Ditemukan 27688 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Korupsi
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-09-2014 — Upload : 18-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 20/Pid.Sus/2012/PN.TPI
Tanggal 4 September 2014 — -NURMALIA (Terdakwa) -ZAINUR ARIFIN SYAH SH (JPU)
52 — 10
  • Melakukan pengawasan dan mengevaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK.1. Memantau dan atau memfasilitasi kegiatan Musahwarah Desadiwilayahnya.Hal. 33 dari 289 hal.
    Melayani usulan administrasi, antara lain : menandatangani surat penetapanTim Verifikasi, Pengurus UPK, Usulan kegiatan, Surat Perjanjian PemberianBantuan ( SPPB ), Surat Penetapan Camat ( SPC ), dan Surat PernyataanPenyelesaian Kegiatan ( SP2K ) yang dibuat oleh Ketua TPK danPenangung Jawab Operasional Kegiatan ( PJOK ), dll.
    Membantu Fasilitator kecamatan dalam melaksanakan pelatihankepada TPK dan Masyarakat.5. Memberikan bimbingan dan masukan atau saran tekhnis maupun nontekhnis kepada TPK.6. Membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT kecamatan danmembantu dalam pembuatan gambar desain.7. Membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenaicara cara menjaga kelestarian lingkungan.8. Memberi bimbingan dan masukan tentang cara cara administrasi,pembukuan serta pengarsipan TPK.9.
    Membantu dan membimbing TPK dalam penyiapan serta proses praaudit.10.Mengumpulkan informasi tentang aspek non tekhnis antara lainpartisipasi, memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikankepada FK.11.Membimbing KPMD dalam menginventarisasi kebutuhan masyarakatdalam kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat.12. Memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, pengembangandan pelestariannya, serta pengembalian pinjaman dana bergulir.
    Bahwa pelaku pelaku program PMPNMPd yang ada didesa yang telah saksilakukan pemberdayaan adalah KPMD, TPK, TPU, Kepala Desa. BPD , RT, RWdan para pemanfaat program dalam hal ini masyarakat; Bahwa tugas Melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM MandiriPerdesaan di desa sesuai dengan pengaturan tugas ialah Fasilitator Kecamatan(Sdri.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
SUTAN TAKDIR, SH
Terdakwa:
Drs. EKO PURNOMO ,M.M.Bin ALM.HADI PRANOTO
115 — 55
  • 58/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
    Gotong Royong No. 54 Kras Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018 dan telahHal. 1 Putusan Nomor : 58/Pid.SusTPK/2019/PN Sby.didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.107/HK.07/04/2019, tanggal 23 April 2019;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby, tanggal 16 April 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
    perkara tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 58/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby tanggal 18 April2019 tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan semua Suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk :PDS03/NGJK/Ft.1/12/2018 tanggal 10 Januari 2019 yang dibacakantanggal 21 Januari 2019 di persidangan;Setelan mendengar keterangan saksisaksi
    /2017/PN.SBY tanggal 2 Maret 2018, sedangkan saksiHj.SUPRAPTININGSIH Spd.MPd. juga telah menjalani proses persidangandan telah diputus bersalah dan memperoleh keputusan hukum tetap dariPengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor Putusan272/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY tanggal 2 Maret 2018.Bahwa yang dimaksud dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)berdasarkan Permendikbud nomor 17 Tahun 2017 tentang PenerimaanPeserta Didik Baru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, SekolahMenengah Pertama, Sekolah
    yang merupakan penerimaan siswamelalui jalur tes kompetensi dengan diambil sebesar 10 % (sebanyak 36peserta didik) dari kKeseluruhan penerimaan yang dilaksanakan dengan carawawancara atau praktek sesuai minat dan bakat peserta didik tanpadipersyaratkan sertifikat atau piagam kejuaraan.Bahwa saksi RUDY BASTOMI,SPd.MM sebelumnya telah menjalani prosespersidangan dan telah diputus bersalah dan memperoleh kekuatan hukumtetap dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya Nomor Putusan :273/Pid.Sus/TPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1945 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 29 Maret 2017 — NIMROD ESAU SIHOMBING
97 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1945 K/Pid.Sus/2016(keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telahmendapatkan kekuatan hukum yang tetap) tersebut telah nyatanyatamengakibatkan kerugian keuangan negara, sebagaimana tertuang dalamLaporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Belanja Modal Pengadaan MesinGenset/Generator Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 oleh TimBPKP Perwakilan Jawa Barat, Nomor SR29/PW10/5/2015 tanggal 2Februari 2015 sejumlah Rp320.674.450,00(tiga
    No. 1945 K/Pid.Sus/2016Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Belanja Modal Pengadaan MesinGenset/Generator Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 oleh TimBPKP Perwakilan Jawa Barat, Nomor SR29/PW10/5/2015 tanggal 2Februari 2015 sejumlah Rp320.674.450,00 (tiga ratus dua puluh jutaenam ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) atausetidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa Nimrod Esau Sihombing sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18
    Kes, dan Jajang, SKM, MSi(keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telahmendapatkan kekuatan hukum yang tetap) tersebut telah nyatanyatamengakibatkan kerugian keuangan negara, sebagaimana tertuang dalamLaporan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas KasusDugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Belanja Modal Pengadaan MesinGenset/Generator Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 oleh TimBPKP Perwakilan Jawa Barat, Nomor SR29/PW10/5/2015 tanggal 2Februari 2015 sejumlah Rp320.674.450,00(
    Kes, dan Jajang, SKM, MSi(keempatnya dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah mendapatkankekuatan hukum yang tetap) tersebut telah nyatanyata mengakibatkankerugian keuangan negara, sebagaimana tertuang dalam Laporan AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TindakPidana Korupsi (TPK) Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset/GeneratorKabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 oleh Tim BPKP Perwakilan JawaBarat, Nomor SR29/PW10/5/2015 tanggal 2 Februari 2015 sejumlahRp320.674.450,00(
    No. 1945 K/Pid.Sus/2016Terdakwa pada kolom agama yang tercantum dalam Petikan PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor191/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 18 Mei 2016 agama Terdakwa NimrodEsau Sihombing tertulis islam sedangkan berdasarkan lIdentitas yangtercantum didalam dakwaan maupun fakta persidangan ketika ditanya olehMajelis hakim bahwa Terdakwa Nimrod Esau Sihombing beragamaKristen(fotocopy petikan putusan terlampir).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 24 Juli 2012 — IMRON, SE. bin (alm) MUSANA ; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/TPK/2011/PN.
    Sus/TPK/201 1/PN.Bdg yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenaipidana penjara dan pidana penjara pengganti pembayaran uang penggantiyang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyisebagai berikut :Menyatakan Terdakwa IMRON, SE. bin (alm) MUSANA tidak terbuktimelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;Membebaskan Terdakwa IMRON, SE. bin (alm) MUSANA dari dakwaanPrimair tersebut ;Menyatakan Terdakwa IMRON, SE. bin (alm) MUSANA terbukti secara sahdan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2014 — Upload : 27-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1597 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 11 Nopember 2014 — Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanda Aceh Nomor: 45/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA tanggal 6 Maret 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair Penuntut Umum;2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;2dMenyatakan Terdakwa Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah
    seratus satu juta dua ratus riburupiah) dirampas untuk Negara ;9 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Tarmizi Berutu Bin SanusiBerutu sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBanda Aceh Nomor: 11/PIDTIPIKOR/2014/PTBNA tanggal 16 Juni 2014 yang amarlengkapnya sebagai berikut :26e Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumtersebut ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh No. 45/Pid.Sus/TPK
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor . / TPK / 2013 / PN.TK.
Tanggal 3 Juli 2013 — HASBULLAH, S.Pd Bin MUHAMMAD HASAN
103 — 23
  • . / TPK / 2013 / PN.TK.
    . / TPK / 2013 / PN.TK.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IATanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalamperadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : HASBULLAH, S.Pd Bin MUHAMMAD HASANTempat/ tanggal lahir: Mataram Udik/01 Januari 1972Umur : 38 tahun.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat
    No. : PRINT03/N.8.18/Ft.1/02/2013 sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19Maret 2013 ;3 Hakim Pengadilan Tipikor tanggal 06 Maret 2013 Nomor:16/PID.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal. 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 April 2013 ;4 Ketua Pengadilan Tipikor tersebut tanggal 27 Maret 2013 Nomor : 16/PID.TPK/2013/PN.TK sejak tanggal 05 April 2013 s/d 03 Juni 2013 ;5 Ketua Pengadilan Tipikor tingkat Banding Pada Pengadilan TinggiTanjungkarang (perpanjangan I) tanggal 22 Mei 2013, No.18/Pen.Pid/TPK
    TPK/ 2013/PN.TK tanggal 06 Maret 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim dan Paniterauntuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 16/Pid/TPK/2013/PN.TK tanggal 06 Maret 2013 tentang penetapan hari dan tanggalpersidangan serta perintah pemanggilan saksisaksi ;Surat Dakwaan dan berkas perkara serta suratsurat lain yang diajukan dandiperiksa selama persidangan perkara ini.Setelah mendengar :Pembacaan surat dakwaan penuntut
    UsulanRencana Kegiatan (DURK) Anggaran Dana Kampung (ADK) dariKampung Mataram Udik, selanjutnya DURK ADK tersebut diajukanoleh Kantor Bagian Bina Pemerintahan Kampung/Kelurahan (PMK)Pemkab Lampung Tengah melalui Kantor Kecamatan Bandar Mataram;Saksi menerangkan bahwa benar DURK ADK Kampung Mataram UdikTahun 2011 merupakan hasil Musyawarah Perangkat KampungMataram Udik yang dituangkan dalam Satu Surat Berita Acara HasilMusyawarah Kampung yang kemudian ditandatangani oleh KetuaLPMK, Sekretaris BPK, TPK
    Lampung Tengah, pengucurantersebut dalam dua tahap, Tahap I tanggal 12 September 2011 sebesar60 % atau senilai Rp. 92.274.600, dan tahap II tanggal 12 Desember2011 sebesar 40% atau senilai Rp. 61.516.400, sehingga total DanaADK yang diterima Kampung Mataram Udik sebesar Rp. 153.791.000,Bahwa yang mengelola dana ADK adalah terdakwa sendiri selakuPJOK/TPK ADK;Bahwa anggaran ADK dikucurkan dari kantor Badan PM dan BPKKKab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 05-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2633 K/PID.SUS/2018
Tanggal 5 Desember 2018 — NUR ALAM
1327 — 1266 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018Pemberantasan Korupsi RI dan Penasihat Hukum Terdakwa;Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat, Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst., tanggal28 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenailamanya pidana yang dijatuhkan dan menguatkan putusan selebihnya,sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut;1.Menyatakan Terdakwa Nur Alam teroukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi
    Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00(tujuh ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwapada tanggal 27 Juli 2018, Penuntut Umum pada Komisi PemberantasanKorupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DK!
    Jakarta tersebut;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwapada tanggal 30 Juli 2018, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atasnama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;Membaca Akta Pencabutan Permohonan
    Kasasi yang diajukan olehPenuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 7 Agustus 2018;Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2018 dari PenasihatHukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatpada tanggal 10 Agustus 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta
    Putusan Nomor 2633 K/Pid.Sus/2018Nomor 12/Akta.Pid.Sus/ TPK/2018/PN.JKT.PST., tanggal 7 Agustus 2018.Dengan demikian, permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secaraformal tidak dapat diterima sehingga terhadap permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwapada tanggal 19 Juli 2018 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyatersebut mengajukan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-12-2023 — Putus : 13-05-2024 — Upload : 15-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 151/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 13 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Tri Handayani
Terdakwa:
RAHMAT KURNIA, S.Fil, M.Hum
37 — 21
  • puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama1 (satu)bulan;
  • Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  • Menetapkan barang bukti berupa BB Nomor 1 sampai dengan BB Nomor 47 dipergunakan dalam berkas perkara Nomor 152/Pid.Sus-TPK
    151/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Pengadilan PT MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-12-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PT MATARAM Nomor 23/PID.SUS/2015/PT.MTR
Tanggal 15 Desember 2015 — HASNUL HASAN
69 — 23
  • Tpk/DNIIKS/X/2015,tanggal 26 Oktober 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMataram tanggal 26 Oktober 2015 Nomor 137/SK.PID/2015/PN.Mtr,.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 23/PEN.PID.SUS/2015/PT.MTR,tanggal 14 Desember 2015, tentang Penetapan Hari sidang ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya serta salinan resmi Putusan
    Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut,Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram telahmenjatuhkan putusan tanggal 19 Oktober 2015 Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Mir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :TeMenyatakan Terdakwa Hasnul Hasan, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANGDILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA ;Menjatuhkan pidana
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 11-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 29/G/2019/PTUN.GTO
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat:
MARWAN B. SULEMAN, S.T., M.M.
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
141 — 69
  • Sus TPK/2014/PN.Gto yangmenjatuhkan pidana selamai1 (satu) tahun 6 (enam) bulan danputusan mana telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrach) ;Bahwa tentang dalil Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalahSurat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 779/29/XII/2018 tanggal 31Desember 2018 bertentangan dengan peraturan per UndangUndangan dan bertentangan dengan Asasasas Umum Pemerintahanyang baik, kami Tergugat menolak dengan tegas dan mohondikesampingkan oleh Majelis Hakim, karena dalil Penggugat
    Bahwa Tergugat menolak dan membantah terhadap dailildalilGugatan a quo, bahwa Tergugat melanggar asas kepastian hukum,hal ini bila dicermati terhadap dalil Penggugat bahwa mengeluarkankeputusan atas dasar peraturan yang berlaku surut, ini dibantah danditolak oleh Tergugat karena Surat Keputusan Bupati GorontaloNomor: 779/29/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 berdasarkanPutusan Pengadilan Nomor 23/Pid.Sus Tpk/2014/PN.Gto tanggal3 Februari 2015 (inkracht) Penggugat dinyatakan terbukti secara sahdan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 15-04-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 113/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
RONALD SITANGGANG, S.STP., MSi,
Tergugat:
Bupati Simalungun
65 — 20
  • TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 13 Februari 2017, maka berdasarkanketentuan Pasal 233 ayat (2) UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Putusan PengadilanNegeri Medan telah memiliki kKekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Februari2017;Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa dihubungkan denganketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara jo.
    TPK/2016/PN.Mdn tertanggal 13 Februari 2017 sehingga putusanpidana Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap terhitung 14(empat hari) setelah putusan dibacakan pada tanggal 27 Februari 2017 (videBukti P8), dan atas dasar Putasan Pidana tersebut Tergugat telah menerbitkanobjek sengketa a quo pada anggal 2 Oktober 2018 (vide Bukti P22);Halaman 37 Putusan Perkara Nomor: 113/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitan Objek Sengketapada tanggal 2 Oktober 2018, setelah lebih
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 01-06-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 11/PID.TPK/2016/PT BNA
Tanggal 14 Juli 2016 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SIBRAN, ST Bin M.YUSUF Diwakili Oleh : DARWIS SH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Lena Rosdiana Aji, SH
149 — 44
  • Mutia Arfiani, SE,Ak yang ditanda tangani pada tanggal 12 November 2012 Senilai Rp. 10.000.000.

    M E N G A D I L I

    • Menerima Permohonan banding dari Terdakwa SIBRAN, ST Bin M.YUSUF dan Jaksa Penuntut Umum;
    • Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Banda Aceh tanggal 25 April 2016 Nomor: 56 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bna;

    MENGADILI SENDIRI

    Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehNomor: 56/Pid.SusTPK/2015/PNBna, tanggal 25 April 2016 tersebut, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana tertera dari AktaPermintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan
    kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan AktaPemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 56/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna,tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaanbanding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal28 April 2016, sebagaimana tertera dari Akta Permintaan Banding Nomor : 56/AktaPid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan
    Permintaan BandingNomor : 56/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna, tanggal 13 Mei 2016 ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 16 Mei 2016, yang diterima dikepanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 26 Mei 2016, dan turunan darimemori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnya berdasarkan Akta Penyerahan Memori Banding pada tanggal27 Mei 2016Nomor : 56/Akta Pid.Sus/TPK
    Tipikor/2016/PTBNAdiserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Akta Penyerahan MemoriBanding pada tanggal 26 Mei 2016Nomor : 55/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tambahanpada tanggal 27 Juni 2016, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal itu juga, dan turunan darimemori banding tambahan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada JaksaPenuntut Umum berdasarkan
    Kontra Memori Banding tertanggal 09 Juni 2016 Nomor :56/Akta Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna ;Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melaluiPenasihat Hukumnyatelah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajariberkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkaratanggal 04 Mei 2016 Nomor : W1.U1/1480/HK.01/V/2016;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umumtelah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 19-06-2017 — Upload : 26-09-2017
Putusan PN RENGAT Nomor 242/Pid.B/LH/2017/PN. Rgt
Tanggal 19 Juni 2017 — KHOLIDI Als ADI Bin MUKTAR
310 — 8
  • Dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlakuuntuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan.(3) Pengirim, pengangkut dan penerima bertanggung jawab atas kebenarandokumen angkutan maupun fisik kayu yang dikirim, diangkut atau diterima.Berdasarkan pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, diatur bahwapengangkutan :a. kayu bulat dari TPK
    Hutan, TPK Antara, TPTKB dan industri primer;b. kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primermenggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SGKSHHk).Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) diatur bahwa Nota Angkutan hanya dapatdigunakan untuk :a. pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang;b. pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman kepelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;c. pengangkutan KO dari TPTKO;d. pengangkutan KBK
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-04-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Plk
Tanggal 18 Juni 2019 — Penuntut Umum:
1.WAGIMAN, SH
2.NOVITA ANGGRAINI UNEPUTTY, SH
Terdakwa:
SAMDANI Alias DANI Bin SAMSI
24 — 7
  • Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Peraturan Menteri KehutananNomor Permenlhk Nomor : P.43/MenlhkSetjen/2015, disebutkan bahwa:a) Pasal 10 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan, penguasaan,atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengandokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu(SKSHHkK);b) Pasal 11 ayat (1) bahwa SKSHHK digunakan untuk menyertaipengangkutan: Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB danindustri primer;Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 181/Pid.Sus
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 22-06-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 25-07-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID.TPK/2015/PT PLG
Tanggal 9 Juli 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : IMRAN SYARIF, SH., dkk
Terbanding/Terdakwa : RIDWAN Bin APRIZAL
69 — 17

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;-----------------------------------------------------------------------
    • Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 07 Mei 2015, Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.
    Buay Pemancadengan nama kelompok Pantai Rezeky selanjuntya diajukan kepadaKepala Desa Karet Jaya untuk disetujui dan ditandatangani oleh KepalaDesa, TPU, TPK, KPMD dan BPD. Setelah proposal pengajuandisetujui dan ditandatangani, selanjutnya saksi Sri Rahayumenandatangani atas nama sekretaris, Bendahara, dan AnggotaKelompok lalu pada tanggal 12 Oktober 2010 proposal pengajuandimasukan ke daftar pinjaman pada SPP Perguliran UPK Kec.
    Buay Pemancadengan nama kelompok Pantai Rezeky selanjutnya diajukan kepadaKepala Desa Karet Jaya untuk disetujui dan ditandatangani oleh KepalaDesa, TPU, TPK, KPMD dan BPD. Setelah proposal pengajuandisetujui dan ditandatangani, selanjutnya saksi Sri Rahayumenandatangani atas nama sekretaris, Bendahara, dan AnggotaKelompok lalu pada tanggal 12 Oktober 2010 proposal pengajuandimasukan ke daftar pinjaman pada SPP Perguliran UPK Kec.
Pengadilan PN BOJONEGORO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-03-2012 — Upload : 28-09-2012
Putusan PN BOJONEGORO Nomor 73/PID.B/2012/PN.BJN
Tanggal 20 Maret 2012 — LAMAN WIDODO,SE Bin PARMIN
26 — 11
  • Terdakwakemudian pulang ke rumah terdakwa di Asrama Perhutani TPK Batokan KecamatanKasiman Kabupaten Bojonegoro.
    Terdakwakemudian pulang kc rumah tcrdakwa ke Asrama Perhutani TPK Batokan KecamatanKasiman Kabupaten Bojonegoro.e Selanjutnya uang yang diterima terdakwa dari saksi korban DAUT bin JASMANItersebut diatas tidak digunakan terdakwa untuk mengurus pengangkatan PNS adiksaksi korban DAUT bin JASMANI sebagaimana yang dijanjikan terdakwa kepadasaksi korban DAUT bin JASMANI namun uang tersebut sebagian digunakan terdakwauntuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro CW warna merah denganharga Rp.
Pengadilan PN TANJUNG Pidana Umum
Register : 26-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN TANJUNG Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tjg
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
AGUNG TRI RADITYO, SH
Terdakwa:
H. WAHYUDIN Bin H. ASYARI
369 — 15
  • ) dan Nota Angkutan baik jumlahmaupun jenisnya;Bahwa berdasarkan UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan tidak dibenarkan seseorang ataupelaku usaha melakukan pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahantanpa dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu( SKSHHK ), Nota Angkutan maupun Nota Perusahaan;Bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu ( SKSHHK )menyertai pengangkutan yaitu pada saat orang lain dan pelaku usaha : Mengangkut kayu bulat dari TPK
    Hutan, TPK Antara, TPT KB danindustri primer;Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2018/PN Tjg Mengangkut Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpihdari industri primer.
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 169/Pid.Sus/LH/2020/PN Trk
Tanggal 28 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.Fajar Nurhesdi, S.H.
2.Siti Kartinawati, S.H.
Terdakwa:
Nyoiman Bin Kasdi Almarhum
120 — 9
  • Bahwa alat yang gunakan untuk mengambil titik kordinat kawasan hutanmenggunakan GPS Garmin 78S, pengambilannya kelapangan, mengambilposisi tempat kejadian perkara kemudian mengambil titik ikat berupa palbatas kawasan hutan dengan tanah hak milik kemudian di overlay(dipetakan) dengan peta lampiran Berita Acara Tata Batas (BATB) bahwaposisi TPK.
    Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab ahli sebagai penguji kayuadalah mengadakan pengecekan atau control terhadap kebenaran pengujianyang dilakukan oleh penguji TK II di masingmasing TPK, membuat laporankemajuan pekerjaan pengujian yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali . Bahwa Ahli sering dimintai keterangan sebagai saksi ahli, sedangkanuntuk dimintai keterangan sebagai ahli di wilayah Kab. Trenggalek sebanyak5 (lima) kali .
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 20-11-2017 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 23-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 23 Mei 2018 — Penuntut Umum:
ANDI NOVIATI ANDRIANI, SH
Terdakwa:
ARFINA AHMAD,SE BINTI AHMAD DAWIRA
106 — 27
  • 123/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
    TPK/2017/PN.Mks. yangdimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, dengan sekedarmengubah pidana pokok maupun = dalam pidana uang penggantisebagaimana dalam amar putusan ini agar memberikan pembelajaransecara umum kepada Pengusaha lain dan secara khusus kepadaTerdakwa sebagai Pengusaha untuk tidak melakukan perbuatan serupadikemudian hari ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarayang timbul dari dua tingkat
    TPK/2017/PN.Mks. tersebut sekedar mengenai pidanapokok maupun dalam pidana uang pengganti sehingga amarselengkapnya sebagai berikut :Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor44 PID SUS TPK2018 PT MKS1. Menyatakan terdakwa ARFINA AHMAD, SE BINTI AHMAD DAWIRAtidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair.2. Membebaskan terdakwa ARFINA AHMAD, SE BINTI AHMAD DAWIRAdari dakwaan Primair tersebut .3.
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Khusus
Putus : 24-11-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN Pwt
Tanggal 24 Nopember 2014 — Mamat bin Supandi(Terdakwa)
32 — 6
  • jati. bahwa di RPH Randegan adalah hutan produksi telah kehilangan 12 pohon jati,hilangnya 12 pohon jati tersebut karena ditebang tanpa seijin Perhutani, dihutan17produksi tersebut hanya Perhutani saja yang boleh menebang selain Perhutani,pihak lainnya dilarang menebang di Hutan Produksi tersebut. bahwa Perhutani yang menebang prosedurnya adalah menggunakan FAKB( Faktur Angkutan Kayu Bulat) yang ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit yang adadi TKP, apabila Kayu Perhutani diangkut dari hutan ke TPK
    bermuatan Kayu Jati dibawa keMako PerhutaniMenimbang, bahwa dari keterangan ahli Slamet Riyanto maupun saksiRusmono menyatakan bahwa syaratsyarat yang harus dibawa ketika mengangkutkayu jati dari tanah milik adalah Surat Keterangan asal usul kayu ( SKAU) yangditerbitkan oleh Dinas Kehutanan, sedangkan untuk membawa/mengangkut kayudari tanah Perhutani menggunakan FAKB ( Faktur Angkutan Kayu Bulat) yangditanda tangani oleh Pejabat Penerbit yang ada di TKP, apabila Kayu Perhutanidiangkut dari hutan ke TPK