Ditemukan 1783 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : federasi
Penelusuran terkait : Direktur jenderal pajak vs pt. federal international finance Pt. federal international finance vs direktur jenderal pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 415 K/TUN/2017
Tanggal 14 September 2017 — I. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU., II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI BURUH NIAGA, INFORMATIKA, KEUANGAN, PERBANKAN DAN ANEKA INDUSTRI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (DPC FSB NIKEUBA - KSBSI) KOTA BATAM., III. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN (DPS FSP LEM-SPSI) SEKUPANG TANJUNG UNCANG & SEKITARNYA., IV. PENGURUS UNIT KERJA SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA KOTA BATAM., V. KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA (FSPMI) KOTA BATAM., VI. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI LOGAM, MESIN, INDUSTRI DAN ELEKTRONIK-ELEKTRONIK SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM VS DEWAN PENGURUS KOTA (DPK) ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA BATAM DAN., I. DEWAN PIMPINAN CABANG KONFEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPCK SPSI) KOTA BATAM., II. DEWAN PENGURUS CABANG FEDERASI SERIKAT BURUH MAKANAN, MINUMAN, PARIWISATA, RESTAURANT, HOTEL DAN TEMBAKAU KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA KOTA BATAM., III. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA BATU AMPAR SEKITARNYA;
66 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Laidlaw Environmental Services (TOC), Inc.528 U.S. 167 (2000), https://supreme.justia.com/cases/federal/us/528/167/case.html,diklik310720162S F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2003, him. 53Halaman 20 dari 84 halaman. Putusan Nomor 415 K/TUN/20172.
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-01-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN TEGAL Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Tgl
Tanggal 12 Juni 2019 — Penggugat:
YOHANES YULIANTO WIBOWO dana atau YULIANTO WIBOWO
Tergugat:
1.ARIF RACHMAT HIDAYAT
2.PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk
120 — 19
  • Tgl7.97.10Tedd7.127.137.147.157.167.177.187.19Evalube 2T TB (20 x 0,8) 750 pcs @ Rp. 154.000, total Rp.115.500.000, (seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).Prestone Brake Fluid M 205 pcs Rp. 210.000, total Rp. 43.050.000,(empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).Federal Supreme (20 x 1) 124 pcs @ Rp. 324.000, total Rp.40.176.000, (empat puluh juta seratus tujuh puluh enam riburupiah).Mesran Prima XP (20 x 1) 244 pcs @ Rp. 273.955, total Rp.66.845.020, (enam puluh enam juta delapan ratus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 11-04-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 101 K/TUN/2013
Tanggal 11 April 2013 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI), dk vs MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
437 — 1596 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pembuangan tailingke laut dilarang secara efektif sejak tahun 1977 melalui aturanPemerintah Federal Kanada mengenai limbah cair tambang logam(Metal Mining Liquid Effluent Regulations (MMLER).
Pengadilan PN BATAM Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 06-01-2019
Putusan PN BATAM Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
FILPAN FAJAR DERMAWAN LAIA,SH.MH.
Terdakwa:
HSIEH LAI FU
145 — 86
  • BNN melakukankoordinasi dengan AFP (Australian Federal Police) dan melakukan operasiHalaman 62 dari 71 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btmgabungan antara BNN, TNI AL, dan Bea Cukai untuk melakukan pencarian danmendeteksi pergerakan kapal Shun De Man 66 tersebut di perairan wilayahRepublik Indonesia khususnya di Perairan pantai barat Sumatra.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1374 — 644
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • Namun demikian, berbeda halnya dengan gagasanasalnya yang menganggap hak itu melekat pada kekuasaan raja atau mahkota(crown), di Amerika Serikat kekuasaan tersebut dianggap diturunkan darikedaulatan rakyat yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Presiden(sepanjang berkenaan dengan UndangUndang federal) dan kepada Gubernurnegara bagian (Sepanjang berkenaan dengan UndangUndang negara bagian dansesuai dengan konstitusi masingmasing negara bagian itu).Ketika sistem presidensial kemudian diterima oleh
Pengadilan PN SAMPIT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-04-2014 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN SAMPIT Nomor 27/Pdt.G/2014/PN Spt
Tanggal 27 April 2015 — 1. KARTINI; 2. SRI HAYATI; 3. RUSMANTI; 4. SUTARJO MIDEL M.; Melawan 1. PT. KARYA MAKMUR ABADI (PT. KMA); 2. BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR; 3. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH; 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA; 5. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA; 6. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA; 7. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR MENTAYA,Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTAWARINGIN TIMUR, Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA; 8. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SAMPIT, Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH, Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;
164 — 41
  • Jakarta Selatan bukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Sampit,sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat salahalamat/error in persona oleh karena itu harus dinyatakan ditolak karena tidaksesuai dengan kenyataan yang ada;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut paraPenggugat melalui Kuasanya, di dalam repliknyamemberikan tanggapan,padapokoknya bahwa institusi Kepolisian di Indonesia adalah instasi vertikal tidakdikenal adanya Kepolisian Negara bagiandan Kepolisian Federal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-04-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634 PK/Pdt/2015
Tanggal 4 April 2016 — MARIA MAGDALENA ANDRIATI HARTONO VS LIM KWANG YAUW, dkk Dan NOTARIS HILDA SARI GUNAWAN, S.H., dkk
102 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • JosefKrankenhaus, 4130 Moers,Asbergerstr.4;Ijin Kerja, Dinas Tenaga Kerja Wesel Kantor Moers,sesuai dengan 19 UndangUndang Ketenagakerjaan(AFG) dari 25/6/1969 (BGBI.I.S. 582), dengan inimemberikan ljin Kerja kepada pekerja nonJerman yangdisebutkan di atas, Periode: 17/Jan/197816/Jan/1983.Untuk Pekerjaan: Sebagai dokter, sesuai dengan suratkeputusan Presiden Wilayah Federal Berlin/Barat,dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Wesel KantorMoers, tanggal 6/2/78,........dan seterusnya;Majelis Dokter Ahli
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 31-05-2010 — Putus : 25-01-2011 — Upload : 15-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 398/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 25 Januari 2011 — PT. CITOPUTRA INDOPRIMA M E L A W A N PT. Cimb Niaga Tbk (dhl. PT. Bank LIPPO Tbk),
93 — 78
  • Freddie Mac dan Fannie Mae dua institusi keuangan yang secara tidak langsung dimiliki oleh Pemerintah ASyang diyakini banyak pihak tidak mungkin mengalami kebangkrutan mengalamikesulitan keuangan yang sangat serius sehingga harus secara langsung diambil aliholeh pemerintah Federal AS. Merrill Lynch, institusi keuangan raksasa di AS,harus dibeli oleh Bank of America dan Lehman Brothers menyatakan diri pailit.
Pengadilan PT KEPULAUAN RIAU Pidana Umum
Register : 03-10-2023 — Putus : 02-11-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan PT KEPULAUAN RIAU Nomor 97/PID/2023/PT TPG
Tanggal 2 Nopember 2023 — Pembanding/Penuntut Umum II : JIMMY FAJRI ARIFIN S.H.
Terbanding/Terdakwa : ARIEF SETIAWAN CHANIAGO BIN DESFAIZAL
29 — 19
  • Federal International Finance melalui Terdakwa;

    • 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Merah Merk MGGT;
    • 1 (satu) Buah Tas Selempang Warna Hijau Merk Sporter;
    • 1 (satu) Helai Baju Jaket warna Hitam Merk Seventyfour;
    • 1 (satu) Helai Celana Jeans warna hitam merk Fifteen Denim;
    • 1 (satu) Buah Sweater warna Putih Biru merk Green Light;
    • 1 (satu) Helai Kaos Warna Hitam bertuliskan MAGGOTINDTRS;
    • 1 (satu) Buah Pematik Api Warna Merah Muda
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 16-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 780 K/PDT.SUS/2010
PT. MNC SKY VISION (INDOVOSION); KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA RI (KPPU RI), DK
110 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimaksud atas putusan dari sengketa tersebut, sehingga adalah wajarapabila ia dapat membela haknya itu sekalipun ia hanyalah pihak ketigadalam sengketa tersebut.Bahwa apabila ditarik interpretasi analogis terhadap kedua contoh diatas, maka seyogyanya dalam hal pengajuan keberatan atas suatuputusan KPPU, seorang pelapor juga memiliki hak untuk mengajukankeberatan.Di Amerika Serikat, lembaga independen yang bertanggung jawab ataspengawasan hukum persaingan dan perlindungan konsumen di Amerikaadalah Federal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — PERKUMPULAN HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA (HWDI), DKK VS PRESIDEN RI;
514 — 288 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 51 P/HUM/2020alasan bahwa Konvensi ini tidak mengakui hakhak atau kebebasantersebut, atau mengakuinya pada tingkatan yang lebih rendah;5) Ketentuanketentuan yang ada di dalam Konvensi ini harusmenjangkau seluruh bagian negaranegara federal tanpapembatasan atau pengecualian;Tak ada yang dapat mengingkari kenyataan bahwa penyandangdisabilitas sampai hari ini sebagian besar merupakan kelompok warganegara yang termajinalkan dalam segala aspek kehidupan danpenghidupan akibat diskriminasi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 29-03-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penggugat:
PUK PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR DAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
Tergugat:
1.PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
2.PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
260 — 129
  • BuktiP4 =: Frint Our Peraturan Organisasi Serikat Pekerja AutomotifMesin dan Komponen Federal Serikat Pekerja MetalIndonesia PT.Suzuki Indomobil Motor PT.Suzuki IndomobilSales Periode 20162019 ;5. BuktiP5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Nomor:Kep.177/B/PC SPAMK FSPMI/Bks/II/2018, tertanggal 12Pebruari 2018 ;6. BuktiP6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersamaantara MANAJEMEN Dengan PUK SPAMKFSPMI PT.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 62/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PT Tugu Reasuransi Indonesia Diwakili Oleh : PT Tugu Reasuransi Indonesia
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
748 — 1109
  • Rp310.086.869.777, (tigaratus sepuluh miliar delapan puluh enam juta delapan ratus enam puluhsembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) danHalaman 7 dari 190 halaman Putusan Nomor 62/ Pdt/2021/PT DKIUSD5.186.935,41 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu sembilanratus tiga puluh lima koma empat puluh satu Dolar Amerika Serikat),yang masingmasingnya sebagai berikut:1.28.1.Transaksi Investasi Warehousing Ke1Pada tanggal 5 April 2016, Penggugat berinvestasi padaObligasi Berkelanjutan Il Federal
    Rekening 1040004092222 (Bukti P1B).Setelah menerima pembayaran dari Penggugat, Tergugat kemudian mentransfer secara tanpa warkat (scriptless)Obligasi Berkelanjutan Il Federal International FinanceTahap Ill Tahun 2016 Seri A ke Rekening NomorBMAN121610073 di Turut Tergugat V atas namaPenggugat (Bukti P1C).Pada saat Jaminan Pembelian yang harus dilaksanakanTergugat jatuh tempo, Penggugat menyampaikan TC Bellkepada Tergugat I.Pada tanggal 15 April 2016, Tergugat melaksanakanJaminan Pembelian pada Transaksi
Pengadilan PA KOTABARU Perdata Agama
Register : 06-08-2019 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PA KOTABARU Nomor 301/Pdt.G/2019/PA.Ktb
Tanggal 4 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 72
  • Federal InternasionalFinance yang berkantor di Jalan Raya Batulicin No. 98, Desa KampungBaru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbuberdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara PT. FIF dengan Armantanggal 27 05 2019 (Bukti T 13);Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui 1 (Satu) KendaraanRoda 2 (dua) merk Yamaha dengan Nomor Polisi DA 3296 GAB atasnama almarhumah Xxxxx adalah bukan hak miliknya, karena dibelisebelum perkawinan antara Tergugat Rekopensi dengan alm.
    Federal Internasional Finance yangberkantor di Jalan Raya Batulicin No. 98, Desa Kampung Baru,Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkanPerjanjian Pembiayaan antara PT. FIF dengan Arman tanggal 27 05 2019 (Bukti T 13):e Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah mengetahui 1 (satu) KendaraanRoda 2 (dua) merk Yamaha dengan Nomor Polisi DA 3296 GAB atasnama almarhum Xxxxx adalah bukan hak miliknya, karena dibelisebelum perkawinan antara Tergugat Rekopensi dengan alm.
Pengadilan MS IDI Perdata Agama
Register : 20-06-2022 — Putus : 08-09-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan MS IDI Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Idi
Tanggal 8 September 2022 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 7
  • tersebut pada diktum putusan angka 2.1. di atas pada Adira Finance sejumlah Rp28.350.000,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian jumlah sisa angsuran sebanyak 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan agustus 2022 sampai dengan bulan April 2023 dengan cicilan per bulannya sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  • Sisa beban angsuran sepeda motor sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 2.2. di atas pada PT Federal
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 03-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Maret 2018 — Penuntut Umum:
DODY SUKMONO, SH
Terdakwa:
TARMIZI, SH., MH
220 — 120
  • ., M.H; (BB No.10)
  • 1 (satu) bundel dokumen surat kuasa no : 187-AMDI/X/2016 tanggal 24 oktober 2016 yang ditandatangani IR YUNUS NAFIK; (BB No.15)
  • 1 (satu) bundel document chronological order-mooring installation and hook up fso federal II (BB No.16)
  • 2 (dua) lembar print out KRONOLOGIS PEKERJAAN FEDERAL 2.
    (BB No.17)
  • 1 (satu) buah binder putih dengan logo PT Aquamarine Divindo Inspection dengan tulisan tangan terbaca FEDERAL II-CALENDAR OF EVENTS/ FACTS dan angka 3.16 pada sisi samping, yang diantaranya berisi :
    1. 1 (satu) bundel printout tabel Kalkulasi Invoice Federal 2 dengan tulisan tangan tinta biru dan stempel basah PT AQUAMARINE DIVINDO INSPECTION.
    2. 1 (satu) bundel copy Surat Akhmad Zaini & Partners Nomor : 003/FIL_1501g/wn-ris tanggal 19 January 2015; Subject : Demand Letter

    (BB No.18)

    1. 1 (satu) bundel dokumen poin-poin kunci FSO federal 2 mooring and hook up services : berdasar kontrak : 224-B/CONT/AMD-EJ/VI/2014. (BB No.19)
    2. 1 (satu) bundel printout dokumen POIN -POIN KUNCI FSO FEDERAL 2 MOORING AND HOOK UP SERVICES : Berdasar Kontrak : 224-B/CONT/ AMD-EJ/VI/2014 Ditandatangani tgl
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT MELISTA KARYA,, DKK
193 — 454 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu, seperti halnya Federal TradeCommission (FTC) dan Japan Fair Trade Commission(JFTC), yang telah menerapkan Leniency Programsebagai insentif bagi perusahaan/individu yangmenjadi whistleblower, insentif tersebut dapat berupaHalaman 111 dari 245 hal Put.
    Selain itu, seperti halnya Federal TradeCommission (FTC) dan Japan Fair Trade Commission(JFTC), yang telah menerapkan Leniency Programsebagai insentif bagi perusahaan/individu yangmenjadi whistleblower, insentif tersebut dapat berupapenghapusan denda seluruhnya atau pengurangandenda, maka Majelis Komisi dapat menerapkan pulaLeniency Program dalam perkara a quo, sebagaiberikut:11.11.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-09-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 318 K/Pdt/2017
Tanggal 6 September 2017 — JOHANNES HUTASOIT DKK VS NEGARA REPUBLIK INDONESIA C.q. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
167 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahapan ini menentukanapakah gugatan dapat menggunakan prosedur class action ataukahprosedur gugatan biasa;Berdasarkan ketentuan Pasal 33 (H) Federal Court of Australia Act 1976,surat gugatan (pleading atau application) untuk suatu gugatan ClassAction harus memuat:(a) Mendeskripsikan atau memuat rincian identifikasi anggota kelas;(b) Spesifikasi "nature of daini' (posita) yang mengatasnamakanseluruh anggota kelas dan tuntutan (petitum) yang diajukan;(Cc) Spesifikasi persoalan hukum atau fakta yang
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 05-04-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 382/Pid.B/2023/PN Mks
Tanggal 21 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
IBRAHIM KHALIL, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.ADOLOF NAUW
2.YANCE KAMBUAYA ALIAS YANCE
3.ALEX BLESS
162 — 67
  • MENOLAK: KOMUNISME, SOSIALISME, MARZIZME DAN MENOLAK: REFERENDUM, FEDERAL, DOB, OTSUS; tanda bukti P-3;
  • 1 (Satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan DIRGAHAYU KE25 NEGARA REPUBLIK WEST PAPUA NEW GUINEA 27 NOVEMBER 1997 / 27 NOVEMBER 2022 WE THE BEST PAPUA NEW GUINEA PEOPLES VERY OPPOE AND REJECT: INDONESIAN COLONIAL GOVERNMENT, MARXISME AND COMMUNISME, CRIMINALSATION AND DISCRIMINATION, KAMI RAKYAT WEST PAPUA NEW GUINEA SANGAT MENTANG
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2940 — 1948
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Individu danperusahaan yang menderita kerugian karena persekongkolandiperbolehkan untuk menuntut di pengadilan federal untukganti rugi. Kedua, melarang monopoli, berusaha untukberkonspirasi untuk memonopoli setiap bagian dariperdagangan atau perdagangan di antara beberapa negara,atau dengan negara asing.
    JFTC adalah komisi administratif independen yangdibentuk meniru the Federal Trade Commission di AS. JFTCterdiri dari seorang ketua, dan 4 (empat) komisioner yangditunjuk oleh Perdana Menteri Jepang dengan persetujuan dariKongres. Ketua JFTC dan empat komisionernyamelaksanakan wewenang mereka secara independen dantidak dapat digugat ketika melaksanakan kewenangannya.2.3.