KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009 tentang Kos TIE danmengandung BB ( Mercuri) ; Bahwa setiap penjualan Kosmetik harus memiliki izin Sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1176/Menkes/PER/VIII/2010,dimana setiap Kosmetik yang beredar harus mendapat izin edar dariBalai POM RI, izin edar yang dimaksud berupa Notifikasi.

KH.00.01.43.2503 tanggal 11 Juni 2009 tentang Kos TIE danmengandung BB ( Mercuri) ;Bahwa setiap penjualan Kosmetik harus memiliki izin sesuai denganPeraturan Menteri Kesehatan Nomor: 1176/Menkes/PER/VIII/2010,dimana setiap Kosmetik yang beredar harus mendapat izin edar dariBalai POM RI, izin edar yang dimaksud berupa Notifikasi.

UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika;Bahwa Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untukdigunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku,bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutamauntuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/ataumemperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh padakondisi baik;Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1176/Menkes

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahgunaNarkotika Golongan " tidak terpenuhi mengingat pemeriksaan urine Terdakwadi Staf Kodim 0109/Singkil tanggal 2 Maret 2015 tidak sesuai denganKeputusan Menkes Republik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/V1I/2012tanggal 15 Juni 2012 karena Staf Kodim 0109/Singkil tidak termasuklembaga penyelenggara Laboratorium penguji Narkotika.2.

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/23/IV/2006 tanggal 22April 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXX,Kabupaten Karanganyar,yang bermeterai cukup, dilegalisir dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2 ;Bs Potokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian / jinperceraian Nomor : Kp.04.02/MENKES/54/2019 atas nama Pemohon :XXXXXXXXXX, SE dengan XXXXXXXX tertanggal 17 Januari 2019 yangdikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, yang bermeterai cukup, dilegalisirdan telah dicocokkan

Kp.04.02/MENKES/54/2019 tertanggal 17 Januari 2019 ( bukti P3 )sehingga secara formil permohonan Pemohon dapat diteruskan untuk diperiksa;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohondan Termohon maupun memerintahkan untuk mediasi sebagaimanadiamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2016 karena Termohon tidak hadir dipersidangan, namun demikian Hakim telahberusaha memberi nasehat secukupnya agar Pemohon tetap rukun dan utuhdalam rumah tangganya dengan Termohon

Hasan Sadikin Bandung, dan telah mendapatkan izin untukmelakukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor:KP.04.02/MENKES/4756/2021 dari Menteri Kesehatan Republik Indonesiatertanggal 04 Juni 2021;9. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehatidan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;10.Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebagai xxxxxxx XXXXxXX XXXxXx, Penggugat telahmemperoleh izin cerai dari atasan Penggugat berdasarkan Keputusan PemberianIzin Perceraian Nomor KP.04.02/MENKES/4756/2021, tanggal 04 Juni 2021 yangdikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesi, dengan demikianPenggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

No.003/BPOM/PelPenandaan dan iklan Kos/X/2013 TentangPengawasan penandaan dan iklan kosmetika di jakarta.Bahwa benar izin edar yang harus dimiliki oleh pelaku usaha jika inginmenjual produk kosmetika adalah izin edar dari menteri berupa Notifikasi(berdasarkan Permenkes RI No. 1176/Menkes/PER/VII/2010 TentangNotifikasi Kosmetika, Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredaroleh pemohon kepada kepala badan.Hal. 15 dari 27 hal. PUT.NO.466/PID.SUS/2014/PN.Jmb.

Bahwa benar berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No. 1176/Menkes/PER/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika adalah setiapkosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri . Bahwa benar berdasarkan Per Ka Badan POM RI No.HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan teknis bahankosmetika dijelaskan kosmetika plasenta tersebut tidak boleh beredardipasaran dan diperdagangkan karena mercury atau senyawanya termasukdaftar bahan yang dilarang dalam kosmetik.

Bahwa benar menurut Saksi Ahli NURIZATI, S.Si.Apt, dari Balai POMJambi pada pokoknya menerangkan jika ingin menjual produk kosmetikaharus memiliki izin edar dari menteri berupa Notifikasi (berdasarkanPermenkes RI No. 1176/Menkes/PER/VII/2010 Tentang NotifikasiKosmetika, Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohonkepada kepala badan.

Bahwa benar berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permenkes RI No. 1176/Menkes/PER/VITI/2010 tentang Notifikasi Kosmetika adalah setiap kosmetika hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari menteri .

Bahwa persetujuan tindakan medis atau tindakan kedokteran jugadiatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan KedokteranMenteri Kesehatan Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 2 ayat(1) dan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :Pasal 2 ayat (1)Semua tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasienharus mendapat persetujuan.

Pasal 2 ayat (1) danPasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan TindakanKedokteran Menteri Kesehatan Republik Indonesia tersebut di atas,secara jelas dapat dilihat bahwa Tergugat telah melakukan 5 (lima) kalitindakan operasi bedah mulut terhadap Penggugat untuk pemasanganimplan gigi tanpa adanya persetujuan secara tertulis (informed Consent)dari Penggugat kepada Tergugat padahal persetujuan tersebutmerupakan suatu syarat mutlak

PASAL 2 AYAT (1) DAN PASAL 3 AYAT (1)PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIANOMOR : 290/MENKES/PERIIII/2008 TENTANG PERSETUJUANTINDAKAN KEDOKTERAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIKINDONESIAKARENA IMPLAN TERMASUK BEDAH MINORSEHINGGA CUKUPDENGAN PERSETUJUAN LISANSEBAGAIMANA TERMUAT PADA HAL 46 S/ID 47PERTIMBANGANHUKUM PUTUSAN A QUO;B.

Tidakada pelanggaran Pasal 45 ayat (1) dan (5) UndangUndang No. 29 Tahun2004 Tentang Praktik Kedokteran Jo.Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:290/MENKES/PER/III/2008 TENTANG Persetujuan Tindakan KedokteranMenteri Kesehatan Republik Indonesia karena Implan Termasuk BedahMinor Sehingga Cukup Dengan Persetujuan Lisan;B.

Bahwaberdasarkan Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Narkotika) 6pengujian terhadap BB3645/2017/NNF berupa irisan daun dan BB3646/2017/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut di atasmengandng senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No.41 Tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 132 ayat (

Bahwaberdasarkanpengujian terhadap BB3645/2017/NNF berupa irisan daun dan BB3646/2017/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut di atasmengandng senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No.41 Tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes

Bahwaberdasarkanpengujian terhadap BB3645/2017/NNF berupa irisan daun dan BB3646/2017/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut di atasmengandng senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu)Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No.41 Tahun 2017 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoPermenkes

BB3646/2017/NNF berupa 1 (Satu) puntung rokok berisi irisan daun denganberat bersih irisan daun 0, 037 gram yang disita dari terdakwa ARIF AINURROKHIM Bin H.SUPRAPTO;Berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB3645/2017/NNF berupa irisan daun dan BB3646/2017/NNF berupa irisan daundalam puntung rokok tersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 95 dalam Peraturan Menkes RINo.41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan

MIRZA RIZKY ARIEF SADEWA PUTRA dan BB3646/2017/NNFberupa 1 (Satu) puntung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun0,037 gram yang disita dari terdakwa Il ARIF AINUR ROKHIM Bin H.SUPRAPTO.Bahwa berdasarkan pengujian terhadap BB3645/2017/NNF berupa irisan daundan BB3646/2017/NNF berupa irisan daun dalam puntung rokok tersebut di atas Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Narkotika) 27mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes

POM berarti pil doubel LL yangdiedarkan oleh terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidakdiproduksi atau obat tanpa ijin edar ;Bahwa tidak dibenarkan perbuatan Terdakwa yang mengedarkanPil Doble L tersebut karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI No.36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelumdiedarkan harus mempunyai no pendaftaran / ijin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksiobat yang baik (CPOB) ;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/Per/VV201 1 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit danPuskesmas ;Bahwa apabila seseorang mengkonsumsi pil doubel L secaraterus menerus tanpa petunjuk Dokter akan mempengaruhiaktivitas mental dan perilaku pengguna dan berdampak padamasalah personal maupun sosial ;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan juga telah memberikanketerangan yang pada pokoknya

anggota personil BNNP (Provinsi) yang ditugaskan untuk mengatasikejadian atau pemeriksaan Laboratorium yang terkait dengan Narkotika diHal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 481 K/MIL/2017Kota Cilegon dengan menggunakan alat atau perlengkapan yang diadakandari BNNP (Provinsi) dan berstandart internasional;Bahwa dengan demikian hasil Laboratorium dari Badan Narkotika Nasionalkota Cilegon Nomor R/137/VI/Ka/Rh.01/2016/BNNK Cilegon adalah sah danProjusticia sesuai Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 194/MENKES

Laboratorium Kesehatan Daerah.; Surat hasil pemeriksaan laboratorium dibuat oleh petugas dan ditandatangani oleh Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Toksikologi ataupejabat yang berwenang kemudian diteruskan kepada Kepala BNNP/BNNK/Kota; Surat hasil pemeriksaan diserahkan kepada institusi Pemohon;Dengan demikian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNNK KotaCilegon sah menurut hukum sesuai dengan Kepmenkes Republik IndonesiaNomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaNarkotika

persyaratanmutu) dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dandimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa penekanan izin edar dari Pasal 197 UndangUndang a quo adalah pada sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan, sehinggaapakah terhadap sediaan farmasi berupa Trihexyphenidyl yang diedarkan olehTerdakwa miliki izin edar atau tidak;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 2 ayat (3) dan(4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES

Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 1120/MENKES/PER/XII/2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor1010/MENKES/PER/X1/2008 tentang Registrasi Obat, telah ditentukan bahwayang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obatuntuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, yang diberikan oleh Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari MenteriKesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal

Menyatakan terdakwa NURYANTO Als YANTO bin MUJIANTOterbukti bersalan melakukan tindak pidana secara tanpa hakmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman (jenis tembakau gorilla). sebagaimanadakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat(2) UU RI No 35 thn 2009 tentang Narkotika Jo Per Menkes RI No.07Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, .2.

;BB3046/2018/NNF berupa : 25 (dua puluh lima) buah linting rokok berisiirisan daun dengan berat bersih keseluruhan iirisan daun 1,832 gramyang tersimpan di dalam bungkus rokok Dunhill. kesimpulan hasilpemeriksaan adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 96 (Sembilan puluh lima)dalam Peraturan Menkes RI No.7 Tahun 2018 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009tentang Narkotika.Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan

diancam pidana pasal114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Per Menkes RINo.07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.ATAU KEDUA :Bahwa Terdakwa NURYANTO als.YANTO Bin MUJIANTO pada haridan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni2018 atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2018 atausetidaktidaknya pada Tahun 2018, bertempat di rumah kontrakan yangberalamat di Dsn.Kwarasan RT. 005 RW. 005 Kel. / Desa NogotirtoKec.Gamping Kab.Sleman

Sus/2018/PN.SmnMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkankepada diri para terdakwa sudah cukup adil, tepat dan setimpal dengankadar kesalahan dari para terdakwa tersebut ;Mengingat dan memperhatikan, akan ketentuan Pasal 112 ayat (2)UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Per Menkes RI No.07 Tahun2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana

Nomor1331/Menkes/SK/X/2002 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwapedagang eceran obat menjual obatobatan bebas dan obat obatanbebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnyasecara eceran, jadi toko obat hanya mempunyai kewenangan menjualobatobtan bebas dan obat obatan bebas terbatas, tidak adakewenangan dalam hal memilik, menyimpan, dan mengedarkan obatkeras daftar G.Bahwa toko obat berdasarkan PERMENKES RI.

Nomor1331/Menkes/SK/X/2002 pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwapedagang eceran obat menjual obatobatan bebas dan obat obatanbebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnyasecara eceran, jadi toko obat hanya mempunyai kewenangan menjualobatobatan bebas dan obat obatan bebas terbatas, tidak adakewenangan dalam hal memilik, menyimpan, dan mengedarkan obatkeras daftar G. Bahwa toko obat berdasarkan PERMENKES RI. No.167/Kab/B.VII/72pasal 9 dilarang menerima atau melayani resep dokter.

sangat tinggi dan tidak sesuai denganaturan penggunaan obat yang sebenarnya maka akan menyebabkandepresi susunan saraf pusat ; Bahwa AHLI menerangkan yang berwenang melakukan pekerjaankefarmasian adalah Tenaga Kefarmasian yang mana TenagaKefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasianyang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidaksemua orang diperbolehkan praktik kefarmasian, karena sudah diatursyarat dan ketentuannya didalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIANomor 889/MENKES

delapan belas) butir obat dextromerthophandan uang Rp.50.000,00 (limapuluh ribu Rupiah) yang merupakan hasilpenjualan dextromerthophan Terdakwa ; Bahwa yang berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian adalahTenaga Kefarmasian yang mana Tenaga Kefarmasian adalah tenagayang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker danTenaga Teknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkanpraktik kefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannyadidalam PERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor889/MENKES

.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; Menimbang, bahwa pasal 106 ayat 1 UndangUndang RI No.36 Tahun2009 tentang Kesehatan adalah Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar ; Menimbang, bahwa Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yangmelakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan TenagaTeknis Kefarmasian, jadi tidak semua orang diperbolehkan praktikkefarmasian, karena sudah diatur syarat dan ketentuannya didalamPERMENKES REPUBLIK INDONESIA Nomor 889/MENKES

SP. 109.20.02.04.05.0008 TGL 04 Februari2020 telah menerima contoh' barang bukti dengan No.20.109.99.05.05.0011.k contoh barang bukti tersebut di terima dalamplastic klip yang di bungkus amplop coklat, berisikan Kristal beningdengan berat 0,11 gram yang di gunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 taggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap

SP. 109.20.02.04.05.0008 TGL 04 Februari2020 telah menerima contoh barang bukti dengan No.20.109.99.05.05.0011.k contoh barang bukti tersebut di terima dalamplastic klip yang di bungkus amplop coklat, berisikan Kristal beningdengan berat 0,11 gram yang di gunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 taggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap

Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan RI No. 194/Menkes/SK/VI/2012 taggal 15 Juni 2012tentang penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika,Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukan Pengujianterhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi warna,kromatografi lapis tipis, dan uji spektrofotometri dengan hasilpengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai potongan Kristal, tidak berwarna dan tidakberbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan I) POSITIF, sesuaidengan

Kesehatan Kabupaten Tapin sejaktahun 2005 sampai dengan sekarang ;Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.RtaBahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu = sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat,pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, dan obattradisional sesuai dengan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan PERMENKESRI Nomor 889 / MENKES

izin sesuai tempat tenaga kefarmasianbekerja, surat izin sebagaimana dimaksud diatas berupa :e SIPA bagi apoteker penanggungjawab difasilitas pelayanankefarmasian;e SIPA bagi apoteker pendamping difasilitas pelayanankefarmasian;e SIKA bagi apoteker yang melakukan pekerjaan kefarmasiandifasilitas produksi atau fasilitas distribusi/pelayanan;e SIK TIK bagi tenaga teknis kefarmasian yang melakukanpekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian. sesuai denganPERMENKES REPUBLIK INDONESIA, NOMOR 889 / MENKES

/PER/ V / 2011, tentang Registrasi, Izin Praktik dan ijin kerjaTenaga Kefarmasian (Bab V bagian kesatu pasal 17 ayat 1 dan2);Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2015/PN.RtaBahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat danketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RINomor 889 / MENKES / PER/V/ 2011 tentang registrasi, izin praktikdan izin kerja tenaga kefarmasian ;Bahwa ahli menerangkan untuk sediaan

Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yangbanyak melalui proses pabrikasi yang hams memenuhi CPOB (carapembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peiaturan Menkes, danmengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluranatau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdaganganmaupun pemindah tanganan harus sesuai peraturan Menkes.b.

Memproduksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitas jumlah yangbanyak melalui proses pabrikasi yang harus memenuhi CPOB (carapembuatan obat yang baik) yang ditetapkan oleh peraturan Menkes, danmengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluranatau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdaganganmaupun pemindah tanganan harus sesuai peraturan Menkes.b.

Benar bahwa pengertian kosmetik berdasarkan Permenkes RINo.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi kosmetika, yangdimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkanuntuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut,kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulutterutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuhpada kondisi baik.

Benar bahwa sesual dengan Permenkes RI No.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi kosmetika, bahwa Instansiyang mengeluarkan nomor izin edar untuk produk kosmetika adalahBadan POM RI. Benar bahwa suatu produk kosmetik dapat dibatalkan Ijin Edar olehBadan POM, jika kosmetik tersebut melanggar ketentuan terkait ijin edaryang sudah diberikan, antara lain karena produk tersebut tidak memenuhipersyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu.

Benar bahwa yang dimaksud ijin edar sesuai dengan Permenkes RINo.1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi kosmetika, yangdimaksud dengan izin edar adalah notifikasi.

dari 46 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN Smnsediaan farmasi di wilayah indonesia sesuai pasal 98 ayat (1) Undang Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa sediaan farmasiharus aman, berkhasiat/ bermanfaat dan bermutu, dan berdasarkan pasal106 ayat (1) UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Badan POM RI Benar bahwa yang dimaksud dengan peredaran :a)Sesuai dengan Permenkes RI No. 1176/Menkes

Permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasibahwa Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan.Benar bahwa dari 18 (delapan belas) item barang bukti produk kosmetikyang disita petugas dari dalam mobil Daihatsu Espass Warna Merah MetalikHalaman 24 dari 46 Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2018/PN Smn Nomor AB 1031 MD di Area Cangkringan, Sleman (

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangHalaman 16 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN TlgUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM

Penyidik) ;Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diilinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesualdengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untukmenjual atau mengedarkan pil LL tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa memesan dan membelipil dobel L dari KK serta penyaluran

sebagaimana di atas dapatmengajukan permohonan notifikasi produknya dan Badan POM akanmelakukan verifikasi/penilaian terhadap produk yang diajukanPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI NomorHK. 03.1.23.04.11.03724 tahun 2011 Tentang PengawasanPemasukan Kosmetika pada Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksuddengan Izin Edar, adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetikadalam bentuk notifikasi yang diberikan oleh Kepala Badan POMuntuk dapat diedarkan di Wilayah IndonesiaSesuai Permenkes Nomor 1176/MENKES

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22ayat (1) : sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkankedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izinedar dari Menteri.c.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan(2) : setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelahmendapatkan izin edar dari Menteri berupa notifikasi.d.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor

1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) :Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh Pemohonkepada Kepala Badan POM RIi.

bahwa barang tersebut diperoleh atau dibelldari beberapa sales atau orang yang datang di toko terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BadanPengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK. 03.1.23.04.11.03724 tahun2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika pada Pasal 1 Ayat (1)yang dimaksud dengan Izin Edar, adalah bentuk persetujuanpendaftaran kosmetika dalam bentuk notifikasi yang diberikan olehKepala Badan POM untuk dapat diedarkan di Wilayah Indonesia, sertaSesuai Permenkes Nomor 1176/MENKES

Prasetyo,S.Si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensikcabang Semarang Dr.Nursamran Subandi,M.Si, terhadap contoh barangbukti dengan Nomor Lab: 355/NOF/2017 berupa 1 (satu) bungkus plastikyang berlabel barang bukti setelah dibuka kemudian diberi NomorBarang Bukti : BB769/2017/NOF berupa 1 (satu) butir tablet warnamerah muda berbentuk bulat dan 1 (satu) butir tablet warna merah mudaberbentuk lonjong adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalamgolongan IV (empat) Nomor urut 2 (dua) dalam peraturan Menkes

nyeriyang sangat berat pada pasien pasca operasi itupun harusmenggunakan resep dokter, harus dikonsumsi dengan dosis, jumlahatau takaran yang tepat; Bahwa obat trihexypenid digunakan untuk pasien yang menderitasakit Parkinson; Bahwa efek samping apabila sering menkomsumsi obattrinexipenidyl adalah mulut kering, penglinatan kabur, pusing, mual,muntah, bingung, detak jantung tidak stabil dan dilatasi ginjal; Bahwa sedangkan pil Alprazolam terdaftar dalam golongan IV(empat) nomor urut (2) dalam Peraturan Menkes

, jumlahatau takaran yang tepat; Bahwa benar obat trihexypenid digunakan untuk pasien yangmenderita sakit Parkinson; Bahwa benar efek samping apabila sering menkomsumsi obattrinexipenidyl adalah mulut kering, penglinatan kabur, pusing, mual,muntah, bingung, detak jantung tidak stabil dan dilatasi ginjal; Bahwa benar menurut ahli yang mana keterangan abhliberkesesuaian dengan hasil laboratorium kriminalistik Semarang pilAlprazolam terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut (2)dalam Peraturan Menkes

Tegal BaratKota Tegal;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat memiliki, menyimpandan/atau membawa pil Alprazolam;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli ENY Purwiastuti yangmana keterangan ahli berkesesuaian bukti surat yakni hasil laboratoriumkriminalistik Semarang Nomor Lab: 355/NOF/2017 dimana pil Alprazolamterdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut (2) dalam Peraturan Menkes RINomor 3 tahun 2017 tentang perubahan