Ditemukan 11101 data
73 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa sertaharus diusahakan dengan alatbukti sempurna ;Hal tersebut di atas kiranya relevan dengan asas hukum "Indu bioPro Reo" yang juga berlaku dalam hukum pidana, yangmenyatakan bahwa "Apabila terdapat cukup alasan untukmeragukan kesalahan Pemohon Kasasi I/Terdakwa, maka MajelisHakim harus memberikan pertimbangan yang menguntungkanPemohon Kasasi I/Terdakwa"Meskipun asas ini terdapat dalam perundangundangan pidana,namun demikian tidak dapat dihilangkan begitu saja kaitannyadengan asas "Geen Straf Zonder
33 — 3
sifat melawan hukummateriil dan sifat melawan hukum formil.Dari beberapa teori di atas pada umumnya menyebutkan bahwa sifatmelawan hukum dalam suatu tindak pidana ditujukan pada suatuperbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkanhukum yang dimaksud adalah hukum yang berlaku secara umum baikdalam artian formil maupun materiil.Pengertian hukum yang bersifat umumadalah hukum yang mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat secaraumum.Selanjutnya pendapat Noyon mengartikan bahwa Zonder
HJ. NUR INTAN, SH
Terdakwa:
MUH RESKI ARDIANSYAH Alias RESKI Bin SATUHANG DG NGOYO
53 — 7
Van Hamelditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu : pertama in strijd met het recht(bertentangan dengan hukum), dan kedua niet steunend op het recht (tidakberdasarkan hukum) atau zonder bevoegheid (tanpa hak), sehinggapengertian melawan hukum (wederrechtelijkke) secara sederhana dapatditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan denganhukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepadaadanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor
68 — 18
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsipyang menyatakan Tiada hukuman tanpa kesalahan (geen straf zonder
57 — 5
:Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benarperbuatan terdakwa dilakukan tanoa hak yang kuat dan melawan hukum, olehkarenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memangdilakukan seperti yang dimaksud;Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum dalam hukumpidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang dapat ditafsirkan dalam duabentuk yakni in strijid met het recht (bertentangan dengan hukum) dan nietsteuhend op het recht (tidak berdasarkan hukum) atau zonder
HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
Terdakwa:
ELDA FITRA YENI PGL PIT
49 — 12
terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifKesatu;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yangseringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akandipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder
KOKO ROBY YAHYA, S.H
Terdakwa:
1.ISKANDAR Alias BOJES
2.WAHYUDIN Alias ARMAN
116 — 61
santun, Para Terdakwa menyesali semua perbuatannya karenatelah membantu orang yang dampaknya sangat merugikan Para Terdakwa danPara Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakimberpendapat, halhal tersebut merupakan bagian dari permohonan untukkeringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanberdasarkan fakta hukum dipersidangan pada bagian keadaan yangmemberatkan dan/atau meringankan;Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpakesalahan atau geen straf zonder
1.RINDAYA SITOMPUL, SH.
2.YANA YUSUF, S.H.
Terdakwa:
ABDUL JALIL bin BADRUDIN SUKIN
386 — 323
dapat menerbitkankeonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa beritaatau pemberitahuan itu bohong tidaklah dimengerti sebagai suatu kesengajaanyang sekiranya patut dicela baik terhadap perbuatan ataupun orangnya dantidak pula timbul keonaran di kalangan rakyat sehingga tidaklah didapatkansuatu kesalahan pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat suatu asas tiada pidana tanpakesalahan (Geen straf zonder
Reman, SH.MH
Terdakwa:
Maman Suryaman
98 — 49
Kesalahan ini menjadi asastersendiri "geen straf zonder schuld beginsef yang dimaknalsebagai tiada pidana tanpa kesalahan. Ini artinyapertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan jika adakesalahan pembuat (liability base on fault). Dengan kata lain,meskipun semua unsur tindak pidana dipenuhi, jika tidakterpenuhinya unsur kesalahan, maka pembuat tidak bisadipidana.
49 — 10
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecualiapabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapatkeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atasperbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapatasas geen straft zonder
54 — 7
iniTerdakwa yang dalam perkara ini posisinya sebagai Sopir yang hanyamenunggu komando dari orangorang yang memberikan instruksi kemanabarang tersebut harus dibawa dimana dipersidangan terungkap nama;namaIWAN , DAUD , dan ZAINI JAMALUDIN, maka permohonan dari Penasihathukum tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana kepadaterdakwa ;Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalamperundangundangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan tiadapidana tanpa kesalahan* (Geen Straf Zonder
24 — 11
diambil alih dandianggap telah termuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahmenurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
126 — 80
pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas,maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Mengingat pasal 76 EJo pasal 82 ayat 2 dan 4 UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPengganti Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua AtasUndang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya azaz hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straf Zonder
1.I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, SH
2.ANINDITYA EKA BINTARI, SH. MH
Terdakwa:
1.I Made Tian Aprianta Putra
2.I Komang Suwandana Als. Moris
69 — 16
Lamintang, S.H. dalambukunya Dasardasar Hukum Pidana Indonesia tanpa hak atau melawanhukum tersebut meliputi pengertian: Bertentangan dengan hukum obyektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau Tanpa adanya kewenangan;Menimbang, dalam pembagian makna tersebut, maka unsur tanpahak (zonder eigen recht) sebenarnya merupakan salah satu dari maknamelawan hukum itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapatpada intinya menyatakan penetapan makna
34 — 8
Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Pkjyakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met hetrecht) atau tidak berdasar hukum (niet steunend op het recht) atau tanoa hak(zonder bevoegdheid), kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketigadengan tidak berhak sendiri. Dari ketiga bentuk defenisi sederhana tentangmelawan hukum tersebut terdapat dua bentuk sifat melawan hukum yaitu sifatmelawan hukum formil dan sifat melawan hukum materil.
58 — 22
Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidakmelakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ; Menimbang, secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama,bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan ; ~ Menimbang, bahwa melihat fakta persidangan adanya tindakan Terdakwa 1 POPIYUHENDRA ALIAS BOBI BIN DERMAN membeli paket narkotika jenis shabu dari Sdr.Niko dan Sdr.
62 — 5
Sus/2014/PN.JOkarenanya Majelis hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memangdilakukan seperti yang dimaksud ;Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum yang dalamdoktrin hukum Pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang ditafsirkandalam dua bentuk, yakni pertama, in strijd met het recht (bertentangan denganhukum), dan kedua, niet steunend op het recht (tidak berdasarkan hukum)atau zonder bevoegdheid (tanpa hak) ;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk)adalah juga
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Baita Laju Bersama di Surabaya yang bergerak di bidang ekspedisi muatankapal laut antar pulau di Indonesia;Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti telah mengimport barang,karenanya tidak terdapat perbuatan melawan hukumnya, sehingga harus dibebaskan(Gein Straft Zonder Schuld);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang
1.Muchammad Huzaifi, S.H.
2.Erlianti, S.H.,M.H.
Terdakwa:
FAKHRANI HASBI Alias FAHRI Bin JANU JARNI Alm
38 — 21
kalimat "tanpa hak dan melawan hukum sendiri mempunyaimakna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi makadengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa"tanpa hak dan melawan hukum harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (incasu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukantanpa izin atau kewenangan (zonder
101 — 42
pidana (criminal liability) sesuai dengan doktrinactus non facit reum, nisi mens sit rea (Tiada Perbuatan Pidana TanpaAdanya Niat Jahat) ;Bahwa mens rea (niat jahat) dalam artian adanya gagasan normatif pelakuuntuk keluar dari bingkai yang syarat norma, yaitu Norma yang telahdiatur dalam ketentuan perundangundangan yang terdapat sanksi pidana(nullum delictum sine praevia sine lege poenali),Bahwa titik tolak dari niat jahat adalah sebagai berikut ;Adanya kesalahan dalam perbuatan pidana (Geen straf zonder