lokasi, sedangkan besi pendek pada pilar di lipat dan betonnya pecahkan; Bahwa selanjutnya Saksi kembali dan Saksi sempat teringat akankehadiran Warga Desa Benihading pada hari sebelumnya tanggal 4November 2018 sekitar pukul 16.30 WITA atas Nama Daswan, Marjuki,Yoris Dan Dedi, yang bertemu saya di kantor desa menyampaikan bahwaanak muda di atas mereka sedang minum dan rencananya setelahminum mau bongkar GET (pintu masuk ) dibawah dan mau bikin kacau,dan meminta Saksi untuk menjelaskan mengapa adanya pungutan

dimata air Weilawan; Bahwa kemudian Saksi menjelaskan bahwa adanya pungutan itu karenaadanya Peraturan Desa Panama, lalu Saksi sampaikan kepada keempatWarga Desa Benihading tersebut untuk pulang sampaikan kepada anakanak bahwa jangan lakukan hal itu (bongkar dan bikin kacau) dan kalaukebijakan Pemerintah Desa ini merugikan kepentingan masyarakat, makasampaikan kepada kepala Desa Benihading, supaya Saksi fasilitasipertemuan untuk penyelesain, dan setelah itu keempat warga DesaBenihading tersebut

pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi sedang berada di mata air Weilariq dandatang saudara Daswan, Marjuki, Yoris dan Dedi menemui Saksi dansaudara Daswan mengatakan kepada Saksi bahwa anak anak diatassedang minum mabuk, mereka mau turun tapi, Saksi bilang biar Saksilebih dahulu ke bawah tanya, dan saudara Daswan bilang kamu punyaaksi pungutan

sebagai berikut:Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berkaitan dengankejadian pengrusakan;Bahwa kejadian pengrusakan ini tejadi pada Hari Minggu, tanggal 4November 2018 sekitar pukul 20.00 WITA, bertempat di Mata airWeilawan, di Desa Panama, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;Bahwa pada awalnya Saksi baru pulang dari Leuwayan dalam suatuurusan dan sesampainya dirumah Saksi melihat ada banyak warga yangsedang berada di rumah Saksi, dan dan masyarakat menyampaikanbanyak keluhan terkait pungutan

retribusi air bersih di mata air Weilawanyang dilakukan oleh Pemerintah Desa Panama;Bahwa tujuan pungutan retribusi air masih menurut masyrakat belumjelas, sehingga masyarakat desa Benihading merasa tidak puas,sehingga masyarakat secara spontan pergi ke mata air Weilawan danmembongkar portal/pipa palang pintu masuk;Bahwa menurut Saksi akibat kerusakan palang pintu (pintu. masuk)tersebut, pemerintah Desa Panama mengalami kerugian kurang lebihRp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa

liar terhadap pesertadidik dilingkungan sekolah sepatutnya diberikan hukuman;Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendukung upayapemberantasan korupsi/pungutan liar di negara Indonesia dengan salahsatunya menindak dan memproses tegas PNS yang diketahuimelakukan pungutan liar;Berdasarkan halhal tersebut beralasan kiranya dalil Penggugat ditolak dandikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo, berkenan untuk memutus dengan amar sebagaihalaman

ada pungutan; Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah diSDN Pasar Baru 03 sejakJanuari 2015 sampai dengan Januari 2016 dan sekarang saksi menjadiGuru SDN Pasar Baru 11 dari bulan Januari 2016 sampai dengansekarang; Bahwa saksi tidak pernah disuruh oleh lbu Lambok untuk mengumpulkan uang Rp. 1000, atau Rp. 5.000,; Bahwa jika ada kegiatan OSN dan saat ada kegiatan mengadakanperlombaan, kita kumpulkan uang untuk beli kertas HVS, ATK dll; Bahwa tidak pernah ada pungutan ke siswa sekolah;halaman 47 dari 77

cat, pungutan uang raport dan setiap rapat ada intimidasi danditakuttakuti;Bahwa yang melakukan pungutan adalah lou Empoh, atas instruksi siapalou Empoh melakukan pungutan saya tidak tahu;Bahwa pada setiap rapat di kantor kasi diberi wejangan oleh ibu kasieyaitu ibu Lambok, yang intinya lebih banyak ditakut takuti dengan dalihsekolah harus seperti in) dan ada ancaman yang menurut saki tidaknyaman, seperti pertanyaan uang BOS digunakan untuk apa?

Yang ke dua diSD pasar baru 07 karena temanteman sudah duluan dan saya terakhir,saya membuat surat pernyataan;Bahwa isi surat pernyataan itu menyatakan tidak ada pungutan, saksimembuat 2 (dua) surat pernyataan, satu menyatakan tidak ada pungutan,surat yang lain menyatakan ada pungutan;Bahwa surat pernyataan saksiakui adalah surat pernyataan saksidibawah sumpah di muka pengadilan;halaman 52 dari 77 halaman Putusan Nomor : 307/G/2016/PTUN.JKT.

pungutan uang Rp. 1.000,(seribu rupiah) karena saksi tidak pernah diminta ataupun menyetor ke Empoh,uang untuk pembelian cat memang saksi akui lakukan hal itu karena saksimemang memesan cat, pungutan uang untuk raport sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah) yang dikumpulkan ke lbu Yayah sudah dikembalikan dan saksi tidakpernah memberikan pungutanpungutan terkait uang raport, lebih lanjutketerangan saksi Sartini menyatakan terkait baju batik khas Medan yangditawarkan dibayarkan ke bu Painah sebesar

retribusi di lokasi (GKRD diserahkan konsumendan uang dipungut oleh petugas);" Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas); Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepada bendaharapenerima dan melaporkan sisa SKRD kepada bendahara penerima diDinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;" Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kas daerahmelalui bank; Bendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD;" Copy hasil rekapan dan setoran dilaporkan ke Seksi ODTW; Bahwa pada

retribusi di lokasi (GKRD diserahkan konsumendan uang dipungut oleh petugas);" Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas); Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepada bendaharapenerima dan melaporkan sisa SKRD kepada bendahara penerima diDinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;" Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kas daerahmelalui bank; Bendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD;Hal.14 dari 159 Hal.Putusan NO.10/Pid.SusT PK/2017/PN.Y yk."

Menyerahkan hasil pungutan dan lembar ke2 SKRD kepada bendaharapenerima dan melaporkan sisa SKRD kepada bendahara penerima diDinas Kebudayaan dan Kepariwisataan;" Bendahara penerima merekap uang pungutan dan setor ke kas daerahmelalui bank; Bendahara penerima input data hasil setoran ke SIPKD."

Bahwa sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), PemungutanRetribusi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan danKepariwisataan Kabupaten Gunungkidul ditentukan sebagai berikut : Petugas mengambil SKRD di Dinas Kebudayaan dan KepariwisataanKabupaten Gunungkidul (SKRD dicatat jumlah dan nomor seri); Melaksanakan pungutan retribusi di lokasi (SKRD diserahkan kepadakonsumen dan uang dipungut oleh petugas);" Merekap laporan pungutan yang masuk (setiap selesai tugas);# Menyerahkan hasil pungutan

Selanjutnya, petugas melaksanakan Pungutan Retribusi dilokasi pos TPR, yang telah disediakan di beberapa wilayah, termasukobyek wisata Pos TPR JJLS;Bahwa Terdakwa bertugas sebagai Koordinator di Pos TPR JJLS danmelaksanakan pungutan retribusi dari pukul 08.00 WIB sampai denganpukul 17.00 WIB.

Sagulung Kota Batam, masihsering terjadi pungutan uang parkir yang illegal, selanjutnyakami melakukan pengecekan di sekitar Jembatan 1 BarelangKec.

Sagulung Kota Batam dan kami menemukan adaseseorang yang melakukan pungutan uang parkir liarsehingga kami mengamankan pelaku yang melakukanpungutan uang parkir kepada pengunjung dan mengamankanbarang bukti yang ada pada pelaku berupa 1 (dua) bundelkarcis Welcome To Batam Jembatan Barelang wama Krimyang sebagiannya telah dipergunakan, 3 (tiga) lembar karcisyang telah disobek, Uang tunai sejumlah Rp.155.000,(seratus lima puluh lima ribu rupiah), dan diakui pelakubarang bukti tersebut adalah milik pelaku

orang yang melakukanpungutan uang parkir tanpa izin dari instansi terkait dalam halini dinas Perhubungan Kota Batam dan barang bukti berupa 1(dua) bundel karcis Welcome To Batam Jembatan Barelangwarma Krim yang sebagiannya telah dipergunakan, 3 (tiga)lembar karcis yang telah disobek, Uang tunai sejumlahRp.155.000, (seratus lima puluh lima ribu rupiah), yangmana sebelumnya kami mendapatkan informasi darimasyarakat bahwa disekitar jembatan 1 Barelang Kec.Sagulung Kota Batam, masih sering terjadi pungutan

Sagulung Kota Batam dankami menemukan ada seorang yang melakukan pungutanuang parkir liar sehingga kami mengamankan pelaku yangmelakukan pungutan uang parkir kepada pengunjung danmengamankan barang bukti yang ada dipegang pelakuberupa 1 (dua) bundel karcis Welcome To Batam JembatanBarelang warna Krim yang sebagiannya telah dipergunakan, 3(tiga) lembar karcis yang telah disobek, Uang tunai sejumlahRp.155.000, (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dan diakuipelaku barang bukti tersebut adalah milik

Sidenreng Rappang yaitu untuk Sekolah Dasar (SD) sebanyak 148(seratus empat puluh delapan) sekolah dan untuk Sekolah MenengahPertama (SMP) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) sekolah; Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana DAK tersebut telah dilakukanpemotongan/ pungutan dana oleh pihak pelaksana kegiatan di lapanganberawal adanya informasi yang didapatkan oleh Polres Sidenreng Rappangterkait adanya pungutan yang bervariasi antara 1% sampai dengan 3% darinilai Dana Alokasi Knusus (DAK) yang diterima oleh

,M.Si. bin Lambu, maka terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menulis kode 2/3 dengan menggunakanpensil di halaman pertama bagian atas catatan rekapan penerimaanpemotongan/ pungutan yang artinya dua atau tiga persen; Bahwa terdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal menerima setoranuang pungutan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2019 daripara kepala sekolah penerima DAK tersebut langsung dari para kepalasekolah pada saat pelaksanaan sosialisasi terakhir terkait evaluasipelaksanaan kegiatan

,M.Si. bin Lambu pernah mengarahkan dan menyampaikan kepadaterdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3% (tigapersen);Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 4/PIDTPK/2021/PT MKS Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisiktersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupunterdakwa II Ahmad, S.Pd.

,M.Si. bin Lambu pernah mengarahkan dan menyampaikan kepadaterdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3%(tigapersen); Bahwa dalam rentan waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisiktersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H. Syamsuddin Minde maupunterdakwa II Ahmad, S.Pd.,M.Si. bin Lambu sering menanyakan kepadaterdakwa Neldayanti, S.Pd. binti Sahrisal terkait jumlah uang yang sudahditerima/penyetoran dari para Kepala Sekolah.

ketika ada kepala sekolah yang bertemu dengan terdakwa Neldayanti,S.Pd. binti Sahrisal dan bertanya kepada terdakwa Neldayanti, S.Pd.binti Sahrisal menyampaikan: bahwa benar ada setoran sebesarmaksimal 3% (tiga persen) sesuai perintah pimpinan karena Terdakwa Ilpernah mengarahkan dan menyampaikan kepada terdakwa Neldayanti,S.Pd. binti Sahrisal agar ratakan pungutan 3% (tiga persen); Bahwa dalam rentang waktu penerimaan setoran pungutan DAK fisiktersebut saksi H. Syahrul, S.H., M.H. bin H.

BangsriKabupaten Jepara telah memerintahkan perangkat desa papasan yaknisaksi Noor Hadi dan Saksi Wariono untuk menarik uang pologorokepada warga penerima ganti rugi SUTET tanpa adanyadasar/peraturan desa yang mengatur tentang pungutan desa namunhanya berdasarkan dengan Surat Pernyataan yang sebelumnya telahdipersiapkan oleh terdakwa Zaenal Arifin sehingga melanggar ketentuanPasal 1 Peraturan Daerah kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2015tentang Sumber Pendapatan Desa yang menyatakan pungutan Desaadalah

DllBahwa segala pungutan yang ada di desa harus didasarkan padaPeraturan Desa.Bahwa Pada tanggal 20 Februari 2017 saya menghadiri rapat koordinasiterkait regulasi pungutan desa dan permasalahan prona di Provinsi JawaTengah bertempat di Gedung E lantai IV Sekda Provinsi Jawa Tengah,salah satu materi rakor yang disampaikan sebagai berikut :1. Bahwa setiap pembebanan/pungutan kepada masyarakat desaharus ada dasar hukumnya yaitu Peraturan Desa.2.

Saksi Bambang DarmonoAlias Wahib : mertuanya (Sutamar)diberi keringanan pungutan Pologoro setengah dari yang seharusnyaRp.9.000.000,2.

Saksi Bambang Darmono alias Wahib : mertuanya (Sutamar) diberikeringanan pungutan Pologoro setengah dari yang seharusnyaRp.9.000.000,2.

Bahwa setiap pembebanan/pungutan kepada masyarakat desa harus adadasar hukumnya yaitu Peraturan Desa.2. Bahwa pologoro yang dipungut oleh Pemerintah Desa ketika terjadiperalinan hak atas tanah di desa, sudah tidak ada dasar hukumnya. Untukitu tidak boleh ada pungutan Pologoro lagi;3. Filosofi Pologoro dulunya adalah untuk penghasilan Petinggi danPerangkat Desa dan untuk operasional pemerintahan desa.

diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak, masih memenuhijangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 002/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masihharus dibayar sebesar Rp110.582.000 dan SO%nya adalah sebesarRp55.291.000.bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkanfotokopi bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat SetoranPabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang menunjukkan pembayaran 50%jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar dan PemohonBanding tidak dapat menunjukkan asli Surat Setoran Pabean, Cukai, danPajak (SSPCP) tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat PemohonBanding tidak

dapat membuktikan bahwa 50% dari tagihan pungutan importelah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 002/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013ditandatangani oleh Sdr.

DWI HARYANTI, S.Pd mengirimkan foto berupa gambarkoran Bengkulu Ekspress melalui pesan singkat (Chat WHATSAPP) kepadaSaksi PRIYANTI yang berisi tentang DESAK KEPSEK SDN 7DICOPOT.Setelah itu Saksi PRIYANTI membaca langsung berita tersebutdi Koran Bengkulu Ekspress edisi tanggal 24 April 2018 dimana Terdakwamemberikan keterangan kepada pihak Koran Bengkulu Ekspress berupakepala sekolah tersebut yang sering meminta pungutan secara paksakepada siswa hingga melakukan intimidasi.

Kami merasa dirugikan karena itu sudah merupakan pungutan liar Selainitu. pihak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihak yang hanyamemikirkan keuntungan pihak sekolah saj, tanopa meminta kesepakatan kepadaseluruh wali murid.

Dan pungutan tersebut, t 25 April 2018 Saksi PRIYANTIpergi ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk memberitahukan bahwa SDNegeri 7 Kota Bengkulu dituduh mengadakan pungutan liar. elahmemberikan perngaruh negatif terhadap mental anak, karena anak ditakuttakuti agar segera membayar, jika nilainya ingin aman. Jadi anakanak inipulang dari sekolah selalu nangis karena takut .

Kami merasa dirugikan karena itu sudah merupakan pungutan liarSelain itu pinak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihak yang hanyamemikirkan keuntungan pihak sekolah saj, tanpa meminta kesepakatan kepadaseluruh wali murid. Dan pungutan tersebut, telah memberikan perngaruh negatifterhadap mental anak, karena anak ditakuttakuti agar segera membayar, jikanilainya ingin aman. Jadi anakanak ini pulang dari sekolah selalu nangis karenatakut .

Selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 Saksi PRIYANTI pergi ke DinasPendidikan Kota Bengkulu untuk memberitahukan bahwa SD Negeri 7 KotaBengkulu dituduh mengadakan pungutan liar.

Terpidana tidak mempunyai kekuasaan ataukewenangan untuk menentukan pungutan atau mengambil keputusan terhadapkegiatan prona.

Putusan Nomor 143 PK/Pid.Sus/2019desa:Bahwa sangat jelas Terpidana tidak mempunyai Kewenangan menentukansuatu keputusan diterima atau ditolak peserta prona akan tetapi kepaladesa sebagai penentu/pemutus;Bahwa Terpidana menerima uang pungutan tersebut tidak dalam kaitandengan kekuasaan atau kewenangan hanya berhubungan dengan jabatan.Sebab dalam kegiatan prona Terpidana hanya melaksanakan tugas melakukansosialisasi dan penyuluhan yang tidak membawa umpan balik bagi kepentingan/manfaat bagi peserta

Prona;Bahwa uang biaya pungutan yang terkumpul dari saksi Thimotius EddyNelson Dandel sebesar Rp27.560.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratusenam puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut terbagi kepada beberapaorang tim panitia;Bahwa uang biaya pungutan yang sumbernya berasal dari peserta Pronayang diterima Terpidana melalui pegawai ASN pada Kantor PertanahanKabupaten Kepulauan Sangihe selurunnya sebesar Rp5.500.000,00 (limajuta lima ratus ribu rupiah) dan Terpidana juga menerima langsung sebesarRp550.000,00

(lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan uang biayapungutan yang dibebankan kepada setiap peserta Prona yang nilai/besarannya bervariasi dari Ro250.000,00 sampai Rp500.000,00 per bidangtanah.uang tersebut adalah pungutan (uang terima kasih) berasal daripeserta Prona 4 Desa TA 2014:Bahwa Terpidana selaku petugas tim penyuluh/sosialisasi dalam melaksanakantugas dan kewajibannya tidak pernah menyampaikan kepada kepala desa/sekretaris desa mengenai biaya/pungutan sejumlah uang yang dibebankankepada

Sehingga dengan demikian perbuatan Terpidanaa quo yang menerima hasil uang biaya pungutan tidak memenuhi rumusaninti delik Pasal 12 b UU Tipikor yaitu dilakukan atau tidak tidak dilakukandalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya; Bahwa hal tersebut tentu membawa konsekuensi hukum, sebagaimanaprinsip hukum yang terkandung dalam ketentuan hukum cara pidana, apabilasuatu perbuatan terbukti di persidangan bahwa Terpidana bersalah atasperbuatan tersebut namun Penuntut Umum tidak mendakwakan

Menyatakan menurut hukum pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas pembayaran Via ATM BCA kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 821.000,- (Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan Putusan ini ;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa karena pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCAsebesar Rp 5.000, setiap kali transfer melalui ATM BCA adalah tidak sahdan melawan hukum, maka secara yuridis kenaikan biaya tambahansebesar 50 % menjadi Rp 7.500, atas pungutan tersebut adalah juga tidaksah dan melawan hukum ;14.

Jkt.Selsehingga pungutan dan/atau pembebanan biaya tambahan ataspembayaran via ATM BCA adalah tidak sah, tidak mengikat dan melawanhukum ;PUNGUTAN BIAYA TAMBAHAN ATAS PEMBAYARAN VIA ATM BCASETIAP KALI TRANSFER VIA ATM BCA MILIK BCA ADALAH TIDAK SAHDAN MELAWAN HUKUM45.46.47.Bahwa faktanya Tergugat dan Il telah memungut dan membebankantambahan biaya atas pembayaran via ATM BCA sebesar Rp 5.000.

Sehinggaapabila dihitung sejak tahun 1993, diduga total pendapatan IllegalTergugat dan Il adalah sekitar sebesar Rp 3.000.000.000.000, (TigaTrilliun rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000.000, (Lima Trilliunrupiah ) ;Bahwa karena diduga pungutan biaya tambahan atas pembayaran viaATM BCA adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga dapatdikategorikan diduga sebagai pungutan illegal atau liar, maka pendapatanHal 24 dari 101 Hal Putusan No. 503/Pdt.G/2010/PN.

dan memerintahkan Tergugat dan Illagar menghentikan pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATMBCA sekarang juga secara serta merta demi hukum ;Hal 57 dari 101 Hal Putusan No. 503/Pdt.G/2010/PN.

dan Pembebanan Biaya Tambahan AtasPembayaran Via ATM BCA kepada Penggugat adalah Tidak Sah danTidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ;Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATM BCAberikut kKompensasi bunga sebesar 64.600 % (646 kali) sebagaimanaperhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankan Tergugat dan Ilkepada Penggugat terkait pungutan Pajak Bea Meterai dari nominal Rp6.000, menjadi Rp 3.880.656, atau sama dengan 646

Utr Bahwa dalam melakukan pungutan liar Terdakwa dan Terdakwa Ilmempunyai anggota yaitu Terdakwa III dan Terdakwa IV yang bertugasmelakukan pengancaman kepada para sopir truk kontainer dengan maksudmeminta uang, dimana setelah uang terkumpul maka Terdakwa Ill danTerdakwa IV menyetor kepada Terdakwa dan Terdakwa II sesuai jadwalpembagian tugas.

Parapreman melakukan pemerasan (pungutan liar) kepada sopir containeryang akan masuk ke dalam Jakarta International Container Terminal(JICT) dengan cara meneriaki supir dan juga ada yang mengancamdengan mnggunakan senjata tajam agar supir memberikan uang,biasanya supir memberikan uang sebesar Rp. 500, (lima ratusrupiah) samapai dengan Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Pada saat itu sdr.RIZKI als RIKI meminta terdakwa untukmenggantikan sdr.HARDI sebagai kordinator dan terdakwa menerimanyaTerdakwa II RACHMAT RIZKI:Bahwa Terdakwa Il diamankan karena Terdakwa Il melakukanpemerasan dan pungutan liar kepada sopir truk yang akan masukkedalam Jakarta International Container Terminal, Jakarta Utara. Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai pekerjaan.

Utrmendapatkan total Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setiapharinyaTerdakwa III REZA ALAMSYAH:Bahwa Terdakwa melakukan pungutan kepada sopir container yaitusejak bulan Febrauri 2021 di pintu masuk 1 JICT Pelabuhan Tg.PriokJakarta UtaraBahwa terdakwa bergabung ikut melakukan pungutan kepada parasopir container di pintu masuk 1 JICT Pelabuhan Tg.Priok Jakarta Utarayang dikoordinir oleh Sdr.

Bahwa dalam melakukan pungutan liarTerdakwa dan Terdakwa Il mempunyai anggota yaitu Terdakwa Ill danTerdakwa IV yang bertugas melakukan pengancaman kepada para sopir trukkontainer dengan maksud meminta uang, dimana setelah uang terkumpul makaTerdakwa Ill dan Terdakwa IV menyetor kepada Terdakwa dan Terdakwa IIsesuai jadwal pembagian tugas. Bahwa para sopir truck kontainer diantaranyaHalaman 28 dari 32 Putusan Nomor 859/Pid.B/2021/PN Jkt.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan pungutan terhadap pengendara R-2 dan R-4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;

HERMAN SETIAWAN BinHADIYO yang telah melakukan perbuatan Melakukan pungutan terhadappengendara R2 dan R4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi JasaRetribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;Halaman 1 BANomor 218/Pid.B/2020/PN Bile Bahwa Sdr.

HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO yang telahmelakukan perbuatan Melakukan pungutan terhadap pengendara R2 dan R4dengan alasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah dan Tidak dilengkapikarcis parkir;Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas ,maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwasecara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindakpidana Melakukan pungutan terhadap pengendara R2 dan R4 denganalasan Jasa Parkir melebihi Jasa Retribusi Daerah

Menyatakan terdakwa HERMAN SETIAWAN Bin HADIYO tersebutdiatas, telah terbukti secara sah dan= menyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan pungutan terhadapHalaman 3 BANomor 75/Pid.C/2021/PN Bilpengendara R2 dan R4 dengan alasan Jasa Parkir melebihi JasaRetribusi Daerah dan Tidak dilengkapi karcis parkir;2. Menjatuhnkan pidana kepada terdakwa HERMAN SETIAWAN BinHADIYO tersebut oleh karena itu dengan penjara selama 1 (Satu)bulan;3.

Daerah KotaCilegon Nomor 14 Tahun 2006, yang mana dalam Peraturan Daerahtersebut besar pungutan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Rp. 500, (limaratus rupiah) dan 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 1.000, (Seribu rupiah);Bahwa karcis yang dicetak sendiri oleh Terdakwa dan kemudiandigunakan sebagai karcis retribusi untuk memungut parkir di lingkunganRSUD Kota Cilegon oleh CV.

Rawi Jaya Abadi tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahpungutan retribusinya, dan kemudian Terdakwa melakukan penyetoranatas hasil pungutan retribusi parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon keHal. 3 dari 35 hal. Put.

No. 76 PK/Pid.Sus/2012Bahwa Terdakwa selama melakukan pengelolaan parkir di RSUD KotaCilegon sejak bulan April Tahun 2007 sampai dengan bulan Desembertahun 2008, telah memperoleh pungutan parkir sebesar Rp.177.515.000,(seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima belas riburupiah), dari hasil pungutan parkir tersebut Terdakwa menyetorkankepada Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) per bulan selama 21 (dua puluh satu) bulandari bulan April tahun 2007

Rawi Jaya Abadi tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahpungutan retribusinya, dan kemudian Terdakwa melakukan penyetoranatas hasil pungutan retribusi parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon keDinas Perhubungan Kota Cilegon sebesar Rp. 500.000.

hasil usahapertambangan yang menghasilkan bahan galian (khususnya galian C);Bahwa besar pungutan hasil eksploitasi yang dipungut oleh Tergugat adalahRp 5.000, per ton, dari hasil pungutan tersebut, Tergugat mempunyaikewajiban menyetorkan secara borongan nilai hasil eksploitasi bahan galiangolongan C pasir bangunan tersebut kepada Pemkab Lumajang sebesarRp 1.150.000.000, (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) per tahun;Bahwa pungutan nilai hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasirbangunan

sebagai berikut : Pajak danPungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diaturdengan undangundang*;Bahwa pungutan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galiangolongan C pasir bangunan sudah diatur dalam peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut dalam butir 22 di atas, sedangkanpungutan nilai hasil eksploitasi bahan galian golongan C pasir bangunansebagaimana dalam KSO No. 16 Tahun 2005 tidak diatur dalam suatuHal. 5 dari 30 hal.

Pasal 1320 BW jo Pasal 1337BW maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum (null and void);Bahwa hingga saat ini Tergugat masih melakukan pungutan yang tidak adadasar hukumnya atau bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku, sehingga merugikan masyarakat baik pemegangSIPD maupun pengangkutan / pembeli pasir.

Bahwa makna yang termuat di dalam ketentuan Pasal 3 ayat 1 KSO No.16 Tahun 2005, adalah PEMOHON KASASI diberikan tugas olehPEMOHON KASASI untuk melakukan "Jasa Penimbangan" bukanmelakukan Penambangan maupun Pungutan Pajak;Bahwa secara fakta yang tidak dapat dibantah, Pungutan PajakPengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C PasirBangunan dilakukan oleh pihak TERMOHON KASASI melalui PetugasDispenda TERMOHON KASASI;.

Bahwa bahkan fakta hukum yang terungkap pada saat dilakukanPemeriksaan Setempat, Pungutan Pajak dilakukan oleh pihak ketigaBUKAN PEMOHON KASASI;Bahwa hal mana terbukti berdasar surat bukti tertanda T 40, T 41, T 44, T 46 idem P 37;. Bahwa dengan adanya fakta hukum Pungutan Pajak dilakukan oleh pihakketiga yang BUKAN PEMOHON KASASI, membuktikan dengansendirinya baik surat gugatan TERMOHON KASASI maupun seluruhpertimbangan hukum Pengadilan Tinggi telah terjadi kekeliruan;.

1005/Pid.B/2012/PN.Dps.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasadilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : INYOMAN MONATempat lahir : KarangasemUmur/tanggal lahir : 54 tahun/ tahun 1958Jenis kelamin > Lakilaki.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Pungutan

pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwamohon keringanan hukuman kepada Majelis dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : DAKWAAN ;KESATU ; Bahwa terdakwa I NYOMAN MONA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012sekitar jam 16.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus2012, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun dua ribu dua belasbertempat di rumah terdakwa di Jalan Pungutan

penarikan nomor TSSM dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtudan Minggu, sedangkan untuk nomor yang tidak cocok dinyatakan kalah danuangnya diambil oleh bandar ; e Bahwa terdakwa mendapat imbalan presentase sebasar 15 % (lima belas persen)dan omzet penjualan kupon togel TSSM setiap hari bukaan berkisarRp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) sanpai dengan Rp. 300.000, (tigaratus ribu rupiah) ; e Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Agusus 2012 sekitar jam 16.00 wita di rumahterdakwa di Jalan Pungutan

Pasal 2 UURI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ; ATAU4KEDUA : Bahwa terdakwa I NYOMAN MONA pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012sekitar jam 16.00 wita atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus2012,atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun dua ribu duabelasbertempat di rumah terdakwa di Jalan Pungutan No. 11 Sanur, Denpasar, atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum PengadilanDenpasar, tanpa mendapat ijin dengan

Bahwa terdakwa ditangkap Polisi hari Rabu tanggal 08 Agustus 2012 sekitar jam16.00 wita bertempat di rumah saya di Jalan Pungutan No. 11 Sanur Denpasarkarena waktu itu terdakwa sedang melayani pembeli nomor togel atas nama I Nyoman Sugiarta ;Bahwa pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, telahditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) bendel kupon putih berisi nomor togel,1 (satu) bendel patio, 1 (satu) buah buku mimpi, 1 (satu) lembar teysen dan uangRp. 1.122.000. ; Bahwa sekitar

Bakso Solo;Bahwaterhadap uang hasil pungutan retribusitersebut yang diterimaoleh Juru Pungut merupakan uang hak negara/ daerah yang menjadipenerimaan sah daerah dan harus disetortunai kepada BendaharaPenerima Kas pada Dinas Perhubungan dan TelekomunikasiHal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1713 K/Pid.Sus/2009Kabupaten Dompu sebagai Pendapatan Asli Daerah KabupatenDompu.Bahwa Terdakwa MUHAMMAD M.

Dompu(saksi Fatahullah), Bahwakemudian selisih antara uang pungutan retribusi parkir yangtelah Terdakwa pungut dari para juru parkir di lapangan dengan uangyang Terdakwa setorkan kepada bendahara penerima kas DinasPerhubungan dan Telekomunikasi Kab.

Bakso Solo;Bahwaterhadap uang hasil pungutan retribusitersebut yang diterimaoleh Juru Pungut merupakan uang hak negara/ daerah yang menjadipenerimaan sah daerah dan harus disetortunai kepada BendaharaPenerima Kas pada Dinas Perhubungan dan TelekomunikasiKabupaten Dompu sebagai Pendapatan Asli Daerah KabupatenDompu;Bahwa Terdakwa MUHAMMAD M.

No. 1713 K/Pid.Sus/2009 04.08.2008 Rp. 600.000,11.08.2008 Rp. 600.000,20.08.2008 Rp. 600.000,25.08.2008 Rp. 600.000,03.09.2008 Rp. 200.000,17.09.2008 Rp. 500.000,23.09.2008 Rp. 700.000,JUMLAH TOTAL Rp. 14.900.000, Bahwakemudian selisin antara uang pungutan retribusi parkir yangtelah Terdakwa pungut dari para juru parkir di lapbangan dengan uangyang Terdakwa setorkan kepada bendahara penerima kas DinasPerhubungan dan Telekomunikasi Kab.

Perbuatan terdakwa dalam melakukan pungutan retribusi hinggapenyerahan uang kebendahara penerima tidak terdapat penyimpangansecara hukum.6.

Bahwa Perjanjian Kredit tersebut berbentuk Kredit Jangka Panjang selama10 tahun (120 bulan) terhitung mulai Tanggal 11 Oktober 2013 sampaidengan jatuh tempo Tanggal 11 Oktober 2023.10.Bahwa sebagai imbalannya, Penggugat wajib membayar bunga sebesar12,5 % per tahun dengan besaran cicilan pinjaman pokok tambah bunga perbulan sebesar Rp. 2.049.266,00 sen sesuai isi perjanjian.11.Bahwa di luar halhal tersebut di atas, Tergugat ternyata telah melakukanbeberapa pungutan terhadap Penggugatberupa:pungutan

Provisi sebesar Rp. 210.000,00 sen (dua ratus sepuluh ribu)pungutan Administrasi Pinjaman sebesar Rp. 5.219.200,00 sen (lima jutadua ratus sembilan belas ribu dua ratus).pungutan Biaya Administrasi Angsuran per bulan sebesar Rp.1.077.401,00 sen (satu juta tujuh puluh tujuh ribu empatratus satu).Asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp. 9.550.800,00 sen (Sembilan juta limaratus lima puluh ribu delapan ratus).12.Bahwa adanya pungutanpungutan tersebut maka Penggugat hanyamenerima pinjaman sebesar Rp. 125.020.000,00

sen tersebut Penggugat kira merupakan simpanan wajibanggota sebagaimana lazimnya suatu koperasi.Asuransi Jiwa Kredit sebesar Rp. 9.550.800,00 sen tersebut Penggugatkira akan dilakukan oleh Tergugat dan buktinya akan diberikan ataudiperlihatkan kepada Penggugat.14.Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat mulai merasa curiga, apabilasemua pungutan tersebut adalah pungutan liar, oleh karena Penggugat tidakpernah mengisi Buku Daftar Anggota pada Tergugat dan Penggugat tidakpernah terima bukti Simpanan

Pokok dan Simpanan Wajib sebagai anggotaserta tidak pernah menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) dengan tanpa adapenjelasan apapun tentang maksud dan tujuan dari pungutan Provisimaupun adanya bukti Asuransi Jiwa Kredit atas nama Penggugat.15.Bahwa oleh karena adanya rasa curiga tersebut, maka Penggugatmelakukan perhitungan sendiri, yakni besaran cicilan adalah Rp.2.049.266,00 sen per bulan tambah pungutan Biaya Administrasi AngsuranHal 4 dari 21 hal Put.No.44/Pdt.G/2017/PN.Atbsebesar Rp. 1.077.401,00

URAIAN JUMLAH1 Pungutan Provisi Rp. 210.000,002 Pungutan Administrasi Pinjaman Rp. 5.219.200,003 Asuransisi Jiwa Kredit Rp. 9.550.800,00 4 Cicilan + Biaya Administrasi Angsuran = Rp. 146.953.349,00Rp. 3.126.667,00 x 47 bulan 5 Pelunasan Lepas (Lunas) Rp. 128.473.071 ,00 JUMLAH TOTAL Rp. 290.406.420,00 18.Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat tersebut telah sangatmerugikan Penggugat, yang mana telah ternyata dari disparitas uang yangPenggugat peroleh dari Tergugat sebesar Rp. 140.000.000,00 sendibandingkan

Kemudiansebanyak 57 sertifikat dilaksanakan di Desa Lelilef Kabupaten HalmaheraTengah, sama juga prosesnya dengan di Desa Nusliko setiap warga denganjumlah uang pungutan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)sampai dengan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun tidaksemua warga membayar lunas dan uang yang terkumpul berjumlahRp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang perinciannya sebesar Rp25.000,00 x 57warga = Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu

Dengan warga yang terdaftarkurang lebih sekitar 39 warga dan pungutan yang berjumlah Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) Desa Wairoro dengan warga yang terdaftar kurang lebihsekitar 5 warga dan pungutan yang berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah), Desa Kluting Jaya dengan warga yang terdaftar kurang lebihsekitar 32 warga dan pungutan yang berjumlah Rp5.000.000,00 (lima jutarupiah), Desa Gemaf dengan warga yang terdaftar kurang lebih sekitar 50 wargadan pungutan yang berjumlah Rp8.000.000,00

Pada konteks itulah maka seharusnya Judex Juris dalamputusannya menguraikan tentang peran dari Para Terdakwa khususnyaTerdakwa II (Pemohon Peninjauan Kembali), dalam kaitannya denganpembebanan pungutan kepada masyarakat pemohon PRONA yangdilaksanakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengahbaik pada tahun 2006, 2007 maupun 2008.

Yangmenjadi pertanyaan siapa yang melakukan pungutan atau menerima hadiahtersebut secara berlanjut? Apakah Ritno Thaib? Moch. Fitrah Ismail? Gani Din?ataukah Amir Fabanyo? Anwarahmad? Komaruddin? ataukah Zakaria? AmranJalaluddin? ataukah Para Terdakwa termasuk Terdakwa II (Pemohon PeninjauanKembali) ataukah petugas PRONA lainnya yang melakukan pungutan tersebut.Oleh karena seluruh petugas PRONA di atas menerima insentif dari uangpartisipasi yang diserahkan melalui Kepala Desa.

(tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi HERUKURNIAWAN Bin ZULFAN selaku stafNotaris RYAN OETARY, SH., M.Kn,uang tersebut ditransfer oleh saksi HERU KURNIAWAN Bin ZULFAN padatanggal 25 Juli 2018 untuk kepengurusan sertifikat tanah dan uang tersebutmerupakan pungutan yang diluar PNBP;Bahwa terdakwa melakukan pungutan liar (pungli) diluar PNBP ditanggal 25Juli 2018 sebesar Rp.2.900.000. (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) danRp.3.200.000.

(tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut karena saksi SILVIADIANITA selaku Kepala Sub Seksi Peralihan Hak/ Kepala Sub SeksiPemeliharaan Data dan Pembinaan PPAT pernah meminta kepada terdakwadengan mengatakan, "KAKAK AJA YANG KUMPUL UANG DARI NOTARISITU, YA, NANTI SUDAH RASANYA BANYAK BARU DIBAGIBAGI, atasdasar tersebut terdakwa mengumpulkan uang pungutan liar (pungli) diluarPNBP, selain itu terdakwa diminta saksi SILVIA DIANITA untuk melaporkanhasil dari uang pungutan liar (pungli) tersebut setiap

(tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang berasal dari saksi HERUKURNIAWAN Bin ZULFAN selaku stafNotaris RYAN OETARY, SH., M.Kn,uang tersebut ditransfer oleh saksi HERU KURNIAWAN Bin ZULFAN padaHalaman 14 dari 27 Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2019/PT.PBRtanggal 25 Juli 2018 untuk kepengurusan sertifikat tanah dan uang tersebutmerupakan pungutan yang diluar PNBP;Bahwa terdakwa melakukan pungutan liar (pungli) diluar PNBP ditanggal 25Juli 2018 sebesar Rp.2.900.000.

yang pertama adalah mengenai profit kegiatan desa sendiridi mana masingmasing kepala desa harus menyiapkan dana sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) sehingga total pungutan yang berhasildikumpulkan adalah sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ;Bahwa pungutan tersebut diserahkan melalui saksi Kemudian saksi serahkankepada Terdakwa;Bahwa pungutan yang kedua adalah biaya untuk kegiatan pameran di Bogordan tiaptiap kepala desa harus menyetorkan uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima

tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa pungutan yang ketiga yaitu sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) bertempat di Kantor BPMD Kab.

Cianjur;Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang tersebut akan dipergunakanuntuk memperbaiki proposal yang diajukan oleh desa serta untukmempermudah proses pengajuan proposal tersebut;Halaman42dari92Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PN.BdgBahwa pungutan yang ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa sekira bulanPebruari 2012 di mana saksi menyerahkan langsung uang tunai sebesar Rp.3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di RumahMakan Katinueng, Padalarang;Bahwa pungutan yang keempat

Bumdes sebesar Rp. 400.000.000,Bahwa tidak ada kegiatankegiatan pungutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam Laporan Pertanggungjawaban Program Desa PeradabanKab.

total seluruh pungutan dalam program desa mandiri di Desa Sukajadiadalah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah).20.Keterangan saksi H.