tanggal30 Juli 2012 sekitar pukul 14.30 Wib atau atau setidak tidaknya pada waktu laindalam bulan Juli tahun 2012 atau setidak tidaknya dalam tahun 2012, bertempat diToko Trijaya, di Dsn Nglipar Lor Rt 05/03, Ds Neglipar, Kec Neglipar, KabupatenGunungkidul atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Wonosari, terdakwa karena kelalaiannya mengedarkanpangan yang dilarang untuk diedarkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 hurufe yaitu pangan yang sudah kadaluwarsa

Seharusnyaterdakwa selaku pemilik dan penanggung jawab Toko Trijaya selalu meneliti ataucek dan recek terhadap barang yang dijual khususnya makanan yang jelasmencantumkan waktu kadaluwarsa namun hal tersebut tidak dilakukan olehterdakwa, sehingga di Toko milik terdakwa ditemukan Makanan Kadaluarsa.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56huruf d jo Pasal 21 huruf e Undangundang RI No. 7 tahun 1996 tentang Pangan.Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan pidana Jaksa

Gugatan Penggugat kurang pihak;4Gugatan Penggugat kadaluwarsa;Eksepsi Tergugat II:Kompetensi absolute;Penggugat tidak berkualitas mengajukan gugatan;Gugatan Penggugat kurang pihak;WN >Gugatan Penggugat kadaluwarsa;Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Gugatan Penggugat lewat waktu (kadaluarsa):2.

Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa);Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/kadaluwarsa;2. Gugatan Penggugat kompetensi absolut kewenangan PengadilanAgama;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/2020Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 95/G/2018/PTUN.Mks.

berupaDekstrometorfan;Bahwa obat tersebut diatas merupakan obat batuk, dan apabila dikonsumsidalam jumlah yang berlebihan maka akan mengganggu susunan syaraf pusat;Bahwa obat tersebut dijual bebas di apotik tetapi dalam jumlah pembelianterbatas, yaitu maksimum 20 (dua puluh) butir;Bahwa obat tersebut mempunyai kemasan asli berupa kaleng, yang berisi1000 (seribu) butir setiap kalengnya;Bahwa obat tersebut apabila dibeli dari apotik, maka akan dikemas dalamplastik dengan menyantumkan nama apotik, aturan pakai, dan kadaluwarsa

;Bahwa obat yang dijual oleh terdakwa tidak menyantumkan nama apotik,aturan pakai, dan kadaluwarsa;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakantidak tahu dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa terhadap saksi AGUS SETIAWAN, karenasetelahdipanggil secara sah dan patut, namun tidak juga menghadap di persidangan dan tidakmemberi alasan yang sah, maka atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan karenaterdakwa tidak keberatan, maka selanjutnya keterangan saksi tersebut dibacakan,

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan; Bahwa dalam mengedarkan barangbarang tersebut hanya bertujuan untukmemperoleh keuntungan belaka; Bahwa obat tersebut diual bebas di apotik tetapi dalam jumlah pembelianterbatas, yaitu maksimum 20 (dua puluh) butir; Bahwa obat tersebut mempunyai kemasan asli berupa kaleng, yang berisi1000 (seribu) butir setiap kalengnya; Bahwa obat tersebut apabila dibeli dari apotik, maka akan dikemas dalamplastik dengan menyantumkan nama apotik, aturan pakai, dan kadaluwarsa

; Bahwa obat yang diual oleh terdakwa tidak menyantumkan nama apotik,aturan pakai, dan kadaluwarsa; Menimbang, bahwa telah pula diajukan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.

bapak mereka yang merupakan warisan peninggalan bagianakanaknya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka haruslahdinyatakan terbukti bahwa obyek sengketa adalah harta warisan (tirkah) peninggalanalmarhum Taib.S.Kairupan dan Almarhumah Tututyo.S.Oli yang belum dibagi wariskepada para ahliwarisnya yang berhak;Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Pembanding pada angka (3) dan angka(4), keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena dalam hukum waris Islam tidakmengenal masa kadaluwarsa

sepanjang harta warisan tersebut belum dibagi waris kepadaahii waris yang berhak, lagi pula masalah kadaluwarsa adalah semacam upaya hukum,sehingga tentang gugatan kadaluwarsa seharusnya dikemukakan oleh pihak paraPembanding sebagai Tergugat dalam jawabannya, tetapi ternyata ketika menjawab12gugatan Penggugat, dalam eksepsinya pun para Pembanding sebagai Tergugat tidak pernahmengemukakan tentang perihal gugatan yang menurut mereka dalam memori bandingnyaitu telah kadaluwarsa.

Dengan tidak dikemukakannya perihal kadaluwarsa ini oleh paraPembanding sebagai Tergugat, maka dipandang tepat jika Hakim bersikap pasif dan tidakperlu mempertimbangkannya karena tidak diperkenankan bagi Hakim menurut hukumacara untuk menyatakan bahwa persoalan tersebut atau hak untuk menuntut telahkadaluwarsa;Menimbang, bahwa jika memang para Pembanding khususnya Marie Kairupan(Tergugat I) merasa bahwa obyek sengketa telah menjadi hak miliknya berdasarkan suratpernyataan bersama tertanggal 12 Oktober

als Gombes sejumlahRp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);Bahwa Anak dalam membeli maupun menjual pil double L tersebut tanpamenggunakan resep Dokter;Bahwa Anak dalam membeli maupun menjual pil double L tersebut tidakada izin resmi dari pejabat yang berwenang;Bahwa Anak tidak mempunyai ilatar belakang pendidikankefarmasian/obatobatan;Bahwa Anak sehariharinya tidak bekerja di bidang medis;Bahwa Anak tidak menjelaskan kepada para pembeli mengenai khasiat,dosis, komposisi, efek samping, serta kadaluwarsa

als Gombes sejumlahRp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);Bahwa Anak dalam membeli maupun menjual pil double L tersebut tanpamenggunakan resep Dokter;Bahwa Anak dalam membeli maupun menjual pil double L tersebut tidakada izin resmi dari pejabat yang berwenang;Bahwa Anak tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian/obatobatan;Bahwa Anak sehariharinya tidak bekerja di bidang medis;Bahwa Anak tidak menjelaskan kepada para pembeli mengenai khasiat,dosis, komposisi, efek samping, serta kadaluwarsa

sembunyisembunyikarena takut ketahuan, takut dimarahi orangtua;Bahwa Anak dalam membeli maupun menjual pil double L tersebut tanpamenggunakan resep Dokter;Bahwa Anak dalam membeli maupun menjual pil double L tersebut tidak adaizin resmi dari pejabat yang berwenang;Bahwa Anak tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian/obatobatan;Bahwa Anak sehariharinya tidak bekerja di bidang medis;Bahwa Anak tidak menjelaskan kepada para pembeli mengenai khasiat,dosis, komposisi, efek samping, serta kadaluwarsa

sembunyisembunyikarena takut ketahuan, takut dimarahi orangtua;Bahwa Anak dalam membeli maupun menjual pil double L tersebut tanpamenggunakan resep Dokter;Bahwa Anak dalam membeli maupun menjual pil double L tersebut tidak adaizin resmi dari pejabat yang berwenang;Bahwa Anak tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian/obatobatan;Bahwa Anak sehariharinya tidak bekerja di bidang medis;Bahwa Anak tidak menjelaskan kepada para pembeli mengenai khasiat,dosis, komposisi, efek Samping, serta kadaluwarsa

Anak tidakmenjelaskan kepada para pembeli mengenai khasiat, dosis, komposisi, efeksamping, serta kadaluwarsa dari pil double L tersebut karena Anak sendiri tidakmemahami mengenai halhal tersebut;Dengan merujuk pada ketentuan pasal 98 ayat (2) dan pasal 98 ayat (3)Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Majelis Hakimmenyimpulkan bahwa Anak adalah orang yang tidak berhak untuk melakukanperbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L karena Anakdalam membeli maupun menjual pil

Bahwa sediaan farmasi berupa obat yang disita dari terdakwa tersebutdikemaskannya tidak ada label/identitas yang melekat; Bahwa suatu produk boleh diedarkan apabila dikemaskannya wajibdiberi tanda atau label yang berisi: nama produk, daftar bahan yangdigunakan, berat bersih atau isi bersin, nama dan alamat pihak yangmemproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijindari Pemerintah.

kepada saksi Arinda Yuni Susilo als Sinyo non Moch.Jaenuri Padahari Senin tanggal 03 Juni 2019 bertempat di rumah saksi Dusun ParonRT.005 RW.002 Desa Paron Kecamatan Negasem Kab.Kediri dengan hargasebesar Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah); Bahwa kemasan pil LL yang dibeli kemudian di edarkan oleh terdakwatersebut hanya berupa plastik bening dan tidak tertera tentang nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamatpihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

. : adalah benar tablet dengan bahanaktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidaktermasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN Gpr Bahwa kemasan pil LL yang dibeli kemudian di edarkan oleh terdakwatersebut hanya berupa plastik bening dan tidak tertera tentang nama produk,daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamatpihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa

termasuk Daftar Obat Keras.Menimbang, Bahwa kemasan pil LL yang dibeli Kemudian di edarkanoleh terdakwa tersebut hanya berupa plastik bening dan tidak terteratentang nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atauisi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulandan tahun kadaluwarsa serta iin atas peredaran obatobatan tersebut.Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam mengedarkan piljenis LL tersebut dan terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau yangmemiliki keahlian

Banhwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa / lewat waktu;Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 74 K/TUN/20192.

Putusan Nomor 74 K/TUN/2019 Bahwa Para Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannyadirugikan dengan adanya objek sengketa a quo pada saat adanyaklarifikasi dan Mediasi yang secara resmi oleh Tergugat/Pembandingpada tanggal 7 Februari 2017 terkait objek sengketa antara ParaPenggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding dan Tergugat IlIntervensi/Pembanding; Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 22Desember 2017, dengan demikian gugatan Para Penggugat diajukantelah kadaluwarsa/lewat

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersbut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (Tiga) bulan;

Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dimaksudPasal 8 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen ;Ad.1.

Unsur Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasayang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktupenggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentusebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf g UU RI Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan KonsumenMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan Barangadalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupuntidak

bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untukdiperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf g UU RINomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dinyatakan bahwaPelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dinyatakan

benar didapatkan adanya kandunganEtanol dengan kadar 19,89 %.= 2869/2018/KKF, : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandunganEtanol dengan kadar 28,74 % dan Metanol dengan kadar 1,230 %.= 2870/2018/KKF, : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandunganEtanol dengan kadar 28,12 %.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli MASDUKI, SE,M.Kes.menerangkan tentang perbuatan terdakwa, terdakwa dikatakan memperdagangkan /menjual minuman berakhohol tanpa mencantumkan tanggal kadaluwarsa

mengandung kadaralkohol yang sangat tinggi yang bekerja depresan menekan susunan saraf pusat/menekan kesadaran bagi yang mengkonsumsinya, apabila dikonsumsi jangkaHalaman 18 dari 22 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2018/PN Tlg.panjang seperti kerusakan hati, ginjal, gangguan saraf mata, pencernaan sertahormon seksual dan menyebabkan adiksi.Menimbang, bahwa ahli menerangkan setiap orang perseorangan maupunbadan usaha yang melakukan usaha dibidang produksi dan perdagangan barangwajib mencamtumkan tanggal kadaluwarsa

AD1820VP yang digunakan untuk mengangkutarak jawa tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Purwanto, beralamat diDesa Jetak, Kelurahan Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, yangterdakwa sewa perhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);e bahwa dari menjual arak jawa kepada Wiwik, terdakwa mendapatkan keuntungansejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jurigen;e bahwa dalam kemasan arak jawa yang terdakwa jual kepada Wiwik, tidak dicantumkankomposisi, tanggal kadaluwarsa

AD1820VP yang digunakan untuk mengangkutarak jawa tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama Purwanto, beralamat di DesaJetak, Kelurahan Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, yang terdakwa sewaperhari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Bahwa dari menjual arak jawa kepada Wiwik, terdakwa mendapatkan keuntungansejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jurigen;Bahwa dalam kemasan arak jawa yang terdakwa jual kepada Wiwik, tidak dicantumkankomposisi, tanggal kadaluwarsa

dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar11,25 % dan Metanol dengan kadar 0,103 %;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, perbuatan terdakwa menjual arak jawakepada Wiwik, pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014, sekira pukul 19.00 WIB, sebanyak12 (dua belas) jurigen, masingmasing isi 30 (tiga puluh) liter, seharga Rp225.000,00 (dua ratusdua puluh lima ribu rupiah) per jurigen, dimana dalam kemasan arak jawa tersebut tidak terdapatlabel yang berisi komposisi, tanggal kadaluwarsa

dengan kesimpulan: barang bukti nomor: 0843/2014/KKF. : seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan adanya kandungan Etanol dengan kadar11,25 % dan Metanol dengan kadar 0,103 %;Menimbang, bahwa sebagaimana uraian diatas, perbuatan terdakwa menjual arak jawakepada Wiwik, pada hari Jumat, tanggal 3 Oktober 2014, sekira pukul 18.30 WIB, sebanyak 20(dua puluh) jurigen, masingmasing isi 30 (tiga puluh) liter, dimana dalam kemasan arak jawatersebut tidak terdapat label yang berisi komposisi, tanggal kadaluwarsa

Menghukum Para Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbuldari perkara ini;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan actio paulianatersebut,Tergugat sampai dengan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknyasebagai berikut: Eksepsi kadaluwarsa; Eksepsi kurang pihak;Menimbang, bahwa terhadap gugatan actio paulianatersebut,Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Eksepsi kadaluwarsa

; Eksepsi kurang pihak;Menimbang, bahwa terhadap gugatan actio pauliana tersebut,Tergugat VI dan VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaiberikut: Eksepsi kadaluwarsa; Eksepsi kurang pihak;Menimbang, bahwa terhadap gugatan actio paulianatersebut,Tergugat VIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Gugatan kurang pihak (p/urium litis consortium); Gugatan daluarsa;Bahwa terhadap gugatan actio pauliana tersebut Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan

Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (Kadaluwarsa) .1Bahwa surat gugatan Penggugat sesuai register kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakartaselatan terdaftar pada tanggal 27 februari 2012, sedangkan sertifikat HGB (Hak GunaBangunan) No. 1438 yang menjadi alas hak Tergugat menguasi fisik tanah dimaksuddalam sertifikat tersebut fisiknya telah dikuasai Tergugat secara turun temurun, dan olehKepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta selatan diterbitkan pada tanggal 8juni 2011.Bahwa Penggugat telah

Mat Zen Bin Koling tahun 1973 hingga megajukan gugatan aquo 27Februari 2012, yaitu 39 tahun telah kadaluwarsa yang ditentukan Pasal 1967KUHPerdata untuk mengajukan tuntutan hak yaitu 30 tahun, Pasal 1967 Segalatuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan,hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapayang menunjukan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alsa hak,lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan

Putusan No.114/Pdt.G/2012/PN.JKT.4 Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, yang berarti selama kurunwaktu tersebut tidak pernah menuntut haknya kepada Tergugat.

Mat Zen Bin Koling tahun 1973 hingga megajukan gugatan aquo27 Februari 2012, yaitu 39 tahun telah kadaluwarsa yang ditentukan Pasal 1967KUHPerdata untuk mengajukan tuntutan hak yaitu 30 tahun, Pasal 1967 Segalatuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan,hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkansiapa yang menunjukan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukan suatu alsahak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu.

tangkisan yangdidasarkan pada itikadnya yang buruk.Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat telah kadaluwarsa, yang berarti selamakurun waktu tersebut tidak pernah menuntut haknya kepada Tergugat.

Jaditerbukti tidak ada alasan menurut hukum bagi Pengadilan TataUsaha Negara kendari untuk tidak membatalkan KTUN Tergugat.ALASAN KEDUA: DENGAN ALASAN SEOLAHOLAHMELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN, TERGUGAT TIDAKDAPAT MENGELUARKAN KTUN YANG MEMBERLAKUKAN SKNO. 267/2007 SEBAB TERBUKTI SAAT INI SK NO. 267/2007SUDAH KADALUWARSA (LAMPAU WAKTU)4.2.1.

DIPMADALAH CACAT HUKUM SEBAB SECARA HUKUM KPEKSPLORASI YANG SUDAH KADALUWARSA TIDAK DAPATDIBERLAKUKAN KEMBALI, MELAINKAN TERHADAP HAL ITUHARUS DIAJUKAN PERMOHONAN WIN BARU BERDASARKANKETENTUAN UNDANGUNDANG4.3.1.

DIPM (vide diktum Kedua KTUN Tergugat), padahal SKtersebut saat sudah tidak lagi berlaku atau sudah kadaluwarsa,sehingga terbukti KTUN Tergugat adalan TIDAK SAH danCACAT HUKUM sebab:a. Terhadap....4.3.4.4.3.5.4.3.6.19 ~a.

Terhadap SK No. 267/2007 tidak pernah diajukanperpanjangan, dan berdasarkan Pasal 38 PeraturanPemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang PelaksanaanUndangundang No. 11 Tahun 1967, diatur bahwaterhadap KP yang sudah kadaluwarsa dan tidak diajukanpermohonan perpanjangan oleh pemegang KP yangbersangkutan, maka KP tersebut akan dianggap telahberakhir;b.

Lebihlebin berdasarkan UU Pertambangan yang baru(UU Minerba) maupun peraturan peraturan pelaksananyatidak pernah ditemukan satu pasalpun yang memberikankewenangan kepada Tergugat untuk menerbitkan izinpertambangan dalam bentuk KP ataupun untukmengesahkan KP yang sudah kadaluwarsa, dan:d. Dikarenakan KP dimaksud sudah kadaluwarsa, makaTergugat seharusnya Tergugat baru bisa memberikan izinpertambangan kepada PT. DIPM apabila PT.

perlindungan upah dan pasal 96UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, daluwarsa 2 tahun yang apabila tidak adatuntutan dari Pekerja/Buruh, dengan kata lain Pekerja/Buruh tidak menuntut dalamtenggat waktu 2 tahun sejak timbulnya hak (berlaku bagi Pekerja/Buruh yang diPHK) ;Bahwa didalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentangperlindungan Upah dan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003, tuntutanpembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungankerja menjadi kadaluwarsa

LHP : 029/5PI/PAM/XII/1998, tanggal 30 Desember 1998) ;Bahwa oleh karenanya Pemohon Kasasi masih mempunyai hubungan hukum/kerja dengan Termohon Kasasi I, sehingga hakhak kepegawaian dari PemohonKasasi tidaklah kadaluwarsa ;3 Skorsing Pemohon Kasasi telah dicabut oleh Termohon Ksasi I dan TermohonKasasi II (Bukti P5) surat Termohon Kasasi IJ kepada Termohon Kasasi I,tanggal 9 Agusutus 1999, Nomor : 668/072, hal : Pencabutan Skorsing Atas NamaDondi Syahtriandi ;e Bahwa skorsing atas Pemohon Kasasi

a Bahwa ternyata surat dari Termohon Kasasi II Nomor : 482/072 tanggal 24September 2001 belum juga direalisasikan oleh Termohon Kasasi I,sehingga hakhak kepegawaian dari Pemohon Kasasi belum juga diterima ;b Bahwa sesuai isi surat agar Termohon Kasasi I membayar semua hakhakkepegawaiannya yang ditunda/dihentikan akan tetapi Termohon Kasasi Itetap tidak memberikan hakhak kepegawaian tersebut sampai dengan BulanDesember2002 ;c Bukti surat ini memperjelas bahwa hakhak kepegawaian Penggugattidaklah kadaluwarsa

Sepanjang Hubungan Hukum/Hubungan Kerja Dengan Termohon Kasasi I Dan Termohon Kasasi II BelumPutus ;Bahwa gugatan Pemohon Kasasi tidaklah kadaluwarsa/gugur sebagaimana pertimbanganJudex Facti dalam putusan Pengadilan a quo dengan pertimbangan hukum dan penerapanhukumnya berdasarkan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentangPerlindungan Upah, dengan dasar sebagai berikut :e Bahwa penyebab dari tidak dibayarnya hakhak

berdasarkan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 30 Peraturan PemerintahNomor 8 Tentang Perlindungan Upah, oleh karena penyebab tidakdiberikannya hakhak kepegawaian bukanlah dari Pemohon Kasasi akantetapi dari Termohon Kasasi I sendiri yang tidak mau memberikannyamaka gugatan Pemohon Kasasi tidaklah dapat disebut kadaluwarsa ;8 Bahwa oleh karenanya yang tepat digunakan dalam perkara a quo adafahPasal 8 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang PerlindunganUpah

hasil pengujian :Pemerian : Cairan Keruh tidak berwarna, aroma khas normal Uji yang dilakukanNo Parameter Hasil Syara Metode/PustakaUji tPK 0,0394 Spektrofotometri/55/MM/1Metan % 0olPK Etanol 10,92 Gravimetri/FI IV 1995% hal.1036 Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut DiatasBahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebutadalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhikebutuhan seharihari ; Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label,tanggal kadaluwarsa

, tidak sesuai dengankondisi, jaminan, keistimewaan atau = kemanjuran sebagaimanadinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasatersebut, tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, prosespengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimanadinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label,etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasatersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa

aroma khas normalUji yang dilakukanNo Parameter Hasil Syara Metode/PustakaUji tPK 0,0394 Spektrofotometri/55/MM/1Metan % 0olPK Etanol 10,92 Gravimetri/FI IV 1995% hal.1036 Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN TimKesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut Diatas Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebutadalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhi kebutuhan seharihari ; Bahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label,tanggal kadaluwarsa

55/MM/1Metan % OolPK Etanol 10,92 Gravimetri/FI IV 1995% hal.1036 Kesimpulan : Hasil Pengujian Seperti Tersebut Diatas Bahwa tujuan terdakwa menjual minuman keras jenis sopi tersebutadalah untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan memenuhikebutuhan seharihari ; Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Timpasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangannon Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, TerdakwaBahwa minuman keras yang dijual terdakwa adalah tanpa memiliki label,tanggal kadaluwarsa

Bahwa berdasarkan jangka waktu tanggal pendaftaran untuk merekMikrozid yang diajukan perpanjangan pendaftaran oleh TermohonPeninjauan kembali pada tanggal 8 Januari 2006 maka semestinyaTermohon Peninjauan Kembali wajib mengajukan gugatan pembatalanpendaftaran merek tersebut pada tanggal 8 Januari 2012 namunTermohon Peninjauan Kembali justru baru saja mendaftarkan gugatanpembatalan pendaftaran merek tersebut pada tanggal 10 Februari 2014sehingga sebenarnya sudah sangat terlambat kadaluwarsa sekali

Bahwa ternyata, gugatan pembatalan merek yang diajukan olehTermohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/semulaPenggugat asal telah melewati batas waktu (kadaluwarsa) yangditentukan oleh undangundang, sehingga gugatan TermohonPeninjauan Kembali/dahulu Pemohon kasasi semula Tergugat asalseharusnya ditolak atau tidak dapat diterima.

Hal inilahyang menjadi alasan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukanPeninjauan Kembali (PK) yang mendasarkan adanya kekhilafan dari JudexFacti tingkat kasasi yang tidak melakukan tugasnya dengan sebaiknyauntuk mencermati secara ulang adanya masa kadaluwarsa gugatanpembatalan pendaftaran merek tersebut;Bahwa dalam hal ini Mahkamah Agung di tingkat Kasasi dalam perkara aHalaman 19 dari 39 hal. Put.

Nomor 83 PK/Pdt.SusHKI/2017quo justru secara khilaf mendiamkan/membiarkan adanya pertimbangandari Judex Facti tingkat Pengadilan Niaga yang telah secara salahmenerapkan ketentuan Pasal 69 Undang Undang Merek Nomor 15 tahun2001 tersebut mengenai batas waktu gugatan pembatalan pendaftaranmerek tersebut karena pada dasarnya Termohon Peninjauan Kembalisudah kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaranmerek tersebut yang seharusnya diajukan pendaftaran pembatalanmerek itu pada tahun 2011

melewati tenggangwaktu 5 (lima) tahun hanya dengan alasan prasangka iktikad buruk makatentunya akan menimbulkan preseden yang buruk bagi parapemohon/pemilik merek yang mereknya telah didaftarkan tetapidibatalkan oleh gugatan yang seharusnya sudah tidak dapat diajukankarena kadaluwarsa sehingga nantinya menyebabkan tidak adanyakepastian hukum bagi para pencari keadilan;4.

;Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa. tindakpidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah dalam waktu tahun1964 atau tahun 1968 berarti kejadiannya adalah sudah 47 tahun atau 43tahun, berarti sudah melebihi jangka waktu 12 tahun ;Bahwa karena surat dakwaan Pasal 385 ke1 KUHP oleh Penuntut Umumadalah dipakai untuk mendakwa terhadap Lian Moy sebagaimana identitasdalam berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa suratdakwaan dalam perkara in casu sudah lewat waktu (kadaluwarsa

) karenasudah melebihi masa 12 tahun ;Bahwa karena surat dakwaan sudah kadaluwarsa maka Majelis Hakimberpendapat bahwa dalam perkara in casu atas nama Terdakwa Lian Moymenjadikan surat dakwaan Penuntut Umum gugur menurut hukum, makadalam perkara in casu surat dakwaan dinyatakan tidak dapat digunakanuntuk menuntut Terdakwa ;Bahwa karena surat dakwaan dinyatakan gugur demi hukum makapenuntutan Penunut Umum tidak dapat diterima ;Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan berkasperkara ini

Kemudian pada tanggal 11 November tahun2020 Loka POM Ende mendatangi Toko Laura Kosmetik And Fashion milikterdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 13 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kelimutu,Kabupaten Ende dan menemukan 111 (Seratus sebelas) jenis kosmetiktanpa izin edar dan telah lewat tanggal penggunaan atau kadaluwarsa,kemudian petugas Loka POM Ende melakukan pengamanan terhadapkosmetik tersebut dan ditemukan kosmetik tanpa izin edar sebanyak 102(seratus dua) jenis, Kosmetik yang kadaluwarsa sebanyak 8 (delapan

Ende, dan Satpol PPmelakukan Operasi Tindak Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan danmendatangi Toko Laura Kosmetik And Fashion milik terdakwa di JalanAhmad Yani No. 13 RT. 005 RW. 002 Kelurahan Kelimutu, Kabupaten Endedan menemukan 111 (Seratus sebelas) jenis kosmetik tanpa izin edar dantelah lewat tanggal penggunaan atau kadaluwarsa, kemudian petugas LokaPOM Ende melakukan pengamanan terhadap kosmetik tersebut danditemukan kosmetik tanpa izin edar sebanyak 102 (seratus dua) jenis,kosmetik yang kadaluwarsa

Kemudian pada tanggal 11 Novembertahun 2020 Loka POM Ende mendatangi Toko Laura Kosmetik And Fashionmilik terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 13 RT. 005 RW. 002 KelurahanKelimutu, Kabupaten Ende dan menemukan 111 (seratus sebelas) jeniskosmetik tanpa izin edar dan telah lewat tanggal penggunaan ataukadaluwarsa, kemudian petugas Loka POM Ende melakukan pengamananterhadap kosmetik tersebut dan ditemukan kosmetik tanpa izin edarsebanyak 102 (Seratus dua) jenis, kosmetik yang kadaluwarsa sebanyak 8(delapan

Kemudian pada tanggal 11November tahun 2020 Loka POM Ende mendatangi Toko Laura Kosmetik AndFashion milik terdakwa di Jalan Ahmad Yani No. 13 RT. 005 RW. 002Kelurahan Kelimutu, Kabupaten Ende dan menemukan 111 (Seratus sebelas)jenis kosmetik tanpa izin edar dan telah lewat tanggal penggunaan ataukadaluwarsa, kemudian petugas Loka POM Ende melakukan pengamananterhadap kosmetik tersebut dan ditemukan kosmetik tanpa izin edar sebanyak102 (seratus dua) jenis, kosmetik yang kadaluwarsa sebanyak 8 (delapan

YIT adalah buatan / produksi Malaysia dan gula pasirsebanyak 1.263 (seriou dua ratus enam puluh tiga) Kg yang akan terdakwa jualkepada masyarakat hanya terdapat label halal, sedangkan tanggal kadaluwarsa,penjelasan barang yang memuat komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efeksamping, nama dan pelaku usaha lainnya, petunjuk penggunaan dalam BahasaIndonesia tidak terlampir; Berdasarkan Pemeriksaan Izin Edar Sampel Pangan nomorPM.01.05.971.11.16.2339 yang dikeluarkan oleh Badan POM RI di Pontianak

Kapuas Hulu;Bahwa tugas ahli dalam rangka pengawasan obat dan makanan kadaluwarsa,rusak secara fisik dan produk pangan yang tidak terintegritasi di DinasKesehatan untuk Produk Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PPIRTP)maupun industry pangan pabrikan dari Balai Pom RI.Bahwa menurut ahli, Produk pangan adalah segala sesuatu yang berasal darisumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yangdiperuntukkan sebagai

Tanggal kadaluwarsa, sudah kadaluwarsa atau tidak, dan apakah tidakdicantumkan tanggal kadaluwarsa.2. Dari segi bentuk fisik (apakah kaleng penyok/berkarat) atau rusak / barangbekas.3. Teregistrasi di balai Pom atau tidak.Bahwa menurut ahli, syarat / ketentuan bagi setiap produk dalam kemasanyang harus dilengkapi/tertulis dalam label adalah :1. Nama Produk.2. Daftar bahan yang digunakan.3. Berat bersih atau isi bersih.4.Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau yang memasukkanpangan.5.