/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. tanggal 09 Juni 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :15612Menyatakan Terdakwa Ferizan Harmedi Bin Syahril tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 02 (dua) tahun dan 04 (empat) bulan dan denda sejumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

No. 2127 K/Pid.Sus/2014Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu Nomor 11/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 04 September2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriBengkulu Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 09 Juni 2014 yangdimintakan banding tersebut;e Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan

;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Begl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan

Manurung, S.H., M.M., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarNegeriRp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanPekanbaru Nomor : 46/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR., tanggal 24Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa Hari Sampurna Bin K. Yohanesterbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama;2. Menghukum Terdakwa Hari Sampurna Bin K.

Yohanes sebesar Rp. 10.000, (sepuluhribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru No. 04/TIPIKOR /2014 /PTR., tanggal 07 Mei 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Februari 2014 Nomor : 46 /Pid.Sus /Tipikor /2013 /PN.Pbr., yang dimintakan banding;e Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

dibandingkan dengan berat dan sifatkejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menurut kamiputusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakatdan sangatlah tidak sejalan dengan maksud Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaanagar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, begitu jugayang diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1), (2) UndangUndangNomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;Memori Banding kami tidak dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor : 18/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 25 September 2014, yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pbr tanggal 10 Juli 2014 yangdimohonkan banding tersebut

Inggeris, tanpa urgensi yang jelas ;e Agar biaya perjalanan Bupati dan keluarga dapat dibebankan kepad BPRSarimadu, maka Terdakwa membuat Surat Edaran Direksi bertanggalmundur 6 Agustus 2012 berisi seolaholah Pejabat Pemda KabupatenKampar selaku pemegang saham yang melakukan perjalanan dinas/rapatatas perintah/persetujuan Bupati dapat diberikan biaya perjalanan dinasdan biaya rapat.Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 18/TIPIKOR

No.2164 K/Pid.Sus/2014Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor : 18/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 25 September 2014Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor : 15/Pid.SusTPK/2014/PN. PBR, tanggal 10 Juli 2014sekedar mengenai uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Ir. H.M.

Surachmin, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd.ttd/Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. Dr.

Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2016 sampaidengan tanggal 30 Juli 2016 ;Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16Agustus 2016 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 4 September 2016 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 5Oktober 2016 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1Januari 2017;8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret2017 ;10.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerisejak tanggal 09 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September2011;3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 19Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 ;4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerisejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 16November 2011;5.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggisejak tanggal 17 November 2011 sampai dengan tanggal 16 Desember2011;6. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07Desember 2011 sampai dengan 05 Januari 2012 ;7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggisejak tanggal 06 Januari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 ;Hal. 1 dari 60 hal. Put. No. 957 K/Pid. Sus/20128. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b.

Puuwatu, Kota KendariAgama : IslamPekerjaan : PNS pada Balai Pelaksana Pemilihan JasaKonstruksi Wilayah Sulawesi TenggaraPendidikan S1 (Strata satu);Terdakwa telah di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasakan suratperintah/penetapan penahanan dari:Penyidik, tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan 22 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;Majelis Hakim

Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, Pembantaranpenahanan Terdakwa karena sakit, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan29 Maret 2021;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, pengalihanjenis penahanan Rutan menjadi penahanan Kota, sejak tanggal 30 Maret 2021sampai dengan 14 April 2021;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;Terdakwa RAHMAT RIZAL JALAL, S.Sos dipersidangan

Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.KdiYusuf Kompleks Cempaka Mas No. 6 E Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga,Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 yang telahdidaftarkan dalam buku daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 118/Pid/2021/PN.Kdi tanggal 23Maret 2021;Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi

Umum Nomor Reg.Perkara: PDS01/P.3.10/Ft.1/03/2021 yang dibacakan pada tanggal 27 April 2021yang mana pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara iniuntuk memutuskan sebagai berikut:1.

IKSYAR ASRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tipikor Kendari dandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta dihadiripula oleh Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota dan Il, Hakim Ketua,MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE MADE SUKANADA, SH, MHDARWIN PANJAITAN, SH, MHPanitera Pengganti,LA ODE MUH. IKSYAR ASRI, SHHal. 186 dari 186 Hal. Putusan No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN.kdi

Redaksi : Rp 5.000Jumlah : Rp 151.000Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 8(delapan) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 8 dari Halaman 8Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2018 /PN Bgl

M.H.Him 8 dari 8 hlm Put No.413 /PID.SUS/2018/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 9 dari 8 hlm Put No.413 /PID.SUS/2018/PT MKS

PUTUSANNomor 61/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : RIMBA SAKTITANJUNG Als RIMBA Bin aSBUYUNG SUKI; QRTempat lahir : Boltrem (Riau); WwUmur/Tanggal lahir : 80 tahun/ 16 Maret 1987; QJenis kelamin Lakilaki =Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Boltrem

M E N G A D I L I :- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Wamena tersebut ; - Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, besarnya denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 1.

(satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perbulan Rp.930.000 dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun 2013 yang ditandatangani oleh Arius Abami.15. 1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaran bulan Maret sampai dengan Mei 2013 Rp.2.790.000.16. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Dinas Pariwisata Kab.Jaya Wijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000 tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Nikson N,SH.MH.17. 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Tipikor

., M.H. yang berdasarkan Srat KuasaKhusus tertanggal 27 Juni 2014;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :1 Penyidik: sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret2014 ;2 Perpanjangan Penuntut Umum: sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengantanggal 25 April 2014 ;3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IAJayapura: sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni2014 ;4 Penuntut Umum: sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal

21 Nopember 2014 ;9 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Nopember 2014sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;10 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi: sejak tanggal 20 Desember 2014sampai dengan tanggal 17 Februari 2015 ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca :1 Penetapan Ketua PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 6/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT JAP tanggal 16 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;2 Berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan putusanPengadilan Tipikor

Penuntutan Perkara Pidana = 58.250.000,00Umum pada Kejari Wamena Penuntutan Perkara Pidana 398.300.000,00Umum pada Kejari Wamena Sub Jumlah 3 456.550.000,00 Program Penanganan danPenyelesaian Perkara PidanaKhusus, Pelanggaran HAM yangBerat dan Perkara Tindak Pidana KorupsiPenyidikan Perkara Korupsi 157.080.000,00Pra Penuntutan Perkara Korupsi 16.400.000,00Penuntutan Perkara Korupsi 28.140.000,00Pra Penuntutan Perkara Khusus = 22.800.000,00Penuntutan Perkara Khusus 99.960.000,00Persidangan Perkara Tipikor

oleh I Putu Suarjana.14 1 (satu) lembar kuitansi honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)perbulan Rp.930.000 dari bulan Maret sampai dengan Mei tahun2013 yang ditandatangani oleh Arius Abami15 1 (satu) lembar kuitansi honor Bendahara Pengeluaran bulan Maretsampai dengan Mei 2013 Rp.2.790.000;1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Dinas Pariwisata Kab.JayaWijaya T.A 2013 sebesar Rp.30.000.000 tanggal 29 Juli 2013yang ditandatangani oleh Nikson N,SH.MH.16 1 (satu) lembar kuitansi honor kegiatan Dik Tipikor

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasalpasal dalam: UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP,UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum pada KantorKejaksaan Negeri Wamena tersebut ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas 1AJayapura Nomor 36

antara kewenangan yangberada dalam ruang lingkup Hukum Pidana sebagai Hukum Publik dengankewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata sebagaiHukum Privat yang mana terhadap kedua hal tersebut diatur dalam peraturanperundangundangan yang terpisah baik Hukum materiilnya maupun Hukumformilnya termasuk lembaga pelaksananya.Obyek gugatan yang diajukan PENGGUGAT berkaitan erat dengankewenangan TURUT TERGUGAT dalam melakukan penyidikan danpenuntutan yang diatur dalam UU 30/2002, UU KPK, UU TIPIKOR

Pasal 5 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ("UU Pengadilan Tipikor"), sebagaiberikut :Pasal 2 UU Pengadilan Tipikor :Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yangberada di lingkungan Peradilan Umum.Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor :Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satusatunya pengadilan yangberwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidanakorupsi.Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 jo.Pasal

Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor, maka pemeriksaanperkara tindak pidana korupsi merupakan wewenang Absolut dari PengadilanTindak Pidana Korupsi sebagai satusatunya pengadilan khusus (specialcourt) yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindakpidana korupsi.Berdasarkan Pasal 25 jo. Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo.Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Umum jo. Pasal 2 jo.

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejak tanggal 31Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DK! Jakartasejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018.Hal 1 Puts. No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI6. Perpanjangan penahanan Kedua Pengadilan Tinggi DK!

NegeriJakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :50/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018, permintaan bandingtersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnyapada tanggal 30 oktober 2018;Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor

No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKJakarta Pusat pada tanggal 8 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telahdiserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018;Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 12 desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padaPengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2018, dan kontra memoribanding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 17 Desember 2018Telah membaca surat

No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKTinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : DANIELDALLE PAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH Hakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK,S.H.MH, HakimHakim Tinggi , danHENING TYASTANTO,S.H.,CN, dan Drs.H.RUSYDI,S.H. HakimHakim Ad HocTipikor Pengadilan Tinggi DK!

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2018dengan Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SATRIOPRAYITNO,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm.

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SATRIO PRAYITNO,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkanmemori banding tanggal 21 Mei 2018;IV.

Akta Pernyataan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 09Mei 2018 dengan Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinHalaman 8 dari 63 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2018/PT BJMSATRIO PRAYITNO, S.H.MH yang menerangkan bahwa Penasehat HukumTerdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm., tanggal 2 Mei 2018, dan

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh PLH. PaniteraPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin H.M. JAILANI,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telahmenyerahkan memori banding tanggal 28 Mei 2018;VI.

tidak boleh disimpangi, karena Undangundang Tipikor tidak mengenal pidana percobaan yang hanya mengedepankankepentingan rasa bagi keadilan Terdakwa, tetapi mengesampingkan rasa keadilanmasyarakat;Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Undangundang Tipikoroleh pembuat Undangundang sudah ditentukan adanya pidana minimum khususyang mengatur pidana yang harus dijatuhkan oleh pengadilan sudah sangat jelas,dan mudah dimengerti serta mengikat dan tidak perlu lagi ditafsirkan, sehinggapenjatuhan pidana

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 ;4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19Februari 2013 ;5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;7.

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor : 15/TIPIKOR/2013/PTR, tanggal 3 Juni 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaanbanding dari Terdakwadan Jaksa/PenuntutUmum ;e Mengubah putusanPengadilan Tindak PidanaKorupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal27 Maret 2013 Nomor :45/Pid.Sus/2012/PN.PBR,yang dimintakan bandingsekedar mengenaikwalifikasi

/2013/PTR tertanggal 03 Juni 2013 joputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.45/PID.Sus/2012/PN.PBR tanggal 27 Maret 2013, pada dasarnya salah dalammenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, halini sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UndangUndangNo.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan

Latuconsina dan saksi Purbo Wahyono yang menerangkanbahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengetahui secara langsungmaupun tidak langsung adanya penggelembungan/mark up atas gantirugi pengadaan tanah sesuai SPM tanggal 02 Mei 2007, sehinggajangankan berubah status dan orang miskin menjadi orang kaya ataudan orang kaya menjadi lebih kaya tidak terbukti dialami olehTerdakwa/Pemohon Kasasi ;Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut kami Penasehat HukumTerdakwa/Pemohon Kasasi, Judex Facti Pengadilan Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./M.S. Lumme, SH.Panitera Pengganti :Hal. 76 dari 77 hal. Put.

R@AaKSI 20.0.0... ccc ccc eeceeceee cee eeeaeeenees Rp 10.000,00Jumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Yusi Lindafen (Pemohon).BandaAceh, Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAFala man hig nn eran Peggiapan Nomor 122/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19610712 198203 1 004

No. 1178 K/PID/2017Membaca putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh Nomor 78/PID/2017/PT BNA tanggal 20 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagaiberikut :Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ;Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 30 Maret2017, Nomor 13/Pid.B/2017/PN Bir.

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 217/Pat.P/2019/PN Bgl

tanggal 4 Agustus 2011dengan penggolongan di bawah register perkara Pidana Biasa;Bahwa dengan memasukkan perkara tersebut dengan register perkara Pidana Biasamaka perkara ini seharusnya tetap diperiksa dan diputuskan di tingkat peradilanbanding dengan register perkara Pidana Biasa bukan dimasukkan dalam registerperkara pidana Korupsi;Berdasarkan UndangUndang Nomor 46 Tahun 2006 tentang Pengadilan TindakPidana Korupsi tidak menyebutkan adanya peralihan badan peradilan dari peradilanumum ke Pengadilan Tipikor

Pemohon kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karenaternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatankeberatanyang diajukan oleh PEMOHON KASASI dalam nota pembelaan maupun memoribanding;Bahkan Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa Terdakwa/Penasehat HukumTerdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidakmengetahui apa alasanalasan banding yang diajukan oleh Terdakwa (alinea 2hal.25 Putusan No.3/Tipikor/2011/PTJPR).

Krisna Harahap, SH.MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Republik Indonesiasebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebutdan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 290 K/PID.SUS/2012Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Ttd/Dr. M.

setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Desa Lame, KecamatanLeuwimunding, Kabupaten Majalenga atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung, dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINo. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentang daerahhukum Pengadilan Tipikor

setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Desa LameKecamatan Leuwimundin Kabupaten Majalengka atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakHalaman 15 dari99 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgPidana Korupsi Bandung dengan berdasarkan pasal 5 UU No.46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta Keputusan Ketua MahkamahAgung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 tentangdaerah hukum Pengadilan Tipikor

PUTUSANNomor 108/PDT/2017/PT BNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :Azizah H. Umar, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurusrumah tangga, tempat tinggal di Dusun Lancang GampongMeunasah Mee Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe,dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSTAFA M.

Rp.150.000,Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA,T.TARM ULI, S.H.Nip.19611231 198503 1 029Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 108/PDT/2017/PT BNA