. /17Surat Sekretariat DPRD Keputusan Boalemo tanggal 1 Mei 2012Nomor : 170/DPRD/141/ V/2012 perihal pemberitahuan danpengisian jabatan lowong (foto copy sesuai aslinya) ;Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Gorontalo No. 11/Pid.Sus Tipikor/2012/PN.GTLO atas namaTerdakwa Anthon Nango, Cs. (sesuai foto copy) ;Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian jo.

yaitu sebagai berikut :1.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821/01/BKDDIKLAT/SK/I/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonII di Lingkungan Pemda Kabupaten Boalemo, tanggal 07 Januari 2013,Penggugat diangkat sebagai Kabid Pelayanan Perizinan Badan InvestasiDaerah dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Boalemo, akan tetapi padasaat acara pelantikan Jabatan Struktural tanggal O7 Januari 2013,Penggugat tidak hadir karena menghadiri sidang pemalsuan tanda tangandi Pengadilan Tipikor

vide bukti P5) ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Boalemo Nomor 821/01/BKDDIKLAT/SK/I/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonIll di Lingkungan Pemda Kabupaten Boalemo, tanggal 07 Januari 2013,Penggugat diangkat sebagai Kabid Pelayanan Perizinan Badan InvestasiDaerah dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Boalemo, akan tetapi padasaat acara pelantikan Jabatan Struktural tanggal O7 Januari 2013tersebut, Penggugat tidak hadir karena menghadiri sidang pemalsuantanda tangan di Pengadilan Tipikor

untuk Turut Terbanding / semula Tergugat tanggal20 September 2017, Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Bna;Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 11September 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding / semula TergugatIl dan Terbanding / semula Penggugat dan Turut Terbanding , Il / semulaTergugat dan Ill untuk diberi Kesempatan mempelajari berkas perkara dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuanini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor

tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh UndangUndangoleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari denganseksama berkas perkara tersebut beserta suratsurat yang terlampir, salinanhalaman 32 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNAresmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Juni 2017 Nomor10/Pdt.G/2017/PN Bna, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Il,Pengadilan Tinggi/Tipikor

Rp.150.000,Usman, S.HUntuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH. SAID SALEM, S.H.,M.HNIP: 19620616 198503 1 006halaman 38 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNAhalaman 39 putusan Nomor. 75/Pdt/2017/PTBNA

Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Tinggi Semarang Nomor 58/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg tanggal 20November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan PenasehatHukum Terdakwa tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Semarang tanggal 1 Agustus 2012 Nomor34/Pid.Sus/2012/PN TIPIKOR

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;Halaman 1 dari hal. 194 Putusan Nomor 24/PID.Tipikor/2016/PT Bna6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipokor Banda Acehsejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;7.Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejaktanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;8.

Negeri/Tipikor Banda Aceh dibawah register Nomor: W41U1/15/HK.O1/IV/2016, tanggal 14 April 2016 ;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehNomor 24/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA tanggal 4 Oktober 2016 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telan membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir didalamnya,serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsii pada PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal

Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, SH.,MH Hakim Tinggi dan H. SUDIRMAN, SH., MH.

Hakim Ad Hoc Tindak PidanaKorupsi masingmasing sebagai Hakim anggota berdasarkan surat PenetapanKetua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 4 Oktober 2016 Nomor24/PID.TIPIKOR/2016/PT BNA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidanganterouka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri olehHakim Hakim Anggota tersebut serta SAMAUN, SH.

,MH.Panitera Pengganti,d.t.oSalinan yang sama bunyinya oleh: SAMAUN, SH.Panitera Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda AcehH. SAID SALEM, SH. MHNip.19620616 198503 1006Halaman 194 dari hal. 194 Putusan Nomor 24/PID.Tipikor/2016/PT Bna

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IAKhusus Makassar, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengantanggal 07 Maret 2015 ; 4. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Maret 2015 sampaidengan tanggal 06 April 2015 (perpanjangan pertama) ; 5. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 April 2015 sampaidengan tanggal 06 Mei 2015 ; 6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 05 Mei2015 sampai dengasn tanggal 03 Juni 2015 ; 7.

Surat penunjukan an.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar PaniteraMuda Tipikor tanggal 10 September 2019, Nomor493/PID.SUS/2019/PT.MKS., tentang Penunjukan Panitera Penggantiuntuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa danmengadili perkara tersebut ;3.

MH.)Panitera Pengganti :Ttd(SYAMSUDDIN, S.H. )Untuk turunan sesuai aslinyaPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding SultraPANITERA,H. RUSLAN, SH., MHNip. 19530313 197803 1 002 11

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru No. 10/PID.Sus/2012/PN.PBR, tanggal 12 Maret 2012 tentangPenunjukan Majelis2. Penetapan Majelis Hakim No. 10/Pen.Pid.SUS/2012/PN.PBR, tanggal 12Maret 2012 tentang Penetapan hari3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta suratsurat lain yangterlampir diGa@lAIMNYA j~~~n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnnnnnnmanne4.

PaniteraPanitera Muda Pidana Tipikor Banda AcehT.TARMULI, SH. lari 9 Putusan Nomor 57/PID/2021/PT BNAND. NO. W1U/1109/KP.04.5/1I1/2021TGL. 08 MARET 2021PANITERA PENGGANTI.d.t.o.SAMUIN, S.HHalaman 10 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2021/PT BNA

Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 08 Februari 2012,Nomor : 03/Pen.Pid/ /Tipikor/2012/PT.Bkl. sejak tanggal 07Februari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012;10.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 03/Pen.Pid/Tipikor/ 2012/PT.BkI. tanggal 28 Februari 2012 sejaktanggal 08 Maret 2012 s/d tanggal 06 Mei 2012 ;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :02/PEN.PID/TIPIKOR/2012/PT.BKL tanggal 14 Maret 2012 tentang PenunjukanMajelis

Rutan.Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Papua/Penuntut Umumsejak Tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan Tanggal 13 Nopember 2014 denganTahanan Rutan.Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan TIndak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jayapura sejak Tanggal 14 Nopember 2014 sampai denganTanggal 13 Desember 2014 dengan Tahanan Rutan.Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura sejak Tanggal 27 Nopember 2014sampai dengan Tanggal 16 Desember 2014 dengan Tahanan Rutan.Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

,Advokat &Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kampung Timor Nomor.226Kelurahan Seringgu Jaya Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 23 Desember 2014 yang telah diregister oleh Kepaniteraan PengadilanNegeri/Pengadilan Tipikor/ PHI pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor.W 30.UI/19/HK 02.04/01/2015.IIllPada pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca dan meneliti :Penetapan Ketua Pengadilan

Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari KAMIS tanggal = 21 Januari 2016, oleh Hakim Ketua Majelistersebut, dan di dampingi oleh Hakimhakim Anggota , dibantu oleh SUYATMI,S.H..M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.Hakim Ketua Majelis,IDA BAGUS DJAGRA, S.H.

JMBKepaniteraan Pangadilan Negeri Jambi pada Hari Selasa 7 Desember 2015, denganregister Nomor 68/SK/Pid.Tpk/2015/PN .Jmb.Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;~ Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Jambi tanggal 25 April 2016 Nomor : 3/PEN.PID.SUS/TPK/2016/PT.JMB. tentang Perbaikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor JambiNo. 3/PEN.PIDSUSTPK/2016/PT/JIMB tanggal 21 Maret 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa

dan mengadili perkara Tipikor dalam tingkat banding,berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan serta turunan resmi putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi No. 32/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb tanggal 15 Februari 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;wnn Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumberdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDS 03/SRLNG/09/2015 tanggal 08September 2015 sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :Bahwa Terdakwa EDWAR MUTAQIEN

membayar biaya perkara dalam keduatingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratusrupiah); === = $+ === 22 = nnn on nnn nnn none nn enewnn Demikianlah diputuskan dalam frapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari Kamis,tanggal 28 April 2016 oleh SAURASI SILALAHI, SH, MH., sebagai Hakim KetuaMajelis, HIDAYAT HASYIM, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi danARONTA, SH., MPA., Hakim Ad Hoc Tipikor

Pada tanggal 30 Mei 2017,Tergugat ditahan polisi dengan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan saat iniTergugat menjalani vonis hukuman di Rumah Tahanan Kelas 2A Pontianak,Kota Pontianak, dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, dan dendasebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabilaTergugat tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan PidanaKurungan selama 1 (satu) bulan, serta Pidana Tambahan untuk membayarUang Pengganti sebesar Rp2.095.538.705,25 (dua milyar

PUTUSANNomor 233/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Pekanbaru yang mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama lengkap : EKO SAPUTRA Als EKO Bin SALIADI (Alm);Tempat lahir : Aek Nabara (Sumut);Umur/tanggal lahir : 24 tahun/17 Juli 1994;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Garuda Sakti KM 8 RT.032

Panitera (PaniteraMuda Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebutdiikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasanalasanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebutpada tanggal 16 April 2019;Halaman 8 dari 12 Hal. Put.

Meterdi............. awe Rp. 6.000,00, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh2. Redaksi............ : Rp. 5.000,00, Wakil Panitera3. LEQES....... ee : Rp. 3.000,00,4. Beaya proses .... : Rp. 136.000,00..Jumlah Rp. 150.000,00,T.TARMULI, SHNIP.19611231 198503 1029Hal 12 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNAHal 13 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNAHal 14 dari Hal 12 Perkara No.76/Pdt/2013/PT.BNA

Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp.1.000, (seriou rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri SerangNomor 603/Pid.Sus/2014/PN Srg tanggal 24 Desember 2014 tersebut, JaksaPenuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan PaniteraPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang melalui Akta Permintaan BandingNomor 30/Akta.Pid/2014/PN Srg Jo 603/Pid.Sus/2014/PN Srg pada tanggal 29Desember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal

Tahanan Kota di Sarmi sejak tanggal 18 November 2014;Para Terdakwa pada peradilan tingkat pertama didampingi olehPenasihat Hukum STEFANUS BUDIMAN, SH dan NATAHALIA RUMYAAN, SHsebagai Advokad/Pengacara Peradi yang berkantor di Kantor Advokad/KantorKonsultan Hukum STEFANUS BUDIMAN, SH dan Rekan beralamat diBelakang Kantor Polsek Sentani Kelurahan Sentani Kota Kabupaten JayapuraProvinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 November 2014,yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor

/PHI Klas A Jayapura;Untuk pemeriksaan dipengadilan tingkat banding tidak didampingiPenasihat Hukum; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Surat Penetepan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor TingkatBanding di Jayapura Nomor : 46/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT JAP,tentangpenunjukan Majelis Hakim Tinggi tanggal 13 Desember 2016; Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutan sertaturunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriKlas IA Jayapura

Putra Jaya, AndiPrasetiyo, Bendahara Pengeluaran DInas PU Kabupaten Sarmi, dan DavidMainatu, staf Dinas PU Kabupaten Sarmi, serta Oberth Mehara KabagKeuangan Sekda Kabupaten Sarmi dan perkaranya sudah diputusPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;Bahwa, David Mainatu dipidana 2 tahun penjara,Yunus Kamunyen KepalaDinas PU dipidana 1 tahun dan 6 bulan, Jeremias David Kaiba sebagai PPKdipidana 1 tahun dan 6 bulan;Bahwa, Majelis Hakim terkesan mengabaikan putusanputusan terdakwalainnya

PM.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkaraTerdakwa CHANDRA LIWANG.5 Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR/2012/PT.SULTRA, tanggal 05 Juli2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa maupun Jaksa PenuntutUmum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berusahamemberantas tindak pidana korupsi;Halhal yang meringankan:e Terdakwa belum pernah dihukum dan 2 (dua) unit mobil berupa (satu) unit ToyotaLand Cruiser 4 .7.4 WD A/T dan 1 (satu) unit MITSUBISHI PAJERO Sport 3.0 ATsudah terealisasi ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR

telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kendari tersebut;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa : BEBYMANUHUTHU, S.E., M.Si. tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 08/TIPIKOR

tanggal 31 Desember 2010 Penggugat diangkat menjadiSekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (vide Bukti P6);bahwa pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat diangkat menjadi KepalaBadan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muna (vide Bukti P7);bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Penggugat mendapat kenaikanpangkat dan golongan dari sebelumnya Pembina Tk.I/Gol.Ruang/IV bmenjadi Pembina Utama Muda/Gol.Ruang/ IV c (vide Bukti P8);bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Tipikor/2014/PN.Kdi., tanggal6 Februari 2015, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama dengan perbarengan dan dijatuhi hukumanpidana penjara 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan, terhadap putusan tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum,sehingga diketahui putusan tersebut berkekuatan hukum tetap

Tipikor/2014/PN.Kdi, tanggal 6 Februari 2015 (vide Bukti P9 = T1), yang manaapabila mencermati bukti tersebut diketahui tindak pidana korupsi yang dilakukan olehPenggugat adalah berkaitan dengan jabatannya selaku Kepala BKD Kabupaten Munayang juga sebagai Sekretaris Panitia Penerimaan Seleksi CPNS K2 PemerintahanDaerah Kabupaten Muna Tahun 2013;2220Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugatmempunyai kewajiban hukum untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugatdari statusnya