No. 1099/G/2018/PA.Ptk13.Bahwa Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan( BP4) Kota Pontianak telah melakukan mediasi kepada Penggugatdan Tergugat, namun tidak diperoleh kata kesepakatan untukkembali hidup rukun dan lebih memilih untuk diproses di PengadilanAgama, hal ini tertuang dalam Surat Keterangan BadanPenasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ( BP4 ) KotaPontianak Nomor tanggal 5 April 2018 = ( Bukti terlampir );14.Bahwa atas proses perceraian yang dimohonkan Penggugat

alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukatas nama Penggugat dan Tergugat, yang mana bukti surat tersebutmeskipun diperlihatkan aslinya, namun tidak bermeterai sehingga buktitersebut tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut tidak dapatditerima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P. 9 berupa Surat Keterangan yangdikeluarkan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Akibat terus menerus bertengkar, dan telah sempat puladiupayakan penasehatan dan pembinaan oleh Badan PenasehatanPembinaan dan Pelestarian Perkawinan ( BP.4 ) Kota Pontianak, namuntidak berhasil;Menimbang, bahwa atas dalildalil Penggugat tersebut telahTergugat tanggapi dengan jawaban tertulis yang pada pokoknyameskipun ada yang Tergugat benarkan, namun sebagian besar Tergugatbantah.

dengan menggunakan hak gugatsebagaimana yang diamanatkan olehUndang Undang Nomor : 32 tahun2009 tentang Lingkungan Hidup ;Bahwa hak gugat dapat digunakandengan memenuhi persyaratan yangsudah ditentukan secara imperativedalam pasal 92 ayat (3) Undang Undang Nomor : 32 tahun 2009tentang Lingkungan' Hidup yangmenyebutkan :Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilaa. berbentuk badan hukum ; Db.menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian

gugatyang pada ketentuan Undang Undang Nomor : 32 tahun 2009tentang Lingkungan Hidup yaituorganisasi yang lebih spesifik ;Bahwa setelah mencermati ketentuantersebut, maka secara nyatamenunjukkan bahwa Penggugat tidakdapat memenuhi persyaratansebagaimana point b pada pasal 92ayat (3) UndangUndang Nomor : 32tahun 2009 tentang LingkunganHidup, karena dalam anggarandasarnya sebagaimana tersebutdalam gugatannya pada halaman poin2 tidak menegaskan secara khususbahwa Penggugat didirikan untukkepentingan pelestarian

YayasanLembaga Bantuan Hukum Indonesiadidirikan untuk kepentinganpelestarian fungsi lingkungan hidup ;Bahwa agar suatu organisasi ataulembaga swadaya masyarakat ataunon government organization (LSM /NGO) dikategorikan sebagaiorganisasi lingkungan hidup haruslahHalaman 27 dari 52 halaman28disebutkan secara tegas dan lugasdalam AD / ARTnya bahwasannyaorganisasi tersebut didirikan untuktujuaan dan kegiatannya berkaitandengan pelestarian lingkungan hidupsebagaimana yang disebut dalampasal 1 ayat 27 dari

Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup, dan ;3.

fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatan nyatasesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ; Bahwadengan tidak tercantumnya pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai tujuandidirikannya YLBHI in casu Penggugat, maka dengan demikian Penggugattidak memiliki kedudukan hukum (legal standing / persona standio in judicio) ,sehingga tidak berhak untuk mengajukan gugatan aquo dan karenanya eksepsiPara Tergugat yang menyangkut dengan Penggugat tidak mempunyai LegalStanding

Berdasarkan UUNo. 5 tahun 1990 pasal 29 berbunyi kawasan hutan pelestarian alam terdiri dariTaman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;Bahwa Taman Nasional Berbak dan Taman Hutan Raya sekitar Tanjungmerupakan salah satu kawasan hutan pelestarian alam yang mempunyaiekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuanpenelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata danrekreasi, yang erfungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan,

pada tanah yang tidak dibebani hak atastanah, sedang Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atastanah;Menimbang, Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk atauditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap danberdasarkan pasal 6 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan, hutan mempunyaitiga fungsi yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi, pasal 7 berbunyihutan konservasi terdiri dari kawasan hutan pelestarian

ukuran 4m x 12 cm x 12 cm sebanyak 8 (delapan) keping, kayugergajian jenis Meranti 4 m x 7 cm x 11 cm sebanyak 2 (dua) keping, kayu gergajianjenis Meranti ukuran 4 m x 8 cm x 12 cm sebanyak 3 (tiga) keping, kayu gergajian jenisPunak ukuran 4 m x 8 cm x 12 cm sebanyak 61 (enam puluh satu) keping, kayu gergajianjenis Punak ukuran 4 m x 8 cm x 12 cm sebanyak 101 (seratus satu) keping;Menimbang, Bahwa Taman Nasional Berbak dan Taman Hutan Raya sekitarTanjung adalah merupakan salah satu kawasan hutan pelestarian

kapak, (satu) unit Hp Nokia tipe 103, 2 (dua) buah sepeda rakitanDAN 1 (satu) unit Hp Nokia Asa 306 semuanya DIRAMPAS UNTUKDIMUSNAHKAN;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, turutdipertimbangkan keadaan yang memberatkan (aggrevated circumtance) dan keadaanyang meringankan (mitigated circumtance) sebagai berikut :Keadaan yang memberatkan :e Perbuatan para terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalamupaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana illegal logging yangmerusak pelestarian

Asas kelestarian dan keberlanjutan, yakni bahwa setiap orangmemikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasimendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasidengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistemdan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;b. Asas keserasian dan keseimbangan, yakni bahwapemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikanberbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya,dan perlundungan serta pelestarian ekosistem;c.

yakni bahwa perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, dan kearifan lokal:Bahwa materi muatan Perda RTRW Kaltim juga tidakmenerapkan asasasas penyelenggaraan konservasi tanah danair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndangNomor 3/7 Tahun 2014, salah satunya adalah asas kelestarianbahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawabterhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalamsatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasanbawahannya;Kawasan perlindungan setempat;Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;Kawasan rawan bencana alam:Kawasan lindung geologi; dan7 O20 5Kawasan lindung lainnya;Halaman 17 dari 52 halaman.

Pelestarian dan pengembangan dana bergulir yang sesuai dengan tujuanprogram;3. Peningkatan kapasitas pengelola kegiatan dana bergulir di tingkat wilayahpedesaan;4. Menyiapkan kelembagaan UPK (dan lembaga pendukung lainnya) sebagaipengelola dana bergulir yang mengacu pada tujuan program secara akuntabel,transparan dan berkelanjutan;5.

kegiatan dana bergulir butir 10.1.1 Kebijakan Umume.Ketentuan dasar No.1 Tentang pelestarian kegiatan dana berguli dan No.2tentang pelestarian kelembagaan serta butir 10.1.2 Mekanisme Pengelolaanhuruf a.Kelembagaan Pengelolan dan huruf b.Ketentuan Pendanaan.Ahli menjelaskan bahwa metode perhitungan kerugian Negara yang dilakukanpada perkara ini adalah : menghitung jumlah sisa lebih penyaluran kepadakelompok SPP yang belum dipertanggungjawabkan, menghitung jumlahpembayaran angsuran 19 Kelompok SPP

Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) dalamperencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) bersamadengan pelaku lainnya;. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganataupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuanprogram;.

Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip danmekanisme Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPMMP) untuk disahkan oleh BKAD/MAD danmenegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian danabergulir;.Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama denganpihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensiwilayah;.

menangkap dan memelihara kedua jenis burungtersebut ;Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap berikut barang buktinya berupa :e 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hijau NomorPol: P 4107 XQ ;e 1 (satu) buah parang ;satu) kaleng getah bendo (pulut) ;lima) buah bumbung bambu ;satu) tas kain wama hitam ;satu) ekor burung jenis Cucak Ranti ;e 1 (satu) ekor burung jenis Kandalan Kembang ;dan diamankan ke Polsek Pesanggaran untuk proses hukum lebih lanjut ;Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

menangkap dan memelihara kedua jenis burungtersebut ;Bahwa terdakwa selanjutnya ditangkap berikut barang buktinya berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hijau NomorPol: P 4107 XQ ;e 1 (satu) buah parang ;satu) kaleng getah bendo (pulut) ;lima) buah bumbung bambu ;satu) tas kain wama hitam ;satu) ekor burung jenis Cucak Ranti ; 1 (satu) ekor burung jenis Kandalan Kembang ;dan diamankan ke Polsek Pesanggaran untuk proses hukum lebih lanjut ;Bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan systemzonasi, diperuntukkan penelitian, pendidikan, ilmupengetahuan, budidaya, wisata dan rekreasiBahwa 2 ekor burung tersebut dilindungi oleh UndangUndang.Apakah masih ada keterangan lain yanghendak Saudara kemukakan lagi ?

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan systemzonasi, diperuntukkan penelitian, pendidikan, ilmupengetahuan, budidaya, wisata dan rekreasiBahwa 2 ekor burung tersebut dilindungi oleh UndangUndang.Apakah masih ada keterangan lain yanghendak Saudara kemukakan lagi ?Tidak ada.Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.Dengan persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan ahli dalam BAP,pada pokoknya sebagai berikut :3.

Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (opzet Metwaatschijklijkheids bewistzijk) atau sama dengan sengaja bersyarat(menurut Noyon Langemejer)Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (14) UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengantaman nasional adalah Taman nasioanl adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkanuntuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya

Pada ayat 15 disebutkan yang dimaksud dengan tamanhutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yangdimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

Selanjutnya pada ayat (16)disebutkan bahwa yang dimaksud dengan taman wisata alam adalah adalahkawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata danrekreasi alam;Kriteria Penetapan Kawasan Taman Nasional (TN) adalah sebagai berikut:Kawasan yang ditetapbkan mempunyai luas yang cukup untuk menjaminkelangsungan proses ekologis secara alami:1.

Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, ZonaPemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain yang karena pertimbangankepentingan rehabilitasi kawasan, ketergantungan penduduk sekitarkawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan sebagai zona tersendiri.Menimbang, bahwa kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) Kab.Pelalawan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : SK.255/MenhutII/2004 tanggal 19 Juli

dalam pengawasan kehutanan;Bahwa berdasarkan Pasal 62 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan yang menyatakan pemerintah, pemerintah daerah danmasyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan ataupemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga;Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999tentang Kehutanan, menyatakan:(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian

Tahun 2010 (Bukti P1);Bahwa Yayasan Riau Madani didirikan dengan tujuan diantaranya adalah untukmeningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutandan lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan dengan tegas pada Pasal 3 ayat(2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani tanggal 19 Oktober 2009Nomor 29 yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi, S.H (Bukti P2);Bahwa Yayasan Riau Madani (Penggugat) telah melakukan kegiatan dalamupaya pelestarian fungsi hutan dengan melalui kegiatan

Nomor 2410 K/Pdt/201621.22.23.kawasan hutan semakin menipis, pengelolaan hutan tidak sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, hutan sebagai paruparu duniasemakin berkurang dan oleh sebab itu Penggugat sebagai organisasi yangbergerak dibidang pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa ikutdirugikan, sehingga dengan demikian Penggugat berhak mengajukan gugatanlegal standing terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat;Bahwa Turut Tergugat adalah badan hukum yang telah diberikan

Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalahpengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukansecara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengantetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dannilainya ;Bahwa kawasan hutan Konseervasi Tuti Adagae adalah merupakankawasan hutan wisata alam hutan konservasi fungsinya adalahmerupakan taman wiasata alam, yang mana pengertian dari tamanwisata alam itu sendiri adalah kawasan pelestarian

sehingga Taman Wisata Alam Tuti Adagae memiliki fungsi sebagaiberikut : Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan ; Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sertapemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati danekosistemnya; Dari fungsi pokok diatas maka Taman Wisata Alam dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Pariwisata , rekriasi alam dan Pendidikan;Bahwa Taman Wisata Alam Tuti Adagae Tidak Termasuk KedalamKawasan Suaka Alam Karena Berdasarkan UndangUndang nomor 5Tahun 1990.Bahwa Kawasan Pelestarian

genetik, rekreasi, budaya,pendidikan dan penelitian ;Bahwa menurut Bab VII Pasal 29 ayat (1) bahwa Kawasan PelestarianAlam terdiri dari : Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan TamanWisata Alam dan Pasal 30 menyatakan bahwa Kawasan PelestarianAlam mempunyai fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan,Pengawetan Keanekaragaman Jenis tumbuhan dan Satwa, sertaPemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemya.Bahwa kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae merupakan salah satuKawasan Pelestarian

alam untuk tujuan koleksitumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukanasli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan,pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASISUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud denganTaman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutamadimanfaatkan untuk

terdakwa YUSUF LANGKAMINGadalah menyapu / membersihkan serobuk kayu pada saat mesin sensor sedangmemotong kayu jati tersebut;Menimbang, bahwa setelah kayu tersebut saksi Bastian Maiko olahmenjadi papan dan balok yaitu papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkanukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm,lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter di kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagaeyang merupakan satu Kawasan Pelestarian

Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan carameminta bantuan orang tua, bahkan Penggugat sudah datang dan memintanasihat pada Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Urusan Agama Wirobrajan, namun tidak berhasil;6.

Bahwa berdasarkan Pasal 73 UndangUndang Nomor 41 tahun 1999tentang Kehutanan, yang menyatakan :(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;(2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatansebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :a. berbentuk badan hukum ;b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya

Hak gugat administrasi sebagaimana diatur didalam Pasal 93 Undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup ;Menimbang, bahwa Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidupmempunyai tujuan untuk kepentingan pelestarian lingkungan, sebagaimanadisebutkan didalam Pasal 92 ayat (1) Undangundang Nomor 32 tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan

hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup.Menimbang, bahwa organisasi lingkungan hidup dibatasi dengansyaratsyarat tertentu. untuk mengajukan /egal standing di pengadilansebagaimana disebutkan di dalam Pasal 92 ayat (3) Undangundang Nomor 32tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilamemenuhi persyaratan:1.

Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup; dan3. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggarandasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.Halaman 37 dari 52 Halaman Putusan Perdata Nomor 21/Pdt.G/LH/2021/PN PlwMenimbang, bahwa untuk membuktikan kedudukan hukum (legalStanding) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan, Pengguat telahmelampirkan bukti Surat, sebagai berikut :1.

fungsi hutandan lingkungan hidup secara swadaya masyarakat, dan oleh karenanya syaratkedua yaitu Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup telahterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan akta pendirian Pengugat, YayasanFirmar Abadi dibentuk pada tanggal 7 Februari 2018, dan berdasarkan bukti P6sampai dengan bukti P9, berupa dokumen Kegiatan Investigasi YayasanFirmar Abadi di kebun Gusti Terkelin Surbakti (PT.

Lembaga Swadaya masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timurdidirikan bertujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, mewujudkanterciptanya keadilan di segala bidang antara lain, bidang ekonomi,politik, bidang hutan, bidang social budaya, bidang pertahanan dankeamanan, bidang ketenagakerjaan, bidang pertambangan, bidanglingkungan hidup serta bidang pembangunan dalam arti luas.3.

dengan tegasmenyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan; danc. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggarandasarnya.halaman 43 dari 144 Perkara Nomor 32/G/2015/PTUN.SMDdalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengawasankehutanan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukangugatan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Danbagi pelestarian fungsi hutan pada umumnya, bila Penggugat tidakpernah melakukan kegiatankegiatan nyata terhadap objek gugatanini, maka secara hukum kehutanan tidak ada kerugian dankepentingan daripada Penggugat.

fungsi hutan;danc. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan tersebut telah diatursecara imperatif, kumulatif, segaligus limitatif dengan memberi batasan bahwaorganisasi yang berhak mengajukan gugatan haruslah berstatus berbadan hukum,yang dalam anggaran dasarnya secara tegas menyebutkan pendirian organisasitersebut berorientasi pada pelestarian fungsi hutan, dan telah melaksanakan kegiatansesuai dengan tujuan pelestarian tersebut

Hal ini merupakan salah satu tindakan atau kegiatan nyata Penggugat sesuaidengan tujuan berdirinya organisasi yaitu guna kepentingan pelestarian hutan (VideBukti P1la,b , P12, P13 as/d g, Pl4 as/de);Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan perundangundangan dikaitkan dengan fakta hukum tentang keberadaan badan hukum LembagaSwadaya Masyarakat Barisan Anak Dayak Kalimantan Timur yang didirikan dengantujuan untuk kepentingan pelestarian hutan, maka berdasarkan pertimbangan hukumtersebut diatas

Bahwa setelah Terdakwamemiliki 6 buah arca tersebut Terdakwa tidak segera melaporkan mendaftarkanpemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat arcaarca tersebut kepadaDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, hal ini dikarenakanTerdakwa mengira bahwa ke enam arca tersebut merupakan koleksi pribadiRaja Keraton Surakarta dan arcaarca tersebut dilengkapi dokumen pengantardari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa

Bahwa ke enam arca tersebut merupakan benda cagar budayadan telah tercatat dalam Inventarisasi Balai Pelestarian Peninggalan BendaPurbakala Jawa Tengah tahun 2001, serta kemudian diketahui bahwadokumendokumen pendukung yaitu surat dari PB XIll Hangabehi dan SuratKeterangan dari BP3 Jawa Tengah yang didapat Terdakwa dari Mr. Hugo E.Kreijger diketahui palsu dan yang memalsukan adalah Heru Suryanto(Terpidana dalam kasus pemindahan benda cagar budaya dan pemalsuansurat);Hal. 2 dari9 hal. Put.

Alamsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 6/Pid.B/LH/2021/PN WqwTahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam;Bahwa perbedaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, TamanNasional dan Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobiadalah: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaansumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secarabijaksana

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi; Zona Perlindungan Bahari Taman Nasional Wakatobi adalahbagian dari taman nasional yang karena letak, kondisi dan potensinyamampu mendukung pelestarian zona inti dan zona pemanfaatandimana fungsi dan peruntukannya adalah untuk kegiatan pengawetandan pemanfaatan sumber daya alam

Zona Perlindungan Bahari (No Take Zone) adalah bagian tamannasional yang karena letak, kondisi dan potensinya, mampumendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zonapemanfaatan; Zona Pariwisata (Tourism Zone) adalah bagian taman nasionalyang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkanuntuk kepentingan pariwisata alam dan jasa lingkungan lainnya;.

Unsur melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zonapemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya,dan taman wisata alam;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satuunsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secarautuh;Menimbang, bahwa dalam Bab mengenai Ketentuan Umum Pasal 1UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya menjelaskan yang dimaksud dengan Taman nasional adalahkawasan pelestarian

Selanjutnya yangdimaksud dengan taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuktujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli danatau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmupengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, danrekreasi.

Sit.Bahwa Terdakwa telah memotong kayu jati tersebut Pada hari Jumat, tanggal.08 Mei 2020, sekitar Pukul. 09.30 Wib, di Blok Bis, Resort Bitakol KawasanTaman Nasional Baluran termasuk Desa Sumberwaru, KecamatanBanyuputih, Kabupaten Situbondo ;Bahwa Status di Blok Bis, Resort Bitakol Kawasan Taman Nasional Baluranadalah merupakan Kawasan hutan yang secara Fungsi termasuk hutankonservasi dan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem aslidikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk

tujuan penelitian,Ilmu pengetahuan, Pendidikan, menunjang budidaya dan rekreasi ;Bahwa tidak bolen seseorang mengambil Pohon kayu dan buahbuahan dihutan Konservasi ;Bahwa Terdakwa memotong kayu jati dan membawa Gergaji tangan tanpaseijin pejabat yang berwenang di Blok Bis Resort Bitakol Kawasan TamanNasional Baluran ;Hutan konservasi adalah kawasan hutan tujuan pelestarian ekosistem yangada didalam hutan dan yang mempunyai fungus pokok pengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

memotong kayu jati agar cepat selesaimelakukan penebangan atau memotong kayu Jati tersebut ; Bahwa benar Pohon yang di tebang berjumlah 1 (Satu) Pohon dipotongmenjadi 3 (tiga) bagian yang masingmasing bagian dengan ukuran ratarata 1(Satu) meter dengan diameter ratarata 40 (empat puluh) centimeter sampaidengan 50 (lima puluh) Centimeter ; Bahwa benar Status di Blok Bis, Resort Bitakol Kawasan Taman NasionalBaluran adalah merupakan Kawasan hutan yang secara Fungsi termasukhutan konservasi dan kawasan pelestarian

Pohon yang di tebang berjumlah 1 (Satu) Pohondipotong menjadi 3 (tiga) bagian yang masingmasing bagian dengan ukuran ratarata1 (Satu) meter dengan diameter ratarata 40 (empat puluh) centimeter sampai dengan50 (lima puluh) Centimeter ;Menimbang bahwa Status di Blok Bis, Resort Bitakol Kawasan Taman NasionalBaluran adalah merupakan Kawasan hutan yang secara Fungsi termasuk hutankonservasi dan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli dikeloladengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk

Pidy Arachman Bin Kayadi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Unit VI Tiger Protection andconservation Unit (TPCU) yang bekerja untuk melakukan perlindungandan pelestarian Harimau Sumatra di areal Taman Nasional Kerinci Seblat; Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, tim patroli TNKS dikawasan hutan wilayah TNKS melakukan patroli rutin Ke kawasan HutanWilayah TNKS yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan SelaganRaya Kabupaten Mukomuko

Endi Mistamto Bin Rustam Effendi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Unit VI Tiger Protection andconservation Unit (TPCU) yang bekerja untuk melakukan perlindungandan pelestarian Harimau Sumatra di areal Taman Nasional Kerinci Seblat Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi melakukan patroli rutin danmenemukan kebun kopi milik saksi SALDIN yang berada dalam kawasanhutan TNKS dan memberi tahu terhadap saksi SALDIN bahwa kebun kopitersebut berada

Bahwa makna dari Kawasan Hutan Berdasarkan UndangundangNomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan di pasal 1 Ke 2 berbunyi kawasan hutan adalah Wilayah tertentu yangditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagaihutan tetap dan berdasarkan pasal 6 dan 7 UndangUndang nomor 41 Tahun1999 bahwa Hutan mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi Konserfasi, FungsiLindung dan Fungsi Produksi kemudian Hutan Konserfasi terdiri dari kawasanHutan Suaka Alam, kawasan Hutan Pelestarian

Alam dan Taman Burukemudian berdasarkan pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang KonserfasiSumber daya Alam Hayati dan Ekosistem bahwa Kawasan Pelestarian alamterdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alamdengan demikian bahwa Taman Nasional Kerinci Sebelat dapat dikategorikansebagai Hutan Konservasi; Bahwa lokasi kebun tersebut merupakan kawasan hutan yang beradadalam kawasan taman Nasional Kerinci Sebelat berdasarkan: Surat Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 901

Kawasan Hutan Tesso Nilo memiliki keanekaragaman hayati yangtinggi baik flora amupun fauna.Bahwa titik koordinat kebun sawit yaitu S.00 11 09.5 E 101 40 07.3berada dalam zona rehabilitasi.Bahwa dalam zona rehabilitasi di dalam kawasan hutan TNTN tidakdiperbolehkan melaukan kegiatan perkebunan dan penumbangan kayu karenapasal 14 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990tentang Konversasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnyamenerangkan bahwa taman nasional adalah kawasan pelestarian

alam yangmempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkanuntuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya,pariwisata dan rekreasi.Bahwa akibat dari penumbangan dan kegiatan perkebunan di dalam kawasanhutan TNTN yaitu Taman Nasional sebagai kawasan pelestarian alam yangmempunyai ekosistem assli akan menjadi rudak sehingga akan munculpermasalahan misalnya rusak habitat gajah yang mengakibatkan terancamnyasatwa dan pertumbuhan di dalam Taman Nassional

kayu karena pasal 14 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonversasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnyamenerangkan bahwa taman nasional adalah kawasanpelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikeloladengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuanpenelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjangbudidaya, pariwisata dan rekreasi.Bahwa benar akibat dari penumbangan dan kegiatanperkebunan di dalam kawasan hutan TNITN yaitu Taman18Nasional sebagai kawasan pelestarian

dibebaskan membayar biaya perkara makakepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yangtepat dan seadiladilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan MajelisHakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa bertentangan denganprogram pemerintah yang lagi gjiatgiatnyamelakukan gerakan pelestarian

seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPedesaan di Kecamatan;b) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;c) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;d) Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir;e) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;f) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPM MandiriPedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian

sebelum pelaksanaan;j) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana PenggunaanDana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat olehdesa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuaidengan ketentuan;k) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsungadministrasi dan pelaporan pelaku desa;1) Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip danmekanisme PNPM Mandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD / MAD8dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian

keuangan, pengelolaan usaha kelompok, atau pemanfaat;0) Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan,bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPMMandiri Pedesaan;p) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaanpinjaman, perkembangan program dan informasi dan menyampaikansecara langsung kepada pihak yang membutuhkan;q) Melakukan fasilitas (bersama pelaku lainnya) penyelesaian,permasalahan permasalahan yang menyangkut perencanaan,pelaksanaan dan pelestarian

sebelum pelaksanaan;j) Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana PenggunaanDana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat olehdesa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Pedesaan dan sesuaidengan ketentuan;k) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsungadministrasi dan pelaporan pelaku desa;261) Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip danmekanisme PNPM Mandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD / MADdan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian

O02/PID/2011/PT.BTN.10dampak terhadap pelestarian dilingkungan Taman Nasional GunungHalimun Salak yang akan berakibat terhadap bahaya erosi danmenimbulkan bahaya banjir dan ekosistem terhadap pelestarian alamkhususnya dikawasan Gunung Halimun Salak maupun secara umumterhadap alam sekitarnya diwilayah Kabupaten Lebak :Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar PengadilanTinggi Banten menerima permohonan banding dari Jaksa PenuntutUmum dan memutuskan sesuai dengan apa yang Jaksa Penuntut Umummintakan

MUNIB sebesarRp 167.705.000,(seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima ribu rupiah) untuk kegiatan nonfisik pemerintah desa dan sebesarRp 233.995.000, (dua ratus tiga puluh tigajJuta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untukkegiatanPembangunaan Gedung PAUD, Penghijauan, Pelestarian danPemeliharaan Infrastruktur Jalan Roesman yang dipegang dan dikelolalangsungoleh saksi M.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pucuk Merah)sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah)dengankwitansi nomor0022/SPP/06.14/2016.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (PucukMerah) sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengankwitansi nomor: 0022/SPP/06.14/20164. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa(pengerasan rabat beton Jalan Roesman dan Jalan Ahmad Yani)sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengankwitansi nomor0023/SPP/06.14/2016Bahwa terhadap ketiga kegiatan tersebut saksi M.

Penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup. Pemeliharaan jalan semenisasi.Bahwa saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran Nomor0020/SPP/06.14/2016, tanggal 21 April 2016 terkait kegiatan pembangunanpagar kantor Desa Citra Damai yang diajukan dan untuk disetujui bayar olehKepala Desa Citra Damai saksi M.

Kegiatan Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup (Pucuk Merah)sebesar Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) dengankwitansi nomor :0022/SPP/06.14/20163. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Desa(pengerasan rabat beton Jalan Roesman dan Jalan Ahmad Yani)sebesar Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) dengankwitansi nomor0023/SPP/06.14/2016Bahwa terhadap ketiga kegiatan tersebut saksi M.