pekerjaanWiraswasta (Catering), bertempat tinggal di Kota Madiun,selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Oktober2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiundengan Nomor 0033/Pdt.P/2013/PA.Mn dan suratsurat lain yangberkaitan dengan perkara tersebut;Telah membaca surat teguran dari Wakil Panitera atas namaPanitera) Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor: W13A34/873/HK.05/VIIV2014 yang pada pokoknya telah memberikan teguran(aanmaning

) kepada Pemohon bahwa dalam waktu satu bulan sejaktanggal surat tersebut dibuat agar menambah panjar biaya perkarasebesar Rp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah), dengan catatan apabilaPemohon tidak memenuhi isi surat teguran (aanmaning) tersebut, makaperkara Pemohon tersebut akan dicoret;Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan AgamaKota Madiun Nomor: W13A34/1115/HK.05/IX/2014 tanggal 23 Oktober20134 yang isinya telah memberi teguran (aanmaning) kepada Pemohonsebagai Pemohon dalam perkara

I) No.01/EKS/HT/2003/PNPMS, tanggal O02 Mei 2013, agar dalam waktu) 8(delapan) hari sejak ditegur (aanmaning) supaya Pelawan secarasukarela memenuhi kewajibannya kepada Terlawan, akan tetapiPelawan tidak melakukan kewajibannya kepada Terlawan ;.

Bahwa pada saat Aanmaning Pelawan tidak juga melakukankewajibannya. Dan pada tanggal 15 Mei 2013 Juru SitaPengadilan Pematangsiantar, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanNegeri Pematangsiantar tanggal 26 April 2013, No.01/Eks/HT/2013/PNPutusan Nomor 31/Pdt.Plw/2015/PN Pms Hal. 11 dari 34PMS, telah melakukan Risalah Panggilan (Aanmaning I!)

agar dalamwaktu 8 (delapan) hari sejak ditegur (aanmaning) supaya Perlawansecara sukarela memenuhi kewajibannya kepada Terlawan,akan tetapi Pelawan tidak juga melakukan kewajibannya kepadaTerlawan;10.

) No.01/EKS/HT/2003/PNPMS, tanggal 02 Mei 2013, agar dalam waktu 8(delapan) hari sejak ditegur (aanmaning) supaya Pelawan secarasukarela memenuhi kewajibannya kepada Terlawan, akan tetapiPelawan tidak melakukan kewajibannya kepada Terlawan, lalupada tanggal 15 Mei 2013 Juru Sita Pengadilan Pematangsiantar,berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantartanggal 26 April 2013, No.01/Eks/HT/2013/PNPMS, telah melakukanRisalah Panggilan (Aanmaning II) agar dalam waktu 8 (delapan) harisejak

No.01/EKS/ HT/2003/PNPMS, tanggal 02Mei 2013, agar dalam waktu 8 (delapan) hari sejak ditegur(aanmaning) supaya Pelawan secara sukarela memenuhi kewajibannyakepada Terlawan;Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013 Juru Sita PengadilanPematangsiantar, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriPematangsiantar tanggal 26 April 2013, No.01/Eks/HT/2013/PNPMS,telah melakukan Risalah Panggilan (Aanmaning II) agar dalam waktu 8(delapan) hari sejak ditegur (aanmaning) supaya Perlawan secarasukarela memenuhi kewajibannya

strong>DALAM EKSEPSI :

• Menolak Jawaban Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI :

• Menolak tuntutan provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk sebagian;
• Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
• Menyatakan Pelawan adalah kreditur yang beritikad baik;
• Menyatakan Permohonan Aanmaning

/ Fiat Eksekusi dalam Perkara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak berkekuatan hukum;

Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusidalam Perkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg atau setidaknya tidakmemiliki kKekuatan hukum;b.

Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg. atau setidaknya tidak memilikikekuatan hukum;2. Menyatakan secara hukum permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg. tidak dapat dilaksanakan atausetidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan iniberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);Dalam Konvensi:3. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;4.

Putusan Perdata No.27/Padt.Plw/2017/PN.Rgt10.11.12.13.14.15.16.17.18.Menyatakan secara hukum Permohonan Aanmaning/ Fiat Eksekusi dalamPerkara Eksekusi No. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak memiliki Kekuatanhukum;Menyatakan secara hukum permohonan aanmaning/ fiat eksekusi atasputusan arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.: 1486/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tertanggal 2 November 2016 tidak dapat dilaksanakan atausetidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan iniberkekuatan hukum tetap

Putusan Perdata No.27/Padt.Plw/2017/PN.RgtMenimbang, bahwa diketahui Terlawan telan melakukan upayaupayauntuk menghindari kewajibannya kepada Pelawan, dengan mengajukanpermohonan arbitrase di BPSK Batu Bara dan permohonan aanmaning/fiateksekusi di Pengadilan Negeri Rengat atas pelaksanaan Putusan BPSK BatuBara.Menimbang, bahwa kemudian Pelawan mendalikan bahwa PengadilanNegeri Rengat telah melaksanakan Aanmaning / Fiat Ekseksusi dalam perkaraEksekusi No.: 2/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg, yang didasarkan

Putusan Perdata No.27/Padt.Plw/2017/PN.RgtMenyatakan Permohonan Aanmaning / Fiat Eksekusi dalam Perkara EksekusiNo. 02/Pdt.Eks/BPSK/2017/PN.Rg tidak berkekuatan hukum;Menyatakan permohonan aanmaning / fiat eksekusi atas putusan arbitraseBPSK Kabupaten Batubara No.: 1486/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tertanggal 2November 2016 tidak dapat dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hinggaputusan dalam perkara gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap(inkracht van gewisjde);Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK

JakartaSelatan, para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawananterhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan dimuka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas daliildalil:Dalam Provisi:Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 Pelawan mendapatkan surat panggilanrelas (aanmaning

Dr.Saharjo No. 37 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan;Bahwa dalam relas yang disampaikan kepada Pelawan adalah berupapanggilan aanmaning, hal ini sangat bertentangan dengan surat penetapantersebut tidak ada hubungannya dan jauh bertolak belakang;Bahwa untuk menghindari kekeliruan yang lebih fatal dan juga sebagaiupaya kehatihatian sehingga tidak merugikan semua pihak dan hal itu sangatmendesak untuk dilakukan, maka Pelawan mohon agar Pengadilan AgamaJakarta Selatan, memutus dalam Provisi dengan

Dr.Saharjo No. 37 Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan;Dalam Pokok Perkara:Bahwa apa yang Pelawan sampaikan dalam Provisi termasuk juga dalampokok perkara ini;Bahwa surat panggilan relas (aanmaning) tertanggal 3 Juni 2010 yangdilampiri surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 767/Pdt.G/2007/PA.JS. tanggal 13 Mei 2010, telah nyata bertentangan dengan suratPenetapan tersebut, oleh karena itu panggilan aanmaning tanggal 14 Juni 2010tidak sepatutnya untuk dilanjutkan, karena telah

cacat formal dan tidakberdasarkan hukum, atau setidaktidaknya panggilan aanmaning tanggal 14 Juni2010 dinyatakan tidak ada;Bahwa isi Penetapan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor767/Pdt.G/2007/PA.JS. tanggal 13 Mei 2010, tersebut adalah tentang eksekusilelang atas salah satu objek sengketa (dari beberapa objek) dalam perkaraPutusan Nomor 767/Pdt.G/2007/PA.JS. yaitu sebidang tanah seluas 1.761 m?

No. 704 K/AG/2013alasan untuk sebuah derden verzet, dalam perlawan ini sematamata karenaPemohon Kasasi sangat dirugikan dengan adanya Penetapan KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan yang tibatiba mengeluarkan PenetapanLelang, tanpa adanya proses eksekusi yang wajar;Bahwa perlawanan ini Pelawan ajukan semula atas saran dari KetuaPengadilan Agama Jakarta Selatan sewaktu dilakukan aanmaning, namunternyata setelah dilakukan gugatan perlawanan tersebut, proses eksekusilelang tetap dilanjutkan walaupun

Dasar Pengajuan Gugatan Perlawanan1.Bahwa, sehubungan pada tanggal 28 April 2015 Orang Tua Para PelawanKoesnindar ( Alm. ) dan Tatik Kusdiati/Bu Koesnindar menerima RelaasPanggilan Tegoran ( aanmaning ) dari Pengadilan Negeri Kediri Nomor08/Pdt.Eks/2015/PN.Kadr;Bahwa, sebab dengan adanya Orang Tua Kandung Laki laki Para Pelawantelah meninggal dunia tanggal 19 Agustus 2012 maka Para Pelawansebagai ahli waris dari Koesnindar ( Alm. ) dan Tatik Kusdiati/Bu Koesnindarmenemukan bukti untuk menangkis Putusan

Soepardi ), umur 85tahun, diketahui pada tanggal 30 April 2015;Maka Para Pelawan dengan ditemukan bukti tersebut diatas, mengajukanGugatan Pihak Ketiga ( Derdenverzete ) atas Tegoran ( Aanmaning ) Nomor08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdr tanggal 28 April 2015 juncto Putusan PengadilanNegeri Kediri perkara Nomor 14/Pdt.G/2009/PN. Kdr Tanggal 02 September2009 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor532/PDT/2009/ PT.

Bahwa, dengan adanya Para Terlawan Rekayasa atas Bukti P4 danBukti P5 sesuai uraian tersebut diatas, maka Para Pelawan mohonDalam Provisi Tegoran ( aanmaning ) Nomor 08/Pdt.Eks/2015/PN.Kdrtanggal 28 April 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkaraNomor 14/Pdt.G/2009/PN.

SbyTanggal 20 Januari 2010 juncto Putusan Mahkamah Agung RI perkaraNomor 1804 K/PDT/2010 Tanggal 3 Nopember 2010 sampai adanyaPutusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht vangewijsde );Dalam Pokok Perkara :1.2.4.Mengabulkan Gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;Menolak Tegoran ( aanmaning ) Nomor 08/Padt.Eks/2015/PN.Kdr tanggal 28April 2015 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kediri perkara Nomor14/Pdt.G/2009/PN.

sedang dalam tahap aanmaning,Bahwa atas adanya aanmaning tersebut Para Pelawan selaku anak dariKoesnadir dan Tatik pihak yang kalah dalam perkara terdahulu mengajukangugatan keberatan telah keberatan dalam perkara a quo;Berdasarkan fakta hukum tersebut maka Para Pelawan tidak mempunyailegal standing/alasan untuk mengajukan keberatan atas pelaksanaaneksekusi perkara yang sudah berkekuatan hukum tersebut;Bahwa lagi pula alasanalasan tersebut mengenai penilaian hasilpembuktian yang bersifat penghargaan

surat perdamaiantersebut dan surat tersebut ditulis tangan saja tetapi surat tersebut telahdilegalisir oleh Pengadilan;Bahwa ada 2 (dua) orang dari pihak pengadilan saatperetemuan aanmaning namun saksi tidak ingat lagi tetapi dalam suratpanggilan tersebut tertulis kepada siapa harus menghadap saat itu;Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN KIbBahwa saksi tidak tahu ada berita acara Aanmaning atautidak;Bahwa saat pertemuan Aanmaning tidak ada rekaman;Bahwa yang hadir saat Aanmaning adalah

eksekusi;Bahwa seingat saksi saat itu Penggugat/ Yusup Kamengkaridiminta untuk jangan khawatir, karena tanah ini milik bapak, sertifikat ini atasnama bapak, juga ada di tangan bapak jadi Penggugat/ Yusup Kamengkaribisa menggarap atau menjual tanah tersebut;Bahwa katakata tersebut disampaikan sebagai pembukaanrapat Aanmaning;Bahwa Penggugat/Yusup Kamengkari masuk bersamaandengan saksi ke ruangan pertemuan Aanmaning di Pengadilan;Bahwa saksi tidak menerima kuasa dari Penggugat/ YusupKamengkari untuk

mengikuti pertemuan Aanmaning tersebut;Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN KIb Bahwa pertemuan Aanmaning yang saksi ikuti tanggal 12 Juni2015; Bahwa sertifikat tanan atas nama Penggugat/ YusupKamengkari dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut; Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan SHMtersebut (P1) kepada saksi; Bahwa pada tahun 2015 sertifikat tersebut masih atas namaLukas Kamengkari/Ayah Penggugat yang dipegang oleh Penggugat/YusupKamengkari; Bahwa saat pertemuan Aanmaning

yang saksi ikuti bertempatdi Kantor Pengadilan; Bahwa saksi diijinkan masuk saat itu. untuk mengikutipertemuan Aanmaning; Bahwa surat P10 saksi serahkan kepada Penggugat/ YusupKamengkari saat masih di Kantor Pengadilan ketika akan pulang setelahpertemuan Aanmaning; Bahwa surat tersebut saksi buat di Kantor Pengadilan NegeriKalabahi; Bahwa saat itu pihak Pengadilan Negeri tidak menunjukansurat perdamaian kepada Penggugat/ Yusup Kamengkari saat Aanmaning; Bahwa benar saksi hadir saat pertemuan Aanmaning

; Bahwa yang saksi terangkan ini benar utuh dari awalpertemuan Aanmaning dan saat itu pertemuan Aanmaning juga tidak lama; Bahwa saat itu pihak Pengadilan menyampaikan bahwaPenggugat/ Yusup Kamengkari saat itu hanya dipanggil jadi jangan takut,karena tanah ini milik bapak, sertifikat ini atas nama bapak, juga ada ditangan bapak, jadi Penggugat/ Yusup Kamengkari bisa menggarap ataumenjual tanah tersebut terserah Penggugat/ Yusup Kamengkari, selanjutnyasaksi bertanya, apakah bisa dibuat sebuah surat

PELAWAN tidak pernah sekalipun digugat atau bahkandipermasalahkan oleh pihak lain mengenai sewa menyewa tempattersebut termasuk TERLAWAN II; (BUKTI P3)Bahwa PELAWAN pada tanggal 23 Juli 2020 memperoleh SuratPanggilan Teguran/Aanmaning Nomor: 24/2020 Eks. Jo.

Nomor E.PELAWAN MEMPEROLEH INFORMASI BAHWA TERDAPATAKTA JUAL BELI ANTARA PELAWAN DENGAN TERLAWAN IIPADAHAL PELAWAN TIDAK PERNAH MENJUAL ATAU BAHKANMENGALIHKAN OBIJEK TANAH DAN BANGUNAN MILIKNYA 342/28/2019 tertanggal 23 Juli 2020 dan Aanmaning No. 24/2020Eks. Jo.

MSURAT PENETAPAN UNTUK AANMANING NO: 24/2020 Eks.Jo.

No. 342/28/2019 atau setidaknya menunda pelaksanaan eksekusiberdasarkan Grosse Risalah Lelang Nomor 342/28/2019 tertanggal 30Oktober 2019 sebagaimana dimuat dalam Surat PanggilanTeguran/Aanmaning Nomor: 24/2020 Eks. Jo.

Menyatakan Grosse Risalah Lelang Nomor: 342/28/2019 tertanggal30 Oktober 2019 sebagaimana dimuat dalam Surat PanggilanHalaman 21 dari 35 Putusan Nomor 567/Pdt.BTH/2020/PN Jkt BrtTegoran/Aanmaning Nomor: 24/2020 Eks. Jo. Nomor 342/28/2019atas Ruko yang bersertifikat SHGB/O6021 atas nama TERLAWAN IIyang dilakukan TURUT TERLAWAN dan dibeli oleh TERLAWAN ,tidak sah dan Batal demi hukum;. Membatalkan Penetapan untuk Aanmaning No: 24/2020 eks. Jo.

beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat/Pelawan dengan surat gugatanperlawanan tanggal 18 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 1 Agustus2018 dalam Register Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Tjk, telah mengajukangugatan perlawanan sebagai berikut:Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan initerhadap Tergugat/Terlawan atas Risalah Teguran Aanmaning

PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA BandarLampung No 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari 2016 (buktiP2) jo Putusan Kasasi No. 435 K/Pdt.SusPHI/2016 tanggal 18 Agustus2016 (alat bukti P3).Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan Gugatan Perlawanan initerhadap Tergugat/Terlawan atas Penetapan Nomor 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17 Januari 2018, dengan alasanalasan sebagaiberikut :Bahwa Penggugat/Pelawan mengajukan keberatankeberatan atas relasPanggilan Aanmaning

IA TanjungKarang Bandar Lampung dapat menerima, memeriksa, mengadili danmemutus untuk perkara gugatan perlawanan atas Aanmaning RisalahTeguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning ke Kedua PenetapanNo.2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal 17 Januari 2018 (alatbukti P1) ini.Bahwa tegasnya pelaksanaan penetapan sita eksekusi dan berita acarasita eksekusi sangatlah mengandung unsur kesewenangwenangganyang tidak berdasar dan harus dibatalkan atau setidaksetidaknya ditunda sampai ada putusan hukum berkekuatan

Menyatakan Risalah / Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaningke Kedua Penetapan No. 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjktertanggal 17 Januari 2018 (alat bukti P1), berdasarkan PutusanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas ABandar Lampung No 21/Pdt.SusPHI/2015/PN.Tjk tanggal 11 Febuari2016 (bukti P2) jo Putusan Kasasi No. 4385 K/Pdt.SusPHI/2016tanggal 18 Agustus 2016 (alat bukti P3) mengandung kekeliruan,karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;6.

Menyatakan risalah / Teguran Aanmaning Pertama dan Aanmaning keKedua Penetapan No 2/Pen.Aan/Pdt.SusPHI/2017/PN.Tjk tertanggal17 Januari 2018 (alat bukti P1) tersebut cacat hukum, karena ituPenetapan tersebut batal demi hukum dan tidak dapat dilaksanakan;7. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk mentaati putusan ini;8. Menghukum Tergugat/Terlawan untuk membayar biaya perkara ini.SUBSIDER:Apabila Pengadilan Negeri kelas A Tanjung Karang Bandar LampungCq.

Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas ParaPembantah sangat keberatan terhadap eksekusi yanghendak dilakukan oleh Para Terbantah terhadap sebidangtanah berukuran lebih kurang 750 M2 beserta bangunanrumah di atasnya yang terletak di Jalan Basuki Rachmat /dikenal dengan kaplingan Nomor.36 Ex Lapangan tembak,sekip ujung Palembang, sebagaimana Permohonan ParaTerbantah dengan Register Nomor : 04/108/Pdt.G/1994/Eks/1998/PN Plg dan kemudian telah dilakukan Tegoran /Aanmaning kepada almarhum H.Syaban Abdullah

sesuaidengan relaas panggilan Aanmaning / Tegoran No.04 /108 / Pdt.G/ 1994 / Eks / 1998 / PN Plg tanggal 01 Juni2009 ;11.

Menyatakan itu Permohonan Eksekusi yang diajukan Para TerbantahRegister No.04 / 108 / Pdt.G / 1994 / Eks / 1998 / PN Plg dan kemudiantelah dilakukan Tegoran / Aanmaning kepada Almarhum H.SyabanAbdullah sesuai dengan Relaas Panggilan Aanmaing / Tegoran No.04 /108 / Pdt.G / 1994 / Eks / 1998 / PN Plg tanggal 1 Juni 2009 olehPengadilan Negeri Palembang adalah tidak sah dan tidak perludilaksanakan, berikut segala tindakan tindakan lebih lanjut, seperti,Teguran, Sita Eksekusi / Pengosongan, Penguman Surat

/Tegoran kepada ahli waris almarhumSyaban Abdullah ( para Pembantah ) dan atas panggilan Aanmaning /Tegoran dari Pengadilan Negeri Palembang tersebut ahli waris darialmarhum H.Syaban Abdullah mengajukan Bantahan terhadappanggilan Aanmaning/Tegoran tersebut ;Bahwa bantahan eksekusi yang dilakukan para Pembantah dalam Aquo adalah tidak beralasan hukum sama sekali, karena pelaksanaaneksekusi dengan melalui Relaas panggilan Aanmaning/TegoranNo.04/108/Pdt.G/1994/eks/1998/PN Plg, tanggal 1 Juni 2009 olehPengadilan

Bahwa Para Terbantah menolak dengan tegas dalil bantahan parapembantah pada angka 10 karena tidak benar dan keliru, yang benaradalah eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan NegeriPalembang berdasarkan Relaas Panggilan Aanmaning/TegoranNo.04/108/Pdt.G/1994/Eks/1998/PN Plg, tanggal 1 Juni 2009 telahtepat dan benar serta patut dan syah berdasarkan hukum karenatelah beralasan hukum sebagaimana putusan dalam perkara No.108/Pdt.G/1994/PN Plg, tanggal 16 Februari 1995 Jo No.48/PDT/1995/PTPlg, tanggal

Surat aanmaning tanggal 8 Juni 2006 jo. Berita Acara Teguran(aanmaning) tanggal 14 Juni 2000 jo.Penetapan Eksekusi No.01/Pen.PdtlEks. Peng2006/PN.Dpk (bukti TT5);7.2. Relas panggilan teguran (aanmaning) tanggal 22 Januari 2013 jo.Berita Acara Teguran (aanmaning) tanggal 28 Januari 20!,3 jo.Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 17Januari 2013 (bukti TT6);7.3. Penetapan eksekusi tanggal 1 November 2016 oleh Ketua PengadilanNegeri Depok jo.

Dpk tanggal17 Mei 2006, Surat Panggilan Terguran/Aanmaning Nomor :01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN. Dpk tanggal 17 Mei2006 dan Berita Acara Panggilan Terguran/AanmaningNomor : 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN. Dpk tanggal14 Juni 2006, (diberi tanda T.1 4);5. Fotocopy : Penetapan Aanmaning Panggilan Teguran (Aanmaning)Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN.

membutikan bahwa PengadilanNegeri Depok telah melayangkan surat panggilan/ teguran(aanmaning) kepadaPenggugat sebagimana Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri DepokNomor : 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN.

Dpk tanggal 17 Mei 2006, SuratPanggilan Terguran/ Aanmaning Nomor : 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN.Dpk tanggal 17 Mei 2006 dan Berita Acara Panggilan Terguran/AanmaningNomor : 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN. Dpk tanggal 14 Juni 2006, (Videbukti T.l4) dan Penetapan Aanmaning Panggilan Teguran (Aanmaning) KetuaPengadilan Negeri Depok Nomor : 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN.

Dpk JoRisalah Lelang Nomor : 145/2004 tanggal 22 Januari 2013, Surat PanggilanTerguran/Aanmaning Nomor : 01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN. Dpk JoRisalah Lelang Nomor : 145/2004 tanggal 22 Januari 2013 tanggal 22 Januari2013 dan Berita Acara Panggilan Terguran/Aanmaning Nomor01/Pen.Pdt.Aanm.Eks.Peng/2006/PN.

dan terhadap hal demikian telahdituangkan didalam Berita Acara Aanmaning perkara No.53/Pdt.G/1990/PN.PDG Jo No .65/Pdt/1991/PT.PDG jo Mahkamah AgungRI Reg.

Dengandemikian yang menjadi pokok Perlawanan Pelawan (ObjekPerlawanan Pelawan) adalah Berita Acara Eksekusi Aanmaning No.21/Eks.Pdt/2018/PN.PDG tanggal 16 Oktober 2018.

Bahkan pada saat dilakukannyasidang Aanmaning sebagaimana Berita Acara Aanmaning EksekusiNo. 21/Eks.Pdt/2018/PN.Pdg tanggal 16 Oktober 2018, Ir. JohnyHalim Djaafar turut hadir sebagai pihak dalam proses Aanmaningdimaksud.

dan terhadap hal demikiantelah dituangkan didalam Berita Acara Aanmaning perkara No.53/Pdt.G/1990/PN.PDG jo No .65/Pdt/1991/PT.PDG jo MahkamahAgung Rl Reg.

Dimana putusan perkara tersebut ataspermohonan yang diajukan oleh Terlawan Aji telah dilaksanakan(Eksekusi) secara damai (Sukarela) oleh Para Termohon Eksekusi(Terlawan B) dihadapan sidang Aanmaning Pengadilan Negeri Klas 1APadang sesual Berita Acara Aanmaning Eksekusi No.21/Eks.Pdt/2018/PN.Pdg tanggal 16 Oktober 2018.

Penggantiuntuk melakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat melalui RRI Kota Makassar;Menimbang, bahwa oleh karena panggilan gaib Tergugat yang dilaksanakan olehJurusita, maka Jurusita diperintahkan memanggil lagi untuk persidangan tanggal 3 Mei2011 melalui RRI Kota Makassar;Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara (verskot) tersebut tidakcukup untuk melakukan pemanggilan ulang kepada Penggugat, maka Ketua Majelismemerintahkan Panitera melalui Panitera Pengganti untuk menyampaikan surat teguran(aanmaning

) kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama tersebut telah menyampaikansurat teguran (aanmaning) kepada Penggugat sesuai Surat Nomor : W20A21/102/HK.03.4/II/2011 tertanggal 1 Februari 2011;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat keterangan Paniteratertanggal 9 Maret 2011, yang menerangkan bahwa Penggugat tidak memenuhi suratteguran tersebut dan telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung sejaktanggal peneguran tersebut disampaikan

;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama, menyebutkan bahwa Pengadilan Agama berkewajiban untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya;Menimbang, bahwa oleh karena sikap Penggugat yang tidak memenuhi suratteguran (aanmaning) untuk penambahan panjar biaya perkara, maka patut diduga bahwaPenggugat tidak bersungguhsungguh mengajukan perkara ini, oleh karenanya MajelisHakim

permohonan pencabutansurat gugatan cerai tertanggal 23 Februari 2011, yang pada pokoknya Penggugatmenyatakan mencabut gugatan cerai yang terdaftar di Pengadilan Agama Makale denganNomor : 18/Pdt.G/2010/PA.Mkl, namun surat permohonan Penggugat diterima olehKepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 3 Maret 2011;Menimbang, bahwa oleh karena penyampaian surat permohonan pencabutangugatan cerai oleh Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) bulan daripenyampaian surat teguran (aanmaning

Bahwa, Terlawan agar dihukum membayar biaya dalam perkaraint ;Demikian berdasarkan faktafakta tersebut di atas dengan segalakerendahan hati dengan ini perkenankan para Para Pelawanmengajukan permohonan kepada yang mulia Ketua PengadilanNegeri Kendal agar berkenan memberikan putusan, sebagaiberikut :DALAM PROVISI :1.Menyatakan menghentikan Eksekusi berdasarkan relaaspanggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 25 Agustus 2014 yang dimohonkanPemohon Eksekusi ;Menghukum Terlawan

Foto Copy Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 2/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 25 Agustus 2014 ditujukan kepadaMekhrus Efendhi, diberi tanda P1;2. Foto Copy Relas Panggilan Tegoran/Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 4 September 2014 ditujukankepada Djoko Sri Wurjanto, diberi tanda P2;3. Foto Copy Relas Panggilan kepada Termohon Eksekusi Nomor :02/Pdt.Eks/2014/PN.Kdl tanggal 17 September 2014 ditujukankepada Mekhrus Efendhi, diberi tanda P3;4.

Relaas PanggilanTegoran/Aamaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25Agustus 2014 yang dimohonkan Pemohon Eksekusi;Menimbang, bahwa Tuntutan provisionil merupakan permintaanpihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakanpendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhirdijatuhkan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati danmempelajari perlawanan dari para Pelawan, substansi pokokperlawanan para Pelawan tersebut adalah mohon agar RelaasPanggilan Tegoran/ Aanmaning

RelassPanggilan Tegoran/ Anmaning Pengadilan Negeri Kendal Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014, oleh karenanya, dasargugatan perlawanan Para Pelawan adalah kabur atau tidak jelas, makasudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa mengenai hal ini Majelis berpoendapat bahwauraian dalam perlawanan para Pelawan tersebut cukup jelas danbersesuaian antara posita dengan petitum, di mana para Pelawanmohon agar Relaas Panggilan Tegoran/ Aanmaning

Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN kdltanggal 25 Agustus 2014 dinyatakan cacad hukum dan batal demihukum;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokokperkara terlebin dahulu Majelis akan mempertimbangkan formalitasperlawanan perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam positanya para Pelawan mendalilkanbahwa Relaas Panggilan Tegoran/ Aanmaning Nomor : 02/Pdt.Eks/2014/PN Kdl tanggal 25 Agustus 2014 cacad hukum dan bataldemi hukum, akan tetapi dalam petitumnya para Pelawan mohon agarPemohon Eksekusi/Terlawan

Bahwa ternyata barangbarang milik Pembantah tersebut telah dalam proseseksekusi, berdasarkan Penetapan Aanmaning Pengadilan Negeri JakartaSelatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016, atasdasar permohonan Terbantah.. Bahwa Penetapan eksekusi Aanmaning yang dilakukan terhadap Pembantahtersebut, adalah tidak tepat, oleh karena Terbantah sebelumnya tidak pernahmemberikan tegoran terhadap Pembantah atas hutanghutang Pembantah...

Menyatakan pelaksanaan Eksekusi barangbarang suku cadang kendaraanbermotor, berdasarkan Penetapan Eksekusi Aanmaning Pengadilan NegeriJakarta Selatan No.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016jo Relaas Panggilan Aanmaning Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.58/Eks.FD/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 09 November 2016, adalah tidakberharga, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.Hal 7 Put. No. 465/ Pdt/2019/PT.DKI5.

Selanjutnya, Terbantahmengajukan permohonan panggilan tegoran/peringatan(Aanmaning) kedua kepada Pembantahn melalui mediacetak/surat kabar.

Bahwa Terbantah kembali menolak dengan tegas dalil Pembantahpada angka 10 Surat Bantahan a quo yang menyatakan bahwapenetapan Aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan NegeriJakarta Selatan kurang tepat dan dalil pada angka 11 SuratHal 37 Put.

) kedua pada tanggal 25 Januari 2017;Bahwa walaupun telah ditegor oleh Ketua Pengadilan NegeriJakarta Selatan (aanmaning) dan Pembantah tetap tidakmelaksanakan kewajibannya kepada Terbantah.

/Teguran (Vide Bukti T6) kepada TermohonEksekusi dalam hal ini Pelawan, sebagai tindak lanjut dari Penetapantersebut adalah Pelawan dipanggil ke hadapan Ketua dan PaniteraPengadilan Negeri (PN) Mojokertoberdasarkan Risalah PanggilanTeguran / Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk tanggal 09 April 2019(Vide Bukti T7) untuk diberikan Teguran tepatnya tanggal 15 April 2019namun yang hadir saat itu adalah Kuasa Hukum dari Pelawan, laludibuatkanlah Berita Acara Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019(Vide Bukti T8);Bahwa

saat itu atas tindak lanjut Aanmaning/Teguran yang diberikankepada Pelawan (termohon Eksekusi), Pengadilan Negeri Mojokertomembuatkan Penetapan Sita Eksekusi No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk yangditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 atas objek yang dihunioleh Pelawan (Termohon Eksekusi) (Vide Bukti T9) yang akan dilakukanpada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019, hal ini tercantum dalamPemberitahuan akan dilaksanakan Sita Eksekusi Perkara Perdata No.

Hal ini memunjukkan ketidakpahaman Pelawanuntuk menginterprestasikan Pasal 129 ayat (1) dan (2) HIR tersebut,pasal tersebut pada intinya adalah mengatur gugatan perlawanan yangmuncul atas putusan Verstek (karena tidak hadirnya Tergugat) yangdiberikan waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan diterimaTergugat, serta pada waktu aanmaning, Tergugat/Termohon hadir makadiberikan waktu 8 (delapan) hari setelah aanmaning dan jikaTergugat/Termohon tidak hadir maka waktunya adalah 8 (delapan) harisetelah

dari Ketua Pengadilan NegeriMojokerto No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk tanggal 08 April 2019, selanjutnyadiberi tanda T6;Fotokopi Risalah Panggilan Teguran/ Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk tanggal 09 April 2019, selanjutnya diberi tanda T7;Fotokopi Berita Acara Aanmaning No.5/Eks.HT/2019/PN.Mjk, selanjutnyadiberi tanda T8;Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 41/Pdt.Bth/2019/PN MjkFotokopi Penetapan Sita Eksekusi No.5/Eks.HT/2019/PN.Mjk, selanjutnyadiberi tanda T9;Fotokopi Pemberitahuan

/Teguran (Vide Bukti T6)kepada Termohon Eksekusi dalam hal ini Pelawan, sebagai tindaklanjutdari Penetapan tersebut adalah Pelawan dipanggil ke hadapan Ketuadan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto berdasarkan RisalahPanggilan Teguran / Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019/PN.Mjk tanggal 09April 2019 untuk diberikan Teguran tepatnya tanggal 15 April 2019namun yang hadir saat itu adalah Kuasa Hukum dari Pelawan, laludibuatkanlah Berita Acara Aanmaning No. 5/Eks.HT/2019;Bahwa saat itu atas tindak lanjut Aanmaning

perusahaanTergugat seperti keadaan semula;Menghukum Tergugat membayar upah kepada Para Penggugat untuk bulan Aprils/d Agustus 2010, 5 bulan upah, masingmasing Penggugat Rp.5.157.500,00(lima juta seratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);Menolak gugatan Penggugat selebihnya;Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;3 Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2011 dan tanggal 10 Nopember 2011, KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telahmemberikan teguran (aanmaning

Para Penggugat untuk bulan April s/d Agustus 2010, 5 bulan upah, masingmasing Penggugat Rp.5.157.500,00 (lima juta seratus lima puluh tujuh ribu limaratus rupiah), maka untuk kepastian hukum atas hakhak Para Penggugatdiperlukan suatu putusan pengadilan untuk itu;Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 300 K/Pdt.Sus/2011 tersebut menghukum Tergugat mempekerjakan kembali ParaPenggugat di perusahaan Tergugat seperti keadaan semula dan putusan tersebuttelah sudah diberikan teguran (aanmaning

) oleh Ketua Pengadilan kepadaTergugat bulan Januari 2012 termasuk penetapan eksekusi namun diabaikanTergugat, maka tidak berlaku prinsip no pay no work sehingga Tergugatberkewajiban membayar upah Para Penggugat yang belum dibayar sejakdilakukan aanmaning oleh Ketua Pengadilan bulan Januari 2012 sampai denganputusan dibacakan Majelis Hakim dikalikan UMK Kota Surabaya sebesarRp.1.257.000,00;Bahwa oleh karena Para Penggugat belum menerima upah sejak teguran(aanmaning) Ketua Pengadilan Hubungan Industrial

No. 195 K/Pdt.SusPHI/2013Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusansebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan Tergugat belum membayar upah para Penggugat semenjak teguran(aanmaning) Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya atau sejak bulan Januari 2012;3 Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putusterhitung

No. 195 K/Pdt.SusPHI/20131616berpendapat dalil gugatan a quo Para Penggugat adalah Tergugat tidakmembayar upah Para Penggugat tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3(tiga) bulan berturut turut sejak teguran aanmaning .....dst....oleh karena ParaPenggugat tidak melaksanakan kewajiban bekerja di perusahaan Tergugat sejakteguran aanmaning ...dst.... sehingga petitum gugatan para Penggugat angka 2dan angka 4 dinyatakan ditolak.

Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalildaliil:1.Bahwa hubungan Pelawan dengan Para Terlawan adalah hubungan kerjaantara pengusaha dengan tenaga kerjanya;Bahwa Pelawan adalah PT Laimbok Prima Indonesia, berkedudukanhukum di Jalan Raya Tenggilis Nomor 9193, Surabaya, dan sebagaiPelawan Il adalah PT Indogoves Java, berkedudukan di Jalan RayaRungkut Industri Ill Nomor 58, Surabaya;Bahwa Pelawan dan Pelawan II jelas sangat keberatan dan menolak dengantegas Relas Aanmaning

dengan Nomor 22/Eks/2014/PHI.Sby., junto Nomor866 K/Pdt.Sus/2008., dari Pengadilan Negeri Niaga/HAM/HubunganIndustrial/Tipikor Surabaya yang dalam relas aanmaning memanggil Pelawan (PT Laimbock Prima Indonesia) tapi di alamatkan dengan alamat JalanRungkut Industri Ill Nomor 58, Surabaya, adapun tempat kKedudukan hukumPelawan (PT Laimbock Prima Indonesia) adalah Jalan Raya Tenggilis Nomor9193 Surabaya;Bahwa Pelawan juga menolak dengan tegas relas Aanmaning Nomor22/Eks/2014/PHI.Sby., junto Nomor 866

Nomor 729 K/Padt.SusPHI/2015untuk Pelawan dalam eksepsi Tergugat Il sekarang Pelawan Il denganputusan mengabulkan eksepsi Tergugat II yakni: Bahwa mengabulkan eksepsi Tergugat Il selurunnya yang saat iniberkedudukan sebagai Pelawan II; Menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugattidak dapat diterima; Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuluntuk seluruhnya;Dan selain alasan tersebut di atas tegoran (aanmaning) tersebutdialamatkan pada alamat Pelawan Il;Bahwa

Nomor 729 K/Padt.SusPHI/2015setidaktidaknya ditolak karena salah alamat, karena alamat dan tempatkedudukan tersebut yang tercantum dalam tegoran (aanmaning) merupakanalamat PT Indogloves Java (Pelawan II);4.

Bahwa dalam Relas Aanmaning Nomor 22/Eks/2014/PHI.SBY., junto Nomor866 K/Pdt.Sus/2008., tanggal 15 Januari 2015 dimana Turut Tergugatdipanggil untuk menghadap Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya, hal tersebut gugatan perlawanan yang kamiajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang mempunyaikewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial,sehingga putusan Judex Facti yang memutus menyatakan bahwaPengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa

Bahwa karena eksekusi telah selesai dilaksanakan, maka Pelawan tidakberhak lagi mengajukan gugatan Perlawanan terhadap eksekusi yang telahselesai dilaksanakan eksekusinya.PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATANNO.30/EKS.RL/2015/PN.JKT SEL TANGGAL 26 MEI 2015 BERUPA PENETAPANUNTUK MEMBERI TEGURAN/PERINGATAN (AANMANING) TERHADAPPELAWAN AGAR SECARA SUKARELA MENGOSONGKAN SENDIRI OBYEKLELANG DIMANA PENETAPAN AANMANING INI TELAH SESUAI KETENTUANPASAL 200 HIR DAN BUKAN MERUPAKAN OBYEK PERLAWANAN.Hal

Sel1.Bahwa yang menjadi obyek gugatan perlawanan Pelawan adalah PenetapanKetua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.30/Eks.RL/2015/PN.Jkt.Seltertanggal 26 Mei 2015, dimana Penetapan ini adalah Penetapan untukmemberi terguran/peringatan (Aanmaning) terhadap Pelawan agar dalamtenggang waktu 8 (delapan) hari setelah diberi teguran/peringatan agar mausecara sukarela mengosongkan sendiri obyek lelang..

Bahwa Penetapan Aanmaning (teguran) untuk melakukan pengosongan atasobyek lelang secara sukarela ini telah sesuai ketentuan pasal 200 HIR, dimanapenetapan Aanmaning ini bukan merupakan obyek Perlawanan.lil.

Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.30/Eks.RL/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Mei 2015, adalah Penetapanuntuk memberi terguran/peringatan (Aanmaning) terhadap Pelawan agardalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah diberi teguran/peringatan agarmau secara sukarela mengosongkan sendiri obyek lelang, hal ini telah sesuaiketentuan pasal 200 HIR, dan penetapan Aanmaning ini bukan merupakanobyek Perlawanan;.

pokok perkara, oleh karenanya berdasarkan alasan tersebuteksepsi Terlawan dengan alasan tersebut haruslah ditolak;Eksepsi tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo.30/Eks.RL/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Mei 2015, adalah Penetapanuntuk memberi terguran/peringatan (Anmaning) terhadap Pelawan agar dalamtenggang waktu 8 (delapan) hari setelah diberi teguran/peringatan agar mausecara sukarela mengosongkan sendiri obyek lelang, hal ini telah sesuaiketentuan pasal 200 HIR, dan penetapan Aanmaning

Pasal 207 Rbg/169 HIR/439 dan 443 Rv yang pada pokoknyamenyatakan apabila Tergugat hadir pada saat aanmaning makaHal. 8 dari 46 Hal. Put. No. 457/PDT/2018/PT MKStergugat ada tenggang waktu yaitu 8 (delapan) hari sejakdilakukannya aanmaning, Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagaijawaban dalam proses verzet dianggap sebagai jawaban padasidang pertama. ( Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Halaman 409410 ).

Bahwa dengan mencermati dalil Pelawan dalam surat tertanggal Sidrap10 April 2018, sebagaimana dikutip pada lembaran Pertama sampaillembaran kedua yang menyatakan berdasarkan surat teguran/aanmaning Nomor 27/ Pdt.G/ 2017/ PN.

No. 457/PDT/2018/PT MKSdilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sementarasangat jJelas Undangundang telah menggariskan mengenai Tenggangwaktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalamPasal 207 Rbg/ 169 HIR/ 439 dan 443 Rv yang pada pokoknyamenyatakan apabila Tergugat hadir pada saat aanmaning makaTergugat ada Tenggang waktu yaitu 8 (delapan) hari sejakdilakukannya aanmaning yang dalam hal ini juga telah diatur dalampasal 129 ayat (2) HIR tenggang waktu untuk mengajukanperlawanan

Dan apabila putusan tidakdisampaikan kepada diri pribadi tergugat (in person), verzet masithbisa diajukan sampai hari ke 8 (delapan) sesudah aanmaning. Danoleh karena itu apabila tenggang waktu tersebut telah dilampaui makasecara hukum mengakibatkan: Gugur hak Tergugat mengajukan perlawanan. Tergugat dianggap menerima putusan verstek.

No. 457/PDT/2018/PT MKSpermasalahan dalam perkara a quo bukan mengenai mekanismeeksekusi melainkan mengenai mengenai TENGGANG WAKTUmengajukan perlawanan terhadap putusan verstek sebagaimanaditentukan Undangundang yang pada pokoknya menyatakan Jikaputusan itu tidak langsung diberitahukan kepada Tergugat sendiri danpada waktu aanmaning Tergugat hadir, maka tenggang waktunyasampai pada hari kedelapan sesudah aanmaning (peringatan). danaturan tersebutlah yang tidak diterapkan dan dilanggar oleh judex

) agar dalam waktu 8(delapan) hari sejak Penegoran (aanmaning)melaksanakan kewajibannya untuk membayar danmelunasi hutang kepada Pemohon Eksekusi; DAN:Memanggil pula pihak Pemohon Eksekusi untuk turut hadirpada pelaksanaan Penegoran (Aanmaning) tersebut diALAS; === === === === === 2= 2= 2= 22 22= === 2= === === ==8.

Bahwa atas terbitnya Penetapan Aanmaning No.

oleh KetuaPengadilan Negeri Balikpapan harus dibatalkan dan dinyatakan NonOePUTUSAN PENGADILAN TERKAIT OBJEK PERKARA A QUO YANGMENJADI DASAR PENETAPAN AANMANING NO.

TERLAWAN Il yang masih sahberlaku dan tidak pernah dibatalkan; Dikarenakan Penetapan Aanmaning yang diterbitkan oleh KetuaPengadilan Negeri Balikpapan dan Putusan Pengadilan atas PerkaraA Quo nyatanyata bertentangan dengan Sertipikat Hak GunaBangunan No. 00190/Kelurahan Karang Jati an. TERLAWAN II yangmasih berlaku, maka Penetapan Aanmaning dan PutusanPengadilan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan cacathukum danaF.

Menyatakan Penetapan Aanmaning No. E.18.2015 69/Pdt.G/1998/PN.Bpptanggal 1 Desember 2015 maupun Penetapanpenetapan lainnya terkaitdengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 1341 K/Pdt/2001 junctoPutusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 26/Pdt/2000/PT.KT.SMDAjuncto Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 69/Pdt.G/1998/PN.BppTidak Memiliki Kekuatan Eksekutorial (Non Eksekutabel); 7. Membatalkan Penetapan Aanmaning No.