Lestariyono, M.Sidan Terdakwa menjadi pesakitan yang disidangkan di Pengadilan TindakPidana Korupsi di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya ;Bahwa pada tanggal 04 Juli 2012, para Kepala Desa yang tergabungdalam Forum Komunikasi Kepala Desa dan Para Gabungan KelompokTani (GAPOKTAN) se Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan,Provinsi Jawa Timur telah membuat surat pernyataan, yang padapokoknya menerangkan bahwa :> Bahwa pemberian uang oleh Gapoktan kepada Kepala Desa masingmasing sebesar Rp20.000.000 tersebut

,M.H selaku Wakil PaniteraPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Aktatanda terima memori banding, pada hari Kamis tanggal, 17 Oktober 2013(vide bukti terlampir) ;> Selain itu juga oleh karena hakhak Terdakwa merasa dilanggar karenadianggap tidak membuat memori banding sehingga tidakdipertimbangkannya memori banding Terdakwa dalam perkara a quo olehJudex Facti tingkat banding, maka Terdakwa juga mengirimkan suratlaporan pelanggaran atas hakhak Terdakwa dalam perkara a quo

kepadaKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, KetuaHal. 54 dari 59 hal.

No. 1293 K/PID.SUS/2016Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua MahkamahAgung RI di Jakarta, serta kepada Ketua Komisi Yudisial di Jakarta (videsurat terlampir) ;Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka sudah terbantahkan pula apayang jadi pertimbangan Judex Facti tingkat banding dalam perkara a quo,oleh karenanya unsur ke4 dalam dakwaan Subsidiar juga tidak terpenuhidan tidak terbukti ;Oleh karena unsurunsur dari dakwaan Subsidair tidak terbukti, makaTerdakwa haruslah dinyatakan

Pasal 18 UndangUndang Tipikor, Terdakwa berpendapat Judex Facti seharusnya menyatakanTerdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Penuntut Umum.2.

Petikan Putusan No. 1485 K/Pid.Sus/20131 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut UmumMungkid dan Terdakwa;2 Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarangtanggal O08 Februari 2013 Nomor : 99/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor Smg sekedar mengenai amar Ke2 danpenjatuhan pidana sehingga amar berbunyi sebagaiberikut:e Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PertamaPrimair tersebut;e Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.

Petikan Putusan No. 1485 K/Pid.Sus/2013A Pertimbangan hukum putusan PengadilanTinggi Tipikor Semarang sebagai JudexFacti merupakan pertimbangan hukumyang tidak = cukup (onvoldoendegemotiveerd);Bahwa Onvoldoende Gemotiveerd adalah bahasa Belanda yang seringdigunakan Mahkamah Agung dalam putusanputusan untuk menyebut jikaHakim Pertama dan Banding tak cukup pertimbangan, dalam bahasa Inggrislazim disebut insufficient judgement.

Jika kurang memuat materi tersebut bisaberakibat putusan batal demi hukum.Bahwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang sebagai JudexFacti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (onvoldoendegemotiveerd), oleh karena hanya membenarkan dan mengambil alihpertimbangan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa memberipertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta hukum yangterungkap dalam persidangan, dan tanpa mempertimbangkan seluruhHal

Hal ini dapat dilihatdari uraianuraian berikut ini :.1 Bahwa, dalam putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang Nomor: 17/Pid.Sus/2013/PT.TPK SMG, tanggal 17 April 2013, pada pertimbangan hukumhalaman 7779 oleh Judex Facti seolaholah telah mempertimbangkan seluruhkeberatankeberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya.2 Bahwa, padahal kalau diteliti secara seksama, pertimbanganputusan Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang tersebut nyatanyata sama sekali tidakmemberi suatu pertimbangan apapun

Kecuali hanyadikutip dan disalin begitu saja.Bahwa keberatan Penasehat Hukum terhadap pertimbangan hukumyang tidak cukup (onvoldoende gemotiveerd) sesuai dengan kaidah hukumdapat digambarkan sebagai berikut:1 Bahwa Judex Facti hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbanganPengadilan Negeri Tipikor Semarang tanpa memberi pertimbangan sendiri.Hal.123 dari 162 hal.

Putusan NomorMembaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN.Bgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusanPengadilan Negeri Bengkulu tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal tanggal bulan Maret 2019 dari PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut sebagai Pemohon Kasasi,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu

membiayai apabila Terdakwa dihukumseberat hukuman tersebut, apalagi istri Terdakwa tidak ada berpengasilantetap hanya pengasilan paspasan maka untuk itu mohon Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingakat Banding untukdapat dikurangi hukuman karena untuk dapat hidup bersamasama dengananak bayi tersebut dan karenanya untukdapat mencari biaya / nafkahkehidupan anak bayi tersebut.Berdasarkan kepada alasanalasan/ halhal tersebut diatas mohon MajelisHakim Pengadilan Tinggi/ Tipikor

,H.PANITERA PENGGANTIDto.Abdul JalilUntuk Salinan yang sama bunyinya olehPENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, SHNIP. 19611231 1985030129halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 43/Pid/2019/PTBNA

Iskandar;Bahwa berdasarkan alasan yuridis di atas, Pemohon Kasasi memohon keharibaanBapak Ketua Majelis Sidang Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta, berkenankiranya: Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh No. 99/Pid/2013/PTBna. tanggal 03 Juli 2013, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri SigliNo. 289/Pid.B/2012/PNSgi. tanggal 23 April 2013;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Hal. 7 dari 9 hal. Put.

., M.H.PANITERA PENGGANTI,Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh : D.t.o.PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERA, Tjut NasrullahT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Hal 11 dari 11 hal Put. No. 143/PID/2017/PT BNA

Bahwa Mahkamah Agung sendiri dalam hal ini TIPIKOR mengakuiadanya SHM 00558 (pecahan SHM No.2), karena telah membeli tanahdari Para ahli waris Muluk Tawang. Tetapi di lain sisi Judex facti tidakmengakuinya ??? ;.

,M.HD.t.oJuandra, S.HHalaman 8 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN BnaPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 177/Pid.B/2019/PN Bna

Meteral..w : Rp. 6.000,Jumlah nu... eee : Rp. 151.000,(terbilang: seratus lima puluh satu ribu rupiah);Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 10(sepuluh) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,Hal 10 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN BglA. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Hal 11 dari 11 Pen No : 71/Pdt.P/2017/PN Bgl

sejak tanggal 17 Juni 2011 sampai dengan tanggal 06 Juli 2011.2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2011 sampai dengantanggal 15 Agustus 2011.3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 16Agustus 2011 sampai dengan 14 September 2011.4 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 15September 2011 sampai dengan 14 Oktober 2011.5 Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2011 sampai dengan tanggal09 Oktober 2011.6 Oleh Hakim Pengadilan Tipikor

Bandung sejak tanggal 27 September 2011sampai dengan tanggal 26 Oktober 2011.7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 27Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011.8 Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Tipikor Pertama sejak tanggal 26Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012.9 Diperpanjang oleh Pengadilan Tinggi Tipikor kedua sejak tanggal 25 Januari2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012.Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakniDADANG

SUHANDA, SH dan SYAFRAN RIYADI, SH keduanya Advokat &Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUHANDA HAKIM NASUTION Law Firmyang beralamat di Jalan Golf Barat VUI Nomor 25 Arcamanik Kota Bandung JawaBarat Telp. (022) 7106640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2011,sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.Pengadilan Tipikor tersebut.Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa.Telah memperhatikan

RAMLAN COMEL, SH dan ISKANDARHARUN, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai hakimhakim anggotaberdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung Tanggal 27 September 2011Nomor : 70/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, Untuk memeriksa dan mengadili perkara padatingkat pertama dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 31 Januari 2012 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi hakimhakim anggota tersebut, serta dibantu oleh SAMSUDIN, SH sebagai Panitera Penggantipada

UU No. 20 Tahun 2001 dan denganpidana penjara 1 (satu) tahun serta dibebani kewajiban membayar uangperkara sebesar Rp 10.000, yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 30April 2014.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanNegeri Tipikor Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atasnama Drs. NURLING.

M.Pd. yang secara lengkap termuat dan teruraidalam Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Makassar No.63/Pid.SUs/2013/PN.Mks tanggal 30 April 2014, kami selaku PenuntutUmum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridisyang menjadi pertimbangan putusan tersebut, namun hal penjatuhanhukuman pidana (straffmat) terhadap diri terdakwa Drs.

Dalam putusanPengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor: 63/Pid.Sus/2013/PN.Mks.tanggal 30 April 2014 menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuanpencegahan karena hukuman yang dijatunkan kepada Terdakwa belummemenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek pencegahan baikterhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalampenjatuhan hukuman pidana penjara, pidana tambahan berupa pidanakurungan sebagai pengganti (subsidair) pembayaran denda.

Hukuman yang ringantentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelakudan juga masyarakat tentunya.Sejalan dengan itu fungsi Edukatif dari suatu putusan Hakim tidak akantercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yangsetimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bantahanbantahan sebagai berikut :1.Bahwa yang menjadi persoalan pokok dalam perkara tipikor

Bahwa perkara pidana tipikor No. 63/Pid.B/Sus/2013/PN.MKS KepalaDinas Pendidikan Kab Luwu selaku kuasa pengguna anggaran tahun2010 jaksa penuntut umum tidak memperhadapkannya selaku pelakutindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamperkara tipikor ini, jaksa penuntut umum memperhadapkan Drs.NURLING,MPd bin MUH ARSYAD selaku Kasub umum keuangan secaraHal. 70 dari 100 Hal.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang Sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12Maret 2020;4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17Maret 2020;5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei2020;6.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;9.

didakwasebagai berikut:PRIMAIRBahwa terdakwa SUHENDRAWAN, M.PD Bin HAMZAH bersamasamadengan SISWIANTI, S,Pd Binti MASUD (berkas penuntutan terpisah), padabulan, tanggal dan waktu yang tidak dapat diketahui lagi, secara pasti di tahun2016/ 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016/2017bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

Ayat (1) ke1 KUHPSUBSIDAIR :Bahwa terdakwa SUHENDRAWAN, M.PD Bin HAMZAH bersamasamadengan SISWIANTI, S,Pd Binti MASUD (berkas penuntutan terpisah), padabulan, tanggal dan waktu yang tidak dapat diketahui lagi, secara pasti di tahun2016/ 2017 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016/2017bertempat di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal atau setidaktidaknyadi suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor

tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan, Tanggal 13 September 2018 (Fotokopisesuai asli);: Putusan Nomor 87/PUUXVI/2018 Tanggal 25 April 2019 (Fotokopisesuai asli);Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor : 16/G/2019/PTUN.JPRBukti T.4Bukti T.5Bukti T.6Bukti T.7Bukti T.8Bukti T.9Bukti T.10Bukti T.11: Surat dari Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional IX Nomor :250.6/KR.IX/X/2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang terlibat Tipikor

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan jabatan, Tanggal 10 Mei 2019 (Fotokopi dariFotokopi);: Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Nomor024/SKPP/BUP/ASMAT/2019, Tanggal 20 Juni 2019 (Fotokopi sesuaiasli);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara (Fotokopi dari Fotokopi);Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Fotokopi dari Fotokopi);: Surat Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor

Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara; Bahwa terhadap PPK dalam menjalankan tugasnya diberi ruang asas keadilan danproporsional ahli mengatakan sepanjang norma masih berlaku kami sepahamdengan Kemenpan, Kemendagri dan BKN dan itu sudah tidak ada pilihan lagi kecualiuntuk kejahatan umum biasa; Bahwa terhadap Tergugat tidak langsung menerapkan UU ASN melainkan harusmenunggu 2 tahun SK PTDH baru diterbitkan ahli mengatakan jika dilihat dari SKyang diterbitkan 1 mei dan perlu saya jelaskan dalam Tipikor

ada upaya pencegahanpemerintah dalam kerugian negara yang lebih besar, ini berdasarkan SKB 2 Menteridan 1 badan, pertama isinya menetapkan ppk pusat dan daerah yang masih ada asnterkena tipikor tetapi belum di PTDH maka diberi waktu sampai bulan Desember dandasar hukum SKB ini hanya himbauan kepada ppk pusat dan daerah, himbauan iniberlaku sampai dengan Tanggal 31 desember 2018, pada saat 2018 jika ada instansiyang tidak melakukan maka keluarlah surat edaran Menpan B50 2019 Tanggal 28Februari yang

menguasainya, maka Pihak lainyang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejakditerbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertuliskepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yangbersangkutan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenaipenguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan diatas, maka MajelisHakim Pengadilan Tinggi /Tipikor

membuktikan dalildalil gugatannya sementara Para Pembanding dahulu sebagai Tergugat danTergugat Il dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka sesuai denganYurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294K/Pdt/2001 tanggal 8 Agustus 2002 yang menyatakan : dalam hal buktikepemilikan Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat, maka GugatanHarus dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya gugatan harus ditolakMenimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis HakimPengadilan Tinggi /Tipikor

Rp.139.000,JUMIAN .......seeeeeeeeees Rp.150.000,PANITER, Usman .S.H.Untuk salinan yang sama bunyinya oleh;PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHH. SAID SALEM, S.F PANITERANIP: 19620616 198503 1 (H. SAID SALEM, S.H., M.HNIP:19620616 198503 1 006Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAH. SAID SALEM, S.H.,M.HNIP: 19620616 198503 1 006Halaman 51 dari 51 putusan Nomor 16/PDT/2018/PT BNA

Plosokandang Kec.Kedungwaru, Kabupaten Nganjuk;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS/Kepala Sekolah SMPN 2 Tulungagung/PenanggungJawab Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)SMPN 2 Tulungagung;Pendidikan : Magister (S2);Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara oleh :1.2.Penyidik, tidak dilakukan Penahanan ;Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April2019 ;Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Sejak tanggal 16 April 2019 sampaidengan tanggal 15 Mei 2019 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabayatertanggal, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang ke 1(satu), sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019 ;Perpanjangan Penahanan keII (dua) oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengantanggal 12 September 2019 ;Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, Dr.

Gotong Royong No. 54 Kras Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018 dan telahHal. 1 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.107/HK.07/04/2019, tanggal 23 April 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby, tanggal 16 April 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby tanggal 18 April2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan semua Suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk :PDS03/NGJK/Ft.1/12/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang dibacakantanggal 21 Januari 2019 di persidangan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi

,Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengandihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung danTerdakwa bersama Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,Samhadi, S.H., M.H. Rochmad, S.H.Mochamad Mahin, S.H., M.H.Panitera PenggantiH. Usman, S.H., M.Hum.Hal. 103 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Bandung sejaktanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Juni 2011 ;7. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung R.l. BidangYudisial tanggal 28 Juni 2011 No. 1286/2011/S.511.Tah.Sus/PP/2011/MA.,Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negaraselama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Juni 2011 ;8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung R.l. u.b.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor17/TIPIKOR/2011/PTBdg., tanggal 23 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagaiberikut : Menerima permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut ;Hal. 18 dari 93 hal. Put.

Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara di kedua tingkat peradilan,yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.17/TIPIKOR/2011/PT.Bdg. Jo.

BANDUNG dalam perkara tindakpidana korupsi No. 17/TIPIKOR/2011/PTBdg tanggal 23 Mei 2011 Joputusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor434/Pid.B/2010/PN.Tsm Tanggal 02 Maret 2011.Lebih lanjut, sesuai ASAS LEGALITAS sebagaimana dijelaskandalam pasal 1 ayat (1) KUHP dan HUKUM IN CONCRETO melaluiputusan MAHKAMAH KONSTITUSI NO : 003/PUUIV/2006, PemohonKasasi menyampaikan pemahaman yang berkaitan dengan :1. Azas legalitas mengandung 3 pengertian :a.

,MH., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. TenriMuslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota ; Ketua ;Ttd./Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH. Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.Ttd./H. Surachmin, SH., MH.Panitera Pengganti ;Ttd./Hj.

. : PRINT10/N.8.13/Ft.1/11/2013 sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengantanggal 10 Desember 2013 ;Hakim Tipikor, tanggal 02 Desember 2013, Nomor59/Pid. Tpk/2013/PN.Tk, sejak tanggal 02 Desember 2013 sampai dengan31 Desember 2013 ;5.

Unsur tentang pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 yang dijuntokan dalampasal dakwaan Kesatu Subsidair oleh Penuntut umum terhadap perbuatanTerdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang bahwa di dalam pasal 18 UU Tipikor tersebut menyebutkanbahwa :(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujudatau barang tidak bergerak yang digunakan untuk

(Hakim Adhoc Tipikor) dan HARIDI SH(Hakim AdHoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum pada hariSenin ,tanggal: 27 Januari 2014, oleh Ketua Majelis didampingi oleh HakimhakimAnggota tersebut dengan dibantu oleh Sihaini sebagai panitera penggantidihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Lampung . serta dihadapanterdakwa ;HakimHakim Anggota Majelis: Ketua Majelis Hakim:JAINI BASIR SH MIEN TRISNAWATI,SH.MH(Hakim

Adhoc Tipikor)HARIDI SH(Hakim Adhoc Tipikor)Panitera PenggantiSIHAINI

ditahan dengan jenis penahanan Rutanberdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :1101112Penyidik Kasat Reskrim Polres INHIL sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan27 Januari 2015.Kejaksaan Negeri Tembilahan sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal08 Maret2015 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan sejak tanggal 09 Maret2015 sampai dengan tanggal 22 Maret2015 ;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 AprilPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbarusejak tanggal 12 April 2015 sampai dengan tanggal 11 MeiPerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbarusejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015 ;Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 Mei2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal 07September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;Wakil Ketua Pengadilan TInggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiTingkat Banding sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05Desember 2015 ;Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Ketua Mahkamah Agung R.I tanggal23 Nopember 2015 terhitung sejak tanggal

,M.H sebagai Hakim Anggota I, dan Eddyman Naibaho, S.H., M.H,Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota IL.,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 27/Pid.SusTPK/2015/PT.PBR tanggal 28 Oktober 2015, putusan mana pada hari, Kamis tanggal 26 Nopember2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan di dampingi oleh HakimHakim Anggota dengan dibantu RUSTAM, S.H.

Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 April2014;9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2014 sampai dengantanggal 25 Juni 2014;10.Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b.