Ditemukan 11101 data
1.Muchammad Huzaifi, S.H.
2.Erlianti, S.H.,M.H.
Terdakwa:
FAKHRANI HASBI Alias FAHRI Bin JANU JARNI Alm
38 — 21
kalimat "tanpa hak dan melawan hukum sendiri mempunyaimakna yang bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi makadengan demikian elemen lainnya terpenuhi pula;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa"tanpa hak dan melawan hukum harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (incasu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I) yang dilakukantanpa izin atau kewenangan (zonder
39 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Baita Laju Bersama di Surabaya yang bergerak di bidang ekspedisi muatankapal laut antar pulau di Indonesia;Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak terbukti telah mengimport barang,karenanya tidak terdapat perbuatan melawan hukumnya, sehingga harus dibebaskan(Gein Straft Zonder Schuld);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
REJA GUSTINDRA Alias REJA Bin AGUS
47 — 13
umum melanggar Pasal114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sahbersalan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan kesatu Penuntut Umum;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti danternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain danselebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder
KIKI ZAKIAWATI, S.H
Terdakwa:
SALMILA DIANA panggilan MILA
80 — 23
Kesengajaan ini mereoresentasikan niat yang merupakan intidari perbuatan;Menimbang, bahwa berdasarkan konklusi dari beberapa pendapat ahlihukum, maka unsur melawan hukum tersebut dimeknai menjadi setidaknya 3(tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukumObyektif (in strijd met het objectief recht), bertentangan dengan hak subyektiforang lain (in strijd met het subjectief recht van een ander), dan tanpa hak(zonder eigen recht);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum
44 — 17
pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinyapenyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika, danapabila setiap bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan denganNarkotika yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan yang ditentukandalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dianggaptanpa hak atau melawan hukum.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengantanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (zonder
103 — 14
Pasal 55 Ayat (1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu ; Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpa kesalahan (geen straaf zonder schuld);Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut
melakukan telah terpenuhi ;Halaman 51 Putusan Nomor 517/Pid.B/2019/PN TrgMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 Ayat (1) Ke1 Jo.Pasal 55 Ayat (1 Ke1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan Alternatif Kesatu ;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straaf zonder
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
1.SULENSIUS TUBANI Alias TUBANI
2.JOSEV XIMENES MENESES Alias XIMENES
119 — 58
dapat dipertanggungjawabkanatas perbuatannya, misalnya dalam halhal sebagai berikut : 1) Tidak dapatHalaman 32 dari 40 Putusan Nomor 69/Pid.B/2020/PN Kfmdipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 44 KUHP; 2) Telan melakukan perbuatanitu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht)menurut Pasal 48 KUHP; 3) Telan melakukan perbuatan itu atas perintah jabatanyang tidak syah menurut Pasal 51 KUHP; 4) Telah melakukan perbuatan itu dengantidak ada kesalahan sama sekali Geen straf zonder
73 — 7
jbrengt zonder mederwerking of toestemming van dia ander ofde band, die op een of andere wijze nog tussen die anderen dat vermogenbestanddeel bestond, verbreekt ;Mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagianharta kekayaan orang lain menjadi berada dalam54penguasaannya tanpa bantuan atau tapa seizin orang laintersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih adaantara orang lain itu) dengan bagian harta kekayaan yangdimaksud;Menimbang, bahwa sedangkan barang adalah = adalahbenda yang
DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terdakwa:
1.M. RAMLI Bin AMBOK ANGKA Alm
2.YANDRI ARPYGA Bin SULAIMAN
90 — 40
Dalamkepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lainyakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawanhukum formil (bertentangan dengan undangundang) dan melawan hukummateril (bertentangan dengan asasasas hukum masyarakat).
29 — 4
yang menyertai tersebutdidasarkan pada hak yang ada pada diri Terdakwa sendiri atau tidak, olehkarenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebutmemang dilakukan sebagaimana yang dimaksud;Menimbang, bahwa defenisi melawan hukum yang dalam doktrin hukumpidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk, dapat diartikan dalam tiga bentukyakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya (in strijd met hetrecht) atau tidak berdasar hukum (niet steunend op het recht) atau tanoa hak(zonder
1.MEILANY MAGDALENA MOTULO, S.H., M.H
2.SYLVI HENDRASANTI, S.H
3.KOMANG TIRTA WATI, S.H.
Terdakwa:
1.YUS TAMAMILANG
2.MERI TIMPUA
94 — 35
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga terhadapPembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasanuntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa telah dinyatakan terbuktimelakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin monodualistikyang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antara tindakpidana dan pertanggungjawaban pidana dan asas dalam hukum pidana geenstraf zonder
HJ. NUR INTAN, SH
Terdakwa:
MUH RESKI ARDIANSYAH Alias RESKI Bin SATUHANG DG NGOYO
53 — 7
Van Hamelditafsirkan dalam dua bentuk, yaitu : pertama in strijd met het recht(bertentangan dengan hukum), dan kedua niet steunend op het recht (tidakberdasarkan hukum) atau zonder bevoegheid (tanpa hak), sehinggapengertian melawan hukum (wederrechtelijkke) secara sederhana dapatditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan denganhukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepadaadanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor
68 — 18
Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana,maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsipyang menyatakan Tiada hukuman tanpa kesalahan (geen straf zonder
57 — 5
:Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benarperbuatan terdakwa dilakukan tanoa hak yang kuat dan melawan hukum, olehkarenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memangdilakukan seperti yang dimaksud;Menimbang, bahwa mengenai unsur melawan hukum dalam hukumpidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang dapat ditafsirkan dalam duabentuk yakni in strijid met het recht (bertentangan dengan hukum) dan nietsteuhend op het recht (tidak berdasarkan hukum) atau zonder
HENDRIK DOLOK TAMBUNAN, S.H.
Terdakwa:
ELDA FITRA YENI PGL PIT
49 — 12
terpenuhi, makaTerdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifKesatu;Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan permohonan secaralisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yangseringanringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akandipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum Pidana tiada pidana tanpa kesalahan(geen straaf Zonder
KOKO ROBY YAHYA, S.H
Terdakwa:
1.ISKANDAR Alias BOJES
2.WAHYUDIN Alias ARMAN
116 — 61
santun, Para Terdakwa menyesali semua perbuatannya karenatelah membantu orang yang dampaknya sangat merugikan Para Terdakwa danPara Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, maka Majelis Hakimberpendapat, halhal tersebut merupakan bagian dari permohonan untukkeringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanberdasarkan fakta hukum dipersidangan pada bagian keadaan yangmemberatkan dan/atau meringankan;Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, tiada pidana tanpakesalahan atau geen straf zonder
1.RINDAYA SITOMPUL, SH.
2.YANA YUSUF, S.H.
Terdakwa:
ABDUL JALIL bin BADRUDIN SUKIN
386 — 323
dapat menerbitkankeonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa beritaatau pemberitahuan itu bohong tidaklah dimengerti sebagai suatu kesengajaanyang sekiranya patut dicela baik terhadap perbuatan ataupun orangnya dantidak pula timbul keonaran di kalangan rakyat sehingga tidaklah didapatkansuatu kesalahan pada diri Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwatersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat suatu asas tiada pidana tanpakesalahan (Geen straf zonder
Reman, SH.MH
Terdakwa:
Maman Suryaman
98 — 49
Kesalahan ini menjadi asastersendiri "geen straf zonder schuld beginsef yang dimaknalsebagai tiada pidana tanpa kesalahan. Ini artinyapertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan jika adakesalahan pembuat (liability base on fault). Dengan kata lain,meskipun semua unsur tindak pidana dipenuhi, jika tidakterpenuhinya unsur kesalahan, maka pembuat tidak bisadipidana.
49 — 10
Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika; Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecualiapabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapatkeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atasperbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapatasas geen straft zonder
101 — 42
pidana (criminal liability) sesuai dengan doktrinactus non facit reum, nisi mens sit rea (Tiada Perbuatan Pidana TanpaAdanya Niat Jahat) ;Bahwa mens rea (niat jahat) dalam artian adanya gagasan normatif pelakuuntuk keluar dari bingkai yang syarat norma, yaitu Norma yang telahdiatur dalam ketentuan perundangundangan yang terdapat sanksi pidana(nullum delictum sine praevia sine lege poenali),Bahwa titik tolak dari niat jahat adalah sebagai berikut ;Adanya kesalahan dalam perbuatan pidana (Geen straf zonder