Ditemukan 2371 data
160 — 54
) ;aDemikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan NegeriBanyuwangi pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2013, oleh SITYOTO, SH,MH, selakuKetua Majelis, AFRIZAL HADY, SH,MH dan TENNY ERMA SURYATHI, SH,MH masing masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehHakim Hakim Anggota, diharitu oleh LILIK ASTUTI, SH, Panitera Pengganti serta dihadirioleh SEMU
146 — 54
;Bahwa secara implisist dapat diteliti secara keseluruhan bahwa maksudPenggugat Konvensi melakukan kasasi semu yang membenturkan satuputusan pengadildengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukumtetap (in Kracht van gewijsde) dengan putusan pengadilan lain yang juga yangtelah berkekuatan hukum tetap. Hal mana seharusnya keberatan penggugatkonvensi terhadap hakim dan isi putusan pengadilan hanya dapat diajukankepada hakim di Mahkamah Agung atau hakim di Komisi Yudisial.
129 — 28
dalam Dakwaan Penuntut Umum telah disebutkanIdentitas seorang Terdakwa Anak bernama NH sebagai Anak yang berkonilikdengan Hukum dengan menyebutkan masih berusia 17 Tahun, dimana Usiatersebut menunjukkan Terdakwa termasuk dalam batasan usia Anak menurutUndangUndang R.I No.11 Tahun 2014 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anakyang dikategorikan Anak sehingga sesuai pendapat M.Hoyles (1979) dalambukunya Changing Childhood, London hal 09 menyebutkan kedewasan seoranganak merupakan sesuatu yang bersifat semu
16 — 13
bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusanpengadilan sebagai putusan semu, sehingga kewajiban Tergugat dalam halnafkah madliyah, iddah dan mutah harus dipaksakan pemenuhannyasebelum ikrar talak tanpa harus dikaitkan dengan azas eksekusi;halaman 27 dari 32 halaman Putusan nomor : 5940/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.4.
109 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Serang pada halaman 55 menyebutkan ;Menimbang, bahwa kedudukan surat edaran apabila dilihat darihukum administrasi Negara menurut Majelis Hakim merupakanperaturan kebijakan atau dapat juga dikatakan sebagaiPeraturan Perundang undangan semu adalah salah dansangat keliru karena;a.
Putusan Nomor 451 K/TUN/2016menurut Majelis Hakim merupakan peraturan kebijakan atau dapat jugadikatakan sebagai Peraturan Perundang undangan semu adalah salah dan sangat keliru karena; a. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan sebagaiberikut; Pasal 7;(1)(2)Jenis dan hierarki Peraturan Perundangundangan terdiriatas:a. Undangundang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;c.
381 — 128
Jadi, berarti disitu prosespemeriksaannya adalah kontradiktur seolaholah gugat permohonan itumerupakan gugat kontentiosa tetapi undangundang sendiri menyebutnyabukan kontentiosa tetapi adalah permohonan atau voluntair ;e Bahwa menurut Ahli sebenarnya di dalam teori dan praktek dikatakangugat voluntair adalah merupakan peradilan semu bukan peradilansungguhsungguh Yang dikatakan peradilan yang sungguhsungguh ialahperadilanHalaman 85 dari Halaman 102 Penetapan Nomor 132/PDT.P/2015/PN.JKT.PST.yang bersifat
Kenapa disebut peradilan semu atau peradilantidak sungguhsungguh karena disitu yang tampil dan yang maju dan yangdiperiksa serta yang didengar hanya sematamata si pemohon tanpa adaperlawanan dari pihak manapun;e Bahwa yang termasuk peradilan sungguhsungguh itu ialah peradilankontentiosa dengan proses kontradictoir.e Bahwa kalau Undangundang sendiri yang menentukan bahwa disituharus ditarik pihak lain itu terutama di dalam UndangUndang Koperasi.
Kalau begituprosesnya semu adalah kontentiosa dan tata cara penyelesaiannya adalahkontradictoir yaitu dengan memanggil dan mendengar dan memberikanHalaman 86 dari Halaman 102 Penetapan Nomor 132/PDT.P/2015/PN.JKT.PST.keterangan audi et alteram partem untuk mengajukan pembelaan terhadapkepentingan masingmasing; Bahwa pada dasarnya hakim diberikan hak untuk memodernisasikan makaterutama terhadap perkembangan sekarang kepada hakim, maka hakim itubukan makhluk yang tidak bernyawa maka kepadanya diberikan
17 — 4
Bahwa penyebabnya menurut cerita Termohon karena semu Termohonpulang kantor minta dijemput oleh Pemohon, namun Pemohon tidak mau,lalu bertengkar, kemudian paginya Termohon diantar kekantor dn tidakmenyuruh pulang ke rumah Pemohon dan mengatakan nanti ketemu dirumah orangttuamu Saja.
83 — 34
BiayaHERAWATIS.P SMAN 1 0 memperingatid Ende) HUT PGRI ke64 Tahun 200917 SEMU PNS 5.000.000 1. Biaya SudahANASTASIA, SE DPPKAD pengobatan di dikembalikaKab. Ende 12.000.00 Jakarta n biaya0 2. Bonus pelatih perobatancabang sebesarOlahraga untuk Rp.5.000.00FORDATA di 0, pada18.000.00 Maumere 2009 tanggal0 3. Bantuan Dana 08/06/2016PembinaanCabangOlahraga yangmengikuti11.250.00 FORDATA di0 Maumere 2009. Bantuan untukatlet cabangAtletik yangmemperoleh1.000.000 mendaliFORDATA diMaumere 2009.
BiayaHERAWATILS.P SMAN 1 0 memperingatid Ende) HUT PGRI ke64 Tahun 200917 SEMU PNS 5.000.000 Biaya SudahANASTASIA, SE DPPKAD pengobatan di dikembalikaKab.
TILL ANFRIDUS,SEKepala Bidang Anggaran : YULIUS LERU TENGA, SEKepala Bidang Akuitansi : MENSI TIWE,Kepala Bidang Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) : SEMU ANASTASIAKepala Bidang Penagihan dan Penyuluhan : USMAN BOLISEKepala Bidamng Pendaftaran dan Penetapan : FABIANUS PADISER,S.SosKepala Bidang Verifikasi : YULIUS ALBERETUS SERO SAI,SEBendahara Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : DURIANBendahara Bantuan Keuangan : STEFANUS WODHE,SEPengguna Anggaran (PA)TILL ANFRIDUS,SE (Januari 2009 s/d 20 Mei
Saksi SEMU ANASTASIA, SE, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Page 100 of 173Putusan Nomor 80/Pid.Sus.TPK/2016e Bahwa untuk kegiatan KONI memang dananya tersedia dalam APBDbelanjaa HIBAH namun untuk dana yang telah dikeluarkan untukkegiatan KONI tersebut diatas tidak tertuang dalam RencanaKegiatan Anggaran KONI (RKA KONI) sehingga pihak KONI Kab.Ende mengajukannya ke Bupati Ende dengan Nota Informasi, setelahada disposisi Bupati pada saat itu maka disposisi Bupati tersebutdiserahkan
1.RINDAYA SITOMPUL, SH.
2.RETNA SUSILAWATI, SH.
Terdakwa:
RIDWAN HARIS Bin ANTON
136 — 12
Bahwa efek obat jenis Trihexyphenidhyl dan Hexymer bila diminum tidaksesuai dengan dosis yang dianjurkan maka akan menyebabkan efekeuphoria dan halusinasi pengelihatan dan stimulant sehingga memberikanrasa kesenangan semu (euphoria) serta apabila digunakan bersama alkoholefeknya bisa sangat berbahaya serta dapat menyebabkan kematian.Sedangkan manfaat dari obat jenis Trihexyphenidhyl dan Hexymerbermanfaat untuk analgetik (pereda sakit) jika diminum sesuai dengan dosisyang dianjurkan.Menimbang, bahwa
276 — 177
apapun baik secara materiil maupunimmaterial menjadi tidak beralasan hukum; Oleh karena itu tidak bernilaisama sekali pula permohonan Penggugat perihal sita jaminan(conservatoir beslaag) terhadap objek sengketa dan permohonan agarPengadilan menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu(uitvoorbaar bij vooraad) serta hukuman uang paksa (dwangsom)Halaman 20 dari 81 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2019/PN Jap13.gugatan harus ditolak, dengan demikian kerugian yang didalilkanPenggugat adalah kerugian yang semu
dasar tuntutan Penggugatyang dan tidak bernilai kerugian apapun baik secara materiil maupunimmaterial menjadi tidak beralasan hukum; Oleh karena itu tidak bernilaisama sekali pula permohonan Penggugat perihal sita jaminan(conservatoir beslaag) ternhadap objek sengketa dan permohonan agarPengadilan menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu(uitvoorbaar bij vooraad) serta hukuman uang paksa (dwangsom)gugatan harus ditolak, dengan demikian kerugian yang didalilkanPenggugat adalah kerugian yang semu
53 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Herlin Budiaono, berpandapat, kekhilafan atau kekeliruan ataukesesatan itu dapat bersifat sebenarnya dan dapat bersifat semu. Kekeliruanyang sebenamya terjadi dalam hal antara kehendak dan pernyataan parapihak yang saling berkesesuaian, namun kehendak salah satu pihak ataukedua belah pihak terbentuk secara cacat.
118 — 125
Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang danmengungkap fakta kebenaran bahwa Tergugat dan Penggugatmemang sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, kasin mengasihidan sayang menyayangi satu sama lain sebagai suami isteri, yangmana perkawinan Tergugat dan Penggugat cenderung merupakanperkawinan semu tanpa makna;Halaman 19 dari 36, Putusan Nomor 7184/Pdt.G/2021/PA.Cbn4.
172 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undangundang No. 49 Prp Tahun 1960tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), PUPN berwenang untuk17mengeluarkan Surat Paksa yang berirahirah Demi keadilan berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa; Bahwa objek gugatan a quo tersebut merupakan rentetan/rangkaian tindakanhukum dari Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pengurusan piutangnegara yang dilakukan oleh PUPN karena adanya Surat Paksa yangmerupakan Putusan PUPN, yang mana PUPN adalah Badan PengadilanAdministrasi Semu
462 — 824
potensinya masingmasing bersepakat untuk mendirikan suatuPerseroan Terbatas lalu itu di konversi menjadi pemilik saham apakah ituPutusan No. 21 1/Pdt.P/2016/PN.JktSel halaman 56disebut lumrah pada praktek, apakah hal tersebut dalam praktek biasaterjadi Kalau untuk PT tidak, tetapi kalau untuk maatschap CV bolehdikonversi menjadi masukan tetapi kalau dalam PT yang bisa menjadipemasukkan adalah barang, bisa barang bergerak dan bisa tidak bergerakteorinya terkenal dengan kuasi imbreng jadi imbreng semu
maksudnyaImbreng semu umpamanya imbrengnya adalah tanah, tanah kemudianditaksasi appraisal, appraisal itu merupakan perusahaan penilai yanglicence dari Menteri Keuangan di Indonesia kemudian di Appraise olehAppraisal nilainya berapa, taksasinya berapa itu yang dikonversi menjadisetoran saham kalau benda bergerak bisa sama umpamanya mobil bisaditaksasi nilainya berapa mobil itu dikonversi menjadi setoran saham kalaudalam PT ;Bahwa dalam praktek kita sering mendengar istilah Golden Share, GoldenShare
ENI RAHAYU
Tergugat:
1.USP Swamitra Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri
2.Kantor Lelang Kekayaan Negara dan Lelang Kota Surakarta
3.Junaida
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Klaten
55 — 10
telah wanprestasi sehingga KSP Swamitramelalui KPKNL (dahulu Tergugat II sekarang Pelawan II) telah melakukan lelangterhadap obyek sengketa dengan pemenang lelang adalah sdr.Junaida (dahuludisebut Tergugat Ill sekarang Pelawan Ill), selanjutnya dalam perkara a quoPelawan telah menambahkan Badan Pertanahan Nasional sebagai Terlawan IV;Menimbang, bahwa dengan ditambahkannya pihak Badan PertanahanNasional sebagai Terlawan IV sebagai Subyek, Majelis mencermatipenambahan tersebut merupakan penambahan semu
107 — 8
karena objek perkara II tidak masukobjek perkara, dst dan telah diajukan keberatan terhadap pihak pengadilannamun tidak dihiraukan adalah pernyataan yang tidak berdasar, mengadaadadan bohong belaka sudah jelas Para Penggugat yang selalu menghalang18halangi setiap pelaksanaan eksekusi yang Tergugat I ajukan dan baruterlaksana setelah 13 tahun memenangkan perkara tersebut, namun karenasifat tamak dan tak pernah puas Para Penggugat terutama Penggugat II yangselalu mencaricari alasan dalam perkara semu
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemilik Samar/Semu yakni JOHANES KUSNADI (berdasarkan SertifikatHGB No. 1087 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Madiun) ;Oleh karena TAN HAN LIAN als. HANIEL HANOTO HADIKUSUMO tidakpernah memberitahukan kepada Para Terdakwa yang menyatakan bahwa tanahrumah jln. Barito No. 42 Madiun telah dijual kepada orang lain yakni JOHANESKUSNADI, bahkan Para Terdakwa sekitar bulan Mei/Juni 2001 pernahmenanyakan kepada TAN HAN LIAN als.
73 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kegiatan yang semula bersifat keperdataan, pada akhirnyabersifat hukum publik yang nota bene mengandung unsur paksaan.Disamping itu, kedudukan PUNP/BPUPLN ini diberi sifat sebagaipengadilan semu. Lembaga ini mempunyai dua karakter yaitu sebagaiwakil dari kreditur dan sekaligus Pengadilan;22.
71 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebabgugatan hak milik itu adalah sesuatu yang semu/tidak jelas serta tidakmemiliki dasar hukum sehingga Pasal mana yang akan diterapkan untukmemutus perkara ini juga tidak ada.
Pembanding/Tergugat II : MUHAMMAD HENDRA
Pembanding/Tergugat III : YULIAS ASTUTI Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Pembanding/Tergugat II : MUHAMMAD HENDRA
Terbanding/Penggugat : DISER U. NASIR
Turut Terbanding/Tergugat IX : SITI AISYAH
Turut Terbanding/Tergugat VII : SITI MUNAWARAH
Turut Terbanding/Tergugat V : LAILI AGUSTINA
Turut Terbanding/Tergugat III : YULIAS ASTUTI
Turut Terbanding/Tergugat VIII : MUHAMAD ZAINUDIN
Turut Terbanding/Tergugat VI : MUHAMAD SAIPUL
Turut Terbanding/Tergugat IV : SITI NURLARA
Turut Terbanding/Tergugat IX : SITI AISYAH Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat VII : SITI MUNAWARAH Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat V : LAILI AGUSTINA Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat VIII : MUHAMAD ZAINUDIN Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat VI : MUHAMAD SAIPUL Diwakili Oleh : Muhammad Arifin
Turut Terbanding/Tergugat IV : S
103 — 39
Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah perjanjianhutangpiutang yang terselubung (Semu). Artinya, bahwa perjanjian jualbeli dengan hak membeli kembali sebenarnya adalah perjanjian hutangpiutang, yakni pemberian pinjaman dengan jaminan.b.