lampu senter,* 1,5 kg getah pulut, 2 (dua) tas warna merah,* 3 (tiga) lembar plastic warna biru, 42 (empat puluh dua) buah bumbung bambu, 7 (tujuh) buah kantong plastic warna putih,3 (tiga) buah sangkar kecil,4 (empat) ekor burung Cucak lio, 2 (dua) ekor burung Tilang Emas, 4 (empat) ekor burung Cucak Jenggot, 2 (dua) ekor burung Cucak Ranii,Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya diamankan kePolsek Tegaldlimo untuk proses hukum lebih lanjut ;Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

buah lampu senter,* 1,5 kg getah pulut,* 2 (dua) tas warna merah, 3 (tiga) lembar plastic warna biru, 42 (empat puluh dua) buah bumbung bambu, 7 (tujuh) buah kantong plastic warna putih,tiga) buah sangkar kecil,empat) ekor burung Cucak lio,3 (((dua) ekor burung Tilang Emas,(empat) ekor burung Cucak Jenggot,(du4242dua) ekor burung Cucak Ranti,Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya diamankan kePolsek Tegaldlimo untuk proses hukum lebih lanjut ;Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

lampu senter, 1,5 kg getah pulut, 2 (dua) tas warna merah, 3 (tiga) lembar plastic warna biru, 42 (empat puluh dua) buah bumbung bambu, 7 (tujuh) buah kantong plastic warna putih,3 (tiga) buah sangkar kecil,4 (empat) ekor burung Cucak lio, 2 (dua) ekor burung Tilang Emas, 4 (empat) ekor burung Cucak Jenggot, 2 (dua) ekor burung Cucak Ranii, Bahwa selanjutnya para terdakwa berikut barang buktinya diamankan kePolsek Tegaldlimo untuk proses hukum lebih lanjut ; Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangandiperoleh fakta hukum bahwa benar para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22Agustus 2016 s/d hari Jumat tanggal 26 Agustus 2016 telah melakukan kegiatanmenangkap burung liar di Blok Safari kawasan Resort Sembulungan masuk zonarimba Taman Nasional Alas Purwo yang terletak di Dusun Kutorejo Desa KalipahitKecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi menggunakan getah karet sebagaipulut dengan umpan seekor burung pemikat (plenguk) ; Bahwa Taman Nasionaladalah kawasan pelestarian

RIDWAN NUR, M.Si selaku PPK dengan ASTUTI selaku Pelaksana untuk pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka dengan Nilai Kontrak 124.700.000,-.

2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan Study Banding Pelestarian Kota Pusaka, masing-masing sebagai berikut :

• Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 050 / 36 / 800-FP / REK / VII / 2017, tanggal 24 Juli 2018 yang ditanda tangani Drs.

ANSAR selaku KepalaBidang Fispra dan Ekonomi mendatanginya dirumahnya sekitra jam14.00 wita dan menyampaikan Bahwa benar dana kegiatan kegiatanStudy Banding Pelestarian Kota Pusaka tersebut sudah cair dan masukke rekening Azman Travel dimana saat itu Suaminya juga ada dirumahkemudian sdr.

apakah anggarannya telah cair dan melalui pencairan SP2D apakarena pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan.Terdakwa menerangkan Bahwa benar selaku PPTK di Bidang Fispra tidakmengetahui jika anggaran pekerjaan kegiatan study banding pelestarian kotapusaka telah cair ke rekening Pihak Ketiga yang selaku penyedia jasa layanankarena tidak pernah dilibatkan dan tidak menandatangani dokumen apapunyang terkait dengan pekerjaan studi banding pelestarian kota pusaka tersebut.Terdakwa menerangkan Bahwa benar

nanti mengetahui jika anggaran ataspekerjaan studi banding pelestarian kota pusaka tersebut telah cair ke PihakHal. 159 Putusan Nomor. 100/Pid.Sus.TP K/2019/PN.Mksketiga setelah disampaikan oleh para Kasubid di Bidang Fispra yaitu Sdr.

Bahwa benar Penyimpangan terhadap pengelolaan anggaran padaBidang Fisik Prasarana dan Ekonomi terhadap kegiatan StudiBanding Pelestarian Kota Pusaka disebabkan terdakwa ANSAR.

AlamHayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2011tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal55 ayat (1) KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat)bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengn perintahagar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesr Rp. 500.000, (lima ratus riburupiah) subsidair 1 (Satu) bulan kurungan.Menetapkan barang butki berupa:4 (empat) ekor lobster (disisinkan

Menyatakan perkara a quo bukan merupakan tindak pidana;Menyatakan perbuatan tindak pidana Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat(2)UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No.28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidakterbukti secara sah dan meyakinkan;3.

Selain menangkap dengan jaring, DAMO juga menangkap totok(kerangbakau ) dengan menggunakan tangan kosong.Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalamPasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2)UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No. 28 Tahun2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Alam joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa mengandung unsurunsur sebagaimana yang dimaksuddalam Dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat(2) UndangUndang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana

Dengantidak jelasnya tanda batas zona di Taman Nasional Ujung Kulon, menurut MajelisHalaman 35 dari 43 Putusan Nomor 245/Pid B/2014/PN PdlHakim dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar taman nasional ujungkulon oleh karena berdasarkan Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam knususnya dalamBab VII tentang pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar dalammeningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta Peraturan Menteri

Herman Johannesmerupakan kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan potensialamnya untuk koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami ataubuatan, jenis yang asli atau bukan asli untuk kepentingan penelitian,ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata danrekreasi ; 22+ n= 22 nnn nee nn nnn nn nn nee ne ee nee ne Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri untuk melakukankegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan ;one Akibat perbuatan terdakwa, Taman Hutan Raya (Tahura) Prof.

Ir.Herman Johannes tidak berfungsi sesuai peruntukannya danberdampak juga terhadap ekologi dan ekosistem serta perbuatanterdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pelestarian alamyang ....yang dimanfaatkan potensi alamnya untuk koleksi tumbuhan dan atausatwa yang alami atau buatan, jenis yang asli atau bukan asli untukkepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjangbudidaya pariwisata dan rekreasi ;o Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam

dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasiyang antara lain adalah untuk (tentu telan melaksanakan secaraterus menerus) berupa kegiatan kepentingan pelestarian fungsihutan, menyelenggarakan penelitian, pendidikan, pelatihan danpenyuluhan bidang kehutanan.Bahwa memperhatikan waktu pendirian Anggaran Dasar Penggugatsebagai badan hukum adalah Akta Notaris Pekanbaru dalam AktaNotaris Pekanbaru No.40 tanggal 15 Oktober 2019, didaftar dalamregister Pengadilan Negeri Pekanbaru No.16/Leg/Lbg

Bahwa sejalan Pasal 92 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan;Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup hidup berhak mengajukan gugatanuntuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.Bahwa Ayat (2), disebutkan; Hak mengajukan gugatan terbataspada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanyatuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.Ayat (3) Organisasi lingkungan hidup dapat

mengajukan gugatanapabila memenuhi persyaratan: a. berbentuk badan hukum;. b.menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwaorganisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup; c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengananggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.5.

Sub kelompok adalah pengelompokan anggota kelompok kedalam kelompok yang lebih kecil dalam satu gugatanberdasarkan perbedaan tingkat penderitaan danlatau jeniskerugian;Bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan orangperorangan atau kelompok orang yang dirugikan sebagaimanadimaksud pada Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No.1Tahun 2002 tersebut, serta tidak menyebutkan Penggugatbertindak untuk dan atas nama kepentingan orang peroranganatau kelompok yang diwakili dalam bidang pelestarian

Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; danc. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnyapaling singkat 2 (dua) tahun;d.

Nur (Tergugat), namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa bukti P.4 (asli Berita Acara PenasehatanPerselisihan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan upayaBadan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan JangkaKabupaten Bireuen yang mendamaikan rumah tangga(Penggugat) dan PT (Tergugat), namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg

bahwa berdasarkan bukti P.2 dinyatakan terbukti bahwaPenggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yangdilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2004 di wilayah hukum Kantor UrusanAgama Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, dan sampai saat ini belumpernah bercerai menurut hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dinyatakan terbuktibahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidakrukun dan telah didamaikan oleh aparat desa serta oleh Badan Penasehatandan Pelestarian

berikut:1. bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikahpadatanggal 27 Agustus 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan AgamaKecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen dan belum pernah bercerai menuruthukum;2. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dalam rumah tangga,sering terjadi perselisinan dan pertengkaran;3. bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 8 tahun yanglalu;4. bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan olehaparat desa dan Badan Penasehatan dan Pelestarian

Fotokopi Surat Pengantar Nomor yangdikeluarkan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan(BP.4) Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, tanggal 12 September2019. Bukti telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkandengan, lalu diberi tanda P.3;4.

Fotokopi Berita Acara Penasehatan Nomornanan nnn nnn nanan nnn nnnn nana yang dikeluarkan oleh Badan Penasehatan Pembinaandan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Banjarbaru Utara, KotaHalaman 4 dari 19 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA. BjbBanjarbaru, tanggal 12 September 2019. Bukti telah dinazegelen denganmaterai cukup dan telah dicocokkan dengan, lalu diberi tanda P.4;B. Saksi:1.

Selanjutnya dari hubunganperkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untukmengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) KompilasiHalaman 10 dari 19 Putusan Nomor 345/Pdt.G/2021/PA.BjbHukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitassebagai pihak dan mempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatancerai terhadap Tergugat; Bahwa P.3 dan P.4 berupa Berita Acara Penasihatan dikeluarkanoleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4)Kecamatan

Banjarbaru Utara membuktikan bahwa Penggugat sudah melakukanupaya perdamaian salan satunya melalui lembaga Badan PenasehatanPembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) Kecamatan Banjarbaru Utara,Kota Banjarbaru;Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telahmengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikanketerangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akandipertimbangkan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9

Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPMMandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalampelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihaklain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;n.

Menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersamamasyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan;d. Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapantahapan PNPM Mandiri Pedesaanmulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengan tetap memperhatikanpenerapan prinsipprinsip PNPM Mandiri Pedesaan;e.

Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPMMandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalampelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak laindalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;n.

65 Halaman Putusan e court Nomor 158/G/2020/PTUNJKT(2) Luas Kawasan Hutan yang harus dipertahankansebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 %(tigapuluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan ataupulau dengan sebaran yang proforsional ;Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatanperwakilan untuk kepentingan pelestarian

fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan:a. berbentuk badan hukum,;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan;dan ;c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya ;Bahwa YAYASAN MENATA NUSA RAYA (MENARA) adalahmerupakan organisasi bidang kehutanan yang berbentuk badanhukum, berkedudukan di

DASAR GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN1.Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatanperwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhipersyaratan :a. berbentuk badan hukumHalaman 10 dari 65 Halaman Putusan

e court Nomor 158/G/2020/PTUNJKTb. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi = untukkepentingan pelestarian fungsi hutan ;danc. telah melaksanakan kegiatan seSuai dengan anggarandasarnya.Bahwa YAYASAN MENATA NUSA RAYA (MENARA) adalahmerupakan organisasi bidang kehutanan yang berbentuk badanhukum, berkedudukan di Pekanbaru, Komplek Wadya Graha III BlokG Nomor 17, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan kotaPekanbaru, berdasarkan Akta Notaris Nomor

Bahwa Penggugat mendalilkan sebagai Badan Hukum yangmemiliki tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakatdalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup danuntuk melakukan gugatan perwakilan, yang didirikan berdasarkanAkta Notaris Nomor 01 tanggal 11 Juni 2019 yang dikeluarkanoleh Notaris Victor Yonathan, S.H., M.Kn., dan telah disahkandengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaNomor : AHU0008192.AH.01.04 Tahun 2019 tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Menata

atau peroranganberperan serta dalam pengawasan kehutanan ;Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, menyatakan Masyarakat berkewajiban untuk ikutserta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan danperusakan*;Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian

Bukti P2, Bukti P3 dan Bukti P4) ;Bahwa PENGGUGAT didirikan dengan salah satu tujuannya , yaitu untukmeningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsihutan dan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Riau, hal ini sebagaimanadinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta PendirianYayasan Riau Madani;Bahwa PENGGUGAT telah melaksanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya, yaitu melakukan Investigasi, publikasi serta melakukangugatan (legal standing) ke pengadilan di bidang

ribu enam ratus) hektar, sehingga hutan yang disebutsebagai paruparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yangdihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telahmenjadi berkurang atau semakin menipis , dan hal tersebut tentunya telahmemicu terjadinya pemanasan global (global worming ), maka oleh sebabitu PENGGUGAT sebagai organisasi sosial kemanusiaan, yang bergerak dibidang kehutanan, dan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.2. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:a. Berbentuk badan hukum;b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentinganpelestarian fungsi hutan;c.

Bahwa dalil Penggugat poin 1 sampai dengan poin 8 menyatakan bahwasalah satu tujuan pendirian Pengugat adalah meningkatkan peran sertamasyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidupdi wilayah provinsi Riau. Tergugat III menanggapi tujuan pendirianPenggugat, apakah Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuaidengan anggaran dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 73 angka (2)huruf (c) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan?;4.

merugikan kehidupanmasyarakat;Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 tahun1999 tentang Kehutanan menjelaskan Dalam rangka pelaksanaantanggung jawab pengelolahan hutan, organisasi bidang kehutananberhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarianfungsi hutan sehubungan dengan itu maka Penggugat sebagai salahsatu organisasi yang bergerak dibidang kehutanan dan berbentukbadan hukum yang didalam anggaran dasarnya dicantumkan tujuandidirikannya adalah untuk kepentingan pelestarian

Bahwa akibat dari perbuatan tindak tanduk Para Tergugat makaKawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Rangau sebagai objekPerkara a quo telah irubah fungsi dan peruntukannya menjadi arealperkebunan kelapa sawityang mengakibatkan timbulnya kerugian bagikelestarian fungsi hutan, kKawasan hutan menjadi berkurang, oleh sebabitu Penggugat yang merupakan salah satu organisasi yang didirikanuntuk kepentingan pelestarian hutan merasa di rugikan sehinggaPenggugat berhak melakukan legal standing terhadap Para

Berdasarkan ketentuan Pasal 92 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Lingkungan Hidup diatur bahwa organisasi lingkungan hidupyang dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi syarat :a.b.Berbentuk badan hukum.Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; danTelah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.c.

Nomor 3267 K/Pdt/2012Tahun 2009 yang mensyaratkan telah melaksanakan kegiatan nyatasesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;Bahwa Penggugat secara fakta dilapangan tidak dapat membuktikanadanya kegiatan pelestarian hutan;2) Sesuai pendapat Prof. Dr.

., hal ini dikarenakan terdakwa mengira bahwa keenam arca tersebut merupakan koleksi priba di Raja KeratonSurakarta dan arca arca tersebut dilengkapi dokumen pengantardari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Tengah yangdinyatakan arca arca tersebut bukanlah benda cagar budaya..Bahwa setelah tanggal 19 Nopember 2007 lima buah arca yaituarca Ciwa, arca Durga Mahisaasuramardini bertangan dua, arcaDurga Mahisaasuramardini bertangan delapan, arca Mahakala danarca Agastya disita oleh poltabes

jadi, duplikat arca saksiserahkan ke mbah HADI / museum Radya Pustaka,sedangkan arca asli kemudian saksi ambil;Bahwa keenam arca yang saksi ambil dari Museum RadyaPustaka Surakarta adalah Arca Shiva, Arca NandhisaWahana Murti, Arca Durga, Arca Agastya, Arca DurgaMahissasuramardani dan Arca Mahakala, dan saksitidak mengetahui apabila arca arca tersebuttermasuk benda cagar budaya;Bahwa keenam arca tersebut saksi jual ke HugoKreijger dengan diserta surat surat dari KratonSurakarta dan BP 3 ( Balai Pelestarian

Mahissasuramardini ( bertangan dua ), rcaAgastya, arca Durga Mahisaasuramardini ( bertangandelapan ) dan Arca Mahakala, total harganya Rp400.000 .000, Bahwasaksi tidak mengetahui keenam arca tersebut olehHERU SURYANTO dijual kepada siapa, dan saksi juga tidaktahu kalau ia telah membuat surat / dokumen atas arcaarca tersebut ;Bahwa pemilik keenam arca tersebut adalah KeratonKasunanan Surakarta dan saksi tidak tahu apabila arcaarca tersebut masuk sebagai benda Cagar Budaya dan belumpernah didaftar oleh Balai Pelestarian

arcatersebut sebagai benda Cagar Budaya ;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkannya kecuali arca disimpan di kantor Terdakwahanya semalam, melainkan disimpan di Kantor selamakurang lebih 10 (sepuluh) bulan baru dibawa ke Kemang ;Saksi DR SISWANTO SUDOMO.Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun orang tuaterdakwa serta saudara saudara terdakwa, dan di YayasanKeluarga Hasim Djojohadikusumo ( YKHD ) saksi sebagaiWakil Ketua;Bahwa setahu saksi, Terdakwa adalah orang yang. sangatpeduli dengan pelestarian

Peninggalan11Purbakala ( BP 3 ) Jawa Tengah sejak Tahun 2006 dibagian perlindungan barang cagar budaya;Bahwa keenam arca yang ada di rumah terdakwa adalahkoleksi Museum Radya Pustaka Surakarta dan masuk bendacagar budaya, karena pada Tahun 2001, Balai PelestarianPeninggalan Purbakala Jawa Tengah telah melakukaninventarisasi terhadap arcaarca tersebut, hal ini saksiketahui setelah mendengar dari bagian inventarisasi diKantor Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala JawaTengah;Bahwa untuk arca yang

Pelayanan PerbendaharaanNegara (KPPN) untuk dilakukan pencairan dan setelah tahun 2007, hasil MADdibuat Daftar Tunggu oleh UPK untuk kemudian dicairkan sesuai dengan periodepinjaman ;e Bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 /406 / PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PPK T.A. 2005 angka 1.6.3 tentang jeniskegiatan huruf c : bahwa kegiatan simpan pinjam tersebutkhusus bagi kelompok perempuan dan butir 4.1 DasardasarPengelolaan Dana bergulir : huruf a. pelestarian

kegiatanpinjaman menyatakan tersedianya dana pinjaman produktif danbertambah jumlahnya sebagai modal usaha bagi masyarakatmiskin yang produktif ;Yang diperkuat dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor : 16 Tahun 2009 tanggal18 Agustus 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Bab III Pasal 4 ayat (1)huruf b bahwa aset produktif yang berupa dana bergulir untuk kelompokperempuan dan ayat (2) Aset PNPM Mandiri perdesaan tidak dapatdipindahtangankan

disebut UPK) di BankPemerintah Daerah DIY Cabang Godean dari KantorPerbendaharaan Negara (KPPN) yang besarnya bantuantersebut :Tahun 2006 : Rp. 296.850.000,00Tahun 2007 : Rp. 178.125.000,00Bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 /406 / PMD tanggal 15 Maret 2005 tentang Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PPK T.A. 2005 angka 1.6.3 tentang jeniskegiatan huruf c : bahwa kegiatan simpan pinjam tersebutkhusus bagi kelompok perempuan dan butir 4.1 DasardasarPengelolaan Dana bergulir : huruf a. pelestarian

Peraturan Bupati Sleman Nomor : 16 Tahun 2009tanggal 18 Agustus 2009 tentang perlindungan dan pelestarian hasil kegiatanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Bab III Pasal 4ayat (1) huruf b dan Keputusan Camat Minggir No. 26 / SK.Camat/MGR/2006/tanggal November 2006 ;b Bahwa seharusnya Majelis Hakim membuktikan dahulu dakwaanPrimair dari Penuntut Umum. Apabila dakwaan Primair PenuntutUmum tidak terbukti maka barulah Majelis membuktikan dakwaanSubsidairnya.

bahwa dari suratsurat tersebut ternyata sekarang PemohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang ParaTermohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di mukapersidangan Pengadilan Negeri Rengat pada pokoknya atas dalildalil:1.Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian

Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan RiauMadani (Bukti P1);Bahwa Penggugat didirikan dengan salah satu tujuannya adalah untukmeningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutandan lingkungan hidup.

dengan demikian luasan kawasan hutan di wilayah Provinsi Riausemakin menipis, hutan yang disebut sebagai paruparu dunia sebagaimanaterdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi TingkatTinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi berkurang/menipis, dan haltersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global (global warming),maka oleh sebab itu Penggugat sebagai organisasi yang bergerak di bidangkehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peransertamasyarakat dalam upaya pelestarian

Tujuan didirikan Yayasan Riau Madani tidak lagi untuk meningkatkanperan serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup;Halaman 8 dari 19 hal. Put.

Nomor 2785 K/Pdt/2017Bahwa dengan demikian bergesernya tujuan yayasan Penggugat sehinggatidak lagi bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamupaya pelestarian lingkungan hidup, melainkan untuk kepentingan pribadipengurus Yayasan, maka sudah seharusnya gugatan ini ditolak;Memanfaatkan Jalur Pengadilan Guna Kepentingan pribadi.Bahwa Penggugat hanya memanfaatkan Pengadilan (kewenangannya)untuk memanggil para pihak dan selanjutnya Pengadilan seperti azasnyauntuk mengadakan upaya damai

Warisan Budaya Jawa Barat(Fotocopy sesuai dengan fotocopy);Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur danKawasan Cagar Budaya (Fotocopy sesuai denganTelOGo py) joes eeeBahwa, selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang bernama : SUHARDIMAN dan SOBARLI RUHIYAT, S.PDyang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yangdianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Keterangan

oleh pemilik,pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yangdilestarikan 2222222 nne nen nnn nnn nnn n nnn n nenPasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat;(1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan insentifkepada setiap orang, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam upayaperlindungan, konservasi dan revitalisasi warisan budaya Daerah;Halaman 46 dari 59 Putusan Perkara Nomor: 121/G/2019/PTUN.BDG

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentukprogram, penghargaan dan/atau bantuan, yang pelaksanaannya disesuaikandengan kemampuan keuangan Daerah;(3) Syarat dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapbkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, sSesuai kewenanganberdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2015tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya mengatur

Sedangkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuyaitu Pasal 31 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2010 tentang CagarBudaya dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budayamengatur mensyaratkan Tergugat dalam pembentukan Tim Penunjukan TenagaAhli/Instruktur/Narasumber Dan Pendamping Lapangan kegiatan penetapan situscagar budaya peringkat kabupaten, Tim Ahli Cagar Budaya ditetapkan denganKeputusan

Warisan BudayaJawa Barat, Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, dan Kawasan Cagar Budaya.Bahwa terbukti di persidangan, Tergugat dalam prosedur penerbitkan objeksengketa tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) UndangUndang Nomor 11 Tahun2010 tentang Cagar Budaya dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah KabupatenSumedang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian Bangunan, Struktur, danKawasan Cagar Budaya khusus pada saat pembentukan Tim Penunjukan

Pusdiklat Kehutanan Bogor, DiklatPembentukan Polhut Ahli tahun 2013 di Bali Diklat Kehutanan Makassar danDiklat Teknik Transplantasi Terumbu Karang tahun 2018 di Bali Diklat LingkunganHidup dan Kehutanan Makassar; Bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumberdaya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untukmenjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya; Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

,Kapota, Kampuna One, Sumanga, Hoga, Lentea, Darawa, Lentea Selatan,Sawa, Anano, Kentiole, TuwuTuwu, dan Moromaho) dan perairan Pulau WangiWangi, Kaledupa, Tomia, Binongko, Perairan Pulau Runduma, Moromah,Perairan Karang Gurita, Perairan Karang Kapota, Karang Kaledupa, Tomia,Karang Koromaha, Perairan Karang Koko sampai dengan Perairan PulauMoromaho; Bahwa tujuan Kabupaten Wakatobi ditetapkan sebagai Kawasan TamanNasional adalah untuk memastikan terjaminnya sistem penyangga kehidupandalam rangka pelestarian

Kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona lain dari taman nasional,taman hutan raya, dan taman wisata alam;Menimbang, bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alamyang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, sedangkan Taman hutan rayaadalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atausatwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan

asli, yangdimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi dan yang dimaksuddengan Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutamadimanfaatkanHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 13/Pid.B/LH/2020/PN Wqwuntuk pariwisata dan rekreasi alam.Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar pukul 10.00WITA Terdakwa bersama dengan saksi Rusdin sultan, dan saksi La Dondaditangkap oleh tim dari petugas Pol Airud

,adalah merupakan zona perlindungan bahari yang artinya adalah bagian tamannasional yang karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukungkepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan;Menimbang, bahwa kegiatan yangdiperbolehkan dalam kawasan zonaperlindungan bahari hanyalah meliputi : perlindungan dan pengamanan olehpetugas Balai TNW, inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayatidengan ekosistemnya, penelitian, wisata alam terbatas, pemanfaat jasalingkungan, kegiatan penunjang

Bahwa PENGGUGAT dirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peran sertamasyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, danuntuk melakukan gugatan perwakilan (legal standing)/ menggugat paraperusak hutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana di nyatakan dengantegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, huruf j Akta Pendirian Yayasan MenataNusa Raya (MENARA);.

Putusan Nomor 152/G/2020/PTUNJKT.Indonesia, dan melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan untukkepentingan pelestarian fungsi hutan;.

Putusan Nomor 152/G/2020/PTUNJKT.1) Berbentuk badan hukum;2) Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup; dan3) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.Selanjutnya dalam perkara a quo, Yayasan Menata Nusa Raya(Penggugat) mendalilkan bahwa tujuan didirikannya Yayasantersebut adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalamuapaya pelestarian fungsi hutan dan

Putusan Nomor 152/G/2020/PTUNJKT.melalui Keputusan Nomor AHU0008192.AH.01.04 tahun 2019.Penggugat juga dalam memori gugatannya tidak menjelaskansecara detail dan rinci kegiatan nyata seperti apa yang telahdilakukan oleh Yayasan Menata Nusa Raya dalam pelestarian hutandan lingkungan hidup (misalkan apakah Penggugat telah menanam1 juta pohon, apakah Penggugat turut serta dalam membersihkansungal yang tercemar).

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsilingkungan hidup; danc.

pokoknya sebagaiberikut:1.Menyatakan terdakwa DAMO BIN JASIM secara sah dan meyakinkan telahterbukti bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Kegiatan yang Tidaksesuai Dengan Zona Pemanfaatan dan Zona Lain dari Taman Nasionalsebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 33 ayat(3) jo Pasal 40 ayat (2)UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No.28 Tahun2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Menyatakan perkara a quo bukan merupakan tindak pidana;Menyatakan perbuatan tindak pidana Pasal 33 ayat (8) jo Pasal 40 ayat(2)UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No.28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidakterbukti secara sah dan meyakinkan;3.

Selain menangkap dengan jaring, MISDAN juga menangkaptotok (kerang bakau) dengan menggunakan tangan kosong ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagai mana diatur dan diancam pidana dalamPasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat (2)UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan pemerintah No. 28 Tahun2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Alam joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa mengandung unsurunsur sebagaimana yang dimaksuddalam Dakwaan tunggal tersebut yaitu melanggar Pasal 33 ayat (3) jo Pasal 40 ayat(2) UndangUndang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya jo Pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana

Dengantidak jelasnya tanda batas zona di Taman Nasional Ujung Kulon, menurut MajelisHakim dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat sekitar taman nasional ujungkulon oleh karena berdasarkan Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentangPengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam khususnya dalamBab VII tentang pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar dalammeningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta Peraturan Menteri KehutananNomer:P.56/MenhutI/2006 yang pada pokoknya

Surat Rekomendasi Nomor: HK.501/0981/BP3JT/KPK/ 2012tertanggal 18 Juli 2012 perihal : Mohon Penjelasan, dari Pit.Kepala Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala TrowulanMojokerto pada Kementerian Pendidikan dan KebudayaanHalaman 6 dari 38 Putusan Nomor 146 K/TUN/201522s2.3.2.4.2.5.2.6.2.7.Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Direktur UtamaPT. Manunggal Sejati Jl.

,Petugas Balai Pelestarian Cagar Budaya Mojokerto ;Surat Keterangan Camat Trowulan tertanggal 09 Oktober 2013perinal NamaNama Perusahaan yang berlokasi di sekitar PabrikPT.

Ahmad Hariri, SS. selaku Petugas Balai Pelestarian CagarBudaya Mojokerto, yang pada pokoknya menyatakan : Berdasarkankegiatan hasil eskavasi terhadap 9 (sembilan) titik tidak ditemukanadanya potensi tinggalan arkeologis".

Pemukiman Kota Majapahitmemiliki potensi dikembangkan sebagai media pendidikanbagi generasi sekarang dan masa depan, mengandung nilainilai kearifan yang mencerminkan kesadaran dankeseimbangan tradisi dalam pelestarian alam dan budaya.Arti penting bagi Kebudayaan.

Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Trowulan Mojokerto(BP3M) tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk pendirianpabrik ;3. Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT)Kabupaten Mojokerto siap menghentikan sementara pembangunanpabrik ;4.

Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsungadministrasi dan pelaporan pelaku desa;Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsipdan mekanisme PNPM Mandiri perdesaan untuk disahkan olehBKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengantujuan Pelestarian dana bergulir;. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja samadengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya denganpengembangan potensi wilayah;.

Mendorong transparansi dalam pengerahan keuangan,pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasilainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secaralangsung kepada Pihak Yang membutuhkan.. melakuka fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan,pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.Page 1 of 15 Nomor:06/Pid./TPK/2013/PT.

Pelestarian dan pengembangan pennodalan usaha yang berasal daridana program sebelumnya (PPK dan PNPM Mandiri perdesaan)yang sesuai dengan tujuan program sebelumnya (PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan);c. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkatwilayah pedesaan;d. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainya)sebagai pengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan programsecara akuntabel, trasnparan dan berkelanjutan.e.

Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secaralangsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsipdan mekanisme PNPM Mandiri perdesaan untuk disahkanoleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaandengan tujuan Pelestarian dana bergulir;. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja samadengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya denganpengembangan potensi wilayah;.

Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secaralangsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsipdan mekanisme PNPM Mandiri perdesaan untuk disahkanoleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaandengan tujuan Pelestarian dana bergulir;Page 38 of 75 ~~ Nomor:06/Pid/TPK/2013/PT.TK.39m. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja samadengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya denganpengembangan potensi wilayah;n.