Selanjutnya IRDA mengarahkanagar Pemohon melaporakan kasus ini kepada Unit Tipikor Polres Alor.Sehingga pada bulan Mei 2019 Pemohon melaporkan kasus ini kepadaTermohon, dan oleh karena terlampau lama, maka Pemohon padapertengahan bulan September 2019 melakukan Laporan susulan kepadaTermohon. (Bukti terlampir).. Pada pertengahan bulan November Pemohon mendapat telfon dari KetuaTim Auditor Irda Kab. Alor, bahwa sudah ada Rekomendasi Bupati untuksegera mengaudit kasus Beras Raskin di Desa Tude..

Berdasarkan informasi sebagaimana pada poin 7 diatas maka Pemohonmempertanyakan kasus ini kepada pihak IRDA, namun dari pihak IRDAmenjelaskan bahwa hasil Audit dari Tim Auditor akan kami serahkan kepadaUnit Tipikor Polres Alor, karena yang berwewenang menghitung kerugian itukami (IRDA).

Polres Alor sejak tahun 2017;Bahwa Laporan dari masyarakat Desa Tude masuk ke Polres Alor sekitarpertengahan tahun 2019 namun mengenai tanggal dan bulan saksi tidakingat;Bahwa yang melapor tindak pidana korupsi Kepala Desa Tude adalah ArisAntonius Well dan sekitar 6 (orang) perwakilan masyarakat Desa Tude danlaporan tersebut disampaikan secara lisan dan tertulis dan pada saat laporantersebut diterima langsung diteruskan ke bagian tipikor Polres Alor;Bahwa pada saat itu laporan lisan belum dibuat

A1 dan az2 di terima oleh salah satu Pelapor,sedangkan a3 dititip di peranu motor baranusa untuk diserahkan ke PolsekPantar Barat;Bahwa Tim Penyelidik sudah memastikan bahwa SP2HP tersebut diterimaoleh yang dituju karena ada tanda terima maupun buku ekspedisi;Bahwa kesimpulan dari hasil gelar perkara tersebut yaitu karena tidakditemukannya kerugian Negara lagi dan tidak memenuhi unsur tipikor makaditetapbkan penghentian penyelidikan sehingga laporan tersebut tidak bisadilanjutkan ke tahap penyidikan

Selanjutnya IRDA mengarahkan agar Pemohonmelaporakan kasus ini kepada Unit Tipikor Polres Alor. Sehingga pada bulanMei 2019 Pemohon melaporkan kasus ini kepada Termohon, dan oleh karenaterlampau lama, maka Pemohon pada pertengahan bulan September 2019melakukan Laporan susulan kepada Termohon.

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadappermohonan dari:RUMAITY, Tempat lahir Aceh Besar/tanggal 3 April 1951, Jenis kelaminPerempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus RumahTangga, Agama Islam, alamat Desa Lam Ara Kecamatan BandaRaya Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut Pemohon ;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A/PHI/TIPIKOR

ini sebesar Rp686.000,00 (enam ratus delapan puluh enam riburupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telahdiberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Maret 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2019, diajukan permohonankasasi pada tanggal 28 Maret 2019, sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/7/Pdt/Kasasi/2019/PN Mdn. yangdibuat oleh Panitera Muda Khusus Tipikor

Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejaktanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;oO. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru,sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRPengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca :1.

Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.,M.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada haridan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh MajelisHakim tersebut dibantu oleh M. F. EVA J.S, S.H Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiPekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,1. K.A. SYUKRI, S.H., M.H MULYANTO, S.H., M.H2. H. YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

Jika hal ini terjadi maka bukan lagi menjadiranah hukum perdata melainkan sudah menjadi ranah hukum pidana yaitu tindakpidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (UndangUndang Tipikor).

Pengembalian kerugiankeuangan negara juga telah diatur dalam Pasal 18 UndangUndang Tipikor yaitumelalui penghukuman pembayaran uang pengganti sebesar uang yang didapatmelalui korupsi disertai perampasan barang bergerak maupun tidak bergerakmilik dari terpidana korupsi;Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat padatanggal 8 Nopember 2011 diadakan rapat antara Para Penggugat dan Tergugat dimanaTergugat menyatakan tidak sanggup menyediakan bus untuk kegiatan City SanitationSummit karena

Perbendaharaan Negara yangmenyatakan Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukansebelum barang dan/atau jasa diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum Majelis Hakim berpendapattelah ada perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukanPara Penggugat bersamasama dengan Tergugat yang berakibat pada timbulnyakerugian Negara, sehingga pengembalian kerugian negara bukan lagi ditempuh dengangugatan perdata melainkan melalui ranah hukum pidana sebagaimana diatur UndangUndang Tipikor

MunaProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Petani/Mantan Kepala Desa Lamanu Tahun 20132018Pendidikan : MAN sederajat (Tamat);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKendari, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan 24 Juli 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 25 Juli 2020 sampai dengan

tanggal 22 September 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiSulawesi Tenggara, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22Oktober 2020;Terdakwa LA WAWE Bin LA NGGARI didampingi oleh Penasihat Hukumnya, LAODE GAZALI RAJA ALI, SH, ASWAN ASKUN, SH dan YUSRAN MANGGALO, SHAdvokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum RAJA ALI & Rekan yang beralamat diGriya Annova Permai Blok C Nomor 1, Kelurahan Lasalepa, Kecamatan Lasalepa,Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 18/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;.

Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa LA WAWE Bin LANGGARI;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS01/P.3.13/Ft.1/06/2020 yang dibacakan pada tanggal 8September 2020 yang pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor

Terdakwa LA WAWE Bin LA NGGARI telah mengajukan pembelaan atau pledoisecara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkanputusan hukuman yang seringanringannya kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa danTerdakwa tersebut, maka Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yangberpendapat tetap sesuai dengan tuntutannya;Menimbang, bahwa terdakwa LA WAWE Bin LA NGGARI diajukan ke depanpersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

Rp. 50.000,PANGGIAN 00... seteetteteeeee Rp. 100.000,BiQVG.PN BP isscssssisicscvseraacemnnenecanee Rp. 5.000,Redaksi Mette teeta Rp. 5.000,MCCA ollie etetetetteeeeee Rp. 6.000,JOMUAN, sicscveceses covcaveciesss Rp.196.000,(seratu sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Rika Widia Sari (Pemohon).BandaAceh, Oktober 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs.

PANITERAPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIR DAHLAN, S.H.NIP. 19651120 198903 1 004Halaman 20 dari 19 HalamanPutusanNomor 74PDT2018 PT Mks

kasasi pada tanggal 18 Mei 2015, serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh, padatanggal 20 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formaldapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut:Bahwa pemohon kasasi sangat keberatan atas putusan PengadilanTinggi/Tipikor

undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi No. 114/PUUX/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasakecuali terhadap putusan bebas dalam Pasal 244 UndangUndang No. 8Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, makaMahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusanbebas;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Pengadilan Tipikor

Bandung pada Pengadilan NegeriBandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya diuraikan di atasdalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruanyaitu telah menjatuhkan putusan yang secara harfiah mengandung pembebasandari segala dakwaan (Vnjspraak), namun secara materiil seharusnyamerupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya (nietzuivere vrisjpraak)bahkan seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung padaPengadilan Negeri Bandung melakukan pemidanaan terhadap

Terdakwa.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada PengadilanNegeri Bandung yang telah menjatuhkan putusan Nomor 109/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg tanggal 13 Mei 2015 dalam memeriksa dan mengadili perkaratersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan peraturan hukumsebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.Bahwa Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan Negeri Bandungtelan salah menafsirkan sebutan/unsur delik dalam surat dakwaan ternyatadiperluas dengan salah

Adapun kesalahanpenerapan hukum pembuktian tersebut sebagai berikut:Kekeliruan yaitu. tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimanamestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. yang dilakukanoleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Pengadilan NegeriBandung tersebut terlihat nvata pada halhal sebagai berikut:1.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandungpada Pengadilan Negeri Bandung "setiap orang" sebenarnya sama dengankata "barang siapa" di dalam KUHP yaitu samasama

penyelesaian pengadaan barang / jasakepada PA /KPA;6) Menyerahkan hasil pekerjaan termasuk anggaran dan hambatanpelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA;7) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyiapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan;8) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaanpengadaan barang / jasa;9) Mengusulkan perubahan paket pekerjaan atau perubahan jadwalkegiatan pengadaan kepada PA / KPA.Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Jumlah 511.369.692,00 5 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, khususnya terhadap pelaku tindak pidana Korupsi.Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampakyang menjerakan (special deterent effect) sehingga padaakhirnya dapat menangkal pelaku tindak pidana lain untukberbuat, akan tetapi putusan pidana yang telah dijatuhkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidakmempunyai dampak yang menjerakan

No2137 K/PID.SUS/2014142kami hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh belumlah memenuhi rasa keadilan sertatidak akan membuat jera mereka Terdakwa dan belumlahmenjadi daya tangkal bagi pelaku lainnya, padahal perbuatanyang dilakukan oleh mereka Terdakwa membawa akibat dandampak yang cukup luas bagi masyarakat Kabupaten AcehTamiang, khususnya Kota Kuala Simpang dalam kegiatanpembangunan Site Pile Tebing Sungai Tamiang TahunAnggaran 2009 padahal dalam delik pidana nilai

Misran Suryadinata oleh Pengadilan Tinggi TipikorAceh, Bagaimana Hakim Majelis menilai pembuktian yang nyata didalam persidangan, yang ternyata Aktif melakukan kesalahan dapatditurunkan Hukuman dan sama dengan Terdakwa Sugiharto Amd., binMisran Suryadinata yang nyata tentang pencairan uang mengetahui sajatidak, bagaimana cara Pengadilan Tinggi Tipikor Aceh dalampenerapan Hukum terhadap Terdakwa Sugiharto, Amd., bin Alm.Misran Suryadinata tidak sebagai mana mestinya, oleh karena ituTerdakwa Sugiharto

Misran Suryadinata membuatpernyataan Kasasi di Pengadilan Negeri/Tipikor Aceh;Bahwa fakta hukum dalam pembuktian di Persidangan pada PengadilanTingkat Pertama, nyata yang aktif dalam pencairan dana (uang) adalahTerdakwa Ramlan, ST., dan Muhammad Arfan, ST., dan perubahan32,78% tersebut yang merubahnya menjadi 40% yang di 100%kan jugaadalah Terdakwa Ramlan ST, dan Muhammad Arfan, ST., Kami tidakpernah iri terhadap putusan berapapun yang diputuskan oleh HakimPengadilan Tinggi Tipikor Aceh, hanya saja

Misran Suryadinatamengetahui tentang pencairan uang setelah adanya pemeriksaan diPenyidik Polres Aceh Tamiang, jadi Kami hanya merasa penerapanhukum oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Aceh tidak sebagaimanamestinya. Untuk Item pekerjaan pengadaan dan transportasi tiang sitepile yang saya laporkan sebanyak 256 batang atau 1536 LuM,sedangkan yang dibayarkan sebanyak 363,155 batang atau 2.178,93 LuM, 1 (satu) batang tiang site pile sama dengan 6 (enam) LuM.

PUTUSANNomor : 53/PID.SUS.TPK/2016/PT MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana Tipikor pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:Nama Lengkap : TEGUH MARKIANTO.Tempat Lahir : Medan.Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1968.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kewarganegaran : Indonesia.Tempat Tinggal : Jalan Bunga Cempaka Pasar 3 No. 38 Lk.

,Liberty Sinaga, S.H., dan Tetty Siregar, S.H., Advokat/PenasihatHukum pada Kantor LAW OFFICE OF HANDOKO LIBERTY, yang beralamat di JI.Dewaruci No. 50 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2016,yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Medan dengan nomorregister 547/Penk.Pid/2016/PN.Mdn ;Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tersebut:Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan 359/Pen.Pid.SusTPK/2016/PTMDN tanggal 2 Desember 2016 (Reg.No.53/Pid.SusTPK/

Terdakwa Teguh Halaman 20 dari 24 Halaman PUTUSAN Nomor :53/PID.SUSTPK/20 16/PTMDNMarkianto di Rumah Tahanan Lubuk Pakam Deli Serdang untuk mempelajari berkasperkara pidana Nomor : 71/Pid.SusTPK/2016/PNMdn. tanggal 25 Oktober 2016,sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;Akta memeriksa Berkas Perkara (INZAGE) No. 71/Akta.Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn tanggal 23 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani olehTavip Dwiyatmiko, SH.MH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

PUTUSANNomor : 07/PID.SUS/2011/PTMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI MEDAN, mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi(Tipikor) dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkaraTerdakwa : Nama lengkap : Drs. FAOGOHUKU HULU ALIAS AMABONNYTempat lahir : FanedanuUmur / Tgl. lahir : 47 Tahun/10 Juli 1967Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jl. Gereja No. 03 Kel.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;Membaca Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor :08/PID/2015/PTBNA, tanggal 20 Pebruari 2015 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 160/Pid.Sus/201 4/PNKtn tanggal 04 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut ;3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;4.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.000,00 (duaridbu rupiah) ;Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 02/Akta Pid.Sus/2015/PN.Ktn yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan NegeriKutacane, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Maret 2015 JaksaPenuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh tersebut ;Hal. 13 dari 21 hal. Put.

Memperhatikan Pasal 115 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun2009, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI KUTACANE tersebut ;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banjarnegara.slamGuru PAUD Tunas Melati Desa Pasuruhan (juga selakuKader Pemberdayaan Masyarakat Desa PNPM MP diDesa Pasuruhan juga selaku staf Kaur Kesra pada DesaPasuruhan)SMA = Dilakukan penahanan oleh :e PenyidikSejak tgl. 9102014 s.d tgl.28102014;e Perpanjangan oleh Penuntut Umum :Sejak tgl.29102014 s.d. 7122014;e Penuntut Umum Sejak tgl.21112014 s.d. 10122014;e Majelis Hakim :Sejak tgl.25112014s.d.24122014;e Ketua Pengadilan TipikorSemarang:Sejak tgl.25122014 s.d. 22022015;e Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor

,M.H., Luhur Purbowo, S.H., Joko Restu Widodo, S.H., Eko Suparno, S.H., VeriRianto Silitongo, S.H., Law Office Yosep Parera and Partners, Advokat,Konsultan Hukum, Kurator dan Pengurus, yang berkedudukan Hukum danberalamat di Jalan Semarang Indah Blok D 16 No.5, Kota Semarang,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember 2014, yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 15 Desember 2014;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan

Tipikor Semarang, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;e Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkas perkaratersebut ;e Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;e Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, yang menuntut agar PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:MENUNTUT1.Menyatakan Terdakwa SUKIYAH Binti (Alm) PARDIMAN terbukti

KonaweProvinsi Sulawesi TenggaraAgama : IslamPekerjaan : Kepala Desa LasadaPendidikan : SLTA (SMA);Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh : Penyidik, tidak dilakukan penahanan; Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan; Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 24 September 2020; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejaktanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;Terdakwa

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tanggal 3 Agustus 2020 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN.Kdi tentang Penentuan Hari Sidang;3.

Berkas Perkara dan suratsurat lain atas nama Terdakwa RUSTAM;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa;Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor :Register Perkara: PDS02/RP9/06/2020 yang dibacakan pada tanggal 16 September2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa

bagi diri terdakwa;Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwadan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Jawaban/Replik secara lisan yangberpendapat tetap sesuai dengan amar tuntutan sebagaimana telah dibacakan padapersidangan dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telahmengajukan tanggapan/Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap padapembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa RUSTAM diajukan ke depan persidangan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor

2020 dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum secara teleconference oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengandibantu ARRIYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe serta dihadiri pulaoleh Terdakwa yang didamping!

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama salah menerapkan hukum dalammenafsirkan kualifikasi subyek hukum Pasal 12 huruf c UndangUndangTipikor.Bahwa amar putusan Judex Facti Tingkat Banding yangmenguatkan putusan Judex Facti Tingkat Pertama menunjukkan JudexFacti Tingkat Banding melakukan kesalahan serupa dalam menerapkanhukum yaitu salah menafsirkan kualifikasi subyek hukum dalam ketentuanPasal 12 huruf c UndangUndang Tipikor.

Akil Mochtar,sehingga terhadap Terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 12 huruf c UndnagUndang Tipikor.

Akil Mochtar sehingga memenuhi unsurunsurketentuan Pasal 12 huruf c UndangUndang Tipikor jo.

Akil Mochtar sebagai penerima suap.Walaupun Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci bukan seorang Hakim,terhadap Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci tetap dapat diterapkanketentuan Pasal 12 huruf c UndangUdnang Tipikor karena yang memenuhikualitas sebagai Hakim adalah saksi M.

Bahwa oleh karena itu Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca (Prof. Dr.

., M.Pd. pada hari yangtidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 07 bulan Juli 2011Sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaktidaknya padawaktuwaktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013bertempat di Bank Mandiri Cakranegara, tepatnya di Jalan PejanggikKota Mataram atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini, selaku Pegawai Negeri

Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAUKedua :Bahwa la Terdakwa BURHANUDIN, S.Pd., M.Pd. pada hari yangtidak dapat diketahui dengan pasti pada tanggal 07 bulan Juli 2011Sampai dengan tanggal 20 Maret 2013 atau setidaktidaknya padawaktuwaktu tertentu dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013bertempat di Bank Mandiri Cakranegara tepatnya di Jalan Pejanggik KotaMataram atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

UNTUK DINAS.PUTUSANNomor 23/Pid.SusTPK/2018/PT SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan TinggiJawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsidalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : St YULIUS SOEYOED Bin SINGODIREJO.Tempat lahir : Purwodadi.Umur/Tgllahir :77 tahun/ 20 Mei 1941.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal :Kp.

Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d 17 Agustus 2018.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Semarang, sejak tanggal 18 Agustus 2018 s/d 16 Oktober 2018.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi JawaTengah, sejak tanggal 3 Oktober 2018 s/d 1 Nopember 2018.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 Nopember 2018 s/d tanggal 31Desember 2018.PENGADILAN TIPIKOR

PADA PENGADILAN TINGGI TERSEBUTTelah membaca:1;Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah tanggal 15 Nopember 2018 Nomor 23/Pid.SusTPK/2018/PTSMG tentang penunjukan Hakim Majelis;Penunjukan Panitera Pengganti yang ditandatangani oleh Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tertanggal 15Nopember 2018;Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 Oktober 2018Nomor 59/Pid.SusTPK

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu Rupiah).Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umummengajukan permohonan banding yang dibuat dihadapan PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Penuntut Umummengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Oktober 2018 sesuaidengan akta permohonan banding Nomor: 31/Banding/Pid.SusTPK/20018/PN Smg Jo.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah kurang tepatkarena dalam pasal ini terdapat unsur menyalahgunakan kewenangan,kesempatan, atau sarana yang ada padanya, unsur ini terpenuhi apabilaTerdakwa berkedudukan sebagai pejabat publik dan Terdakwa sebagai kasirUPK BKM Mitra Usaha Mandiri bukanlah termasuk kategori pejabat publik.Menimbang, bahwa atas keberatan dan alasan yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum dalam memori banding, Majelis Hakim Tipikor

Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Tual di Wonreli, sejak tanggal 11Juni 2012 s/d 30 Juni 2012;Dibantarkan pada RSU Haulussy Ambon : tanggal 15 Juni 2012sampai dengan 27 Juni 2012 ;Pengalihan tahanan menjadi tahanan kota : tanggal 27 Juni 2012sampai dengan 12 Juli 2012 ;Diperpanjang Kacabjari Tual di Wonreli : tanggal 13 Juli 2012 sampai21 Agustus 2012 ; Diperpanjang Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon : tanggal 22 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20September 2012 ;2.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon, sejaktanggal 03 September 2012 s/d 02 Oktober 2012 ;4. Perperpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon, sejak tanggal 03 Oktober 2012 s/d 01 Desember 2012 ;5. Perperpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tahap sejak tanggal02 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 ;6.

Johny Hitiyahubessy,SHKeduanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan PerumtelGunung Nona Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Ambon, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2012 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriAmbon tanggal 25 April 2013, Nomor : 32/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB., dalamperkara Terdakwa tersebut di atas ;Menimbang, bahwa

PemerintahDaerah Kabupaten Maluku Barat Daya.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan TindakPidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhnkan Putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MARIA KANETY, SPi tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair,2.

HMP HARYOGI, SH.Sp.N HakimTinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku, masing masingsebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TinggIMaluku tanggal 21 Mei 2013 Nomor : 01/PID.TIPIKOR/2013/PT.MAL, untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebutpada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumoleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri HakimHakim Anggota,serta CAROLINA NUSSY, SH Panitera Pengganti