Ditemukan 11076 data
1.SOMA DWIPAYANA, SH
2.TIGANA BARKAH MARADONA, SH
Terdakwa:
MARWAN HAKIM ALIAS MARWAN
145 — 31
Kelompok paham negatif, mengartikan melawan hukum (wederrchtelijk)ini sebagai tidak berdasarkan hukum (niet steunent op het recht), atausebagai tanpa hak (zonder bevoegdheid) ;Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikamemuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaanNarkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagaipejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat danMakanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis.
84 — 23
TIARA LIMITED), melawan hukum artinya tanoa memiliki hak ataukewenangan (zonder daartoe gerechtigd te Zijn); 138Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum, pengertian 'secaramelawan hukum' telah mengalami perubahan, terlihat dari putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, intinya menyatakanbahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo.Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
INDRI AFNITA MARS, S.H.
Terdakwa:
1.Tri Niko Putra Panggilan Niko
2.Mulfi Sandori Panggilan Dori
103 — 11
TRI NIKO PUTRA Panggilan NIKO, DkkHal 40 Dari 44terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidanadalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agarSupaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidanadengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus adapertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;Menimbang, bahwa
112 — 49
Penggugat agar Tergugat mencabut kedua objek sengketa a quo,haruslah dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat mengenai pembatalan keduaobjek sengketa dikabulkan, maka Majelis Hakim berkeyakinan tuntutan Penggugat agarTergugat mencabut kedua objek sengketa a quo haruslah dikabulkan dan terhadap tuntutanagar Tergugat merehabilitasi Penggugat kepada kedudukan semula pun haruslah jugadikabulkan ; Menimbang, bahwa terkait adanya fakta hukum dalam bukti T3, sesuai prinsipereen bevoegdheid zonder
1.TRIMAN SANTANA, S.H.
2.OGY FABRIO MANDALA, S.H.
Terdakwa:
1.RAHMAT Alias RAHMAT
2.NOVI INDRA Alias BARAT
180 — 29
dimaksud dengan melawan hukum di dalamUndangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,sehingga Majelis Hakim akan mengacu pada doktrin hukum pidana yangmengenal sifat melawan hukum sebagai wederrechtelijk yang dapat diartikandalam 4 (empat) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum objektif (instrjd met het recht) , kedua yaitu bertentangan dengan hak subjektif orang lain(in stryjd met het subjectief recht van een ander), ketiga yaitu tanpa kKewenanganatau tanpa hak (zonder
185 — 133
No. 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan, dikenal adanya azaz hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straf Zonder schuld) ;Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan Supaya orang yangmelakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yangdiancamkan, maka pada diri terdakwaharus ada pertanggung jawaban pidana(criminal responbility);Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini
48 — 11
ayat (1) huruf h KUHAP, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dipidananya seseorang sesuai ketentuan pasal 197 (1)h KUHAP jo pasal 6 (2) UU No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tidaklahcukup perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan.Untuk mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggapbertanggungjawab secara pidana haruslah terdapat penyataan kesalahanterdakwa atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya, sesuai azas hukumpidana tiada pidana tanpa kesalahan (Geen Straf Zonder
Gus Irwan Selamat Marbun, SH
Terdakwa:
ARI SAPUTRA TANJUNG Alias ARI Bin BAHRUM TANJUNG
75 — 26
unsur Perbuatandilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhiseluruh unsur Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHPidana sebagimana dalam suratdakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanprimar;Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder
SUPRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
1.JUNAIDI Alias JUNAI Bin Alm GUSTANI
2.PIPIT SULAKSONO Alias PIPIT Bin SARTONO
3.SULASTRI Alias LASTRI Binti KARYO MANTONO
4.WARNI Alias ENI Binti WARSA
84 — 25
sepuluh ribu rupiah ).Bahwa para terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya lagi.Dengan demikan unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas,maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 303 bisayat (1) ke1 dan ke2 KUHP ;Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya azaz hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straf Zonder
Imelda Panjaitan, SH
Terdakwa:
Sri Bulanna Br Sitepu
150 — 83
sebagai satu kesatuan dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN StbMenimbang, bahwa pada asasnya tidak ada yang dapat dijatuhi pidana,kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya;Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
ENIZARTI, S.H.
Terdakwa:
NOFRI ILHAM Panggilan ILHAM Alias SI IL
83 — 18
NOFRI ILHAM Panggilan ILHAM Alias SI IL Hal 43 Dari 47Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agarSupaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapatdipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus adapertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan,Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan
28 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
IwantriRajagukguk dengan pidana penjara masingmasing selama 10(sepuluh) tahun atas peran yang sama dalam mewujudkan delik pidanatelah menciderai rasa keadilan dalam penjatuhan pidana yangbersendikan kepada geen straf zonder sculd.Para Terdakwa1.Judex factie keliru mempertimbangkan duduk perkara ;Judex facti tidak mempertimbangkan alasan memori banding paraTerdakwa tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yangmengadili perkara telah menunjukkan sikap dan mengeluarkan penyataanbahwa para Terdakwa
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
AKUNDUS LITE Alias KUNDUS
347 — 113
maka dari itu ia tidak dapatdihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,misalnya dalam halhal sebagai berikut : 1) Tidak dapat dipertanggungjawabkanberdasarkan pasal 44 KUHP; 2) Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksaoleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) menurut Pasal 48KUHP; 3) Telah melakaukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sahmenurut Pasal 51 KUHP; 4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak adakesalahan sama sekali Geen straf zonder
89 — 19
Unsur secara melawan hukum.Menimbangbahwa melawan hukum berasal dari bahasa BelandaWederrechtelijkheid, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, selain itumelawan hukum mengandung arti padanan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht)atau bertentangan dengan hak orang lain (tegen eers enderrs recht). dengandemikian dapat dinyatakan bahwa melawan hukum
127 — 24
suatuperbuatan pidana (delict) menghendaki atau mengetahui atau setidaktidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perouatannya, sehinggadapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN MrsMenimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalamhukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang dapatditafsirkan dalam dua bentuk yakni in stnjd met het recht (bertentangandengan hukum) dan niet steuhend op het recht (tidak berdasarkanhukum) atau zonder
KARYA SO IMMANUEL GORT, SH
Terdakwa:
IMAM SHODIQIN, SS
37 — 20
Dipandang sebagai memiliki misalnya: menjual,memakan, membuang, memggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya;Menimbang, bahwa selanjutnya tentang Melawan Hukum dalamdoktrin pengertian Melawan WHukum adalah sebagai terjemahanwederrechtelijk yang meliputi 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri, yaitu :i,bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ;2.bertentangan dengan hak orang lain (in striid met het subjectieve recht vaneen ander) ; atau3. tanpa hak sendiri (zonder eigen
ADI BASKORO, SH.
Terdakwa:
1.EKO SISWANTO Bin TOYIB
2.MOHAMMAD ARIEFIN Bin SUGIONO
44 — 15
, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahHalaman 22 dari 46 Putusan Nomor 448/Pid.Sus/2020/PN Jbg.menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yangdidakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukumpidana terdapat asas geen straft zonder
63 — 4
Put Perkara No : 46/Pid.Sus/2015/PN.TgtUndang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinyva (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman); Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder schuld, artinya tiada pidana/hukuman tanpakesalahan dan sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapatapayang menjadi batasan seseorang
Indra Syahputra, S.H.
Terdakwa:
1.STEVANNO ARGA DEWA Bin ERIANTO Pgl DEWA
2.BUDA SAVENA Bin EDI WARMAN Pgl BUDI
67 — 38
Simons istilah melawan hukum(wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuksuatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangandengan hukum (in strjd met het recht) (lihat P.A.F.
85 — 17
Unsur Tanpahakataumelawanhukummemiliki, menyimpan,menquasai, ataumenyediakan Narkotika Golongan dalambentukbukan tanaman;Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yangbersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, makaunsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis memandanglebih tepat menggunakan istilah melawan hukum daripada istilan tanoa hak,mengingat bahwa tanpa hak (zonder recht