Hakim sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015 ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebute Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin yang menghunjuk Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini ;e Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara terdakwa ;e Telah mendengar keterangan saksisaksi, pendapat ahli danketerangan terdakwaPutusan No.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 20Pebruari 2013 s/d tanggal 21 Maret 2013 ;5.

Kepri.Agama > IslamPekerjaan : PNS (Mantan Kasubag KesejahteraanMasyarakat Sekdako Kota Batam) Kepri.Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan SuratPerintah/Penetapan Penahanan oleh :Penyidik : Sejak tanggal 19 Juli 2016 s/d tanggal 7Agustus 2016.Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal O08 Agustus 2016 s/doleh Penuntut Umum tanggal 16 September 2016.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 September 2016 s/d1 (satu) oleh Ketua tanggal 16 Oktober 2016.Pengadilan Tipikor

PadaPengadilan Negeri TanjungPinang.Perpanjangan Penahanan Ke : Sejak tanggal 17 Oktober 2016 s/dI (kedua) oleh ketua tanggal 15 November 2016.Pengadilan Tipikor padaHalaman 1 Putusan Nomor 24/P1D.SUSTPK/2017/PT.PBR.pengadilan Tipikor TanjungPinang.

Perpanjangan Penahanan : Sejak tanggal 24 November 2016 s/doleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 22 Januari 2017Tanjung Pinang.nnd a Sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d Perpanjangan Penahanantanggal 21 Februari 2017.oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Pekan Baru. Perpanjangan penahananSejak tanggal 22 Februari 2017 s/d 23tahap Il oleh Wakil Ketua aMaret 2017Pengadilan Tinggai Pekan reBaru.

/BTM/10/2016, hari Jumat tanggal 17Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim TIPIKORpada Pengadilan Negeri / Tipikor Tanjung Pinang yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :1.

YUS SURYANA, S.H., M.H PaniteraHalaman 64 Putusan Nomor 24/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR.Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menyatakan bahwaTerdakwa/Panasihat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakanbanding terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriTanjungpinang Nomor 30/ Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg, tanggal 15 Maret 2017 ;Membaca Akta pemberitahuan permintaan banding kepada JaksaPenuntut Umum padatanggal 23 Maret 2017 Nomor 5/Akta.PidSus/TPK/2017/PN.Tpg, Jo.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, sejak tanggal 12 April2015 s/d tanggal 10 Juni 2015.7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal 11 Juni2015 s/d tanggal 10 Juli 2015.8.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, sejak tanggal 11 Juli2015 s/d tanggal 09 Agustus 2015.Dalam persidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya :Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca:Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa DADANGWAHYUDIN BIN (ALM) SUHIDIN dari Kejaksaan Negeri Cianjur Nomor :B /0.2.18/Ft.1/03/2015,tertanggal 13 Maret 2015 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Bandung tanggal13 Maret

2015.Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Bandung Nomor :57.Pid.Sus/TPK/2015.

/PN.Bdg, tertanggal 13 Maret, tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini;Surat Penetapan Majelis Hakim pada Pengadilan Tipikor Bandung Nomor57.Pid.Sus/TPK/2015.

Tipikor/2012/PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiKalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkaratindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama Lengkapdr. H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasanan dan dasar pemikiransebagaimana tersebut, maka Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama /72.Pengadilan Negeri Samarinda No.33/Pid.Tipikor/2011/PN.Smda, Tgl. 19April 2012 terhadap diri Terdakwa, dr. H.

dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, karenanya terhadapdiri Terdakwa in litis (dalam perkara) harus dibebani biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan ; Mengingat ..........Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 64 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Tipikor Pengadilan Tinggi Kalimantan Timursebagai Ketua Majelis, IMAM SUNGUDI, SH. Hakim Tinggi Tipikor danMOCHAMAD ILYAS, SH. MH. Hakim AdHoc.

Tipikor, masingmasing73selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkaraini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda tanggal 05 April 2012 Nomor: 12/Pid.Tipikor/2012/PT.KT.Smdaputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untukumum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota,dibantu oleh Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas A Bengkulu Nomor:27/Pid.B/TIPIKOR/ 2014/PN.BKL tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 1397 K/Pid.Sus/2015Menyatakan Terdakwa H. D.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu Nomor:18/Pid.Sus.TPK/2014/PT.BGL tanggal14 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima Permohonan banding dari Terdakwa/Pemanding.Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Bengkulu Nomor 27/Pid.B/TIPIKOR/2014/PN.Bgl tanggal 29September 2014 yang dimintakan banding tersebut;1.MENGADILI

No. 1397 K/Pid.Sus/2015Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor03/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwapada tanggal 16 Februari 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggitersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak

UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU tersebut;Membatalkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBengkulu Nomor 18/Pid.Sus.TPK/2014/PT.BGL tanggal 14 Januari 2015, yangmembatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas A Bengkulu Nomor:27/Pid.B/TIPIKOR

,MH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakimAnggota tersebut, dan dibantu olen Arman Surya Putra, S.H.,M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :tid./ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH., ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.

45 tahun / 15 Nopember 1970;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal :Dusun Minggirsari RI OO1/RW 002 DesaMinggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar,Provinsi Jawa Timur ;Agama : Islam;Pekerjaan : swasta (Mantan Pelaksana/Koordinator LapanganPT.Unisari Adiprima) ;Terdakwa ditahan oleh:1.2.3.Penyidik, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 s.d tanggal 1 Maret 2016;Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 s.d tanggal 10 April 2016;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 18 Oktober2016 s.d 16 Nopember 2016.10.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampaidengan tanggal 15 Januari 2017;Terdakwa didampingi oleh PengacaraAdvokad / Penasihat Hukumnyayang bernama : NANANG SUJAHANTOPO,SH., dan IPIK HARYANTO, SH.

,Advocad dan Pengacara pada Kantor Advokad INK LAWYER & Associates,beralamat dijalan Anggrek Nomor 50 PCPR Palangka Raya Kalimantan Tengah,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Juni 2016, yang telah didaftarkan diKepaniteraan TIPIKOR Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya, Nomor : 228/VV2016/SK/PN.Plk, tanggal 20 Juni 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;Telah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ;a.

pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor24/Pid.SusTPK/2016/PN Plk tanggal 14 Oktober 2016, dan memperhatikanmemori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dariPenasehat Hukum Terdakwa, maka majelis Hakim Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya Sependapat dengan Putusan Majelis HakimHal. 71 dari 74 hal.

dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayapada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 oleh kami UMBU JAMA, SH sebagaiKetua Majelis, BAMBANG WIDYATMOKO, SH, MH Hakim Tinggi Tindak PidanaKorupsi dan GATUT SULISTYO, SH, MH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi diPengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai HakimHakim Anggota berdasarkanpenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Nopember 2016Nomor 9/Pen.Pid.Sus /TIPIKOR

permohonan kasasi padatanggal 5 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 18 September 2012dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, olehkarena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon KasasiI/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tinggi/Tipikor

tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa HakimMajelis Pengadilan Negeri Singkil tidak menerapkan atau menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya dan Majelis Hakim dalam mengadili tidakdilaksanakan menurut ketentuan undangundang yaitu dengan sama sekali tidakmempertimbangkan Memori Banding dan hanya mempelajari dan menelitiputusan Pengadilan Negeri Singkil sesuai putusannya dalam halaman 19(sembilan belas) putusan tersebut.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Banda Acehnyatanyata telah tidak sesuai dengan fakta dan ketentuan yang ada dan olehkarena putusan dimaksud cacat hukum.Oleh karena putusan tersebut cacat hukum maka putusan Majelis HakimPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh menguatkan putusan pengadilan tingkatpertama harus dibatalkan.Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas kami berpendapat paraTerdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara terangteranganbersamasama menggunakan kekerasan terhadap barang .Menimbang, bahwa alasanalasan

Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangmelakukan Tipikor sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 2014;Halaman 17 dari 38 HalamanPutusan Nomor: 36/G/2019/PTUN.PDG2. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangmelakukan Tipikor setelah berlakunya UU No.5 Tahun 2014 tetapisebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11;3. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yangmelakukan Tipikor setelah berlakunya UU No.5 Tahun 2014 dan PPNo.11 Tahun 2017.

Hal 2 dari 70 halPasal 2 ayat (1) UU Tipikor : Setiap orang yang secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara palingsingkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dendapaling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakRp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

;Pasal 3 UU Tipikor : Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dir!sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatanatau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 1 (Satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta.

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah KonstitusiRI Nomor : 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, untuk dapatmenetapkan seseorang sebagai tersangka harus telah diperolehminimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184Berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dipersangkakanterhadap PEMOHON, dapat diuraikan sebagai berikut :> Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor : Setiap orang yang secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri Sendiri atau oranglain atau Suatu

Hal 13 dari 70 halpidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);0 ne nnenonc ne nne nee> Pasal 3 UU Tipikor :"setiap orang yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau

Imam Munandar Nomor 123C Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal tertanggal 28 Juli 2011,yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru, tanggal 22 Juni 2012, dengan Nomor : 134/SK/PID/2012 ;Pengadilan Tipikor tersebut ; 2022222 e nnn n ne nnn nen ne neTelah membaca, meneliti dan memeriksa berkas perkara Terdakwa serta suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini ;1.

Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.25/Pen.PID.SUS/2012/PNPBR, tanggal, 15 Juni 2012 tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa perkaraPI Geomna nn nnn nnn tenn nnennnnnnnenonnennnnnns2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negerinomor 25/Pid.Sus/2012/PNPBR, tanggal 15 Juni 2012 tentang PenetapanhariSUCEELIIG Geese eer ere nc nar ar ce3.

PUTUSANNomor.18/TIPIKOR/ 2017/PT.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilantingkat banding,telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :Nama lengkap : Drs. ARMAS FARMAS, MM Bin (Alm) NATAAMI PRAJA;.Tempat lahir : CilamisUmur / Tg.

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Bandung ditahan dengan jenis tahanankota sejak tanggal O8 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember2016 ;5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 08 Desember 2017 sampai dengan tanggal O05 Februari 2017;6. Perpanjangan penahanan kota pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi JawaBarat sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 07 Maret 2017;7.

Hakim Tinggi sebagai KetuaMajelis dengan Sulaiman.SH,MH. dan H.Mugyana Sukandar.SH.MH.sebagal HakimHakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal21 Juni 2017,Nomor.18/PEN/TIPIKOR/2017PT.BDG .untuk mengadili perkara ini dalamtingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandihadiriHakimHakim Anggota dibantu H.Apay Syahidin,SH.

Rp.150.000,Untuk Salinan yang sama bunyinya:PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH.R U SLI, SH.MH.NIP.195303131978031002.10

Kasturi Nomor 1 GampongKeuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut PE MOHON:;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR Banda Aceh tanggal 30 Agustus 2018 Nomor 143/Pdt.P/2018/PN Bnatentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telanh membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksisaksidipersidangan;Telah memperhatikan bukti Surat yang diajukan Pemohon dipersidangan:TENTANG

Perpanjangan .......6 Perpanjangan tahap pertama Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 30 Juli 2014 s/d tanggal 28Agustus 2014 ;7 ~~ Perpanjangan tahap kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 27September 2014 ;8 Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 09 September 2014 s/dtanggal 08 Oktober 2014 ;9 Penahanan Ketua Pengadilan

Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupangpasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 07Desember 2014 ; Dalam persidangan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Melianus Naat, SH,Advokat yang beralamat di Jalan Prof.

Ditahan dalam Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 29 September 2014sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;4. Perpanjangan Penahanan dalam Tahanan Kota oleh Wakil KetuaPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Desember 2014;5.

., & REKAN beralamat di Jalan Sutanegara No. 15Palangka Raya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2014 dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hariRabu tanggal 08 Oktober 2014 dibawah Nomor : 292/X/2014/SK/TIPIKOR/PN.Plk;seas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya tersebut ; Setelah membaca;e Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palangka Raya Nomor 54/Pid.SusTPK/2014/PN Plk tanggal 29September

Adalahn Pengurus Serikat PekerjaDanamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank Danamon Prapatan Lantai2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No. 50 Jakarta10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No. 105Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasa khusustanggal O08 November 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan register tanggal 08Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN BglNovember

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara ini ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telan memperhatikan bukti Surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

WIBISONO, S.SosSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN BglAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 25/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016;Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagaiberikut:DAKWAAN:PRIMAIR:Bahwa Terdakwa SARJU al WARSIDI sejak tahun 2010 sampai denganpada hari Senin tanggal 15 September 2014, bertempat di Dusun JomborKuncen RT.001 RW.003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, KabupatenTemanggung, atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SARJU al WARSIDI, sejak tahun 2010 sampai denganpada pada hari Senin tanggal 15 September 2014, bertempat di Dusun JomborKuncen RT.001 RW. 003 Desa Jombor, Kecamatan Jumo, Kabupaten.Temanggung, atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Tipikor.

PUTUSANNomor : 11/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGIBANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamperadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : Drs. H.

ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan: Penyidik TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN ; Penuntut Umum TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN ; Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung menahanTerdakwa dengan status Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 05Januari 2012 sampai dengan 03 Pebruari 2012 ; Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Wakil Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Tanggal : 08 Pebruari 2012Nomor : 16/Pen/ Tipikor

Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota BandungTahun Anggaran 2008 bersamasama dengan saksi DJOKO PRIHATNA KADIR selakuPejabat Pengadaan Barang/Jasa dan saksi MIMIN MARGIJO selaku Pemeriksa Barang/Jasapada waktu sekitar bulan April sampai dengan bulan Agustus Tahun 2008 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Kecamatan Ujung Berung jalan Alunalun Utara No. 211 Bandung atau setidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukumPengadilan Tipikor

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan TRWANRAMBE, SH., MH. hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandungyang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung tanggal 20 Pebruari 2012 No. 06/PEN/TIPIKOR/2012/PT.BDG. ditunjuk selakuMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding.

2017 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Pemohon Kasasi/Pekerja dikenai Pemutusan HubunganKerja oleh Termohon Kasasi/Pengusaha yang diberitahukan padatanggal 4 Maret 2016 dan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrialdiajukan tanggal 18 Juli 2017 karena dijatuhi hukuman pidana olehPengadilan Tipikor