Bahwa hakekatnya Terdakwa sebagai seorang aparat menyadari benar akan tugas dan perannya dalamikut berperang memberantas peredaran narkotka dimana negara Republik Indonesia dalam keadaan daruratnarkotika dan pemerintah telah menyatakan perang terhadap peredaran narkotka akan tetapi Terdakwamelakukan perbuatan yang bertentangan dengan penekanan dari pemerintah dan Panglima TNI hal inimenunjukkan betapa rendahnya kadar disiplin dan ketaatan hukum yang ada pada diri Terdakwa hanya karenatergiur untuk

Budi yang mengaku mantan anggota TNI berpangk at Praka dan menitipkanbarang berupa narkotka untuk dijualkan oleh Terdakwa dengan memberikan imbalan terlebih dahulu sehinggaTerdakwa menjadi tertarik dan menjualan narkotika dalam bentuk shabu maupun dalam bentuk ekstasi karenaTerdakwa mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan dan dapat mengkonsumsi narkotika sehinggaHal 30 dari 34 hal Putusan Nomor : 286K/PM II08/AD/X1I/2015Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan penekanan dari

UndangUndang Pajak Penghasilan;Diskusi HukumPembayaran Asamera bukan penghasilan bagi Pemohon Banding dantidak seharusnya dikenakan pajak terhadap Pemohon Banding : Pasal 4UndangUndang Pajak Penghasilan mendefinisikan objek pajak sebagai berikut:setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WajibPajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yangdapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yangbersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (penekanan

(penekanan diberikan). Inilah sebenarnya alasan mengapa KBH BlokB secara jelas menyatakan kewajiban EMOI untuk mematuhi UndangUndang Pajak Penghasilan. Hal tersebut secara jelas dan tanpa diragukanlagi membuktikan bahwa KBH Blok B merupakan Kontrak Bagi Hasil yangbaru secara keseluruhan.

Dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi: dalam rumah tangga disebabkan antara lainSelalu ada penekanan secara psikis pada Penggugat mintanya.Tergugat itu apa, harus di turutiTergugat pemboros, berfoyafoya wataknya keras, pemalasTergugat mempunyai perselingkuhan / WIL secara terang teranganBahwa semua kebutuhan rumah tangga dan bisa membeli tanah tanahdan sebagainya adalah Penggugat.

Perselisihan itu timbulsaat Tergugat minta kepada Penggugat agar mau hamil dan memberikanketurunan kepada Tergugat, oleh Penggugat dalam replik tidak dibenarkan;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalahsebagai berikut :Benarkah penyebab perselisinan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugatkarena Selalu ada penekanan secara psikis pada Penggugat mintanyaTergugat itu apa, harus di turuti, Tergugat pemboros, berfoyafoya wataknyakeras, pemalas, dan Tergugat mempunyai perselingkuhan

Asnawi Abdullah sebagai Kabag KreditPT Bank BPD Aceh Cabang Lhokseumawe atas penekanan danketakutan.b. Bahwa pemberian kredit dari permohonan kredit hingga pencairannyadan pelaksanaannya dalam pemberian kredit tersebut sebagaiberikut:Hal. 74 dari 216 hal. Put. Nomor 1404 K/Pid.Sus/2015Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Hj. Nurjain M.AminDir.

Ishaq Abdullah sebagai Kabag Legal &Support pada PT Bank Aceh Cabang Lhokseumawe atas penekanan.5). Saksi Safriadi bin Syarifuddin :a. Bahwa benar dalam pemberian kredit kepada debitur Mawardi Ali, CVljarah dan kredit atas nama debitur Abu Bakar SulaimanKoperasiPerkebunan Batee Meuasah berdasarkan hasil investigasi yangdilakukan Tim Mapping yang mana hasil dari proses Account Officer(AO) dalam pemberian kredit tersebut serta untuk kegiatan jenisHal. 118 dari 216 hal. Put.

AsnawiAbdullah sebagai Kabag Kredit PT Bank BPD Aceh CabangLhokseumawe atas penekanan dan ketakutan.. Bahwa pemberian kredit dari permohonan kredit hinggapencairannya dan pelaksanaannya dalam pemberian kredittersebut sebagai berikut : Dalam usulan permohonan pemberian kredit debitur Hj.Nurjain M. Amin Dir.

IshaqAbdullah sebagai Kabag Legal & Support pada PT Bank AcehCabang Lhokseumawe atas penekanan.5).

Effendi Baharuddinsebagai Pemimpin Cabang PT Bank BPD Aceh CabangLhokseumawe atas penekanan dan ketakutan.. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2008 PT Bank BPD AcehCab. Lhokseumawe menerima satu paket permohonan yangberisi 2 (dua) eksemplar masingmasing Koperasi MuggeSabee Seujahtera sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyarHal. 195 dari 216 hal. Put.

sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilihat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekHalaman 104 dari 140 halaman.

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas

Sedangkan menurut Muladi dan Barda Nawawi (2005),bahwa tujuan pidana selain untuk menghukum pembuat kejahatanjuga untuk membuat orang lain tidak melakukan kejahatan.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau

verbalisan, kemudian menanyakan kesediaan saksi dan kesehatanuntuk diperiksa;Bahwa setelah pemeriksaan, hasil pemeriksaan diserahkan kepada saksiuntuk dibaca dan dikoreksi serta diperiksa dan setelah itu barulah saksimembubuhkan tanda tangan;Bahwa mengenai keterangan saksi Indah Tri yang tidak ada memberikanketerangan mengenai kegiatan katering sejak tahun 2010 di BAP, menurutsaksi BAP sudah dibaca oleh yang diperiksa dan telah ditandatangani olehsaksi Indah Tri;Bahwa saksi tidak ada melakukan penekanan

Srimurti Ratna Ningrum dan saksiIndah Tri, saksi verbalisan mengatakan tidak ada penekanan dan telahsesuai SOP.Atas keterangan tersebut saksi Maranata Zebua tersebut, saksi Indah Tri,menyatakan bahwa pesanan hanya tahun 2008 sedangkan tahun 2009 dan2010 tidak ada.Atas keterangan saksi Verbalisan, Terdakwa tidak menanggapinya.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahlisebagai berikut:Sukarno, SE., ME., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa ahli diminta

Akhyar selaku Peltu Sekda/Pengguna Anggaran(Tahun 2010) dipersidangan telah menerangkan, bahwa saksisaksi tersebut tidakHalaman 106 dari 136 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb.pernah dilakukan penekanan atau ancaman oleh Terdakwa Hj.

Zulfikar, saksi Ardiansyahdan saksi Ida Nursanti selaku SKPD pada anggaran makan dan minum tamu padaSekretariat Daerah kabupaten Batang Hari tidak satupun yang menerangkanadanya penekanan atau ancaman dari Terdakwa Hj. Yunninta Asmara Binti ZahifniIshak baik secara fisik maupun fsikis;Halaman 126 dari 136 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb.Menimbang, bahwa pada akhir Tahun 2009, dan pada Tahun 2010, faktahukumnya yang mengajukan permohonan bantuan adalah Hj. Fauriah, bukanTerdakwa Hj.

Brigif 19/Khhanya sebatas hubungan kedinasan atasan dan bawahan danantara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungankeluarga.Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 07.00Wib setelah dilakukan Upacara Bendera hari Senin dilapanganHitam belakang Mako Brigif 19/Kh dengan Irup Danbrigif 19/Kh(Kolonel Inf lbnu Jarwadi), selesai sekira pukul 07.30 Wib,kemudian dilanjutkan pemberian pengarahan atau JamKomandan oleh Danbrigif 19/Kh dilapangan hitam tentangmasalah Narkoba dan pemberian penekanan

Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya sudah sering danberulang kali pada saat jam Komandan mendapat pengarahandan penekanan serta perintah dari komandan satuan (Danbrigif19/Kh) bahwa dilarang keras terlibat dalam peredaran danpenyalahgunaan Narkotika dan apabila kedapatan dan terbuktitelah melakukan penyalahgunaan Narkotika selain mendapathukuman penjara juga mendapat hukuman tambahan berupaPemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari kesatuanTNI AD.Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh

(cetakan tebal: penekanan dari Tergugat);c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b di atas, makapermohonan resitrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bankapabila Termohon masih memiliki prospek usaha yang baik danberdasarkan cash flow usaha Termohon tersebut bank meyakinibahwa Termohon akan mampu membayar seluruh kewajibannyakepada Bank berupa hutang pokok, bunga dan denda sesuaidengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalamperjanjian restrukturisasi kredit.

Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjutidengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan darimasingmasing Komandan Kesatuan termasuk di kesatuan Terdakwa, hal ini sudahsering dilakukan dan Terdakwa sendiri di persidangan telah mengakui sudah seringmendengar penekanan tersebut baik di dalam apel pagi maupun dalam jam komandannamun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru terlibat di dalamnyapadahal Terdakwa selaku anggota INI seharusnya

Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mematuhi dan melaksanakan isiputusan perkara a quo maka selayaknya Majelis Hakim Yang Muliapemeriksa perkara a quo menghukum Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,(Satu. juta rupiah) per hari = atas keterlambatan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan isi putusan atas gugatanini;Maka berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, Penggugat

Bahwa untuk memberikan kepastian dan penekanan kepada TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi untuk mematuhi dan melaksanakan isiputusan perkara a quo maka selayaknya Majelis Hakim Yang Muliapemeriksa perkara a quo menghukum Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan TergugatRekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan isi putusan atas gugatanini;Maka berdasarkan halhal yang diuraikan diatas, Penggugat

olehkelompokkelompok pengusahapengusaha Negara itu, itu yang tadi sayakatakan aturan kita belum sampai disitu, demokrasi kita belum sehat karenajuga masih setengahsetengah, sehingga orang membuat atauran itu jugasetengahsetengah hati jadi pada kita membuat peraturan kita juga terjebakdisitu Sama dengan statuta Roma misalnya ancaman pidana untuk kejahatankemanusiaan harus minimal tetapi putusan Pengadilan Ham itu kan 3 (tiga)tahun seperti Guiteres tetapi itukan sudah melanggar tetapi sampai saat initidak pernanh penekanan

berkomunikasi dengan Kapolda dan membicarakantentang tindakan tetsebut, tindakan tersebut sulit mendapat unsur Pidanadalam pengertian Anslag sebagai serangan yang di maksud apalagi denganunsur tipu daya dengan kata lain yang paling mungkin dalam kasus ini adamanufer tindak umum maka itu tidak terjadi maka tindakan para terdakwamerupakan tindakan yang merupakan tindakan yang bagian dari kebebasanwarga Negara atau kebebasan bernegara untuk mengekspresi danberkumpul serta menyatakan pendapat dan perekatan penekanan

(cetakan tebal : penekanan dari Pemohon)c. Berdasarkan ketentuan restrukturisasi pada huruf b diatas, maka permohonanrestrukturisasi kredit hanya dapat disetujui oleh Bank apabila TERMOHONmasih memiliki prospek usaha yang baik dan berdasarkan cash flowusaha TERMOHON tersebut bank meyakini bahwa TERMOHON akan mampumembayar seluruh kewajibannya kepada Bank berupa hutang pokok, bungadan denda sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan dituangkan dalamPerjanjian Restrukturisasi Kredit.

adanya hubungan hukum awalyaitu hutang piutang antara Yushinta Wijayanti denganPenggugatCV.Das Papan, yang menggunakan obyek milikTergugat sebagai jaminannya.Dan secara sepihak Penggugat, untuk mengamankan posisinya sebagai pelaku tipu daya dalam perjanjiian, membuatkan dan atau mengarahkan Tergugat untuk membuat suatu akta otentik dengan seolah olah yang terjadi adalah hubungan hukum jual beliobyek tanah/bangunan dengan Turut Tergugat agar nantinya secara sepihak Penggugat mudah dalam melakukan penekanan

Dan penekanan yang terjadi ketika masihbelum mampu melunasi pembayaran hutangnya, tergugat diberi waktuhingga 3 Bulan (3 Desember 2015) sebagaimana pernyataan tertanggal3 September 2015, dengan jumlah pengebalian hutang (yang seolah olah membeli kembali obyek miliknya sendiri) dengan jumlahpembayaran Rp.412.000.000,(empat ratus dua belas juta rupiah)5.

: oleh karena Penggugat tidak pernah menjual tanah danbangunan yang terletak di Komplek Nagoya Business Centre Blok VI Nomor78, Nagoya, Batam tersebut di atas kepada Tergugat atau pun pihaklainnya, maka Penggugat berusaha memperoleh kembali hak Penggugatatas Hotel Istana Batam 2009 dari tangan Tergugat dan meminta bantuanorangorang kepercayan Penggugat untuk mengembalikan hakhakPenggugat yang dirampas oleh Tergugat ;Atas dasar dalil inilah rupanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensimelakukan penekanan

Putusan No. 14/G/2016/PT UN.MDO18.Bahwa pasal 53 ayat (1) UU Peratun, merupakan dasar hukum diakomodirnyapihakpihak yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatukeputusan tata usaha negara, dimana lalu oleh Penggugat dalam memberikanalasanalasan gugatannya, memberikan penekanan khusus mengenai alasankepentingan yang dimilikinya sehingga berhak masuk dalam kategori pihakpihak yang kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa;Penekanan yang dibuat Penggugat aquo, menghasilkan dapat

Perlu kita garis bawahi, disini berkaitan denganekstradisi ini kalau kita lihat di dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) disinidikatakan pada umumnya kejahatan yang dapat diekstradisikan ituadalah kejahatankejahatan berat dan ada satu penekanan bahwamengingat batas waktu yang sangat singkat sangat ketat dalampermintaan suatu ekstradisi, maka Keppres mengenai ekstradisidiambil dalam waktu yang singkat, penekananpenekanan ini menjadisatu hal yang perlu kita perhatikan atau cermati ketika ada persoalanmengenai

spesialis derogat lex generalis tadi sudahAhli singgung bahwa ketika berkaitan dengan halhal yang sifatnyakhusus atau special maka apa yang diatur dalam UndangUndangpidana khusus itulah yang diterapkan sehingga dapat saja terjadipenyimpangan terhadap ketentuan yang diatur di dalam KUHAPmeskipun UndangUndang ekstradisi ini sendiri bisa dikatakanbersikap ambigo, sebab bersifat ambigo karena kemudian dikatakanmengenai penahanan itu berlaku ketentuan dalam Hukum AcaraPidana Indonesia, bahkan kemudian ada penekanan

Bahwa Saksi pada saat itu. tidak ada penekanan dan paksaannamun demikian seluruh pelajar diwajibkan untuk membayarnya danmenurut pendapat Saksi bahwa perbuatan tersebut adalah salah.21.

Bahwa Saksi pada saat itu. tidak ada penekanan dan paksaannamun demikian seluruh pelajar diwajibkan untuk membayarnya danmenurut pendapat Saksi bahwa perbuatan tersebut adalah salah.20. Bahwa sewaktu pelajar Secata PK Gel II tahap Ta 2009 akanmelaksanakan latihan berganda di Aek Natolu diwajibkan seluruhpelajar di Kompi A telah diperintahkan untuk membayar uangberganda sejumlah Rp. 1.200.000, (satu) juta dua ratus~ riburupiah) yang diserahkan langsung kepada Serka M.Zega21.

adalah saudara.Bahwa misalkan para Penggugat tidak pernah datang bertemudengan Tergugat dan Tergugat II, lantas hubungan darah antara paraPenggugat dengan Tergugat dan Tergugat II menjadi terputus.Tidakkah orang yang hilang sekalipun, orang yang pergi dan tidak taukhabarnya, anak yang dalam kandunganpun tetap dihitung sebagaiahli waris apalagi para Penggugat yang jelasjelas ada hubungankeluarga dengan almarhumah RUMAYAH binti YATIM, Tergugat ,Tergugat II dan NYAK NAI.Bahwa Penggugat III melakukan penekanan

Tergugat dan Tergugat Il) secara melawan hak atau melawanhukum;Bahwa dalil bantahan para penggugat yang demikian menunjukandengan terang dimana para Penggugat tidak mengerti hukum AcaraPerdata dan proses surat kuasa untuk mengajukan gugatan, pada haldalam eksepsi terdahulu telan dengan jelas Tergugat dan II uraikansecara sistematis setentang tidak disebutnya dalam surat kuasa siapaSiapa (Subjek hukum) yang harus digugat ;Bahwa untuk pemahaman hukum, perlu Tergugat dan II uraikankembali yang bahwa penekanan

Tanda Tandakematiane Tandatandapembusukanlanjut Diyumpai lebam mayatmenyebar merata padahampir seluruh tubuhkorban dan tidak hilangpda penekanan. Tidak dijumpai kakumayat. Di jumpai telur lalatpada daerah rambut. Diyumpai kulit arimudah dilepas, kulittelapak tangan dan kakimengkriput, berwarnaputih dan mudahdilepas. Dijumpai belatunghalus ukuran ratarata0,3 cm menyebar padadaerah kepala dan leher. Dijumpai kedua bolamata memutih danmenonjol keluar(bengkak).

Tanda Tandakematiane Tandatandapembusukanlanjut Diyumpai lebam mayatmenyebar merata padahampir seluruh tubuhkorban dan tidak hilangpda penekanan. Tidak dijumpai kaku Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 521/Pid.B/2013 /PN Rap mayat. Di jumpai telur lalatpada daerah rambut. Diyumpai kulit arimudah dilepas, kulittelapak tangan dan kakimengkriput, berwarnaputih dan mudahdilepas. Dijumpai belatunghalus ukuran ratarata0,3 cm menyebar padadaerah kepala dan leher.

Disisi lain sanksi pidana perpajakan tersebut dilinat daripemenuhan kewajiban pembayaran bersifat depend terhadaphukum administrasi yang meletakkan prinsip administration penallaw merupakan kebijakan perpajakan sebagai ultimum remedium.Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan

sengketagugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UUPTUN agar dapat dilaksanakan dalam UU PP yang mana memilikihukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci.Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www. setpp.depkeu.go.id/DataF ile/PP Berita/PP %20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect)dan dalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function).Berdasarkan uraian diatas, maka pendapat Majelis Hakim yangmenyatakan Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbading)berwenang menerbitkan SKPKB a quo berdasarkan ketentuan Pasal13 ayat (5)

Di samping itu, Nukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function).Bahwa dasar hukum penerbitan Surat Ketetapan Pajak, yaitu Pasal 13ayat (5) UndangUndang KUP Nomor 28 Tahun 2007 menjadi tidakrelevan dalam hal ini karena Putusan MA tersebut merupakan Putusanatas