Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara,Provinsi Sulsel tanggal 28 Agustus 2013 (Bukti T4);Hal. 8 dari 16 hal Put.

Nomor 57 K/Pdt.SusParpol/2014Bahwa berdasarkan dalil dan buktibukti terurai di atas, maka jelaslah bahwapemberhentian dan usulan PAW terhadap Penggugat merupakan keputusanorganisasi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN)PDK.

(PAW).berdasarkann surat kuasa Insidentil yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan register nomor: 1/SK/I/2018/PA.Pspk tertanggal 5 Januari 2018.

(PAW). Bahwa ayah dan ibu Alm. Munir Harahap telah meninggal Duniasebelum Alm. Munir Harahap meninggal dunia; Bahwa antara Pemohon (Ermilisda Harhap) dengan Alm. MunirHarahap belum pernah bercerai sampai Alm.

(PAW).3.

(PAW).(tiga) orang Saudara kandung yaitu masingmasing bernama: 1. MasmawatiHarahap binti H lbnu Masud.,2. Hj. Nirmawaty Harahap bion H. lbnuMasud., 3.

(PAW).b.

Itulah sebabnyasehingga masalah PAW Anggota DPRD (in casu PAW Anggota DPRDKabupaten Enrekang) tidak diatur dalam UU Politik, khusunya dalam UUNomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011tentang Partai Politik serta diatur pula dalam UU Nomor 27 Tahun 2009tentang MPR, DPR, dan DPRD.

terhadap Penggugat)bukanlah wewenang Tergugat;b Secuil pun, Tergugat I tidak memiliki wewenang untuk memeriksa danmenilai apakah tindakan untuk melakukan PAW terhadap Penggugat sudahsesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;Demikiam pula halnya usul Paw terdap Pengugat yang diajukan oleh DPRDKabupaten Enrekang kepada Bupati Enrekang, yang mengabulkanpengunduran diri Pengugat untuk melakukan PAW terhadap Penggugat, diluarwewenang Tergugat I menerbitkan Keputusan Persmian PemberhentianPenggugat dan

Pengangkatan PAW Anggota DPRD berada diluar wewenangTegugat I untuk menolaknya.

pimpinan DPRD kanupaten Enrekang perihal penyampaianPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang yangdiberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu(PAW) Kabupaten Enrekang, sehingga KOU Kabupaten Enrekangmemperoses sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlakupasal 29, 30 dan 31 Peraturan KPU nomor: 03 Tahun 2011 tentangperubahan atas PKPU Nomor: 22 Tahun 2010 tentang pedoman tehnisverifikasi syarat calon pengganti antar waktu (PAW) DPRD Propinsi danDPRD

diberi tandaT13;4 Foto copy surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 1219/V/Tahun 2013 tanggal 30 Mei 2013 tentang Peresmian PemberhentianAntara Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Enrekang atas namaHj.

Bahwa 9 bulan setelah 19 Maret 2015 sejak kepengurusan PAW tertanggal19 Maret 2015 dilakukan, Tergugat selaku Ketua Umum kembali telahmelakukan PAW tanpa melalui mekanisme dan prosedur yang jelas, dan tidaksesuai dengan yang diatur dalam AD / ART, dimana dalam PAW yangdilakukan saat itu sangat jelas adanya tindakan kesewenangwenangan danarogansi Tergugat yang menjabat sebagai Ketua Umum, yaitu denganmelakukan mengganti pengurus dengan pengurus yang baru dan jugamerubah nama dan/atau struktur bidang

PAW dimaksud terjadi apabila Ketua Umum BPP atau Ketua UmumBPD berhalangan tetap dan/atau sesuatu sebab tidak dapatmenjalankan dan/atau menyelesaikan kewajibannya sampai masajabatan kepengurusan berakhir... dst.b.

PAW dimaksud terjadi apabila karena sesuatu sebab terjadi lowongandalam keanggotaan Badan Pengurus maka pergantian untuk mengisilowongan tersebut dilakukan dan ditetapbkan dalam Rapat Pleno BadanPengurus masingmasing tingkatan sesuai dengan kebutuhan;Yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf c AD BPP ABUJAPI adalah prosestindakan bahwa apabila telah atau pernah dilakukan PAW dimaksud didalam kepengurusan maka diberitahukan pertanggungjawabannya lewatMusyawarah Nasional.

PAW (pergantian antar waktu) itu TIDAKdilakukan melalui mekanisme MUNAS. MUNAS tidak bisa diadakansewaktuwaktu kecuali ada sebab tertentu, sedangkan PAW bisa diadakansewaktuwaktu Ssesuai kebutuhan pengurus organisasi (AD pasal 19 1b);Bahwa saudara Penggugat TIDAK AKTIF dalam kepengurusan dandibuktikan dalam daftar hadir hanya sekali datang pada tanggal 4 Maret2015, dan untuk rapatrapat lainnya Penggugat tidak pernah datang.

PAW dilakukan dalam rapatpleno dengan mekanisme yang berlaku di BPP ABUUJAPI, sehinggaPenggugat membuat dalil yang terlalu mengadaada, bahwa pengambilankeputusan PAW dilakukan secara sembunyisembunyi. Perlu Tergugatsampaikan juga bahwa tidak ada dasar apapun SK dimaksud untukdiberitahukan ke semua pihak, SK dimaksud bukan untuk diedarkan kepadapublik.

Hal ini merupakan suatu kesengajaan dan rekayasa yang dilakukanoleh Tergugat agar dapat menyingkirkan Penggugat dari keanggotaan PertaiDemokrasi Kebangsaan (PDK);Bahwa selanjutnya tanpa alasan yang jelas dan tanpa diberikan SuratPeringatan terlebih dahulu kepada Penggugat dari Tergugat telahmengeluarkan Surat Usulan PAW Nomor PDK/B/KS/30.28/15A/III2013tertanggal 29 Agustus 2013 tentang "Usulan PAW Saudara YohanisSampebulu anggota DPRD PDK Kabupaten Toraja Utara".

kerugianmateriil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:a Kerugian Materiil:Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada Romba' M.S.Somalinggi.

oleh Pimpinan Partai Politikkepada gubernur dilakukan setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap atas gugatan tersebut;3 Bahwa untuk itu seluruh pihak terkait dengan Proses Pengurusan PergantianAntar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara mentaati ketentuantersebut di atas;4 Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar bagi Penggugat danutamanya masyarakat pemilih, yang telah mempercayakan aspirasinya kepadaHal.5 dari 15 hal.

Dewan Pengurus Nasional Partai Demokrasi Kebangsaan(DPNPDK) melalui surat Nomor PDK/ PAW/KDP/10/VIII/2013 perihal PersetujuanPAW (Penggantian Antar Waktu) Saudara Yohanis Sampebulu Anggota DPRDKabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 28 Agustus 2013 (BuktiT4); Bahwa berdasarkan dalil dan buktibukti terurai di atas, maka jelaslah bahwapemberhentian dan usulan PAW terhadap Penggugat merupakan keputusan organisasiyang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) PDK.

Danseluruh Indonesia tidak ada PAW anggota DPRD dari PDK yang diPAWpaska Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut;Bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka telah terbukti bahwa Majelis Hakimtelah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 30 (1) huruf (b) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agungjo.

Bahwa berdasarkan surat KPU nomor : 140/PY.04.1SD/03/7306/KPUKab/IV/2018 maka DPRD kabupaten Gowa telah menyurat kepada BapakGubernur Sulawesi Selatan Selaku Wakil Pemerintah pusat dengan nomor :171/239/DPRD perihal Proses PAW anggota DPRD dari partai Demokrattertanggal Sungguminasa, 25 September 2018. Melalui Cq Bupati Gowa10.

Ilselaku Biro Pemerintahan yang memproses secara Administrasi SKPemberhentian dan SK Pengangkatan Anggota DPRD tidakmelaksanakan proses PAW tersebutBahwa oleh karena Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il; Tidakmelanjutkan, atau setidak tidaknya Terlambat Malanjutkan usulanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Gowa atas nama Sadr.Andi Lukman, MM Dg. Naba di gantikan oleh Sdr. Hernest. L, SH selakuPENGGUGAT sesuai Surat Usulan Bupati Gowa dan Perintah PengadilanTata Usaha Negara Makassar.

Poin 12 bahwa dikarenakan Perbuatan Tergugat I dan Tergugat IIselaku pelaksana dalam proses administrasi danpembuatan konsideran SK Gubernur dan yang bertindakselaku wakil pemerintah pusat, dan Para Tergugat tidakmelaksanakan proses PAW sebagaimana diamanatkanoleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia....b. Poin 13 pahwa dikarenakan Tergugat dan Tergugat II tidakmelaksanakan proses PAW....c.

Naba,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P3;Fotokopi berupa Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GowaNomor: 140/PY.04.1SD/03/7306/KPUKab/IV/2018 tanggal 10 April 2018Perihal: Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

Naba Nomor: HF/04/IX/2018tanggal 1 Oktober 2018 perihal permohonan penundaan proses pergantianAntar Waktu (PAW) DPRD Kab. Gowa A.n Andi Lukman, M.M., Dg. Naba,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III.1;Asli dan fotokopi berupa Surat Bupati Gowa Nomor: 171/059/Bag. Hukumtanggal 7 Desember 2018 Perihal Pengantar, selanjutnya pada fotokopibukti surat tersebut diberi tanda T.III.2;Asli dan fotokopi berupa Nota Pertimbangan dari Kepala Biro PemerintahanSetda Prov.