Ditemukan 11076 data
26 — 2
MENAWARKAN UNTUKDIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENJADI PERANTARA DALAM JUALBELI, MENUKAR, MENYERAHKAN ATAU MENERIMA NARKOTIKAGOLONGAN I (SATU) DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANGBERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA)Menimbang, bahwa unsur melawan hak yang dalam kajian ilmu pengetahuaneehukum pidana identik dengan pengertian tanpa hak maka mengandung arti bahwaperbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONSdalam bukunya leerbook hal 175176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpahak sendiri zonder
RISKO LIVARDI,SH
Terdakwa:
HERI PERDEDI Als HERRI Bin BAHMAN
110 — 9
adalah mempunyaisesuatu berkaitan dengan kepemilikan sesuatu, sedangkan yang dimaksudmenyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang,dan sebagainya;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasaatas sesuatu sedangkan yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan,mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya)sesuatu untuk Seseorang atau pihak lain;Menimbang, bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas tiadapidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
95 — 10
Majelis61Hakim yaitu yang pertama berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukumsebagai sendi dari perbuatan pidana ( delik ) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikandalam pertimbangan berkaitan dengan unsurunsur pasal yang didakwakan dalamDakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan yang kedua perbuatan yang dilakukan olehPara Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertangungjawabkan sebagai sendi darikesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum tidak ada pidana tanpa adanyakesalahan ( gen straaft zonder
58 — 30
AtauKetiga : Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 17Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang PerubahanKedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak Menjadi UndangUndang jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 1 ke3 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegangteguh asas/prinsip yang menyatakan Tiada hukuman tanpa kesalahan (geenstraf zonder
50 — 5
alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
62 — 17
bahkanpara terdakwa mampu mengemukakan pandangan dan pendapatnya yangmenggambarkan kemampuannya untuk membedabedakan antara perbuatan baik danburuk dan menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsafan tentang baik buruknyaperbuatan itu, maka sangat diduga para terdakwa berada dalam keadaan sehat (normal),tidak mengidap sakit psikis/kejiwaan yang merupakan alasan pemaaf untuk melepaskandari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan hukum tidak tertulis yaitu tidakdipidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
50 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
bukti surat dan keterangan saksisaksi serta pengakuan Terdakwasendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dalamputusannya pada halaman 139 sampai dengan halaman 150, ternyata tidak adadiketemukan kesalahan pada Terdakwa dan tindakan Terdakwa telah sesuaidengan tupoksinya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Malang; Pembaca IIsependapat dengan Judex Facti yaitu berdasarkan fakta hukum yang terungkapdalam persidangan tidak ada dasar untuk mempidanakan Terdakwa sesuaiazas "GEEN STRAF ZONDER
70 — 7
dan Ketergantungan Narkotika,Psykotropika dan zat adiktif lainnya, menyebutkan Penyalahguna adalahOrang yang menggunakan Narkotika tanpa indikasi medis dan tidak dalampengawasan dokter;Menimbang, bahwa melawan hukum (wederrechtelijk) dalamhukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (in strijd methet recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens andersrecht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum(niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder
1.Kartika Karim, SH
2.Muhammad Akbar Datau, S.H.
Terdakwa:
SYARIFUDDIN Alias SYARIF Alias BAPAK REZA Bin ABD. KADIR
79 — 39
alin dan dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurutundangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman);Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Eddy Arta Wijaya, SH.
Terdakwa:
Iwan Kurniawan Pramitha
49 — 28
Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman:Hal 39 dari 51 Putusan Nomor 1199/Pid.Sus/2017/PN DpsMenimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak mengandung artibahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkanmenurut Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175 176 bahwasuatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht)adalah perbuatan
118 — 5
;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum tentunya dapatdiartikan sebagai tanpa hak sendiri (zonder eigen recht), bertentangandengan hak orang lain (tegens eens anders rechts), bertentangandengan hukum objektif (tegen het objectieve recht).
AFRINALDI, SH
Terdakwa:
NGUYEN VAN HAI
164 — 98
Seseorang tidakdapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geenstraf zonder schuld) ;Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalamdua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentukkesalahan berupa kealpaan/kehilafan;Menimbang, bahwa dengan mengambil alin segala bentuk pertimbangansebelumnya (uraian Unsurunsur), Majelis Hakim memandang dengan adanyapernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BV 0274 TS dariPelabuhan Phuoc TinhVietnam
198 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengertian bahwawederrechijkheid adalah suatu keadaan yang hanya menunjuk padapengertian zonder eigen recht ternyata banyak ditentang oleh parasarjana seperti halnya Simon yang mengatakan bahwa hanyalah adasatu pendapat yang dapat diterima dengan hukum atau dater isgehandekam in strijd met her recht ;Dari beberapa teori di atas pada umumnya menyebutkan bahwa sifatmelawan hukum dalam suatu tindak pidana ditujukan pada suatuperbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hukum, sedangkanhukum yang
1.I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, SH
2.I Made Dhama, S.H.
Terdakwa:
I Dewa Gede Agung Nanda Kesawa Als. Degus
353 — 397
Pengertian melawan hukum adalahmeliputi tanpa hak sendiri (zonder eigen recht), bertentangan dengan hak oranglain (tegen eens anders recht), bertentangan dengan hukum obyektif (tegen hetobjectieve recht), atau dengan kata lain seseorang yang tidak memiliki hak atautidak diberikan hak oleh hukum untuk berbuat sesuatu sebagaimana yangtercantum dalam bunyi pasal tersebut;Menimbang, bahwa pengkwalifikasian tanoa hak dalam pasal ini harusdilakukan dengan penghatihatian, dengan memperhatikan konteks sosialbudaya
MUHAMMAD ERLANGGA, SH.
Terdakwa:
BUYUNG JEPRI ANTONI ALSANDI BIN ALM RAMLI
46 — 7
berdasarkanuraian pertimbangan di atas maka menurutMajelis perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsur menguasai NarkotikaGolongan bukan tanaman, dengan demikianmenurut hemat Majelis unsur kedua inipuntelah terpenuhi menurut hukum;Unsur tanpa hak atau melawan hukum:Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak mengandung artibahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkanmenurut SIMONS dalam bukunya LEER BOOK halaman 175 176 bahwasuatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder
Terbanding/Penuntut Umum I : SIMON GINTING,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
120 — 62
Untukmengetahui apakah pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatansehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yangdilakukannya maka harus dilihat dapat kKemampuan jiwa (versdelijkevermogens), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan actus nonfacit reum nisi mens sit rea (actus reus dan mens rea): suatu perbuatantidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niatjahat atau geen straf zonder schuld., bahnwa Kesalahan merupakanunsur penting dari pertanggungjawaban pidana
31 — 3
Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya,yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang salingberbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objecteve recht) ;bertentangan dengan hak orang lain ( in strijd met het subjectieve recht van eenander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide NoyonLangameijer, HetWetboek van Straftrecht, 1954, hal. 7).
85 — 9
UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahmenurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perouatan yangdidakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukumpidana terdapat asas geen straft zonder
376 — 148
/PNJap.recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens andersrecht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum(niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid).Menimbang bahwa Hukum pidana mengenai 3 pengertian dasar yaitusifat melawan hukum (unrechf), kKesalahan (schuid), dan pidana(strafe) yangsecara dogmatis unsur kesalahan harus ada dalam hukum pidana.
REZZA F. A, S.H.
Terdakwa:
APRIANUS SIKI Alias APRI
135 — 58
maka dari ituia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,misalnya dalam halhal sebagai berikut : 1) Tidak dapat dipertanggungjawabkanberdasarkan pasal 44 KUHP; 2) Telan melakukan perbuatan itu karena terpaksa olehkekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) menurut Pasal 48 KUHP; 3)Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal51 KUHP; 4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekaliGeen straf zonder