Ditemukan 367858 data
12 — 13
scaramtuatiparkengundergen yang berlakudan dalildalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini:Halaman 2 dari 4 halaman. Putusan No.3726/Pdt.G/2017/PA:Dpk Scanned by CamScannerMENGADILI1. Menyatakan perkara Nomor 3726/Pdt.G/2017/PA.Dpk, gugur.2.
12 — 3
Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapantentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
13 — 1
Tergugat tidak jelas atau kabur ;Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas atau kabur,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakantidak diterima (Niet ont van kelijk verk laard) ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 jo Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankankepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, dandalil syar'i
11 — 5
dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkunganPengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makagugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makabiaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Mengingat akan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku, sertadalil syar'i
9 — 5
Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu dibuat penetapantentang telah dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut ;Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara a quo maka sesuaidengan ketentuan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
9 — 5
Panitera Pengadilan Agama Makassar untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.Menimbang, bahwaoleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, bunyi pasalpasal dari peraturan perundangundangan dandalildalil syar'i
5 — 0
Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, semua biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan segala peraturan perudangaundangan yang berlakuserta ketentuan dalil syar'i
9 — 2
berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i
8 — 0
maka pencabutan kembaliatas perkara tersebut dapat dikabulkan dan Ketua Majelis menyatakan bahwaperkara Nomor 1453/Pdt.G/2014/PA.Mjl berakhir dengan dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan dalildalil syar'i
7 — 0
Jurusita Pengadilan Agama jakarta Timur,menyatakan bahwa menurut keterangan Petugas/ Pejabat diweer eer e ee Tergugat tidak terdaftar dalam Register tersesut, maka majlis berpendapat bahwa surat gugatan yangmenyangkut alamat tersebut harus dinyatakan obscuur;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telahdinyatakan obscuur, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidakdapat diterima dan maka Majelis tidak perlu lagimempertimbangkan alasan cerai;Menimbang, bahwa majelis hakim patut mengetengahkandalil syar'i
8 — 1
bersungguhsungguh dalam berperkara, sehingga perkara yang bersangkutan harus dibatalkan dandicoret pendaftarannya dari buku register perkara;Mengingat, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkansehingga telah mengeluarkan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, dan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku serta dalil syar'i
17 — 7
tentang Bukuge eens cams sume cams Guns one SoS SS ome SES EHS oRMenimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukanproses yang mengaluarkan biaya biaya, oleh karena ituberdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun1989 dan Pasal 90 A Undang Undang Nomor 3 Tahun = 2006tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama, kepada Penggugat dibebankan untukmembayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat segala peraturan perundang undangan~ dandalil syar'i
10 — 2
telah berusaha menasehati Pemohonyang kemudian Pemohon bermaksud akan mencabut perkaranya;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, majli dapatmengabulakn permohonan tersebut oleh sebab itu permohonan Pemohondapat dikabulkan;Menimbang, bahwa permohonan termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) Undangundang No. 7 tahun 1989 biaya perkaradibebankan kepada Pemohon;Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuanperundangundangan yang berlaku, dan dalil syar'i
8 — 3
penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989serta Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 28/TUADA/AG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, maka petitum 3 penggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undangundang nomor 3 Tahun 2006dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepadapenggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudanhukum syar'i
8 — 0
kepada Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
12 — 1
Penggugat tidak bersungguhsungguh dalam halmengajukan gugatannya tersebut oleh karena itu Sesuai dengan maksud pasal124 HIR, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan gugur.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah keduakalinya dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertadalil syar'i
45 — 7
Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.Smitertanggal 22 Maret 2018, maka Penggugat dibebaskan dari semua biaya yangtimbul dalam perkara ini;Mengingat, Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan keduaatas UndangUndang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalildalil syar'i
8 — 3
;Mengingat, pasal 49 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah untuk kedua kali menjadi Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 yangkemudian diubah dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama serta segala ketentuan perundangundangan yang berlaku,dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI1. Menyatakan Gugatan Penggugatdicabut ;2.
11 — 1
Panitera untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar2biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i
6 — 0
kepada Panitera untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor3 Tahun 2006jo Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 Pemohon dibebani untuk membayarbiaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktumpenetapan ini;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundangan yangberlaku serta dalil dalil syar'i