Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : darma darna daris darsa darta darda dania
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN Pertanahan
Register : 16-11-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 30-07-2012
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 13/G/2011/PTUN-BKL.
Tanggal 12 April 2012 — Hj. Radiati melawan 1. KEPALA DESA PASAR SEBELAT KECAMATAN PUTRI HIJAU KABUPATEN BENGKULU UTARA dan 2. DIREKTUR PT. REKASINDO GURIANG TAMBANG
543 — 469
  • Radiati (Penggugat) ; Copy daria. Surat pernyataan penguasaan tanah ; eoPyb. Peta Desa ;5. T5 SKT atas nama Sudirman ; Copy dariCopya. Surat pernyataan penguasaan tanah ; b. Peta Desa; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, TergugatIl Intervensi telah mengajukan bukti bukti surat berupa fotocopy yang telahdilegalisir, bermaterai cukup, dan untuk Tergugat II Intervensi telah diberi tandaT.Il.L Sampai dengan T.II32, sebagai berikut : 1. THe 1 a.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. DHARMA PUTRA KARSA Diwakili Oleh : Dadang Idris Soeanda, SH
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
657 — 567
  • ., paraAdvokat dari Kantor Hukum JL & Rekan beralamat diWisma Daria Lt.2 Ruang 208, Jl. Iskandarsyah RayaNo.7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanNegeri Samarinda Nomor W18U1/37/HK.02.1/1/2019pada tanggal 10 Januari 2019, dan untuk tingkat bandingmemberikan kuasa kepada Dadang Idris Soeanda, S.H.
    ;Fajar Triyuda, SH para Advokat dari Kantor Hukum JL &Rekan beralamat di Wisma Daria Lt.2 Ruang 208, Jl.Iskandarsyah Raya No.7, Kebayoran Baru, JakartaSelatan 12160 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal25 Oktober 2019 sebagai PEMBANDING semulaTERGUGAT II;MELAWAN1. HAWANI BACHTIAR, bertempat tinggal di Komp Villa Tamara Blok NNo.1, RT.033, RW , Kelurahan Gunung Kelua,Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda, KalimantanTimur dalam hal ini memberikan kuasa kepada AgusDwiwarsono, S.H.
    ,MH., para Advokat dariKantor Hukum JL & Rekan beralamat di Wisma Daria Lt.2 Ruang 208, Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 05-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 PK/Pdt/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — HOSIYAH binti AHMAD, dkk lawan ABDULLAH NAWAWI bin AKADIR alias DUL ANGKASA
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Foto copy Surat Pernyataan Tentang Hak Milik Sebidang Tanah dariA. Arifin Bin H. Ahmad diberitanda P22;g. Foto copy Segel tertanggal 11 September 1967, diberi tanda P23;Foto copy Surat Pengakuan Hak atas nama H.M. Sayuti Bin H.Said, diberi tanda P31;i.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-06-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 547 K/Pdt/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — 1. Rr. HESTI KARTIKA NINDIAH, dkk. VS 1. Drs. Ec. R. SATRIO LELONO, dkk. dan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Tanah Abang I, Jakarta Pusat
140 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daria Lt. 4/403, Jalan IskandarsyahRaya Nomor 7, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2016;Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;DanHalaman 1 dari 34 hal. Put.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2011 — Putus : 30-03-2011 — Upload : 15-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 02/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 30 Maret 2011 — Raden Nuh;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
204 — 207
  • Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2)PMK 78/2007, pelaksanaan pengujiankemampuan dan kepatutan' terhadap 1(satu) orang Direksi atau 1 (satu)orang Komisaris dilakukan oleh 5(lima) orang anggota Komite Evaluasiyang selanjutnya disebut Tim Penguji,yang terdiri daria. 2 (dua) orang dari Biro Perasuransian, BadanPengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ; dan ;Halaman 51 dari 98 halaman Putusan Nomor :02/G/2011/PTUNJKT.b. 3 (tiga)PengawasOrang dari luar Biro Perasuransian, BadanPasar Modal dan Lembaga MKeuangan
Pengadilan PN TASIKMALAYA Perdata
Register : 23-05-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN TASIKMALAYA Nomor 22/Pdt.Bth/2019/PN Tsm
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
ELIS MULYATI
Tergugat:
1.PT. BANK BUKOPIN, Tbk Cabang Tasikmalaya
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TASIKMALAYA
90 — 21
  • Republik Indonesia Nomor 27 /Pmk.06/2016 Tentang PetunjukPelaksanaan berbunyi Penjual yang akan melakukan penjualan barang secaralelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengandisertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk memintajadwal pelaksanaan lelang.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan DirekturJenderal Kekayaan Negara No.Per2/KN/2017 tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Lelang berbunyi Lelang Ekekusi Pasal 6 UndangUndang HakTanggungan terdiri daria
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 14-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 567/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat : BURHAN
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah RI c.q Menteri Keuangan RI c.q Direktorat Jendral Kekayaan Negara DJKN c.q Kanwil DJKN Sumatera Utara c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
54 — 46
  • Bahw Penggugat tidak memiliki itikad baik serta upaya nyata daria Pengguat untuk menyelesaikan kreditnya kepada Tergugat yang menunggak, maka untuk mendapatkan pelunasan kembalikredit dari Penggugat, Tergugat menempuh upayapenyelesaian kredit dengan melakukan penjualan lelangterhadap objek Hak tanggungan atas dasar Pasal 6 UUHT(Parate Eksekusi), yang secara tegas menyatakan :Apabila Debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggunganpertama mempunyal hak untuk menjual obyek Hak Tanggunganatas kekuasaan
Pengadilan PN BANGKO
Putus : 31-08-2010 — Upload : 23-02-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 04/Pdt.G/2010/PN.BK.
Tanggal 31 Agustus 2010 —
78 — 13
  • Penggugatdengan Tergugat ini dihitung berdasarkan harga satuantermasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperolehdari perkiraan kwalitas pekerjaan dan harga satuanpekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas danharga adalah sebesar Rp. 213.465.000, (dua ratus tigabelas juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa disamping klausul perjanjian kontrak kerjakonstruksi yang ditandatangani oleh Penggugat denganTergugat, kontrak kerja ini juga merupakan satuankontrak yang merupakan satu kesatuan daria
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-11-2019 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 26 Februari 2020 — Penuntut Umum:
I Dewa Nyoman Wira Adiputra, SH
Terdakwa:
Andik
31 — 26
  • Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 3132)mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah daria. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukumpada umumnya.b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan haksubjektif orang lain.c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukumdengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentanganHal 32 Putusan Nomor 1303/Pid.Sus/2019/PN Dpsdengan undangundang tetapi juga dengan hukum yang tidaktertulis.d.
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Perijinan
Register : 06-12-2007 — Putus : 14-07-2008 — Upload : 03-11-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 42/G/2007.PTUN.PTK.
Tanggal 14 Juli 2008 — PT. SUBUR LADANG ANDALAN, berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh Direkturnya BUDIONO, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Jalan Teuku Umar Nomor : 19 Pontianak, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya W. SUWITO, SH. MH., DWI SYAFRIYANTI, SH., FRANSISKUS KAMIS, SH. dan A. AMBO MANGAN, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum soda DEWI ARI PURNAMAWATI, SH., SRI NURLIZA, SH. dan I SEN, SH., Asisten Advokat pada Kantor ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM W. SUWITO, SH. & ASSOCIATES, beralamat Kantor di Jalan Dr. Setia Budi Nomor : 162 Pontianak TeIp. (0561) 737309 Fax. (0561) 742118, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; MELAWAN 1. Nama Jabatan : BUPATI KETAPANG, Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 37 Ketapang, dalam hal ini diwakili oleh Penerima Kuasa Khusus:---------------------------------- 1. SOVIAR, SH. MH., NIP. 010241765 , Pangkat Pembina / IV.a, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang ; ------------- 2. DERSI, SH., NIP. 520013819, Pangkat Penata /111.c, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Setda Kabupaten Ketapang ; Panda Muda TK. I I Ill.b. Jabatan Staf Bagion Hukum Setda Kabupaten Ketapang ; Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Bupati Ketapang Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 37 Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/4233/HUKUM-C tanggal 17 Desember 2007, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. PT. ARRTU BORNEO PERKEBUNAN, berkedudukan di Jakarta, diwakili oleh Direktumya CHRISTOFORUS RICHARD, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor di Graha MIP Jalan RS. Mata
215 — 186
  • membenican wewenang kepada Pemerintah Daerahkhususnya kewenangan Pemerintah Kabupaten oleh Bupati.Dalam nuansa otonomi daerah, Pemerintah mengeluarkanPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang KebijakanNasional Dibidang Pertanahan, yang mana dalam Pasal 2 ayat(1) disebutlcan bahwa~ sebagian kewenangan = pemerintahdibidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten /Kota, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (2) jugs disebutkanbahwa kewenangan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten /Kota terdiri daria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-03-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/PID.SUS/2014
Tanggal 19 Maret 2014 — SAMINEM alias SRI MULYANI binti DARSO SUPONO
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terdakwa sebagaimanapenghitungan kekurangan saldo kasdalam pembukuan administrasi keuanganDesa Kraguman periode 21 September2007 sampai dengan 31 Mei 2010berdasarkan temuan hasil pemeriksaanInspektorat Pemerintah Kabupaten Klatenbulan Juli 2010 di Desa Kraguman lebihkurang sejumlah Penyimpangan uang hasil sewa taznahkas desa untuk SPBE dari sejumlahRp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluhlima juta rupiah) yang diterima Terdakwadari Saksi Abunasor Fauzi (Direktur PT.Guna Artha Sejahtera Utama), terdiri daria
    sebagaimanapenghitungan kekurangan saldo kasdalam pembukuan administrasi keuanganDesa Kraguman periode 21 September2007 sampai dengan 31 Mei 2010berdasarkan temuan hasil pemeriksaanInspektorat Pemerintah Kabupaten Klatenbulan Juli 2010 di Desa Kraguman lebihkurang sejumlahRp201.099.698,00 Penyimpangan uang hasil sewa taznahkas desa untuk SPBE dari sejumlahRp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluhlima juta rupiah) yang diterima Terdakwadari Saksi Abunasor Fauzi (Direktur PT.Guna Artha Sejahtera Utama), terdiri daria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 12-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 PK/PID.SUS/2010
Janu Iswanto, SH (kuasa Pemohon); Tri Joko Minto Nugroho bin Sudirno Hadi Rumekso
49 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jumlah seluruhnya sebesar Rp.2.000.000, x 25x 12 = Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)dengan alasan digunakan untuk kegiatan penjaringanaspirasi masyarakat (jaring asmara) tetapi' ternyatatidak ada kegiatan seperti tersebut, karenapenjaringan aspirasi masyarakat dilakukan bersamaandengan masa reses (setahun dua kali), sehinggapenerimaan tersebut menjadi penghasilan tetap anggotaDewan, padahal berdasarkan Pasal 2 Perda Nomor 8 Tahun2001 : Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRDterdiri daria
    jumlah seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000, x25 x 12 = Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah)dengan alasan digunakan untuk kegiatan penjaringanaspirasi masyarakat (jaring asmara) tetapi' ternyatatidak ada kegiatan seperti tersebut, karenapenjaringan aspirasi masyarakat dilakukan bersamaandengan masa reses (setahun duae kali), sehinggapenerimaan tersebut menjadi penghasilan tetap anggotaDewan, padahal berdasarkan Pasal 2 Perda Nomor 8 Tahun2001 : Penghasilan tetap Pimpinan dan Anggota DPRDterdiri daria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 27-09-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1200 K/Pdt/2016
Tanggal 27 September 2016 — PARA AHLI WARIS PENGGANTI DARI AGAN R. DJOEMENA WR (ALM) DAN NY. UWIK (ALMH), YAITU: 1. NANI SUMARNI, DKK. VS 1. a. NY. ATIKAH, DK., 2. NY. ASMARA, DKK. DAN 1. TJETJEP SARIP HIDAYAT. ST Bin KOMAR, DK.
270 — 338 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Babakan PasiranginNomor 70, RT.02, RW.05, Ciburuy, Kecamatan Padalarang,Kabupaten Bandung Barat ,d alam hal ini bertindak selakuanak kandung dari dan karenanya sebagai ahli warispengganti dariA Im. Onih Suminah Binti Atih yang semasahidupnya bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, RT.001, RW. 003, Kelurahan Cibuntu, Kecamatan Bandung Kulon,Kota Bandung;DEDI MULYANA, bertempat tinggal diKp. Ciburuy, RT. 001, RW.005, Ds.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-05-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
312 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkan UndangUndang Nomor34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:Pasal I angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badanyang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan Daerahdiwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungutatau pemotong pajak tertentu;Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1203/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT DAYA LABUHAN INDAH
24 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak;bahwa Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dari Peraturan MenteriKeuangan Nomor 78/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010 tentang PedomanPenghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusahan Kena Pajak yangMelakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang TidakTerutang Pajak, secara lengkap berbunyi sebagai berikut:Pasal 2"Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatana. usaha terpadu (integrated), terdiri daria
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 18-03-2010 — Putus : 20-07-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 40/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 20 Juli 2010 — Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI);Jaksa Agung Republik Indonesia
116 — 37
  • Adapun Lembaga/Instansi terkait sebagaiunsur unsur Clearing House Kejaksaan Agung RepublikIndonesia terdiri daria.
Pengadilan PA MAJALENGKA Perdata Agama Perceraian
Register : 12-02-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PA MAJALENGKA Nomor 566/Pdt.G/2013/PA.Mjl.
Tanggal 2 Juli 2013 — DS bin HAS, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”; Melawan HDJ binti J, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”;
17 — 2
  • Oleh karena itu perkara ini yangdiajukan oleh pemohon tidak mempunyai alasan, apalai alasan baru, oleh karena ituperkara ini harus ditolak/tidak dapat diterima;Untuk lebih jelasnya termohon ungkapkan sebagai berikut:Bahwa alasan perceraian itu tercantum pada pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 daria sampai f;Alasan pemohon untuk menceraikan termohon tercantum dalam suratpermohonan pemohon pada posita poin 6;1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-02-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 B/PK/PJK/2013
Tanggal 2 April 2013 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA vs GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT;
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah berdasarkanUndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah sebagai berikut: Pasal 1 angka 9 sebagai berikut: Wajib Pajak adalah orang pribadiatau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan Daerah divwejibkan untuk melakukan pembayaran pajakyang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu; Pasal 2 ayat (1): jenis Pajak Provinsi terdiri daria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 01-04-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 K/Pdt.Sus-HKI/2015
Tanggal 1 April 2015 — TOMMY BAHAMA GROUP, INC VS ELLIS FITRI AMBARITA
302 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasi dalammendaftarkan Merekmerek TOMMY BAHAMA miliknya, yang memiliki niatuntuk:a. membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demikepentingan usahanya; danb. menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkankonsumen;Sehingga demikian, ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU 15/2001 dapat diberlakukandalam perkara a quo, dan karenanya ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU 15/2001 perludikesampingkan, sebagaimana juga didukung oleh yurisprudensiyurisprudensisebagai berikut:Hal. 34 daria
Pengadilan PN SINGARAJA Pidana Khusus
Register : 31-01-2024 — Putus : 17-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN SINGARAJA Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sgr
Tanggal 17 April 2024 — Penuntut Umum:
I MADE HERI PERMANA PUTRA, S.H., M.H.
Terdakwa:
Dewa Kadek Widana
30 — 19
  • Air Madu

    box

    3

    7

    Supertetra kapsul

    PT Daria Varia

    box

    2

    8

    Revlon mette Lipstik

    -

    pcs

    12

    9