Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : shell shabu sharp skala stahl small shally shali shale
Pengadilan PA Sungai Raya Perdata Agama
Register : 15-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA Sungai Raya Nomor 227/Pdt.G/2021/PA.Sry
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 14
  • Abdurrahman alShabuni dalam kitab MadaaHurriyat alZaujaini fi alThalaq Juz halaman 83 yang menyatakan sebagaiberikut:Coke Vy eet Led bi tes aly dang ll shall plas Oye GUL plas SLAY) LAIgal gle Sai uy lies SI ch OY c 9) ot Ce By sae ely 5 Al) uel Cun sANaall oy ol ale laa y ar gall Gaull Gur sjArtinya: /slam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di manasudah tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagiperdamaian (antara
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
ZULHAMIDI
Tergugat:
1.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dahulu bernama PT Caltex Pasific Indonesia
2.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral ESDM
2.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Riau
5.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN),
7.Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Siak Riau
134 — 89
  • sesuai dengan ketentuan Section IX PSC Blok Rokan 1971 JunctoSection VIII PSC Blok Rokan 2001, secara jelas diatur bahwa semuabarang dan peralatan (termasuk didalamnya tanah) menjadi milikPemerintah (pada PSC Blok Rokan tertulis Pertamina atau SKK Migas);Section IX PSC Blok Rokan 1971:Halaman 61 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 31/Padt.G/2019/PN Sak baSECTION IXTrree To EoulIrMENTAll equipment employed by ConTRACToR in operations underthe PNCPI Contract immediately prior to the: EffectiveDate shall
    Axticle I, stibarticle 9, shall begin.on the Effective Date, andshall be at a. rate connmensurate with the useful life of thearmum, , until the total of all. such paynients equats. the purchaseprice, or the purchase price less accumulated. depreciation as of the Effective Date, as the case may be.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata Khusus Arbitrase
Register : 27-05-2016 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN PONTIANAK Nomor 56/Pdt.G-ARB/2016/PN Ptk.
Tanggal 24 Agustus 2016 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 04 KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN PONTIANAK + JALAN DALAM KOTA – TAYAN qq. KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PT. WASKITA KARYA (Persero) TBK – DEVISI REGIONAL TIMUR
383 — 129
  • PtkBahwa merujuk pada GCC Clause 4.1 The contractor shalldesign (to extend spesificied in the contract) execute, andcomplete the work in accordance wth contract and wthengineers instruction and shall remedy any defets in the works.Dalam Surat tersebut, Kontraktor (i.c. Termohon / dh.
    Arbitrase dalammenjalankan tugas dan fungsinya tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalamsegala upaya hukum yang mempersoalakan putusannya tersebut;Menimbang, bahwa kekebalan yang diberikan kepada Arbiter atau MajelisArbiter didalam praktek hukum telah diterima didunia International yakni termuatdidalam pasal 34 International Chambers Ot Commerce Rules Of Arbitrationyang menyatakan :Neither the arbritators nor the court and its members, nor the icc and itsemployess, nor the icc National Commitees Shall
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 15-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 444/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMAD ASEP ANSORI
Tergugat:
PT. DIPO STAR FINANCE
129 — 77
  • UtrDalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawah bagiantentang Conditions telah diuraikan bahwa all differences arising out of thisPolicy shall be reffered to the decision of an arbitrator to be appointed inwriting by the parties in diferrence or if they cannot agree upon a singlearbitrator.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 14-05-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 12-08-2019
Putusan PN KISARAN Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Kis
Tanggal 3 Juli 2018 — Pemohon:
Suyanto
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Asahan
77 — 32
  • manusia;Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, Negara telahberjanji untukmemberikan jaminan guna melakukan pemulihanterhadap seseorang yanghakhaknya telah dilanggar dalamkaitannya dengan pelaksanaan tugasinstitusi Negara ataupenegak hukum;Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagaiberikut;Hal 13 dari 50 halaman, Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2018/PN Kis(a) Pasal 14 angka 3 huruf a (mengenai hak yang dilanggar)yang menyatakan, bahwa;In the determination of any criminal charge againsthim, everyone shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-12-2013 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 B/PK/PJK/2013
Tanggal 24 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAKRAWALA MEGA INDAH,
95 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembelian kredit atas perlengkapan industri, dagang atau ilmupengetahuan dapat dilakukan melalui perusahaan di negara Belandameskipun sebenarnya perlengkapan tersebut bukan di produksi diBelanda dan lainlain.Bahwa dalam Pasal 1 P3B IndonesiaBelanda disebutkan bahwa ThisAgreement shall apply to persons who are residents of one or both of thetwo States.
Pengadilan PA RAHA Perdata Agama Perceraian
Register : 12-01-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PA RAHA Nomor 0032/Pdt.G/2018/PA.Rh
Tanggal 3 Juli 2018 — Perdata - Penggugat Vs Tergugat
52 — 21
  • eksesekses negative bagi kedua belah pihak, olehkarena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkanperkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari padamempertahankannya;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrinulama sebagaimana tercantum Mada Hurriyah AzZaujain, Fi AthTholag,Halaman 40 dari 53 Hal Putusan No. 0032/Pdt.G/2018/PA Rh.Halaman 83 yang kemudian diambil alin sebagai pendapat Majelis sebagaiberikut :Vip quai 4b ats ally ding ll Shall
Pengadilan PA BUNGKU Perdata Agama
Register : 23-03-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PA BUNGKU Nomor 172/Pdt.G/2021/PA.Buk
Tanggal 12 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 28
  • Termohon sedang dalam konflikdan/atau perselisinan yang terus menerus dan merusak keharmonisan rumahtangga mereka;Menimbang, bahwa jika rumah tangga yang sudah pecah dipaksakanuntuk satukan kembali, maka tentu akan menjadikan penderitaan bagi Pemohonmaupun Termohon yang hal tersebut tidak sesuai dengan semangat keadilan,sebagaimana ibarat dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq Juz 1Halaman 83 yang diambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :clot ld ally oer aly Guay ll shall
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perjanjian
Register : 07-07-2010 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Maret 2012 — PT SWEET INDOLAMPUNG, PT INDOLAMPUNG PERKASA, PT GULA PUTIH MATARAM, PT INDOLAMPUNG DISTILLERY, PT GARUDA PANCAARTA M E L A W A N PT. MEKAR PERKASA, MARUBENI CORPORATION, ARMAN LANY, SH, MARUBENY EUROPE PLC (dahulu bernama MARUBENI UK PLC) SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
485 — 336
  • .,.Guarantee Facility Agreement shall be amended, varied,overridden,...(catatan : Di butir C bagian preambul disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Guarantee Facility Agreement yang artinya :oe.
    Guarantee Facility Agreement shall be amended, varied,overriden..Yang diterjemahkan oleh PARA PENGGUGAT dengan:...Perjanjian Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober1996 diubah dan telah dikesampingkan..Merujuk pada kutipan dan terjemahan Para Penggugat itu, diketahuibahwa katakata amended, varied, overrides diterjemahkan dengandiubah dan telah dikesampingkan, terjemahan mana adalah kelirudan menyesatkan.
    The terms and conditionsof the existing Guaranty Facility Agreement which are NOT amended,varied, overridden and supplemented herein, shall remainUNCHANGED and IN FULL FORCE EFFECT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
278 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sengketa yang Meliputi TransaksiLintas Batas Negara Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman: Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentudari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yangdijadikan dasar untuk mengadili. tY Sumber HukumPerundangundangan Vv Pasal 38 ayat (1) StatutaMahkamah Internasional:The Court, whose function is to decide inaccordance with international law suchdisputes as are submitted to it, shall
    Pasal 31 ayat (1) VCLT mengaturbahwa:A treaty shall be interpreted in good faith...in lights of its objects andpurposes.Terjemahannya:Persetujuan penghindaran pajak berganda harus diinterpretasikandalam iktikad baik...dalam menerangkan maksud dan tujuannya.Il.1.1.3.20 Bahwa ketentuan prinsip interpretasi dalam VCLT menyatakan1.1.1.3.21bahwa pihakpihak yang mengadakan perjanjian harusmenginterpretasikan perjanjian tersebut sesuai dengan maksud dantujuan diadakannya perjanjian tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1924 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — PT. ARUN NATURAL GAS LIQUEFACTION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
63 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1924/B/PK/PJK/2017Article 10 tentang Consideration menjelaskan The processing andother sevices performed by the Liquefaction Company (PT Arun NGL)for the Producers shall be on a nonprofit, costofservice basis".Selanjutnya, di dalam perjanjian ini juga disebutkan bahwa PTPertamina (Persero) diberikan mandat untuk menerima LNG yangdiproses oleh PT Arun NGL yang selanjutnya dikirimkan kepadapembeli.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-09-2017 — Putus : 04-01-2018 — Upload : 22-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 669/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Januari 2018 — Penggugat:
1.PT Patria Anugerah Sejati
2.PT Sedana Pasifik Servistama
Tergugat:
PT Asuransi Jasaraharja Putera
Turut Tergugat:
PT Dharma Nilaitama
152 — 86
  • polisberjalan telah dibayarkan oleh PENGGUGAT I/Tertanggung sebelumterjadinya klaim.Terjadi klaim pada periode asuransi yang masih berjalan klaim terjadipada 7 Agustus 2016 dan periode asuransi dari tanggal 26 Oktober2015 sampai dengan 26 Oktober 2016.Polis Alat Berat No 127000203111500011 adalah polis All Risks yaitupolis yang menjamin semua risiko kecuali risiko yang dikecualikan didalam polis sebagaimana dinyatakan pada dokumen Polis nomorbillingual/dua bahasa : 127000203111500011 That the Insurer shall
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1923 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — PT. ARUN NATURAL GAS LIQUEFACTION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
50 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1923/B/PK/PJK/2017tentang Consideration menjelaskan The processing and other sevicesperformed by the Liquefaction Company (PT Arun NGL) for theProducers shall be on a nonprofit, costofservice basis"Selanjutnya, di dalam perjanjian ini juga disebutkan bahwa PT Pertamina(Persero) diberikan mandat untuk menerima LNG yang diproses oleh PTArun NGL yang selanjutnya dikirimkan kepada pembeli.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2606 K/Pdt/2009
Tanggal 11 Juni 2010 — YUM BUM SOO,dkk vs GU JONG YUL, dkk
128 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • All other terms, conditions and exceptions are shall not change Terjemahan:I. Tujuan pemberian Pinjaman adalah untuk membiayai Pabrik LCD di bawahnama PT Asia Semicon Industry Co.Ltd.2. Pembayaran pinjaman ini dijamin oleh PTJeung Samudera Line.3. Menunjuk pada Pasal 6 Perjanjian, Maka Pemberi Pinjaman akanmelaksanakan haknya dengan segera berarti Untuk mengubah nama parapemegang saham dan Presiden/Direktur PT Jeung Samudera Line, PT JeungSamudera Jaya and PT Mitra Samudera Jaya masingmasing4.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Januari 2017 —
134 — 47
  • Bahwa Pasal 10.1 Contract of Employment 2014 menentukan sebagaiberikut:During your tenure wth the Company, you shall not directly or indirectly,for financial gain or otherwse, engage in or take steps to engage in or setHal.16 dari 50 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-05-2008 — Upload : 06-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17PK/PIDSUS/2008
Tanggal 23 Mei 2008 — INDRA WHARMAN SIREGAR, SE
123 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.17 PK/Pid.Sus/2008.Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaanpemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadapputusan bebas .Bahwa pasal 14 ayat (7) The International Covenant on Civil and PoliticalRights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan UndangUndang No. 12 tahun2005, menyatakan :No one shall be liable to be tried or punishment again for an offencefor which he has already been finally convicted or acquitted inaccordance with the law and penal procedure of each country
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-05-2014 — Putus : 11-08-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 B/PK/PJK/2014
Tanggal 11 Agustus 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT CHEVRON INDONESIA COMPANY;
66 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • B/PK/PJK/2014Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintahnegara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahanpengelakan pajak.Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah AmerikaSerikat yang ditandatangani pada tanggal 11 Juli 1988 (selanjutnya disebutdengan P3B IndonesiaAmerika Serikat) yang menyatakan :Pasal 8 ayat (1) :Business profits of a resident of one of the Contracting States shall
Pengadilan PA KRAKSAAN Perdata Agama
Register : 13-09-2016 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 1756/Pdt.G/2016/PA.Krs
Tanggal 24 Agustus 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
13 — 1
  • th ala pee (ye AAD gd be ae gl Fall's GLAM es ayn YA g jl Shall ltABM git oh pS yo Sle Mba GIS yobs gl jul Ve lal GS Lage y Gueatlibe Gas let!JI BAY 5 Aiglabl) 4a aay sal Jal WS pt Logis aly US cee ail Ded ces Stl ete Ge Aaa slArtinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak jika disertaidengan pertengkaran dan perselisihan, selain itu akan menimbulkankemudharatan (bahaya) yang serius terhadap pendidikan anak danpembentukan akhlak mereka.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-08-2019 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2020 — Penggugat:
TITIS SETYO BUDI
Tergugat:
Pimpinan Perusahaan Pembiayaan PT. DIPO STAR FINANCE
148 — 88
  • Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 di bawahbagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa all differencesHal 17 dari 53 Putusan Sela Nomor 545/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.arising out of this Policy shall be reffered to the decision of anarbitrator to be appointed in writing by the parties in diferrence or ifthey cannot agree upon a single arbitrator".
Pengadilan PA DUMAI Perdata Agama
Register : 03-01-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 1/Pdt.G/2017/PA.Dum
Tanggal 21 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 5
  • Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi danmewujudkan hakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaikbagi anak (the best interests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut,prinsip kepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 poin(7) yang menyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public orprivate social welfare institutions, courts of flaw, administrativeauthorities or legislative bodies, the best interests of thechild shall