• :=" Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/ kredit Kupedesdari Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);# Pokok pinjaman berikut bunganya sebesar Rp320.004.000,00 (tiga ratusdua puluh juta empat ribu rupiah) diangsur selama 60 (enam puluh) bulansampai dengan lunas/ jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2023;Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanahdan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa:SKUMHT Nomor 590/5047/KS/X1/2016 tanggal 14 November

  Kerugian yang derita:Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang seharusnya Tergugat membayarangsuran setiap bulan sebesar Rp5.333.400,00 (lima juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu empat ratus rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan yang jatuhtempo pada tanggal 30 Januari 2023 dan Faktanya Tergugat tidak membayarsehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yangseharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp187.909.317,00 (seratus delapanpuluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh

  hutang antara Penggugat denganTergugat dengan syaratsyarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb: Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dariPenggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugatmembayar angsuran 1 (Satu) kali lunas sebesar Rp320.004.000,00 (tigaratus dua puluh juta empat ribu rupiah) diangsur selama 60 (enam puluh)bulan sampai dengan lunas /jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2023

• Perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwamengunggah gambar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ProvinsiMaluku Utara periode 2018 2023 Nomor urut 4 MUHAMMAD KASUBA MADJID HUSEIN; Bahwa terdakwa mengunggah gambar Pasangan Calon Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2018 2023 Nomor urut 4MUHAMMAD KASUBA MADJID HUSEIN dengan menggunakan Handphone3(HP) yang kemudian diunggah ke Media Sosial

  Facebook (Group FacebookMaluku Utara); Bahwa pada saat mengunggah gambar Pasangan Calon Gubernurdan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2018 2023 Nomor urut 4MUHAMMAD KASUBA MADJID HUSEIN, terdakwa juga menuliskan katakatapada gambar tersebut MOROTAI PATI BANYAK DIPAITUA INI yang artinyaMOROTAI PASTI BANYAK DI BAPAK INI; Bahwa kemudian ada 4 (empat) orang pengguna Media SosialFacebook memberikan komentar pada gambar yang diunggah oleh terdakwatersebut salah satunya akun atas nama Gledak

• Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor : 2023/Pdt.G/2012/PA.Sit; 2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 271000.- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

  2023/Pdt.G/2012/PA.SIT

  PENETAPANNomor 2023/Pdt.G/2012/PA SitbismillahirrahmanirrahimDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :wn PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruhtani, tempat tinggal di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, sebagai Pemohon ;MELAWANwn TERMOHON umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan iburumah tangga

• Objek Gugatan DIKELUARKAN OLEH BADAN DAN/ATAUPEJABAT PEMERINTAHAN, bahwa benar Obyek Gugatan dikeluarkandan ditandatangani oleh Pejabat Pemerintahan dalam hal ini olehGubernur Banten;Du Objek Gugatan DIKELUARKAN DALAMPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, bahwa objek gugatandikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yakni dalam rangkaPenetapan Para Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten Periode2019 2023.Bahwa dengan demikian Objek Gugatan telah memenuhi unsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka

  Bahwa Copy Obyek Gugatan dan Copy dokumen dokumen lainnya dalam rangka tahapan seleksi komisioner KomisiInformasi Provinsi Banten Periode 2019 2023 diperoleh/diketahui olehPenggugat secara 3 tahap yakni :Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor: 18/G/2020/PTUN.SRG1. Sekitar tanggal 7 atau 8 Januari 2020 yang diserahkan olehPPID Provinsi Banten kepada Perkumpulan Maha Bidik Indonesiamelalui mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik;2.

  Pada tanggal 28 Januari 2020 dari PPID DPRD ProvinsiBanten, yang dikirimkan melalui Jasa Kurir kepada Penggugat,dokumen berupa kegiatan di DPRD Provinsi Banten terkaitpemberitaan di media massa dan kegiatan dalam rangka seleksiKomisioner KI Banten Periode 2019 2023 sebelum dilakukan Fit andProper Test di DPRD Provinsi Banten dokumen tersebut dimintamelalui mekanisme UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik.2.

  Bahwa Penggugat merupakan Warga Masyarakat sebagaiPribadi, dan sebagai salah satu peserta seleksi calon komisioner KomisiInformasi Provinsi Banten Periode 2019 2023 yang masuk 45 (EmpatPuluh Lima) besar akan tetapi tidak masuk dalam 15 (lima belas) besaryang diajukan oleh TERGUGAT ke DPRD Provinsi Banten dan salah satuPenggiat Informasi di Provinsi Banten, baik sebagai Warga Negaramaupun melalui organisasi yakni Perkumpulan Maha Bidik Indonesia;5.

  Menunda Pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten nomor :491.05/Kep.348Huk/2019 Tanggal 30 Desember 2019 TENTANGPENETAPAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN PERIODE2019 2023.B. Dalam Pokok Perkara/Gugatan :1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sahnya Keputusan GubernurBanten nomor : 491.05/Kep.348Huk/2019 Tanggal 30 Desember 2019TENTANG PENETAPAN KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTENPERIODE 2019 2023;3.

• 2023/Pdt.G/2014/PA.Sbr.

  PUTUSANNomor:2023/Pdt.G/2014/PA.Sbr.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai"Pemohon",MELAWANTERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD.,

  pekerjaan iburumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai"Termohon";Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca semua suratsurat dalam perkara ini ;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi dalam sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 April2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumberdengan nomor perkara : 2023/Pdt.G/2014/PA.Sbr., telah mengajukanpermohonan sebagai berikut :1 Bahwa Pemohon telah

• ;CONDONG GARUT atau setidaktidaknya milikorang lain selain mereka Terdakwea .Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada sekitar kurun waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2007, PT.CONDONG GARUT berdasarkan Hak Guna Usaha ( HGU ) Yang di terbitkanoleh BPN Pusat Pada tanggal 03 Nopember 1998 yang berlaku sampaidengan tahun 2023, telah menanam pohon karet dan pohon jarak di lokasiBlok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom, Kp. Desa Tagalgede Kec. PakenjengKab.

  ;CONDONG GARUT atau setidaktidaknyamilitk orang lain selain mereka Terdakwa.Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada sekitar kurun waktu antara tahun 2006 s/d tahun 2007, PT.CONDONG GARUT berdasarkan Hak Guna Usaha ( HGU ) yang di terbitkanHal 6 dari 23 halaman putusan PT.Bdg No. 139/Pid/2013/PT.Bdgoleh BPN Pusat Pada tanggal 03 Nopember 1998 yang berlaku sampaidengan tahun 2023, telah menanam pohon karet dan pohon jarak di lokasiBlok Pasir Bawang Afdeling Cisonggom

  CONDONG GARUT, yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Garut yangberlaku selama 25 tahun, dengan batas ahir HGU sampai dengantanggal 31 Desember 2023. (Bukti B6).Sertifikat Hak Guna Usaha No : 06 tanggal 14 Oktober 1975dengan nama pemegang hak PT.

  CONDONG GARUT, yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Garut yangberlaku selama 25 tahun, dengan batas ahir HGU sampaidengan tanggal 31 Desember 2023. ( Bukti B6).Sertifikat Hak Guna Usaha No : 06 tanggal 14 Oktober 1975dengan nama pemegang hak PT. CONDONG GARUT, yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Garut yangberlaku selama 25 tahun, dengan batas ahir HGU sampaidengan tanggal 31 Desember 1998 (Bukti B7).Surat Ukur No: 78/1975 atas HGU No: 06 tanggal 14 Oktober1975.

• 2023/Pid.C/2021/PN Blt

  PENGADILAN NEGERI BLITAR Model: 51/ Pid / PNCatatan putusan yang dibuat oleh HakimPengadilan Negeri dalam daftar catatanPerkara(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)Nomor: 2023/Pid.C/2021/PN BItCatatan dari persidangan terobuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitaryang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat,dalam perkara:Nama lengkap : BUDI SANTOSO;Tempat lahir : BLITAR;Umur atau tanggal lahir : 09011985;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : DS.

• ditetapbkan sebagai pemegang hak asuhdari anakanak tersebut;e Bahwa oleh karena anakanak masih di bawah umur tentunya membutuhkanbiaya hidup dan biaya pendidikan, oleh karenanya Penggugat menuntut agarTergugat memberikan tunjangan hidup bagi anak tersebut sebesarRp5.000.000, (lima juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan dalamperkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anakanak tersebutmencapai usia dewasa dan mandiri yang ditransfer ke Bank BRI melaluirekening dengan nomor rekening No. 2023

  Menghukum pula Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan biayapendidikan bagi ketiga anak tersebut sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)setiap bulan,terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukumtetap sampai dengan Anakanak tersebut mencapai usia Dewasa danmandiri. yang ditransfer ke Bank BRI melalui rekening dengan nomorrekening 2023 01 0083 265 05;5.

• Perjanjian kredit No. 060/SRG/PKKI/2017 Tanggal 28 Februari 2017Bahwa Penggugat dengan Penggugat II adalah suamiistriBahwa salah satu perjanjian kredit antara Para Penggugat denganTergugat dengan jangka waktu 78 Bulan yang dimulai sejak tanggal 28Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023.Bahwa Para Penggugat sebagai Nasabah/Debitur dari Tergugat telahmempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya yaitumembayar hutangnya.Bahwa usaha Para Penggugat mengalami kemacetan sehinggapembayaran

  obyek jaminan dalam rangka penyelesaiankewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I.Bahwa dalam beberapa bulan terakhir Tergugat menghubungi ParaPenggugat dan menyatakan apabila dalam waktu dekat Para Penggugattidak segera melunasi/menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat maka Tergugat akan melakukan penjualan secara lelang.Bahwa menurut hukum dan sesuai dengan perjanjian kredi tertanggal 28Februari 2017 benda yang menjadi obyek sengketa, baru dapat dijualsecara lelang setelah tanggal 27 Agustus 2023

  .Bahwa gugatan ini diajukan dengan maksud dan tujuan agar Tergugat tidak melaksanakan tindakan penjualan secara lelang sebelum tanggal27 Agustus 2023.Bahwa Para Penggugat baru bisa dikatakan wanprestasi apabila padatanggal 27 Agustus 2023 tidak dapat/belum dapat memenuhi kewajibanpembayarannya kepada Tergugat .

  Bahwa apabila sebelum tanggal 27Agustus 2023 Para Penggugat Tidak dapat/Belum dikatakan wanprestasi.Halaman 4 Putusan Nomor 481/Pdt/2018/PT SMG12. Bahwa Tergugat II dan Tergugat Ill dilibatkan dalam perkara agar selama13.proses perkara berjalan tidak merubah atau balik nama terhadap sertifikatberikut :a.Sertifikat hak milik No. 1643 atas nama Drs. SUGIHARTO dengan luas695 m?

  SUGIHARTO dengan luas426 m* yang terletak di Desa Popongan, Kecamatan Karanganyar,Kabupaten Karanganyar.Halaman 6 Putusan Nomor 481/Pdt/2018/PT SMGMenyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat belum dapatdinyatakan wanprestasi.Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan tindakan penjualan secaralelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa sebelum tanggal 27Agustus 2023.Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak melakukan baliknama terhadap :a.

• Periode Januari 2023 Desember 2023, Penggugat menyetorsebesar Rp. 9.000.000,/obulan.Serta pada bulan Desember 2018Penggugat tambah setoran sebesar Rp. 50.000.000.

  Periode Januari 2023 Desember 2023, Penggugat menyetorsebesar Rp 9.000.000,/oulan.Serta pada bulan Desember 2018penggugat tambah setoran sebesar Rp 50.000.000.;. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan mentaati Putusan dalamperkara ini;. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaarbij voorrad) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi;.

  Alasan tempat usahamengalami kebakaran yang dikemukakan oleh Penggugat sehingga inginterbebas dari bunga pinjaman serta mencicil pokok saja sampai denganTahun 2023 tidak dapat diterima Tergugat oleh karena usaha dan tempatusaha yang dibiayai masih ada dan masih berjalan serta menghasilkanhingga saat ini;Bahwa musibah kebakaran yang dialami Penggugat secara resmi tertulisbaru diinformasikan melalui Copyan Surat Keterangan dari Kantor LurahLewoleba Timur Nomor : KSR 466.1/96/I/2013 Tanggal 18 Februari

• Januari 2017 atau setidaktidaknya pada tahun 2017, bertempat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utaraatau setidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Unaaha dengan sengaja memakai surat palsu atauyang dipalsukan seolaholah sejati yang dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa Morombo Pantai untuk periode Tahun 2017 sampai dengan 2023

  Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 33huruf (d) salah satu syarat untuk menjadi Kepala Desa adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;Selanjutnya pada saat penjaringan calon Kepala Desa Morombo Pantaltersebut, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar pukul 14.00 Witabertempat di Desa Morombo Pantai Kecamatan Langgikima KabupatenKonawe Utara Terdakwa mendaftarkan diri dan menyerahkan persyaratanpencalonan Kepala Desa Morombo Pantai periode Tahun 2017 sampaidengan 2023

  Wattimena kepadaPanitia 9 (Sembilan);Bahwa selain terdakwa, yang mengikuti penjaringan calon Kepala DesaMorombo Pantai periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023 antaralain adalah Imran Kamal dan Rusdin;Setelah dilakukan verifikasi berkas, berdasarkan pada Berita Acara HasilPenjaringan Calon Kepala Desa Nomor : 03/DMP/BPD/2017 Tangga; 31Januari 2017 yang ditandatangani oleh saksi Edi Suyitno Selaku Ketua Tim9 (Sembilan) dan saudara Sukirman selaku Ketua BPD Desa MoromboPantai, caloncalon yang telah

  melengkapi berkas administrasi pencalonanKepala Desa Marombo Pantai dan memenuhi persyaratan sebagai calonKepala Desa Morombo Pantai antara lain adalah Terdakwa, Imran Kamaldan Rusdin;Bahwa setelah dilakukan pemilihan Kepala Desa Morombo Pantai, makaterdakwa terpilin menjadi Kepala Desa Morombo Pantai untuk masa jabatan 2017 sampai dengan 2023, sehingga kemudian Terdakwa dilantikmenjadi Kepala Desa Morombi Pantai untuk masa jabatan 2017 sampaidengan 2023;Bahwa ternyata berkas 1 (satu) buah fotokopi

  Jacob Wattimena sebagaimana dalam Surat Tanda TamatBelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Pulau Haruku atas namaTerdakwa; Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menggunakan SuratTanda Tamat Belajar Sekolan Menengah Atas (SMA) Negeri 1 PulauHaruku Nomor 17 OA 0a 0020701 Tanggal 21 Mei 1992 atas nama JAMULsebagai salah syarat pencalonan Kepala Desa Morombo Pantai untukmasa jabatan 2017 sampai dengan 2023, maka seolaholah terdakwa pernah bersekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1

• Bahwa Tergugat memberikan keterangan kepada mediator dalamsurat Nomor 560/2023/D2/PHI/2014 tanggal 17 November 2014 padahalaman 3 (tiga) dan 4 (empat) antara lain berbunyi sebagai berikut:e Bahwa menurut Tergugat sejak tanggal 23 Februari 2011perusahaan tidak beroperasi lagi karena kesulitan biaya untukoperasional perusahaan sehingga upah Penggugat dibayar tidaktepat waktu;Hal. 3 dari 39 Hal. Put.

  Nomor 494 K/Pdt.SusPHI/201511.12.13.Bahwa sesuai norma/ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun2004, penyelesaian perselisihan hubungan industrial antaraPenggugat dengan Tergugat melalui perundingan bipartit secaramusyawarah mufakat gagal dan penyelesaian melalui mediasi tidakmencapai kesepakatan, sehingga Mediator mengeluarkan AnjuranTertulis Nomor 560/2023/D2/PHI/2014 tanggal 17 November 2014;Bahwa sesuai surat tertanggal 24 November 2014 Penggugatmenolak anjuran tertulis Mediator tersebut dikarenakan

  pegawai pengawas (Eldo Restu, S.P.,)Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa akan membayarseluruh hakhak normatif Penggugat jika pabrik PT Angsana AgroAndalan sudah laku terjual;16.Bahwa sesuai norma/ketentuan UndangUndang Nomor 2 Tahun2004, penyelesaian' perselisihan hubungan industrial antaraPenggugat dengan Tergugat melalui perundingan bipartit secaramusyawarah mufakat gagal dan penyelesaian melalui mediasi tidakmencapai kesepakatan, sehingga Mediator mengeluarkan AnjuranTertulis Nomor 560/2023

  Surat bukti P60 berupa Surat Anjuran Nomor560/2023/D2/PHI/2014 tanggal 17 November 2014 yangditandatangani oleh Edwin, S.H., dan Syafruddin, S.H., yangmerupakan Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans ProvinsiSumatera Barat, pada halaman 5 (lima) alinea kedua menyatakanBahwa oleh karena pengusaha (Termohon Kasasi) tidakmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerjanya(Pemohon Kasasi), maka hubungan kerja antara pekerja Sdr, Ir.Deddy Khudri Nasution (Pemohon Kasasi) dengan pengusaha(Termohon

  Fakta peristiwa terjadinya kesalahan penerapan hukum yangberlaku oleh Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans ProvinsiSumatera Barat yang mengakibatkan kerugian terhadap hakhakPemohon Kasasi;e Surat bukti P60 berupa Surat Anjuran Nomor560/2023/D2/PHI/2014 tanggal 17 November 2014yangditandatangani dan diakui kebenarannya oleh saksi Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) a.n.

• MAKARTI atau Tergugat I yang berkedudukan di Surabaya, dengan masa berakhirnya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut pada tanggal 31 Desember 2023, dengan Surat Ukur No.00091/1999 tertanggal 2 Maret 1999, berdasarkan Petunjuk D.I 301 No.295/II/1999, atas dasar Pendaftaran adalah Surat Keputusan Kakanwil BPN Nomor : 01/HGU/35/1998 tanggal 04-09-1998, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara: Sungai, Rumah beserta Tegalan Milik P.

MAKARTI yang terletak di desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dengan masa berakhirnya Hak Guna Usaha pada tanggal 31 Desember 2023, dengan Surat Ukur No.00091/1999 tertanggal 2 Maret 1999, berdasarkan Petunjuk D.I 301 No.295/II/1999 tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya harus dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa yang menjadi hak dari Para Penggugat dari peninggalan Almarhumah Atimah Als Patemah tersebut

MAKARTI, dengan masa berakhirnya HakGuna Usaha pada tanggal 31 Desember 2023, dengan Surat UkurNo.00091/1999 tertanggal 2 Maret 1999, berdasarkan Petunjuk D.I301No.295/II/1999, dengan batasbatas :Sebelah Utara : Sungai, Rumah beserta Tegalan Milik P. Miseran, RumahDan Pekarangan milik Misini, Rumah dan halaman milikP.

MAKARTI atau Tergugat yang berkedudukan di Surabaya, denganmasa berakhirnya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut pada tanggal 31Desember 2023, dengan Surat Ukur No.00091/1999 tertanggal 2 Maret1999, berdasarkan Petunjuk D.I 301 No.295/II/1999, atas dasarPendaftaran adalah Surat Keputusan Kakanwil BPN Nomor01/HGU/35/1998 tanggal 04091998, dengan batasbatas, sebagai berikut :Sebelah Utara : Sungai, Rumah beserta Tegalan Milik P.

MAKARTI atau Tergugat yang berkedudukan di Surabaya, denganmasa berakhirnya Sertifikat Hak Guna Usaha tersebut pada tanggal 31Desember 2023, dengan Surat Ukur No.00091/1999 tertanggal 2 Maret1999, berdasarkan Petunjuk D.!

MAKARTI yang terletakdi desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, denganmasa berakhirnya Hak Guna Usaha pada tanggal 31 Desember 2023,dengan Surat Ukur No.00091/1999 tertanggal 2 Maret 1999, berdasarkanPetunjuk D.I No.295/X1I/1999 dan melakukan pembetulan atau perubahanmenjadi sedia kala atas nama Atimah Als Patemah.Halaman 43 dari 89 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PN Byw13.

Sehingga terbitlah Sertipikat HGUyang kedua dan akan berakhir tahun 2023. Sebagaimana didalilkan olehPara Penggugat.15. Bahwa PT Makarti belum pernah menambah tanah yang dikelolanya selaintanahtanah dari hasil pembelian lelang tersebut di atas.

• Bukti Surat:Perjanjian KreditKeterangan singkatPerjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat dilegalisasi NotarisMochamad Rizqi Zia UlHaq, SH, MKn. yang berkantor di Kota Semarang.Pinjaman Kredit Plafond: Rp 70.000.000, Jangka waktu: 36 bulan tertanggal11/05/2020 dan berakhir 11/06/2023.

  Pinjaman Kredit Plafond: Rp 70.000.000, Jangka waktu: 36 bulan tertanggal11/05/2020 dan berakhir 11/06/2023. Jumlah angsuran pokok dan bunga setiapbulannya yang harus dibayar Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.994.445 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empatpuluh lima rupiah).Halaman 5, Putusan Nomor 43/Pdt.GS/2021/PN Smg Agunan: SHGB 539/BLOK II18/66/Ina Aripuspita.

• tanggal30 April 2018; Bahwa dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor 329701012995100, Para Tergugat/Yang Berhutang telah mengakui menerimaPinjaman dari Penggugat/Bank sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enamjuta rupiah), dimana pinjaman ini adalah sisa dari hutang pokok dari hutangsebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dalam addendumBukti P.2; Bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut jangka waktu pembayaranhutang tersebut adalah jangka waktu 60 (enam puluh) bulan (terakhir tanggal30 April 2023

  Februari 2019, P.13 tertanggal 7 Maret 2019 danP.14 tertanggal 28 Maret 2019; Bahwa ternyata berdasarkan bukti P.11 tentangFormulir Kunjungan kepada Penunggak, bahwa Tergugat dan II berjanjimemenuhi kewajibannya namun dengan alasan jika uang masih ada padaPelanggan;Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhi kewajibannya oleh Tergugat dan Il kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam SuratPengakuan Hutang Nomor 329701012995100 yang jatuh tempo selambatlambatnya pada tanggal 23 Juni 2023

• DALAM PENUNDAAN: - Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat berupa Surat keputusan Nomor : 545/BP2T/2023/IUP-OP/2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 545/BP2T/917/IUP-OP/2016 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT.

  Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa;Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 545/BP2T/2023/IUPOP./2016, TentangPerubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 545/BP2T/917/IUPOP./2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha PertambanganEksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT.Halaman 6 dari 205 HalamanPutusan Perkara Nomor: 4/G/2017/PTUNBNAIndonesia Pacific Energy, tanggal 27 Oktober 2016 (Selanjutnya disebutobyek sengketa). 2222 22 one nnn nnn nnn nnn nnn nnn

  ne nnn neePengajuan Gugatan Sesuai Dengan Tenggang Waktu ;Bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Aceh Nomor:545/BP2T/2023/IUPOP./2016 tentang Perubahan atas Keputusan GubernurAceh Nomor: 545/BP2T/91 7/IUPOP./2016 tentang Persetujuan PeningkatanZin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi kepada PT.

• Bukti P4 : Fotocopy Paspor Republik Indonesia dengan Nomor C.2136661, atas nama RASITI SIMUNTA NATAWATIMANdengan masa berlaku sampai dengan 19 November 2023 ;5. Bukti P5 : Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No.02 OC oh 0757897atas nama TITIN RASITI yang dikeluarkan oleh SMA PGRIKuningan Jawa Barat ;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2018/PN Ckr6.

  saksi IrwanKosasih dan Saksi Ayu Noviani Ada perbedaan nama antara di Pasporpemohon dengan data data kependudukan lainnya, seperti di KTP, KK, danjazah Pemohon;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P3 berupa PasporRepublik Indonesia dengan Nomor A. 5654716, atas nama RASITI SIMUNTANATAWATIMAN dengan masa berlaku sampai dengan 13 Juni 2018 serta buktiP4 berupa Paspor Republik Indonesia dengan Nomor C. 2136661, atas namaRASITI SIMUNTA NATAWATIMAN dengan masa berlaku sampai dengan 19November 2023

• Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit mobil traktor ISEKI Warna Biru;

Dikembalikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;

• 1 (satu) Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam DD 6433 AS;
• 1 (satu) Lembar STNK No. 07817804 B (Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam DD 6433 AS);
• 1 (satu) buah Sim C atas nama Densi Bali Nomor: 640419270052 masa berlaku sampai dengan Tanggal 15 April 2023

  Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit mobil traktor ISEKI Warna Biru;Dikembalikan kepada Dikembalikan kepada Dinas Pertanian dan KetahananPangan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam DD 6433 AS; 1 (Satu) Lembar STNK No. 07817804 B (Sepeda Motor Honda Supra XWarna Hitam DD 6433 AS); 1 (Satu) buah Sim C atas nama DENSI BALI Nomor: 640419270052masa berlaku sampai dengan Tanggal 15 April 2023.Dikembalikan kepada Keluarga Korban;4.

  AlliGandong yang mengoperasikan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 1 (Satu) Unit Mobil Traktor ISEKI Warna Biru; 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam DD 6433 AS; 1 (satu) Lembar STNK Nomor: 07817804 B (Sepeda Motor HondaSupra X Warna Hitam DD 6433 AS); 1 (Satu) Buah SIM C Atas Nama Densi Bali, Nomor: 640419270052,Masa Berlaku Sampai Dengan 15 April 2023;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai

  ISEKI Warna Biru;Oleh karena barang bukti tersebut milik dari Dinas Pertanian danKetahanan Pangan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, makadikembalikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada PemerintahKabupaten Kepulauan Selayar; 1(satu) Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam DD 6433 AS; 1 (satu) Lembar STNK No. 07817804 B (Sepeda Motor Honda Supra XWarna Hitam DD 6433 AS); 1 (satu) buah Sim C atas nama Densi Bali Nomor: 640419270052 masaberlaku sampai dengan Tanggal 15 April 2023

  Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit mobil traktor ISEKI Warna Biru;Dikembalikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan padaPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar; 1 (Satu) Sepeda Motor Honda Supra X Warna Hitam DD 6433 AS; 1 (Satu) Lembar STNK No. 07817804 B (Sepeda Motor HondaSupra X Warna Hitam DD 6433 AS); 1 (Satu) buah Sim C atas nama Densi Bali Nomor: 640419270052masa berlaku sampai dengan Tanggal 15 April 2023.Halaman 17 dari 18 halaman Nomor 73/Pid.Sus/2021/PN SirDikembalikan

• Bahwa seharusnya Tergugat dan Tergugat II membayar angsuran setiapbulan selama 72 bulan sejak tanggal realisasi kredit Sampai dengan tanggal 27September 2023. Namun ternyata Tergugat dan Tergugat II tidak membayarangsuran secara rutin Sesuai dengan yang diperjanjikan.

  Kami minta keadilan hukum, kami mohon kepada pengadilan untukmengabulkan permintaan kami yang lagi bangkrut yaitu : pokoknya ajasampai batas akhir perjanjian kredit yaitu tanggal 27 September 2023, danmenghapus seluruh bunga;Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2019/PN ClpMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahan ParaTergugat dipersidangan telah mengajukan bukti Surat berupa :1.

  Dengan perincian kredit diterima pada tanggal 27September 2017 sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 1.683.000,00 (Satu juta enam ratusdelapan puluh tiga ribu rupiah) selama 72 (tujun puluh dua) bulan dan angsuranterakhir harus dibayarkan selambatlambatnya pada 27 September 2023.Perjanjian Perubahan/ Addendum terhadap Perjanjian Kredit Nomor0101/I/BAC/16/ tersebut ditandatangani oleh Tergugat dan Tergugat II danpihak Bank/kreditur;Menimbang,

  membayarangsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan dan kewajiban Tergugat danTergugat Il sampai dengan tanggal 14 Maret 2019 adalah sebesar Rp62.542.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran angsuran atas pinjamanTergugat kepada Penggugat seharusnya dibayarkan sebanyak 72 (tujuh puluhHalaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2019/PN Clpdua) kali angsuran dan angsuran terakhir selambatlambatnya dibayarkantanggal 27 September 2023

• Kec.PurialaKab.Konawe atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, dengan sengajamelakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan KPUKabupaten, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagaiberikut: ; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Konawe Nomor : 006/PL.03.2Kpts/7402/KPUKab/II/2018tanggal 13 Pebruari 2018 menetapkan Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Konawe Periode Tahun 2018 2023

  Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumDaerah Kabupaten Konawe Nomor : 007/PL.03.4Kpt/7402/KPUKab/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 menetapkan tentang jadwalkampanye bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KonaweTahun 2018 2023 dan terdakwa selaku Calon Bupati mengetahuitentang jadwal kampanye dengan zona yang telah ditetapkan tersebutdan terdakwa atau diwakilkan oleh tim pemenangan terdakwamenandatangani Berita Acara Rapat Koordinasi No. 99/PL.03.4BA/7402/KPUKab/II/2018 tanggal

  13 Pebruari 2018 tentangPenetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dan kampanye dalampemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Tahun 2018 2023.HALAMAN 2 DARI 21HALAMAN PUTUSAN NOMOR 77/PID.SUS/2018/PT KDIBahwa pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 sekira pukul 15.00Wita saksi ABDUL NAHI menghubungi terdakwa untuk mengundangmenghadiri pertemuan di rumah saksi ABDUL NAHI bertempat diDesa Wonua Morome Kecamatan Puriala Kabupaten Konawe yangjuga saksi ABDUL NAHI merupakan tim pemenangan terdakwaselaku

  Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe periodetahun 2018 2023.