of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan tanpa peduli terpenuhi tidaknya syaratsyarat pernikahannyamenurut hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan

tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon ialahkarena saat itu Para Pemohon masih di bawah umur, namun tidak terlebihdahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama,karenanya Para Pemohon terbukti dengan sengaja melalaikan kewajibantersebut dengan tidak mengindahkan segala hukum, undangundang,peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden

Putusan Hakim dapat menjadi preseden buruk penegakan hukum dalampemberantasan Narkotika. Bahwa putusan yang telah dijatunkan kepada terdakwa oleh MajelisHakim sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa,sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidakmempunyai daya tangkal, dan ini menjadi preseden buruk penegakanhukum dalam pemberantasan Narkotika.

pelanggaran kerjadan telah pula diberikan tindakan disiplin berupa Surat Peringatan (Warning)Ill sebagai bagian dari tindakan pembinaan kepada Tergugat dan Tergugatsendiri telah menyatakan bersedia menerima sanksi Pemutusan HubunganKerja (PHK) jika kembali melakukan pelanggaran kerja sebagaimana termuatdalam Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2007, sehingga adalah sahdan berdasar hukum bagi Penggugat untuk melakukan PemutusanHubungan Kerja (PHK) terhadap Tergugat;Bahwa untuk tidak menimbulkan preseden

No. 271 K/Pdt.SusPHI/2013pasti akan menimbulkan preseden buruk dalam hubungan kerja,maupun untuk kelangsungan perusahaan, karena akan dijadikanacuan oleh setiap karyawan dalam bersikap dan berdalih apabilamelakukan pelanggaran kerja;Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan berdasarkan penjelasanumum pada alinea 3 UU 2/2004, menyatakan bahwa:Hubungan kerja adalah hubungan antara para pihak yang didasari olehkesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungankerja dan apabila salah

Bahwa hal ini jika dibiarkan dan TermohonKasasi dikembalikan kerja sudah barang tentu akan menjadikan contohyang tidak baik dan preseden buruk bagi para bawahan Termohon Kasasimaupun para karyawan lainnya, karena sudah pasti baik bawahanTermohon Kasasi maupun para karyawan Pemohon Kasasi yang kurangHal. 16 dari 29 hal. Put.

telah disusun dan disepakati bersama oleh para Pekerjayang diwakili oleh SPSI dan Pengusaha;Bahwa dengan adanya kebiasaan sebagaimana diatur dalam PerjanjianKerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 200920119 danBuku Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi VITahun 20092011, sehingga apabila setiap pelanggaran kerja tidakditindak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan disepakatibersama, maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi para pekerja yanglain dan akan menjadi preseden

of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan tanpa peduli terpenuhi tidaknya syaratsyarat pernikahannyamenurut hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan

No. 537/Pdt.P/2019/PA Sbs.Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang,permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/NietOnvantkelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan

Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi parapihak yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun,maka dihawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakanhukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak,pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 36/Pdt.P/2022/PA.TRMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan para

Dalam perkara ini, Para Pemohon terbukti dengan sengajamelalaikan kewajiban tersebut dengan tidak mengindahkan segala hukum,undangundang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak sesuai dengan hukum, karenanya agartidak menimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentanglembaga itsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebihHal. 5 dari 7 hal. Pen.

Bahwa apabila perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh paraterdakwa tersebut di hukum dengan hukuman yang terlampau ringan makaakan menjadikan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.6.

Bahwa sampai saat ini kami selaku Jaksa Penuntut Umum belummenerima petikan maupun salinan lengkap putusan Pengadilan NegeriSurabaya nomor : 1195/Pid.B/2021/PN.Sbytanggal 30 Agustus 2021.Sehingga dengan ringannya pidana yang telah dijatunkan terhadap paraterdakwa, sebagaimana yang telah diputuskan olehMajelis Hakim PengadilanNegeri Surabaya tersebut adalah sangat tidak Arif dan sangat tidak bijaksanasehingga akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.Oleh karena itu berdasarkan

Seharusnya untuk melegalkanperkawinan dan perceraiannya, para Pemohon mengajukan itsbat cerai kePengadilan, namun hal tersebut tidak dilakukannya;Menimbang, bahwa hal yang demikian tersebut mengandung unsurkesengajaan dan pelanggaran terhadap undangundang perkawinan danperaturan terkait dan jika hal ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagimasyarakat dan akan menganggap remeh lembaga pencatatan nikah, sehinggamasyarakat akan dengan sengaja menikah di bawah tangan tanpamemperdulikan syaratsyarat

54 s/d 64),sehingga tidak ada bagian dari putusan Pengadilan NegeriTenggarong tersebut yang menyebabkan peraturan hukum tidakditerapbkan sebagaimana mestinya, serta cara mengadili perkaratersebut juga sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuanundangundang, serta tidak ada pula alasan untuk menyatakanPutusan tersebut salah menerapkan atau melanggar hukum ;Bahwaterlepas dari itu, jika Putusan Mahkamah Agung Ridalamperkara kasasi Pemohon PK (ASNAN EFENDI, BE) tetapdipertahankan, maka akan menjadi preseden

No. 140 PK/Pid.Sus/2009Agung RI yang sedemikian akan menjadi preseden buruk bagipenegakan hukum di negeri ini, serta menimbulkan ketidakadilandan ketidakpastian hukum yang sangat mendasar, khususnyabagi PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (Asnan Efendi , BE).Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta mengacu padaPutusan Mahkamah Agung RI No. 2252 K/Pid/2004, tanggal 7Juni 2005 (vide lampiran 1), yang telah membebaskan TerdakwaNURIMAHYUDDIN, BE, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.58 PK/PID.SUS/2007 tanggal 28

Mei 2008 yang telahmembebaskan Sonny Lesmana, karena alasan danpertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, makaPemohon PK (Asnan Efendi, BE) mohon agar putusanMahkamah Agung RI No. 272 K/Pid/2004, tanggal 27 November2006 dibatalkan, serta menguatkan putusan Pengadilan NegeriTenggarong No. 270/Pid.B/2002/PN.Tgr, tanggal 19 Juni 2008 ;Pembatalan terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 272K/Pid/2004, tanggal 27 November 2006 tersebut, sematamataagar tidak menjadi preseden buruk dalam praktek penerapan

No. 399/Pdt.P/2019/PA.SbsMenimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden buruk di tengah masyarakat tentang lembaga itsbatnikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihati dan/atautidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundang,permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O/NietOnvantkelijk Verklaard);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan

Dengan mengabulkan permohonan Isbat Nikah bagi paraHal. 5 dari 7 Halaman Penetapan No. 34/Pdt.P/2022/PA.TRpihak yang salah satu atau keduanya belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun,maka dihawatirkan akan menjadi preseden buruk kedepannya bagi penegakanhukum di Indonesia, terutama yang terkait dengan perlindungan anak,pencegahan pernikahan dini, dan ketertiban pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas Majelis Hakim sepakat menyatakan permohonan para

No. 384 K/Pdt.Sus/2009C.ataupun merekmerek lainnya yang mengandung kataCHOICE (vide Bukti P5 s/d P9) ;Pertimbangan judex facti sebagaimana kami uraikan di dalam butir7 jelas meniadakan maupun bertentanqan dengan Jurisprudensi/preseden yang telah secara umum diterima oleh DepartemenHukum dan HAM Republik Indnesia cq. Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek sebagaimana telahPemohon Kasasi coba buktikan di dalam persidangan denganbukti P5 s/d P9.

Kasasi berpendapat apabila pertimbangan judexfacti yang menjadi dasar pengambilan keputusan tidak dikoreksiakan membawa dampak ataupun konsekuensi sebagai berikut:a. akan timbul ketidakpastian hukum akan kriteria kapankah suatumerek dapat terdaftar dan kapan suatu merek akan ditolak didalam hal merek tersebut potensi memiliki persamaan, baikpada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek lainyang sudah terdaftar terlebih dahulu;b. dan merekmerek sebagaimana Bukti P5 s/d P9 maupunJurisprudensi/preseden

sepantasnya dan selayaknya didaftarkan karena:a. sudah ada pendaftaran merekmerek yang memakai kata CHOICEsebagai unsur kata keduanya diikuti dengan kombinasi unsurlainnya (vide Bukti P5 s/d P9) yang dapat terdaftar berdampingandengan merek CHOICE daftar No. 317109 ;b. sudah adanya pendaftaran merekmerek dengan kata AQUA (videBukti P10 s/d P13) yang terdaftar berdampingan dengan merekAQUA daftar No. 481257 (vide Bukti P10) ;3) Bahwa buktibukti yang tidak dipertimbangkan oleh judex factitersebut adalah preseden

Selain itu, kapasitasTermohon kasasi (dahulu Penggugat) sebagai Kepala General Affairyang memimpin Departemen General Affair tidak dapat mencerminkanprilaku yang baik sehingga menimbulkan Preseden yang buruk bagipekerjapekerja Pemohon kasasi (dahulu Tergugat) lainnya.

General Affair yang memimpinDepartemen General Affair tidak dapat mencerminkan prilaku yangbaik dan bisa menjadi panutan bagi para pekerja lainnya, sehinggaselain tidak bisa menjaga nama baik perusahaan Pemohon Kasasitetapi juga telah menimbulkan preseden yang buruk bagi pekerjapekerja Pemohon Kasasi lainnya; Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 Pemohon Kasasi memanggilTermohon Kasasi dan langsung melakukan perundingan bipartitantara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, danmenyepakati pemutusan hubungan

terjadi pada tanggal31 Maret 2015;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Theresia Budi Widiastuti yangdiberikan di bawah sumpah menjelaskan, bahwa setelah kedatanganpihak Polsek Serpong ke Perusahaan Pemohon Kasasi munculOmonganomongan negatif dari para pekerja Pemohon Kasasitentang kedekatan atau hubungan spesial antara Termohon Kasasidengan pekerja wanita yang bernama saudari Fenny Taslimah dankedekatan tersebut juga diketahui oleh istri dari Termohon Kasasi.Maka hal tersebut jelas telah memberikan preseden

NarkotikaKelas ILA di Kabupaten Bangli.Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarapura yang menyatakanterdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman dan hanya menjatuhkan pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan sangatlah tidak memenuhi rasa keadilanmasyarakat, hal ini akan memberikan preseden

memutusperkara ini ditingkat banding, oleh karena itu putusan Pengadilan NegeriSemarapura, Nomor : 47/Pid.Sus/2017/PN.Srp, tanggal 30 Agustus 2017harus dikuatkan;Menimbang, bahwa tentang memori banding dari Penuntut Umummengenai Majelis Hakim Tingkat Pertama yang hanya menjatuhkanpidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama3 (tiga) bulan sangatlah tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, hal iniakan memberikan preseden

BktMenimbang, bahwa kalau permohonan Pemohon dan Pemohon II iniditerima dan dikabulkan akan menimbulkan preseden buruk ditengahtengahmasyarakat, karena seorang suami yang tidak senang kepada isterinya dapatseenaknya menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin isterinya dan pengadilan,kemudian setelah menikah suami akan mengajukan Itsbat nikah ke Pengadilanmaka akan terjadilah poligami liar ditengahtengah masyarakat, hal ini akanmerugikan perempuan dan bahkan melanggar hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan

ParaPemohon mengetahui perihal kewajiban pencatatan tersebut, sementaraPara Pemohon sendiri tidak pernah datang dan menanyakan perihal syaratadministrasi pernikahan ke KUA setempat, karenanya Para Pemohonterbukti dengan sengaja melalaikan kewajiban tersebut dengan tidakmengindahkan segala hukum, undangundang, peraturan serta dasar danfalsafah negara yang sah;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden

bahwa berdasarkan hal tersebut maka dalampernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah tidak terpenuhi salahsatu ketentuan hukum (syarat) untuk dilaksanakannya pernikahan yaknikarena usia Pemohon dan Pemohon II yang belum cukup, karenaHal. 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 296/Pat.P/2019/PA.Blicnseharusnya sebelum menikah Pemohon II harus memperoleh dispensasimenikah terlebih dahulu dari dari pengadilan sebagaimana ketentuanhukum yang disebutkan di atas, selain itu jika dikabulkan maka akanmenimbulkan preseden

Bahwa setelah pencairan dana tersebut Penggugat telah melaksanakankewajibannya sebagai Kreditur dengan melakukan Etika baik yaitumengangsur hutang pokok beserta bunganya, selama kurang lebih 19 Xcicilan, Rp26.676.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) x 19 ialah Rp506.844.00 (lima ratus juta enam ribudelapan puluh empat rupiah) tetapi dalam jalanya waktu, Penggugatmengalami preseden buruk dalam Usahanya Jadi, Penggugat mengalamikesulitan dana;5.

Bahwa dalam Perjanjian Kredit (PK) Nomor YGK/004.2010/061/GRIYA,guna Fasilitas Pembelian Rumah Baru tersebut terjadi perubahan yang tidakmemenuhi syarat sah covenant perjanjian kredit & teknik pengikatanjaminan tidak signifikan Karena terkait dalam proses lelang, disaatPenggugat mengalami preseden buruk dalam Usahanya, hingga kiniPenggugat mengalami kesulitan dana sehingga mengalami keterlambatandalam pemenuhan cicilan angka kredit. Tergugat justru menggunakan BalaiHalaman 3 dari 14 hal.Put.