Ditemukan 367858 data
10 — 5
mengutus orang lain selaku wakil ataukuasanya sementara mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut, makadengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon dan Pemohon II patut dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan AgamaGiri Menang nomor 161/Pdt.P/2014/PA.GM tanggal 01 April 2014, maka biayaperkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang TahunAnggaran 2014;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
9 — 3
seperti tersebut di atas; Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat mencabut perkara ini karenatelah rukun kembali, maka sesuai dengan pasal 271 RV Pengadilan menetapkan mengabulkanpermohonan pencabutan tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 tahun 1989yang telah diubah oleh Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i
9 — 3
mengutus orang lain selaku wakil ataukuasanya sementara mereka telah dipanggil dengan resmi dan patut, makadengan didasarkan kepada ketentuan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon dan Pemohon Il patut dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan AgamaGiri Menang nomor 0162/Pdt.P/2014/PA.GM tanggal 01 April 2014, maka biayaperkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang TahunAnggaran 2014;Memperhatikan, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
35 — 3
Tergugat tidak dimintai persetujuannya, dengan didasarkankepada ketentuan pasal 271 ayat (2) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutantersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokokperkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan makaberdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harusdibebankan kepada Penggugat;Hal 3 dari 5 hal Pen No. 332/Pdt.G/2014/PA.PpgMengingat peraturan perundangundangan dan hukum syar'i
4 — 0
dilaksanakanperkawinan mereka untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPERQQUGAL j~=2nn nne nmennnnnnnnnnnnnnnnnMemperhatikan segala peraturan perudangaundangan yang berlaku sertaketentuan dalil syar'i
10 — 7
karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima (niet onvankelijk verklaard).Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
39 — 11
bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undangundang Nomor 7 tahun 1989, makabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Dengan mengingat segala ketentuan pasalpasal dari Undangundang Nomor 4 tahun2004, Undangundang Nomor 1 tahun 1974, Undangundang Nomor 7 tahun 1989, PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 serta segala ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku dan hukm syar'i
26 — 18
Penggugatmengenai alamat Tergugat harus dinyatakan obscure libel, oleh karena itugugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima(Niet OntvankelijkeVerklaard)..Menimbang, bahwa gugatan perceraian adalah perkara yangtermasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankankepada Penggugat yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusanperkara ini.Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalil syar'i
11 — 10
Serta ketentuan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan segalaketentuan perundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.391000, (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan diputuskan dalam sidang permusyawaratanMajelis yang dilangsungkan pada tanggal 24 Januari 2017 Masehi, olehkami Dra.Hj.
16 — 2
maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwaberkara Nomor 0368/Pdt.G/2011/PA.Bkl1 telah selesaikarena dicabut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271dan 272 Rv; Menimbang, bahwa perkara ini tersebut termasukbidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah denganUndang Undang No. 3 tahun 2006 dan dirubah lagi denganUndang Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankankepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundang undangan yangberlaku, dan dalil syar'i
56 — 3
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat bahwa pencabutan perkara Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 makabiaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
33 — 1
perkara pokok belum diperiksa dan belum adajawaban dari Tergugat maka pencabutan perkara tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat,maka sesuai dengan pasal 271 RV Pengadilan menetapkan mengabulkan permohonanpencabutan tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang No.7 tahun 1989yang telah diubah oleh Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang Nomor50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum syar'i
41 — 9
Oleh karenanya para Pemohon selaku pihak yang berkepentingantidak bersungguhsungguh dalam mengajukan permohonannya karena tidakpernah datang menghdap di persidangan sehingga permohonan parapemohon dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148 R.Bg.Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundangundanganyang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;2.
5 — 0
bagian dari penetapan ini ; TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan isi dari gugatan Penggugat sebagaimanatersebut di atas ; Menimbang, bahwa pihak yang berperkara telah menyelesaikanperkaranya secara damai dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, makasesuai Pasal 56 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara inidinyatakan selesai ; Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang UndangNomor : 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; Mengingat dalildalil syar'i
15 — 11
maka Majelis Hakim dapat menetapkanbahwa berkara Nomor 0354/Pdt.P/2018/PA.Sel telah selesai karenadicabut, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 dan 272 Rv;Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun1989 yang telah dirubah dengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 tahun 2009 biayaperkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
14 — 4
maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa perkara Nomor 1926/Pdt.G/2012/PA.Sda telah selesai karena dicabut, hal ini sesuai dengan maksud pasal271 dan 272 Rv.Menimbang, bahwa gugatan tersebut termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangUndang No. 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan UndangUndang No. 50tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
60 — 26
No.1113/Pdt.P/2015/PA.Wtp.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,biayaperkara harus dibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya2 Menyatakan perkara Nomor 1113/Pdt.P/2015/PA.Wtp. dicabut.3.
52 — 8
No.1251/Pdt.G/2015/PA.Wtp.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya2. Menyatakan perkara Nomor 1251/Pdt.G/2015/PA.Wip. dicabut.3.
6 — 0
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 dan dalil syar'i dalam Kitab Ahkam alQur'an Juz II halaman 405yang berbunyi :Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan namun ta tidak memenuhi panggilan tersebut maka iatermasuk orang dzalim dan gugurlah haknya;;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.
terbukti danmemenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri(Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bainsughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi HukumIslam dan sejalan dengan dalil syar'i
Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugatdan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugatdilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan, segala peraturan perundangundangan yang berlakudan ketentuanketentuan hukum syar'i
7 — 0
No : 3107/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kadr.menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf (b) jo pasal 152Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IVhalaman 46 yang:Artinya : Wanita yang menjalani masa iddah falak raj, baginya berhakmendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) .Oleh sebab itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah IddahPenggugat dapat dipertimbangkan dan dapat dikabulkan denganmemperhatikan kepatutan dan kesepakatan
bahwa dalam perkawinanTergugat dan Penggugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK I,perempuan, umur 3 bulan, serta terbukti pula anak tersebut sekarang dalamasuhan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak Tergugat dan Penggugattersebut dalam asuhan Penggugat, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b)Undangundang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf(c) , pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) KompilasiHukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i
Peradilan Agama sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan PerubahanKedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;Mengingat, pasal 49, Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentangPeradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun2009, tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan perundangundanganyang berlaku, dan dalil syar'i