Desa Karya Bhakti Periode tahun 20202026; Bahwa Saksi adalah warga yang lahir dan tumbuh besar di Desa KaryaBhakti; Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya proses mediasi antara YonoSelan dan Petrus Utok tentang masalah batas tanah di Kantor DesaKarya Bhakti dimana Saksi pada saat itu berada di luar ruang mediasidengan jarak sekira 48 meter, Kemudian Saksi melihat sebelum mediasidimulai ada pungutan uang alas meja yang diminta oleh Terdakwakepada Yono Selan dan Petrus Utok; Bahwa Saksi melihat dan

liar; Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui Terdakwa adalah Kepala DesaKarya Bhakti untuk periode Tahun 20202026; Bahwa Saksi pernah meminta untuk dibuatkan Surat Keterangan Usaha(SKU) yang mana untuk pembuatan surat tersebut dikenakan pungutanHalaman 14 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bekuang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 1 (Satu) SKU; Bahwa yang menyampaikan kepada Saksi perihal pungutan sejumlahuang tersebut adalah Saksi Atan, S.Th., anak Yohanes selaku SekretarisDesa

Natalia Fransiska anak Prankamsul, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayangdan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalampemeriksaan tersebut adalah benar;Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarketerangannya sehubungan dengan telah diamankannya Terdakwaterkait dugaan pungutan liar;Bahwa awalnya pada tanggal 1 September 2021 Saksi datang keKantor Desa Karya Bhakti untuk membuat Surat

Desa, pungutan desa dapat dilakukan dengan dasarpembentukan peraturan desa pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati nomor84 tahun 2018 tentang tentang pedoman kewenangan berdasarkan hakasal usul dan wewenang lokal bersakala desa.

dalampembuatan SKU di Kantor Desa Karya Bhakti dan Saksi tidak tahu uangdari pungutan tersebut digunakan untuk apa; Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya keberatan dari beberapawarga mengenai pungutan dalam pembuatan SKU karenasepengetahuan Saksi pembuatan SKU di Desa Karya Bhakti tidakdikenakan biaya;Bahwa Saksi tidak pernah melihat laporan pertanggunjawabanpengelolaan uang biaya pembuatan SKU;Halaman 38 dari 52 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Bek Bahwa sepengetahuan Saksi uang alas meja tersebut

pungutan, pajakpajak, pembebananpembebanandan beabea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia yang telahdisetujui oleh Pemerintah Pusat;Halaman 3 dari 28 halaman.

PajakBahan Bakar Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan olehTerbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak aquo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan UndangUndang;Bahwa tahun Pajak Daerah yang disengketakan (Pajak Bahan BakarKendaraan Bermotor) oleh Pemohon Banding adalah Faktur Pungutan PajakPertamina berkenaan dengan masa berlakunya UndangUndang Nomor

itu Kontrak Karya masuk dalam golonganhukum privat yang hanya mengikat para pihak yang melakukan perjanjian;Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalahtergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflikHalaman 9 dari 28 halaman.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudahsesuai dengan UndangUndang yang berlaku;Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali.Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelis diatasdengan alasan sebagai berikut:A Majelis Hakim Keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 35paragraf ke6 dan ke7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KontrakKarya antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Pemerintah adalahmerupakan ranah hukum privat sedangkan pungutan

Sehingga, kalaupun terdapatpajak atau pungutan atau retribusi daerah guadnon, maka besarnyaretribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerah tersebut harusberdasarkan Undangundang Darurat No.11 Tahun 1957, Perpu No.8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanyapula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidakbertentangan dengan Undangundang No. 34 Tahun 2000.

Saiful Anwar Malang, selama Periode Agustus 2005 sampaidengan Mei 2008 terjadi selisih pungutan Jasa Sarana Pada Pelayanan Khusus/ODC diSMF Mata sebanyak 152 pasien atau selisih yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwasendiri sebanyak 21 pasien hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerahdalam hal ini Rumah Sakit Dr.

Bahwa dalam kurun waktu sejak Agustus 2005 hingga Mei 2008 atau setidaktidaknyadalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa tidakmembayarkan beberapa pungutan jasa sarana kepada sub bidang Mobilisasi Dana RumahSakit Dr. Saiful Anwar Malang, sehingga terjadi selisih penerimaan jasa saranapelayanan khusus ODC antara data pasien pada SMF Mata dan penerimaan jasa saranapelayanan medis pada bidang Mobilisasi dana. Pungutan Jasa sarana yang tidakdibayarkan oleh Terdakwa dr.

Saiful Anwar Malang, dan tidakmembayarkan sebagian pungutan jasa sarana ke sub bagian mobilisasi dana maka selamaPeriode Agustus 2005 sampai dengan Mei 2008, terjadi selisih pungutan Jasa Sarana PadaPelayanan Khusus/ODC di SMF Mata sebanyak 152 pasien atau selisih yang ditimbulkanoleh perbuatan terdakwa sendiri sebanyak 21 pasien hingga mengakibatkan kerugiankeuangan negara/daerah dalam hal ini Rumah Sakit Dr.

Bahwa dalam kurun waktu sejak Agustus 2005 hingga Mei 2008 atau setidaktidaknyadalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa tidakmembayarkan beberapa pungutan jasa sarana kepada sub bidang Mobilisasi Dana RumahSakit Dr.

Saiful Anwar Malang sebesarRp. 60.800.000, (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) akibat dari pungutan jasasarana yang tidak dibayarkan juga oleh terdakwa dan para dokter mata lainnya.5.

Pasal 13 angka XI : pungutan pungutan, pajakpajak, pembebananpembebanan dan beabea yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah diIndonesia yang telah disetujui oleh Pemerintah Pusat;Hal. 3 dari 28 hal. Put. No.65/B/PK/PJK/20127.

PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehberlentangan dengan UndangUndang;Hal. 11 dari 28 hal.

Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudahsesual dengan UndangUndang yang berlaku; Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan KembaliPemohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan pendapat Majelisdiatas dengan alasan sebagai berikut:A.

pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah ; Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah RI danPemohon Peninjauan Kembali, UndangUndang mengenai retribusidaerah No.34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atasUndang Undang No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah belum ada.

Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quodnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat No. 11 tahun 1957 tersebut dan karenanya pula, secara LexSpesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidak bertentangandengan UndangUndang No.34 tahun 2000.

DWI HARYANTI, S.Pd mengirimkan foto berupa gambarkoran Bengkulu Ekspress melalui pesan singkat (Chat WHATSAPP) kepadaSaksi PRIYANTI yang berisi tentang DESAK KEPSEK SDN 7DICOPOT.Setelah itu Saksi PRIYANTI membaca langsung berita tersebutdi Koran Bengkulu Ekspress edisi tanggal 24 April 2018 dimana Terdakwamemberikan keterangan kepada pihak Koran Bengkulu Ekspress berupakepala sekolah tersebut yang sering meminta pungutan secara paksakepada siswa hingga melakukan intimidasi.

Kami merasa dirugikan karena itu sudah merupakan pungutan liar Selainitu. pihak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihak yang hanyamemikirkan keuntungan pihak sekolah saj, tanopa meminta kesepakatan kepadaseluruh wali murid.

Dan pungutan tersebut, t 25 April 2018 Saksi PRIYANTIpergi ke Dinas Pendidikan Kota Bengkulu untuk memberitahukan bahwa SDNegeri 7 Kota Bengkulu dituduh mengadakan pungutan liar. elahmemberikan perngaruh negatif terhadap mental anak, karena anak ditakuttakuti agar segera membayar, jika nilainya ingin aman. Jadi anakanak inipulang dari sekolah selalu nangis karena takut .

Kami merasa dirugikan karena itu sudah merupakan pungutan liarSelain itu pinak sekolah juga kerap mengambil keputusan sepihak yang hanyamemikirkan keuntungan pihak sekolah saj, tanpa meminta kesepakatan kepadaseluruh wali murid. Dan pungutan tersebut, telah memberikan perngaruh negatifterhadap mental anak, karena anak ditakuttakuti agar segera membayar, jikanilainya ingin aman. Jadi anakanak ini pulang dari sekolah selalu nangis karenatakut .

Selanjutnya pada tanggal 25 April 2018 Saksi PRIYANTI pergi ke DinasPendidikan Kota Bengkulu untuk memberitahukan bahwa SD Negeri 7 KotaBengkulu dituduh mengadakan pungutan liar.

Menyatakan menurut hukum pungutan dan pembebanan biaya tambahan atas pembayaran Via ATM BCA kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 821.000,- (Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;6. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat dengan Putusan ini ;7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Bahwa karena pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCAsebesar Rp 5.000, setiap kali transfer melalui ATM BCA adalah tidak sahdan melawan hukum, maka secara yuridis kenaikan biaya tambahansebesar 50 % menjadi Rp 7.500, atas pungutan tersebut adalah juga tidaksah dan melawan hukum ;14.

Jkt.Selsehingga pungutan dan/atau pembebanan biaya tambahan ataspembayaran via ATM BCA adalah tidak sah, tidak mengikat dan melawanhukum ;PUNGUTAN BIAYA TAMBAHAN ATAS PEMBAYARAN VIA ATM BCASETIAP KALI TRANSFER VIA ATM BCA MILIK BCA ADALAH TIDAK SAHDAN MELAWAN HUKUM45.46.47.Bahwa faktanya Tergugat dan Il telah memungut dan membebankantambahan biaya atas pembayaran via ATM BCA sebesar Rp 5.000.

Sehinggaapabila dihitung sejak tahun 1993, diduga total pendapatan IllegalTergugat dan Il adalah sekitar sebesar Rp 3.000.000.000.000, (TigaTrilliun rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000.000, (Lima Trilliunrupiah ) ;Bahwa karena diduga pungutan biaya tambahan atas pembayaran viaATM BCA adalah tidak sah dan melawan hukum sehingga dapatdikategorikan diduga sebagai pungutan illegal atau liar, maka pendapatanHal 24 dari 101 Hal Putusan No. 503/Pdt.G/2010/PN.

dan memerintahkan Tergugat dan Illagar menghentikan pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATMBCA sekarang juga secara serta merta demi hukum ;Hal 57 dari 101 Hal Putusan No. 503/Pdt.G/2010/PN.

dan Pembebanan Biaya Tambahan AtasPembayaran Via ATM BCA kepada Penggugat adalah Tidak Sah danTidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat ;Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATM BCAberikut kKompensasi bunga sebesar 64.600 % (646 kali) sebagaimanaperhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankan Tergugat dan Ilkepada Penggugat terkait pungutan Pajak Bea Meterai dari nominal Rp6.000, menjadi Rp 3.880.656, atau sama dengan 646

Bahwa pungutan dilemar kemasyarakat lewat anak buahterdakwa kalau setuju lanjut kalau tidak setuju ya sudah ;4.

Bahwa pungutan di lempar ke masyarakat kalau sdetuju lanjut kalautidak setuju ya sudah ;4.

Prona yang dilakukan oleh saksi Abdul Hamidseluruhnya diserahkan kepada terdakwa begitu juga uang pungutan pronayang berasal dari Nasrullah dan H.

uang prona dari Hairudin sejumlahRp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; Menimbang, bahwa selain terdakwa menerima uang pungutan Pronayang berasal dari saksi Abdul Hamid dan Hairudin terdakwa juga berturut turut menerim uang pungutan dari beberapa warga Desa Ritesebagaimana tercantum dalam bukti surat yang terdiri dari :83.

Sepanjang membawamanfaat bagi wisudawan peserta UPI dan masyarakat, saya kira pungutan sebagai kontribusikegiatan tambahan, tidak ada masalah.

Kalau ditanya apakah sah pungutan kontribusi dari calonwisudawan Rp.1.500.000, sedangkan petunjuk melalui surat edaran Wakil Rektor UT Pusatdan Katalog 2012 ditetapkan Rp.625.000,, sah saja karena itu kebijakan kepala UPBJJ UTPalu, atas saran panitia pelaksana. Kepala UPBJJ Palu (Terdakwa) dalam mengeluarkanpenetapan kontribusi pungutan Rp.1.500.000, sah menggunakan kewenangan diskresinyamengingat ada kegiatan tambahan panitia UPI yang akan dilaksanakan.

ALEXANDER, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengetahui diminta sebagai saksi sehubungan dengan dugaan adanya TindakPidana Korupsi tentang Pungutan tidak resmi / pungutan liar pada kegiatan Wisuda danUpacara Penyerahan Ijazah (UPI) Univeritas Terbuka (UT) Palu tahun 2011 s/d 2012.Bahwa saksi mengenal Terdakwa Drs. Wira Indra Satya, M. Kes., karena beliau pernahmenjabat sebagai Kepala UPBJJUT Palu.

PalBahwa sepengetahuan saksi pungutan dengan nilai total sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta limaratus ribu rupiah)tersebut yang berinisiatif adalah Kepala UPBJJ UT Palu Sdr. Drs. H.

yaitu :> Pungutan sebesar Rp. 625.000, yang merupakan keuangan negara., dan> Pungutan sebesar Rp. 825.000, yang tidak termaksud dalam kategori keuangan negarasesuai dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2003.Bahwa untuk pingutan Rp. 625.000 merupakan keuangan Negara karena sudah diatur dalamketentuan UT Pusat dan Buku Katalog namun sisa dari pungutan Rp. 825.000, bukanmerupakan keuangan Negara karena diperoleh dari pungutan yang tidak sesuai denganketentuan namun penggunaannya diperuntukan seluruhnya

Bagi penggarap tanah restan berstatus HGU, di kenakan pungutan oleh desasebesar Rp. 35.000, per Ha, per bulan. Buah kelapa sawit dibeli oleh KUDRaharja Tani Jaya dan di bentuk tugas yang menangani sebanyak 2 orang.2. Pungutan dilaksanakan oleh KUD Raharja Tani Jaya, dan uangnya disetor keKaur Desa/ Bendahara Desa I bulan sekali selama 12 bulan.3.

Bagi penggarap tanah restan berstatus HGU, di kenakan pungutan oleh desasebesar Rp. 35.000, per Ha, per bulan. Buah kelapa sawit dibeli oleh KUDRaharja Tani Jaya dan di bentuk tugas yang menangani sebanyak 2 orang.2. Pungutan dilaksanakan oleh KUD Raharja Tani Jaya, dan uangnya disetor keKaur Desa/ Bendahara Desa 1 bulan sekali selama 12 bulan.3.

Bagi penggarap tanah restan berstatus HGU, dikenakan pungutan oleh desasebesar Rp. 35.000,per Ha, perbulan. Buah kelapa sawit dibeli KUD RaharjaTani Jaya dan bentuk tugas yang menagani sebanyak 2 orang2. Pungutan dilaksanakan oleh KUD Raharja Tani Jaya dan uangnya disetor kekaur Desa/Bendahara Desa I Bulan sekali 12 bulan.3.

Yang telah dikuasaidan ditanami tanaman kelapa sawit wajib untuk membayar uang pungutan desa sebesarRp. 35.000, per Ha.

pajak dan pungutan yang harus dibayar serta carapelunasannya, bukan mendelegasikan kepada Presiden membentukPeraturan Presiden yang materui muatannya berisi pendelegasianwewenang kepada Presiden mengatur tata cara pungutan.

Pasal 5 ayat (1) PP Nomor24 Tahun 2015, telah melampaui prinsip konstitusional yangdigariskan dalam pasal 23 UUD 1945, yang secara eksplisitmenyediakan atau hanya memungkinkan UndangUndang sebagaiwadah konstitusi bila negara hendak membebani warga negaranyadengan pungutan berupa pajak atau pungutan lain, yang bersifatmemaksa;Halaman 14 dari 58 halaman. Putusan Nomor 01 P/HUM/20177.

Halaman 159161 (Bukti P5);33.Fotokopi Penerapan Pungutan Eskpor (PE) Atas Komoditas Ekspor TinjauanTeoritis dan Empiris, Bambang Drajat. Halaman 2223 (Bukti P6);34.

Pungutan atas ekspor komoditas Perkebunan strategis; danb. iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan.Pasal 9 ayat (2) huruf b:Halaman 41 dari 58 halaman.

Hal inilah yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitumengatur penghimpunan dana perkebunan tersebut antara lain melaluicara pungutan ekspor. Metode penghimpunan dana perkebunan melaluicara pungutan atas ekspor dimaksud sama sekali berbeda denganpajak/pungutan ekspor yang berlaku sebelum berlakunya PeraturanPemerintah a quo , karena tidak dimaksudkan untuk membiayai kegiatanpemerintah dan justru diperuntukkan bagi industri perkebunan darimanadana yang dihimpun tersebut berasal;d.

Melaksanakan pungutan pajak daerah, retribusi daerahdan pungutan lainnya yang menjadi wewenangnya, sesuaidengan tata cara pemungutan di bidang pajak danretribusi daerah dengan target yang dicapaisebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;2. Melaksanakan pembukuan, penyetoran hasil pungutanpajak daerah, retribusi daerah dan pungutan lainnyasesuai dengan pembukuan dan penyetoran di bidang pajakdan retribusi ;3.

Melaporkan hasil pungutan yang telah disetor ke kasdaerah ke Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten RejangLebong setiap sesudah penyetoran;4.

Mengintensifkan pelaksanaan pungutan dalam rangkamengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektorpajak daerah, retribusi daerah dan pungutan lainnya ;Dalam lampiran Keputusan Bupati Rejang Lebong tersebuttarget SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KabupatenRejang Lebong tahun 2009 dari pungutan/penerimaan retribusitempat rekreasi dan oleh raga sebesar Rp.107.000.000,(seratur tujuh juta rupiah) yang diantaranya berasal daritempat rekreasi Danau Mas Harun Bastari (DMHB) sebagaimanaPeraturan daerah

Melaksanakan pungutan pajak daerah,retribusi daerah dan pungutan lainnyayang menjadi wewenangnya, sesualdengan tata cara pemungutan di bidangpajak dan retribusi daerah dengantarget yang dicapai sebagaimanatercantum dalam lampiran keputusan ini32. Melaksanakan pembukuan, penyetoranhasil pungutan pajak daerah, retribusidaerah dan pungutan lainnya sesuaidengan pembukuan dan penyetoran. dibidang pajak dan retribusi =;3.

Melaporkan hasil pungutan yang telahdisetor ke kas daerah ke DinasPendapatan Daerah Kabupaten RejangLebong setiap sesudah penyetoran;4.

VeteranDenpasar ; Bahwa uang tersebut menurut terdakwa adalah uangpengamanan ; Bahwa saksi mengerti dihadirkan untuk sehubungan saat saksimenyetor uang kepada saksi GEDE SUKADA Als WAYANGEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwaberjumlahRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saat ini sudahdiamankan Polisi dari tangan saksi GEDE SUKADA Als WAYANGEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebut adalah uanghasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempat saksiberjualan juga, uang pungutan

Veteran Denpasar ; Bahwa uang yang saksi setor kepada saksi GEDE SUKADAAls WAYAN GEMBRONG yang merupakan suruhan terdakwaberjumlah Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang saatini Ssudah diamankan Polisi dari tangan saksi GEDE SUKADA AlsWAYAN GEMBRONG dan dapat saksi jelaskan uang tersebutadalah uang hasil pungutan dari 09 Kios / Pedagang di Blok A tempatsaksi berjualan juga, uang pungutan untuk Bulan Juli 2021 tersebutatas permintaan terdakwa secara paksa ; Bahwa para pedagang yang mengontrak

kepada para pedagang di Pasar BurungSatria ; Bahwa pungutan yang dimaksud adalah mengenai distribusisampah,pungutan berupa kebersihan,pemeliharaan jalan; Bahwa pungutan tersebut sudah ada sejak Pasar Satria berdiri; Bahwa di pasar Satria ada kepengurusannya dan Terdakwaadalah pengelolanya dan Terdakwa adalah wakil dari Puri Satriauntuk mengelola pasar Satria tersebut; Bahwa semua padagang yang berjualan di pasar Satria wajibdikenakan iuran tersebut dan para pedagang sudah mengetahuinyaiurannya Rp100.000

Ririn dan untuk di Block A kepada sdr.Badri; Bahwa untuk mengambil uang pungutan dari para koordinator parapedagang pasar burung kesatria terdakwa menyuruh saksi GEDESUKADA Als WAYAN GEMBRONG ; Bahwa GEDE SUKADA Als WAYAN GEMBRONG melaksanakanperintah terdakwa mengambil uang pungutan kepada para koordinatorpedagang adalah tanpa diberi upah oleh terdakwa ;Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dps Bahwa setelah Gede Sukada als Wayang Gembrong mengambil uangdari para koordinator selanjutnya

Andi Hamzah, SH., PenerbitGhalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang terungkapdipersidangan apabila terdakwa telah melakukan pungutan terhadap paraHalaman 22 dari 28 Putusan Nomor 854/Pid.B/2021/PN Dpspedagang di lingkungan pasar burung Kesatria Block A dan Block C jalanVeteran Kota Denpasar ;Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pungutan kepada parapedagang di Block A dan Block C masingmasing sebesar Rp. 2.500.000, (duaJuta lima ratus ribu

Pungutan kepada 159 sekolah penerima DAK1. Hasil pungutan kepada 159 Sekolah Dasar sebesarRp.315.250.000, (tiga ratus lima belas juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);692. Nilai prestasi yang dilaksanakan tim teknis sebesarRp.76.750.000, (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah);3.

Pungutan kepada 159 sekolah penerima DAK1. Hasil pungutan kepada 159 Sekolah Dasar sebesarRp.315.250.000, (tiga ratus lima belas juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);2. Nilai prestasi yang dilaksanakan tim teknis sebesarRp.76.750.000, (tujuh puluh enam juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah);3.

, (dua ratus sebelas juta limaratus ribu rupiah), bagian Irwan Hamid sesuai pengakuannya menerima danmenikmati uang pungutan para kepala sekolah sebesar Rp.80.000.000.

Terdakwa dengan kewenangannya dapatmenentukan kebijakannya sendiri dengan menerima uang pungutan kepalaHalaman ke 107 dari 139 halaman Putusan Perkara No. :22/Pid.

Bahwa diperbolehkannya PTN untuk memungut uangpangkal/ pungutan lain pada mahasiswa jalur mandiri telahmelegitimasi dan melahirkan suatu bentuk ketidakadilan yakni padamahasiswa jalur mandiri.

Putusan Nomor 1 P/HUM/201928.29.30.dan tingkat pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi dimasingmasing PTN;Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017 tersebutmerupakan bukti bahwa sesungguhnya Objek Permohonanberkesesuaian dan tidak bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3)UU Dikti, yang secara tegas mengatur bahwa pungutan uangpangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepadamahasiswa baru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetapmemperhatikan kKemampuan ekonomi mahasiswa,

orang tuamahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;Walaupun Objek Permohonan memberikan kewenangan kepadaPTN untuk dapat membebani mahasiswa baru jalur seleksimandiri dengan uang pangkal dan/atau pungutan lainnya,namun ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017menjamin bahwa uang pangkal dan/atau pungutan lain tersebutterjangkau oleh mahasiswa;Adanya jaminan keterjangkauan biaya oleh masyarakat melaluiketentuan Pasal 8 ayat (2) Permenristekdikti 39/2017,merupakan bukti bahwa penyelenggaraan

tegas mengatur bahwa pungutan uangpangkal dan/atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada mahasiswabaru yang melalui jalur seleksi mandiri, harus tetap memperhatikankemampuan ekonomi mahasiswa, orangtua mahasiswa, atau pihak lainyang membiayainya;Bahwa meskipun objek permohonan keberatan hak wuji materiilmemberikan kewenangan kepada PIN untuk dapat membebanimahasiswa baru jalur seleksi mandiri dengan uang pangkal dan/atauHalaman 34 dari 38 halaman.

Dalam konteks tersebut, ketentuan bahwa PTNdapat (tidak wajib) memungut uang pangkal dan/atau pungutan lainHalaman 35 dari 38 halaman.

Namun ternyatahingga gugatan a quo diajukan ternyata Tergugat dan Il tidak dapatmembuktikan alas hak dan dasar hukum pungutan tersebut;10.

No. 1024 K/Pat/2014pungutan tersebut, sehingga dapat disimpulkan pungutan yang dilakukanTergugat dan II adalah tidak sah dan melawan hukum;13.Bahwa karena pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCAsebesar Rp5.000,00 setiap kali transfer melalui ATM BCA adalah tidak sahdan melawan hukum, maka secara yuridis kenaikan biaya tambahansebesar 50 % menjadi Rp7.500,00 atas pungutan tersebut adalah juga tidaksah dan melawan hukum;14.Bahwa karena pungutan biaya tambahan oleh Tergugat dan Il ataspembayaran

,Tergugat baik dalam Jawaban dan Rekonpensi maupun dalam Duplik danReplik Rekonpensi tidak membantah dan tidak menyangkal secara tegasperihal pungutan biaya tambahan atas pembayaran via ATM BCA secaratidak sah dan melawan hukum tersebut, sehingga secara yuridis dapatdianggap Tergugat telah mengakui kebenaran bahwa pungutan tersebutdilakukan secara tidak sah dan melawan hukum;72.Bahwa karena Tergugat tidak pernah membantah dan tidak menyangkalsecara tegas terkait pungutan biaya tambahan atas pembayaran

dan apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi,sehingga pungutan yang dilakukan Tergugat dan II sungguhsungguhtelah melukai rasa keadilan Penggugat dan diluar kepatutan moral;Bahwa selain itu, pungutan yang dilakukan Tergugat dan Il kepadaHal. 40 dari 89 hal.

dan pembebanan biaya tambahan atas PembayaranVia ATM BCA kepada Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menghukum Tergugat dan Il untuk menghentikan pungutan danmengembalikan seluruh pungutan biaya atas pembayaran via ATM BCAberikut kompensasi bunga sebesar 64.600 % (646 kali) sebagaimanaperhitungan bunga yang diterapkan dan dijalankan Tergugat dan II kepadaPenggugat terkait pungutan Pajak Bea Meterai dari nominal Rp6.000,00menjadi Rp3.880.656,00 atau sama dengan 646

ALLIYUSUF untuk diserahkan kepada Pegawai Kelurahan Mentaos yangmeminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proseskegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016di wilayah Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, KotaBanjarbaru;1 (satu) lembar surat pernyataan SIT ASYIAH yang menyatakanbahwa ia belum memberikan uang pungutan sebesar Rp1.500.000,00yang diterima oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Mentaos yaituMUHAMMAD RIZA AMALIN, S, Kom untuk pengurusan sertipikatdalam

ALLI YUSUFuntuk diserahkan kepada pegawai Kelurahan Mentaos yang memintauang pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proseskegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016di wilayah Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, KotaBanjarbaru;1 (satu) lembar surat pernyataan SUPIAH yang menyatakan telahmenitipkan uang sejumlah Rp500.000,00 kepada M.

No. 203 K/Pid.Sus/202065.66.67.68.69.untuk diserahkan kepada pegawai Kelurahan Mentaos yang memintauang pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalam proseskegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016di wilayah Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, KotaBanjarbaru;1 (satu) lembar surat pernyataan Hj.

HERDISUBIAKTO untuk diserahkan kepada Pegawai Kelurahan Mentaosyang meminta pungutan untuk biaya pengurusan sertipikat dalamproses kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Kategori IV (PRONA)Hal. 11 dari 23 hal. Put.

SYAHMUDIN (Alm) yang menyatakan telah menitipkan uangsejumlah Rp1.500.000,00 kepada Bpk KEMALUDIN untuk diserahkankepada Pegawai Kelurahan Mentaos yang meminta pungutan untukbiaya pengurusan sertipikat dalam proses kegiatan Sertifikasi HakAtas Tanah Kategori IV (PRONA) Tahun 2016 di wilayah KelurahanMentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;Hal. 14 dari 23 hal. Put.

Hasnur untukmelakukan pungutan liar. Pada saat yang bersamaan, saksi YOSUA A. ABISILONG dansaksi SUWANDI (keduanya anggota Polsek Binuang) sedang melakukan patroli rutinyang kemudian langsung membubarkan pungutan liar tersebut. Selanjutnya saksiYOSUA A.

liar;Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk di proses lebih lanjut;Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa sedang

duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kurang lebih 52 (lima puluh dua) cm; a=.Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;Bahwa terdakwa tidak

liar; Bahwa saksi bersama rekannya langsung turun dari mobil patroli danmembubarkan pungutan liar tersebut yang berjumlah 4 (empat) orang, danyang 1 (satu) orang melarikan diri dan yang tertinggal masih 3 (tiga) orang;Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1(satu) bilah senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggang sebelah kiri;Bahwa kemudian terdakwa dibawa dan diamankan ke Polsek Binuang untuk diproses lebih lanjut; Bahwa pada waktu kejadian, terdakwa

sedang duduk bersama temannya danmenemani kedua rekannya yang sedang melakukan pungutan liar pada sopirtruk dum PS; Bahwa jenis senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa parang yangterbuat dari besi tempaan dengan hulu pegang terbuat dari kayu warna putihserta terdapat rantai dari besi dengan warna coklat dengan panjang kuranglebih 52 (lima puluh dua) cm; Bahwa pekerjaan terdakwa sehariharinya adalah berkebun karet;Bahwa terdakwa terbiasa membawa senjata tajam sehariharinya;6 Bahwa terdakwa

DAVID HARIANJA Als DAVID menyerahkanuang tersebut kepada Terdakwa pihak kepolisian terlebin dahulumelakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari meminta secara paksakepada para supir truk CPO selanjutnya disetorkan kepada Sdr.Apengyang merupakan pimpinan dari Terdakwa; Bahwa, jumlah uang yang diminta oleh Terdakwa kepada paraSupir Truk CPO tergantung dari perusahan mana truck tersebutberoperasi jika PT.EMA maka uang pungutan sebesar Rp.100.000,(Seratus Ribu Rupiah)

David Harianja Als David selaku supir trukCPO dengan memaksa; Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pungutan diawalliTerdakwa memberhentikan sebuah truk CPO yang dikendarai oleh Sdr.David Harianja ketika sedang melintas di Dusun Pasir Pandak DesaKepenuhan Timur Kec. Kepenuhan Kab. Rokan Hulu, kemudianTerdakwa meminta sejumlah uang yang besarnya sejumlahRp.30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan melakukanpengancaman apabila tidak diberi akan dipecahkan kaca truk tersebut; Bahwa sebelum Sdr.

David Harianja Als David selaku supir truk CPOdengan memaksa;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pungutan diawaliTerdakwa memberhentikan sebuah truk CPO yang dikendarai oleh Sdr. DavidHarianja ketika sedang melintas di Dusun Pasir Pandak Desa Kepenuhan Timur Kec.Kepenuhan Kab.

David Harianja Als David selaku supir truk CPOdengan memaksa;Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pungutan diawaliTerdakwa memberhentikan sebuah truk CPO yang dikendarai olen Sdr. DavidHarianja ketika sedang melintas di Dusun Pasir Pandak Desa Kepenuhan TimurKec. Kepenuhan Kab.

diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak, masih memenuhijangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 002/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhiketentuan Pasal 36 ayat (3) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak.bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan

impor yang masihharus dibayar sebesar Rp110.582.000 dan SO%nya adalah sebesarRp55.291.000.bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya tidak melampirkanfotokopi bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat SetoranPabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) yang menunjukkan pembayaran 50%jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar dan PemohonBanding tidak dapat menunjukkan asli Surat Setoran Pabean, Cukai, danPajak (SSPCP) tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat PemohonBanding tidak

dapat membuktikan bahwa 50% dari tagihan pungutan importelah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulanpengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Surat Banding Nomor: 002/SP/STJ/2013 tanggal 24 September 2013ditandatangani oleh Sdr.

Kiplimengatakan bahwa pungutan tersebut untuk biaya perbaikanpengaspalan jalan tanjakan culali; Bahwa secara langsung saksi tidak melihat ada kegiatanperbaikan pengaspalan namun setelah saksi melintas di tanjakanculali saksi melihat dan merasakan bahwa jalan yang awalnyaberlubang sudah tertup dan diaspal; Bahwa saksi tidak diberikan tanda bukti pembayaran hanyanomor kendaraan saksi dicatat oleh Terdakwa Mangku KomangAstawa; Bahwa pungutan uang tersebut diberlakukan kepada seluruhkendaraan truk yang

Terdakwa melakukan pungutan uang tersebut tidakada ijin dari pemerintah dan melakukan kegiataan tersebut atasinisiatif sendiri;= Bahwa sesuai lembaran catatan yang ada pada saat itu yangberhasil dicatat oleh Terdakwa Mangku Komang Astawa sebanyak103 (Seratus tiga) kendaraan truk pengangkut pasir;7 Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pungutan terhadappara sopir pengangkut pasir;= Bahwa Pada saat itu Terdakwa sempat meminta pungutandengan nada emosi dengan katakata ne jalan be mebenain tapiongkos

Bahwa Adapun tujuan dilakukan pungutan tersebut adalahuntuk mengumpulkan dana/uang setelah uangnya terkumpulkemudian uang tersebut dipergunakan untuk membiayaipengaspalan jalan di seputaran culali; Bahwa sesuai lembaran catatan yang ada pada saat ituTerdakwa berhasil mencatat sebanyak 103 (Seratus tiga) kendaraantruk pengangkut pasir; Bahwa menurut Terdakwa Kadek Arsana Als.

Kipli; Bahwa Pungutan uang tersebut berlaku bagi setiap truk yangmelintas mengangkut pasir dan besaran uang yang dipungut saatitu Ssebesar Rp. 200.000, 9dua ratus ribu rupiah); Bahwa ada sopir truk pengangkut pasir yang tidak Terdakwaketahul namanya pada saat diminta uang pungutan oleh KadekArsana Als. Kipli namun menolak sehingga Kadek Arsana Als. Kiplimerasa emosi dan menyurh sopir truk tersebut untuk turun.

Kiplimelakukan perbuatan Pungutan uang terhadap saksi Gede Juni Artawan,Saksi Dewa Made Samuel dan Saksi Nyoman Rindi dilakukan secarabekerja sama dengan Terdakwa 2. Mangku Komang Astawa, denganperannya masingmasing yaitu Terdakwa 1.Kadek Arsana Als. Kipllibertugas memungut uang kepada tiap supir truk pasir sedangkanTerdakwa 2.