Ditemukan 1407 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keseluruhan kelurahan keelurahan kellurahan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-08-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg
Tanggal 3 Agustus 2016 — EDDY CAHYONO Bin SUYIPNO
79 — 38
  • Administrasi dan Rp. 3.026.000pelaporanJumlah Rp. 145.526.000 Sehingga masih ada sisa dari pengambilan pertama sebesar Rp.17.200.000,(tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah);2) Pencairan tahap kedua sebesar 30 % dari keselurahan dana,yang diketahui / disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten Batang.Yang diambil pada tanggal 21 Juni 2012 sebesar Rp.150.000.000.(seratus lima puluh juta rupiah).
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
1.MATHEOS ERBABLEY alias THEO
2.HENGKY ALIPUTY alias HENGKY
105 — 69
  • Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Adminitratifdi Kab.Malteng, jo pasal 1 ayat (24) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor :19tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan DanaNegeri/Negeri Adminitratif di Kab.Malteng pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan Negeri/Negeri Adminitratif adalah kepala Pemerintahan desa/Halaman 42 dari 193 Putusan Nomor 01 /Pid.SusTPK/2021/PN Amb.Negeri/Negeri Adminitratif atau sebutan nama lain yang karena jabatannyamempunyai kewenangan menyelenggarakan keselurahan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2016/PN Kpg
Tanggal 27 April 2017 — KASMIR GON,ST.MT
145 — 53
  • ,Bahwa HPS atau RAB yang kami susun total harga keselurahan sudah termasukppn, pengangkutan dan keuntungan sudah termuat di dalam HPS tersebut yaitutotalnya Rp.894.896.007,;Bahwa penandatangan kontraknya dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2013,dengan nomor kontrak: Keu.900/Dinkes/14/X/2013, yang ditantangani oleh dr.75PHILIPUS MANTUR, selaku PPK dengan saudara dr.FRANSISCUS NANGAROKA selaku direktur PT.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 27-11-2015 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 27 Nopember 2015 — Herwanto Als Wawan Bin Alm Danaka Daut (Terdakwa)
135 — 13
  • HeriBenway dan Saksi Heca Janatra melakukan pertemuan di Sepempangunuk membicarakan supaya pembuatan rumpon diserahkanpengerjaannya keselurahan kepada KUB Mintar Rumpon Sejahtera(RMS) yang diketuai oleh saksi Heca Janatra dengan tujuanpenyeragaman Rumpon.Kemudian setelah pertemuan tersebut Ir.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUMARSONO HADI
110 — 28
  • mengingat lagi apakah hadir atau tidakhadir dalam rapat Paripurna pengesahan Ranperda No. 1 Tahun 2004menjadi Perda No 1 Tahun 2004 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD; Bahwa secara hukum Ranperda No. 1 Tahun 2004 menjadi Perda No 1Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD tersebutberarti hal tersebut telah menjadi kesepakatan/keputusan anggota DPRDtersebut tetap sah menjadi Perda karena ditetapkan berdasarkan kuorumdi tingkat Rapat Paripurna; Bahwa saksi tidak mengetahui secara keselurahan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SRIYADI
145 — 26
  • mengingat lagi apakah hadir atau tidakhadir dalam rapat Paripurna pengesahan Ranperda No. 1 Tahun 2004menjadi Perda No 1 Tahun 2004 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD; Bahwa secara hukum Ranperda No. 1 Tahun 2004 menjadi Perda No 1Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD tersebutberarti hal tersebut telah menjadi kesepakatan/keputusan anggota DPRDtersebut tetap sah menjadi Perda karena ditetapbkan berdasarkan kuorumdi tingkat Rapat Paripurna; Bahwa saksi tidak mengetahui secara keselurahan
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Perpajakan
Putus : 08-02-2018 — Upload : 12-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 1468/Pid.B/2017/PN Tjk
Tanggal 8 Februari 2018 — Penuntut Umum:
ALEX SANDER MIRZA,SH.
Terdakwa:
SUGIARTO HADI.
273 — 52
  • VISI KARYAINDONESIA NPWP..02.184.508.6017.000 adalah secara keselurahan saksimemberikan arahan untuk keberlangsungan perusahaan;PT. VIS! KARYA INDONESIA NPWP.02.184. 508.6017.000 bergerakdalam bidang Agribisnis produsen pupuk;Saksi mengenal atau mengetahui PT. SUMBER URIP SEJATI UTAMANPWP..02.141.394.3322.000 sebagai salah satu supplier PT. VISIKARYAINDONESIA NPWP.02.184. 508.6017.000; Bahwa benar PT. VISI KARYA INDONESIA NPWP.02.184. 508.6017.000membeli pupuk urea non subsidi dari PT.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 27-11-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 27 Nopember 2015 — Ir. Tedjo Sukmono, A.Pi., M.Si (Terdakwa)
57 — 16
  • Heri Benway dan Saksi Heca Janatramelakukan pertemuan di Sepempang unuk membicarakan supayapembuatan rumpon diserahkan pengerjaannya keselurahan kepada KUBMintar Rumpon Sejahtera (RMS) yang diketuai oleh saksi Heca Janatradengan tujuan penyeragaman Rumpon.Hal 107 dari 203 Putusan. No.12/Pid.SusTPK/2015/PN. Tpg.Kemudian setelah pertemuan tersebut Ir.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SUWARDI
143 — 44
  • mengingat lagi apakah hadir atau tidakhadir dalam rapat Paripurna pengesahan Ranperda No. 1 Tahun 2004menjadi Perda No 1 Tahun 2004 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD; Bahwa secara hukum Ranperda No. 1 Tahun 2004 menjadi Perda No 1Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD tersebutberarti hal tersebut telah menjadi kesepakatan/keputusan anggota DPRDtersebut tetap sah menjadi Perda karena ditetapkan berdasarkan kuorumdi tingkat Rapat Paripurna; Bahwa saksi tidak mengetahui secara keselurahan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — H. ANSHOR BUDIYONO, S.Ag
124 — 19
  • pengesahan Ranperda No. 1 Tahun 2004menjadi Perda No 1 Tahun 2004 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD; Bahwa secara hukum Ranperda No. 1 Tahun 2004 menjadi Perda No 1Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD tersebutHalaman 108 dari 172 Putusan Nomor: 60/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgberarti hal tersebut telah menjadi kesepakatan/keputusan anggota DPRDtersebut tetap sah menjadi Perda karena ditetapbkan berdasarkan kuorumdi tingkat Rapat Paripurna; Bahwa saksi tidak mengetahui secara keselurahan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — TJIPTO HARYONO
143 — 23
  • mengingat lagi apakah hadir atau tidakhadir dalam rapat Paripurna pengesahan Ranperda No. 1 Tahun 2004menjadi Perda No 1 Tahun 2004 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD; Bahwa secara hukum Ranperda No. 1 Tahun 2004 menjadi Perda No 1Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD tersebutberarti hal tersebut telah menjadi kesepakatan/keputusan anggota DPRDtersebut tetap sah menjadi Perda karena ditetapbkan berdasarkan kuorumdi tingkat Rapat Paripurna; Bahwa saksi tidak mengetahui secara keselurahan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SURURI
305 — 176
  • mengingat lagi apakah hadir atau tidakhadir dalam rapat Paripurna pengesahan Ranperda No. 1 Tahun 2004menjadi Perda No 1 Tahun 2004 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD;Bahwa secara hukum Ranperda No. 1 Tahun 2004 menjadi Perda No 1Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD tersebutberarti hal tersebut telah menjadi kesepakatan/keputusan anggota DPRDtersebut tetap sah menjadi Perda karena ditetapkan berdasarkan kuorumdi tingkat Rapat Paripurna;Bahwa saksi tidak mengetahui secara keselurahan
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 12/PID.SUS.TPK/2015/PT-MDN
Tanggal 2 Juli 2015 — ABDUL HADI, SE, M.Si alias ABDUL HADI LUBIS, SE, M.Si
99 — 32
  • dalammengadili perkara ini ditingkat banding.Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara dijatuhkan Majelis HakimTingkat Pertama terhadap terdakwa selama 6 (enam ) tahun, sudah dirasakantepat dan memenuhi rasa keadilan yang ada didalam masyarat dan dari faktapersidangan terdakwa ABDUL HADI, SE, M.Si alias ABDUL HADI LUBIS, SE,M.Si, telah terbukti berperan secara aktif dalam tindak pidana korupsi yangdilakukan secara bersama sama yang telah menimbulkan kerugian keuanganNegara yang sangat besar dengan jumlah keselurahan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — SAIFUDIN AZIS
228 — 40
  • lagi apakah hadir atau tidakhadir dalam rapat Paripurna pengesahan Ranperda No. 1 Tahun 2004 menjadiPerda No 1 Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD; Bahwa secara hukum Ranperda No. 1 Tahun 2004 menjadi Perda No 1 Tahun2004 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD tersebut berarti haltersebut telah menjadi kesepakatan/keputusan anggota DPRD tersebut tetapsah menjadi Perda karena ditetapbkan berdasarkan kuorum di tingkat RapatParipurna; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara keselurahan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 31-10-2016 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 31 Oktober 2016 — MUHAMAD AMIN WAHYUDI, SE.
125 — 18
  • pengesahan Ranperda No. 1 Tahun 2004menjadi Perda No 1 Tahun 2004 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD;Halaman 107 dari 172 Putusan Nomor: 63/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg Bahwa secara hukum Ranperda No. 1 Tahun 2004 menjadi Perda No 1Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD tersebutberarti hal tersebut telah menjadi kesepakatan/keputusan anggota DPRDtersebut tetap sah menjadi Perda karena ditetapbkan berdasarkan kuorumdi tingkat Rapat Paripurna; Bahwa saksi tidak mengetahui secara keselurahan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-05-2015 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smg
Tanggal 7 Maret 2017 — ADHA NUR MUJTAHID
206 — 32
  • Paripurna pengesahan Ranperda No. 1 Tahun 2004menjadi Perda No 1 Tahun 2004 tentang Susunan dan KedudukanKeuangan DPRD; Bahwa secara hukum Ranperda No. 1 Tahun 2004 menjadi Perda No 1Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan Keuangan DPRD tersebutHalaman107dari172Putusan Nomor: 64/Pid.SusTPK/2016/PN.Smgberarti hal tersebut telah menjadi kesepakatan/keputusan anggota DPRDtersebut tetap sah menjadi Perda karena ditetapkan berdasarkan kuorumdi tingkat Rapat Paripurna; Bahwa saksi tidak mengetahui secara keselurahan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 10-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PN AMBON Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 10 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.INGGRID L. LOUHENAPESSY, SH.
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
4.SITI H. MARTONO, SH
Terdakwa:
HENGKY RUMAWATINE alias HENGKY
111 — 78
  • Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.atahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Adminitratifdi Kab.Malteng, jo pasal 1 ayat (24) Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor :19tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan DanaNegeri/Negeri Adminitratif di Kab.Malteng pemegang kekuasaan pengelolaankeuangan Negeri/Negeri Adminitratif adalah kepala Pemerintahan desa/Negeri/Negeri Adminitratif atau sebutan nama lain yang karena jabatannyamempunyai kewenangan menyelenggarakan keselurahan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 9 Juli 2015 — SUEL, S.Ag, M.Sc Bin IBER DASAK
63 — 27
  • buah dengan total pengeluaran Rp. 66.000.000,, pluit 1100 buahdengan harga satuan Rp. 16.000, perbuah dengan total pengeluaran Rp.17.600.000,, kaos kaki PDL 1100 buah dengan harga satuan Rp. 23.000,perbuah dengan total pengeluaran Rp. 25.300.000,, ikat pinggang dalam dan ikatpinggang kopel ABRI 1100 buah dengan harga satuan Rp. 70.000, per buahdengan total pengeluaran Rp. 77.000.000,, dan topi Linmas 1100 buah denganharga satuan Rp. 36.000, per buah dengan total pengeluaran Rp. 39.600.000..Secara keselurahan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2015 — EDOT SION Bin SION
54 — 16
  • buah dengan total pengeluaran Rp. 66.000.000,, pluit 1100 buahdengan harga satuan Rp. 16.000, perbuah dengan total pengeluaran Rp.17.600.000,, kaos kaki PDL 1100 buah dengan harga satuan Rp. 23.000,perbuah dengan total pengeluaran Rp. 25.300.000,, ikat pinggang dalam dan ikatpinggang kopel ABRI 1100 buah dengan harga satuan Rp. 70.000, per buahdengan total pengeluaran Rp. 77.000.000,, dan topi Linmas 1100 buah denganharga satuan Rp. 36.000, per buah dengan total pengeluaran Rp. 39.600.000..Secara keselurahan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 08-05-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus/2013/PN.Plg
Muslimin, A.Md. Bin Johan
307 — 26
  • pengurusan;Menimbang, bahwa di persidangan saksi Ishak Suhadi menerangkan telahmelakukan mark up atas agunan yang diajukan Terdakwa karena harga agunan yangdiajukan Terdakwa lebih murah dan tentang adanya mark up tersebut juga diketahui olehYandes Hamidi dan Kustiati namun keduanya tidak ada memberikan komentarnya;Menimbang, bahwa selanjutnya orangorang yang telah diminta datadatanya olehsaksi Bahriansyah diminta untuk datang ke Hotel Shafa Marwah untuk menandatanganiperjanjian/ akad kredit dimana keselurahan