Kotamadya Blitar>2. bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidakdikaruniai anak adalah benar, mengingat pernikahanberlangsung baik dalam kurun waktu lebih kurang hanya 18hari;. bahwa pengajuan alasan cerai talak yag disampaikan Pemohonadalah tidak dapat dibenarkan, selanjutnya Termohon ajukankebenaran sesuai keadaan yang sesungguhnya sebagai berikut. bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa Pemohon adalahPegawai Negeri Sipil yang bertugas di KabupaternTrenggalek, sedang Termohon adalah Pegawai Negeri Sipilyang

pagi harinya setelah sholatshubuh Termohon pamit Pemohon untuk pulang ke Blitar ;. pernyataan yang menyatakan bahwa karena tuntutan pekerjaanmasing masing, yakni Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipilyang bertugas di Kabupatern Trenggalek dan Termohonsebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kota Blitar,maka dengan telah terjadinya perselisihan tersebutkeluarga menjadi terpisah dan mengakibatkan komunikasijustru) semakin sulit adalah tidak benar.

Pasal 141 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipilyang berbunyi : UndangUndang ini berlaku sejak tanggal diundangkan;c. Pasal 10 UndangUndang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, yaitu Azas Azas Umum Pemerintahan Yang Baik,KNUSUSNY@ ! 222222 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne nnn nnn ne nnn nnn nnn nnn nn nen nnnnnes1. Azas Kepastian Hukum) 222222 22 none nnn=2. Azas Ketidak berpihakan:3. Azas Kecermatan 22222 n nonce nnn nn nc nc nnne4.

Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Bahwa yang seharusnya menjadi dasar atau konsiderans menimbang padakeputusan obyek perkara adalah peraturan yang berlaku, yaitu PeraturanPemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya, yaitu tanggal 30 Maret2017; Dimana dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut

Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentangPemberhentian Pegawai Negeri Sipil;Bahwa yang seharusnya menjadi dasar atau konsiderans menimbang padakeputusan obyek perkara adalah peraturan yang berlaku, yaitu PeraturanPemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya, yaitu tanggal 30 Maret 2017;Dimana dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut

buktibukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menentukan esensipermasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, yaitu:a. aspek substasi mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objekSENGKELA A QUO ono nn nnn nnn nn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn ne ene n nn nen nn nen ne neeb. aspek prosedur penerbitkan objek sengketa a quo ; c. aspek substansi mengenai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN danPasal 252 PP No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 dan 27 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa Penggugat secara in person telah hadir menghadapdi persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutusorang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidanganmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut u dipersidangan dan ternyatatidak datangnya itu disebabkan suatu ala sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

yurisdiksi Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1), penjelasanpasal 49 ayat (2) dan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989,tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang No. 50 tahun 2009 sebagaiperubahan kedua atas UndangUndang No.7 tahun 1989 Pengadilan AgamaKota Padangsidimpuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Kabupaten Pasuruan padatanggal 26 Oktober 2008 ;Bahwa benar selama dalam perkawinannya Pemohon telah dikaruniahi anak bernamaCHELSEA PUTISA RIZQIYAH, perempuan, anak ke1 (satu) lahir di KabupatenPasuruan, pada hari Senin legi, tanggal 29 Maret 2010;Bahwa benar anak Pemohon yang bernama CHELSEA PUTISA RIZQTY AH sampaisaat ini belum mempunyai Akte Kelahiran;Bahwa benar karena kekhilafan/kealpaan Pemohon mengakibatkan kelahiran anaktersebut belum didaftar dan dicatatkan di kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipildan kutipan akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikiantelah benar Permohonan pemohon untuk memperoleh Penetapan gunamencatatkan perubahan nama pemohon yang bernama SYLVIA menjadiSYLVIA BUDIHARDJA;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipildan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa untuk dapat diterbitkannya akta pencatatan sipilyang hilang maka Petugas Registrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilharus melakukan verifikasi dan validasi data penduduk terlebih dahulu barukemudian Petugas registrasi membuat duplikat Kutipan Akta Pencatatan Sipildan merekam ke dalam database kependudukan dan

Kelahiran Nomor 3815.F/Proda/1987 tanggal 20Desember 2002 tentang penggantian nama Bapak Pemohon di Akta KelahiranPemohon yang semula NURMAWATI anak perempuan dari pasangan suami istri HajiAbdul Malik Hasan dan Fatimah diganti menjadi NURMAWATI anak perempuan daripasangan suami istri Haji Abdul Khalik dan Fatimah, sesuai dengan ketentuan Pasal101 Huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yaituPejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang

Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan PencatatanSipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatatkan kelahiran anak Pemohon,setelah Pemohon menunjukan penetapan ini kedalam daftar pencatatan sipilyang sedang berjalan atas kelahiran anak Pemohon bernama EKASETIAWAN, lahir di Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, KabupatenBanjarnegara, pada hari Senin Pahing tanggal 11 Desember 2006, anak lakilaki dari suami isteri sah bernama SUKIMAN dengan SUTIYAH, Kemudiansegera menerbitkan Akta

socecenennee Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untukmerubah dan atau memperbaiki nama Anak Pemohon yang tercantumdalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang

Srpperubahan tempat lahir Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipilyang bersangkutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitumke3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkandalam amar penetapan ini ;Mengingat ketentuan Pasal 52 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013tentang

akte lahir anak pemohon yng bernamaMuhammad Rafa hanya tertulis SUPIYANI , maka untuk dapat diperbaiki dariSUPIANI YUSUP menjadi SUPIYANI ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 UndangUndang RI No.24 tahun2013 tentang Perubahan atas UndangUndang No.23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon . selanjutnya , perubahan namatersebut wajib di daftarkan oleh orang yang berubah nama tersebut kepada Catatan sipilyang

merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara danPasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil, yang ditegaskan dengan SuratKeputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PendayagunaanAparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala BadanKepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

sejak tanggal kelahiran sebagaimana yangditetapkan Undangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnyaadalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yangbertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam Permohonan penerbitan Akta7Kelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebutterlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undangundang, Aquo dinaskependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipilyang

Sipil Kota Malangmaka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan KotaMalang tempat Domisili Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadapperubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipilyang

,MM serta MIKAEL NAIF (masingmasing dilakukan penuntutansecara terpisah), sehingga menimbulkan rasa takut pada diri paraPegawai Negeri Sipil yang akan dilantik dan diambil sumpahnya dalamkegiatan pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat struktural eselon Il,II dan IV di Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga para PegawaiNegeri Sipil tersebut berusaha menghindar dengan cara berlarimeninggalkan tempat tersebut;Bahwa selain menimbulkan rasa takut pada para Pegawai Negeri Sipilyang akan dilantik dalam

berusahamenyelamatkan diri dan saat itulah saksi sempat melihat Terdakwadari arah timur berlari sambil memegang sebuah kursi ditangannyalalu melemparkan kursi tersebut kearah jendela gedung Biin Maffohingga kaca jendela tersebut pecah;Bahwa selain itu saksi juga melihat keberadaan LODOFIKUSMARSELINUS AFOAN, MIKHAEL NAIF dan ODI SILLA yang sedangmelempar kursi kearah bagian barat serta HENDRIKUS BANA yangsedang merekam kejadian tersebut melalui handycam;Bahwa acara gladi resik tersebut dihadiri oleh Pegawai Negeri Sipilyang

Majelis telah berusahamenasehati Penggugat untuk hidup rukun ~~ kembalisebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1)dan ayat (4) Undang undang Nomor 7 tahun 1989, jo.Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam,namun tidak berhasil =;Menimbang bahwa oleh karena Penggugat selakuPegawai Negeri Sipil, maka sebelum pemeriksaan pokokperkara Majelis Hakim dipandang perlumempertimbangkan status kepegawaiannya;Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagaiPegawai Negeri Sipil dan setiap Pegawai Negeri Sipilyang

mengenal persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiransebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas dengan demikian telah benarPermohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan guna mencatatkan kelahirannyayang telah melampaui (satu) tahun sejak kelahiran diajukan di Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

MOEK TJHOI , WarganegaraIndonesia,semasa hidupnya bertempat tinggal di dusun karang panjang Desa ReboKecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka ;Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka diSungailiat, untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipilyang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atasnama LIE.

PeraturanPresiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan TataCara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwaPembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil padaInstansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan AktaPencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta olehpenduduk ; selanjutnya pada pasal 101 huruf c menyebutkan bahwa Pejabatpencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipilyang

Menimbang, bahwa maksud Kuasa Pemohon tersebut ternyata didukungoleh bukti Suratsurat dan keterangan saksisaksi tersebut diatas;Menimbang, bahwa maksud Pemohon tersebut adalah tidak bertentangandengan ketentuan UndangUndang, oleh karena itu cukup beralasan untukmengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UndangUndang No. 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama tersebut wajibdidaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipilyang